waskitho

Archive for Januari, 2010|Monthly archive page

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CILIWUNG SECARA TERPADU

In Uncategorized on Januari 28, 2010 at 3:07 am

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

email :waskitho87@yahoo.co.id

A. Latar Belakang Masalah Menurut data Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) (2002; 23-27), Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta, yang membentang sepanjang 76 km dari kawasan Gunung Gede (1.500 m dpl) melewati kota-kota Bogor, Depok sampai DKI Jakarta, yang bermuara di daerah Muara Baru, Muara Heemraad, dan Muara Pekapuran Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang selalu menimbulkan ancaman banjir pada setiap tahunnya, khususnya di musim penghujan. Sementara itu pada musim kemarau debit sungai Ciliwung sangat kecil. Dengan demikian terjadi fluktuasi debit sungai yang sangat besar antara musim kemarau dan musim penghujan. Adanya fluktuasi debit sungai yang besar tersebut merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, telah mengalami kerusakan.. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima dan menyimpan air hujan, dan kemudian mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (outlet) melalui sungai utama. Terjadinya limpasan air yang besar pada saat musim penghujan menunjukkan bahwa DAS tersebut tidak lagi mampu menyerap curah hujan yang ada sehingga air yang diterima sebagian besar langsung dialirkan melalui aliran permukaan (run off) ke sungai. Terbatasnya jumlah air yang masuk ke dalam tanah juga berdampak pada sedikitnya jumlah air yang memasok air tanah (groundwater), sehingga pada musim kemarau debit air sungai menjadi kecil. Disamping itu besarnya limpasan permukaan dapat menimbulkan erosi, yang dicirikan oleh warna air sungai yang keruh (tidak jernih). Pada kondisi DAS yang baik, fluktuasi antara debit sungai di musim penghujan dan kemarau adalah kecil, karena sebagian besar curah hujan dapat diserap ke dalam tanah, sehingga aliran permukaan sangat kecil. Oleh karena itu aliran airnya tampak jernih sebagai indikator bahwa lingkungan di DAS tersebut dalam kondisi baik. DAS sebagai sebuah ekosistem umumnya dibagi ke dalam3 (tiga) daerah, yaitu daerah hulu, daerah tengah dan daerah hilir. Ekosistem DAS bagian hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan fungsi tata air terhadap seluruh bagian DAS. Keterkaitan daerah hulu dan hilir adalah melalui keterkaitan biofisik, yaitu melalui siklus hidrologi. Hulu DAS Ciliwung merupakan tempat yang sangat strategis, karena pada akhirnya penduduk DKI Jakarta dan juga di sekitar DAS Ciliwung pada hakikatnya sangat tergantung pada berfungsinya secara optimal sungai tersebut (Harinowo, 2003). Oleh karena itu dalam kajian pengelolaan DAS Ciliwung ini lebih difokuskan pada penelaahan di bagian hulu. Dalam menganalisis DAS, output yang diharapkan adalah tersedianya air dalam jumlah yang memadai dengan fluktuasi yang kecil antara musim penghujan dan musim kemarau serta kualitas air yang baik. Hal yang mengacu pada keharmonisan hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Dalam pendekatan ini berkembangnya sosio-teknosistem cenderung akan mendesak keberadaan ekosistem suatu DAS. Sosiosistem ditelusuri melalui pola hidup masyarakat, tingkat pengetahuan dan pendidikan, kesehatan, pendapatan perkapita dan tingkat kepedulian terhadap potensi sumberdaya alam dan lingkungannya. Sedangkan teknosistem ditelusuri berdasarkan aspek penggunaan tanah baik untuk penerapan teknologi budidaya, industri, maupun pemanfaatan lainnya yang erat kaitannya dengan konservasi tanah. B. Rumusan Masalah Pola dasar sistem penyelesaian baik secara fisik maupun ekonomi yang dilakukan selama ini menunjukkan hanya sebatas penyelesaian sementara antara lain dengan pengerukan dan normalisasi sungai, penghijauan sporadis, pemberian ijin perubahan fungsi lahan untuk kawasan permukiman yang tidak didasarkan pertimbangan kepentingan sektor lain dan keseimbangan lingkungan. Di samping itu, air merupakan sumberdaya yang mengalir (flowing resource) dari hulu ke hilir dan DAS tidak mempunyai batas yang bertepatan dengan batas wilayah administrasi, sehingga sering terjadi konflik kepentingan antara daerah hulu dan hilir. Hal tersebut menunjukan bahwa masih ada perbedaan persepsi dan tujuan pengelolaan DAS dari berbagai pihak Maka, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah : 1. Berdasarkan Master Plan DAS Ciliwung dan Cisadane (1997) yang sudah ada apakah dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah Kota Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan di daerahnya termasuk program berbagi pendanaan? 2. Bagaimana implikasinya terhadap lemahnya komitmen daerah dalam pengelolaan DAS? C. Kerangka Literatur Dalam pengelolaan DAS, Asdak (2002) mengemukakan perlunya mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan yang beroperasi di dalam dan di luar DAS. Artinya, pendekatan teknis saja melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan konservasi tanah, hutan dan air saja tidak cukup, diperlukan pendekatan lainnya dalam mendukung aspek pendekatan teknis. Waryono (2002) mengemukakan bahwa keterpaduan dalam pemulihan, penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan DAS secara optimal yang akan memberikan keuntungan ekologis, ekonomis maupun sosial dikenal dengan pendekatan bioregional Menurut Dixon dan Easter (1986), Pengelolaan DAS didefinisikan sebagai proses formulasi dan implementasi suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut sumberdaya alam dan manusia dalam suatu DAS dengan memperhitungkan kondisi sosial, politik, ekonomi dan faktor-faktor institusi yang ada di DAS tersebut dan sekitarnya untuk mencapai tujuan sosial yang spesifik. Praktek pengelolaan DAS diimplementasikan dalam penanggulangan permasalahan degradasi tanah dan air berupa kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT). Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting dalam pelestarian wilayah DAS karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. Perlindungan ini antara lain terhadap tata air (kualitas, kuantitas dan kontinyuitas), banjir, erosi dan sedimentasi (Sheng, 2000 dalam Sumaryati, dkk., 2001). Selain penyiapan rencana untuk wilayah administratif, maka disusun pula rencana pengembangan (spatial development plan) untuk kawasan-kawasan fungsional yang memiliki nilai strategis. Misalnya, untuk kawasan dengan nilai strategis ekonomi, maka disusun rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan andalan. Sementara itu untuk kawasan dengan nilai strategis pertahanankeamanan (security), disusun rencana pengembangan kawasan perbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Selain itu juga disusun rencana pengembangan kawasan agropolitan (sentra-sentra produksi pertanian), dan sebagainya. Berbagai fenomena bencana (water-related disaster) seperti banjir, longsor dan kekeringan yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia pada awal tahun 2002 dan 2003 ini, pada dasarnya, merupakan indikasi yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Menurut Sumaryati (2001), penyebab terjadinya bencana sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) hal, yakni : (1) kondisi alam yang bersifat statis, seperti kondisi geografi, topografi, dan karakteristik sungai, (2) peristiwa alam yang bersifat dinamis, seperti : perubahan iklim (pemanasan) global, land subsidence, sedimentasi, dan sebagainya, serta (3) aktivitas sosial-ekonomi manusia yang dinamis, seperti penggundulan hutan, konversi lahan pada kawasan lindung, pemanfaatan sempadan sungai untuk permukiman, pemanfaatan wilayah retensi banjir, perilaku masyarakat, dan sebagainya. Eksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan aspek konservasi akan mempercepat laju degradasi lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan pada wilayah terjadinya kerusakan (insitu effects) tetapi juga di luar wilayahnya (exsitu effects). Persoalan yang sering dikeluhkan oleh pihak hilir adalah terjadinya banjir dan sedimentasi pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau. Pihak hilir seringkali menyalahkan pihak hulu karena tidak mau menjaga kawasan lindungnya. Dalam mengatasi keserasian daerah hulu dan hilir, pemerintah telah mengembangkan konsep pengelolaan DAS terpadu yang terbagi antara daerah hulu dan daerah hilir dengan DAS sebagai dasar perencanaan. Konsepsi ini menjadi suatu yang sulit dilaksanakan ketika dihadapkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan luas kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunannya Lebih bagi DAS yang wilayahnya meliputi beberapa wilayah administrasi baik kabupaten maupun propinsi. Hal ini terjadi antara lain karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah hulu dan hilir dalam menilai fungsi suatu DAS, Hasil penelitian Sumaryati (2001) menunjukkan bahwa pada era desentralisasi terjadi beberapa pergeseran pengelolaan DAS, khususnya pada penerapan kegiatan RLKT yang menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan DAS. Beberapa kabupaten lebih mementingkan kegiatan vegetatif dibanding dengan kegiatan sipil teknis, karena kegiatan vegetatif berhubungan langsung dengan peningkatan produksi, sedang sipil teknis yang berhubungan dengan pengendalian sedimentasi dianggap lebih menjadi urusan hilir. Potensi konflik antar hulu dan hilir DAS lintas kabupaten/kota dan lintas propinsi ini penting untuk disikapi berbagai pihak. Kelembagaan merupakan suatu sistem yang komplek, rumit dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan (IPB, 1999). Kelembagaan mengatur apa yang dilarang dikerjakan oleh individu (perorangan atau organisasi) atau dalam kondisi seperti apa individu dapat mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, kelembagaan adalah instrumen yang mengatur hubungan antar individu. Soekanto (1999) menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan untuk kelembagaan. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Leibo (1990) menggunakan istilah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan peraturan, norma-norma, adat istiadat yang mendapat dukungan dari masyarakat dalam mepertahankan nilai-nilai yang penting. Dan kemudian mengatur hubungan sosial antara para anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, demi kesejahteraan mereka sendiri. Menurut Susetiawan (2001) dalam Sumaryati (2001) ada tiga fungsi lembaga dalam masyarakat yaitu : 1) memberikan pedoman pada anggotanya bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi permasalahan kemasyarakatan; 2) menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan dan 3) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengontrolan dan pengawasan terhadap tingkah laku anggotanya. Wilayah DAS sebagai kesatuan bio-region harus dipahami secara holistik dan komprehensif oleh penyelenggara daerah otonom. Prinsip dasar dari DAS sebagai bio-region adalah keterkaitan berbagai komponen dalam DAS secara spasial (ruang), fungsional, dan temporal (waktu). Perubahan salah satu bagian dari bio-region atau DAS akan mempengaruhi bagian lainnya, sehingga dampak dari perubahan bagian bio-region atau DAS tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh bagian itu sendiri (on site) tetapi juga bagian luarnya (off site). Rusaknya hutan di bagian hulu akan menimbulkan banjir, erosi, sedimentasi, dan penurunan kualitas air di bagian hilirnya. Ketidakpahaman atas implementasi prinsip keterkaitan SDA dalam bio-region atau DAS dapat menimbulkan konflik antar daerah atau regional, terutama yang menyangkut alokasi dan distribusi sumberdaya. Semakin terbatas suatu SDA dibandingkan dengan permintaan masyarakat, maka kompetisi untuk memperoleh SDA tersebut semakin tinggi dan peluang terjadinya konflik makin besar. Hal ini jelas terlihat pada konflik pemanfaatan sumber daya air, hutan, dan lahan. Penggunaan SDA yang meliputi beberapa wilayah perlu diatur oleh strategi pengelolaan DAS secara terpadu, menyeluruh, fleksibel, efisien, dan berkeadilan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dari uraian diatas terlihat bahwa kapasitas untuk mengelola SDA atau DAS secara berkelanjutan masih sangat lemah . Untuk itu diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas (Capacity building) yang sistematis secara terus menerus. Strategi yang dapat ditempuh dalam peningkatan kapasitas dan untuk menghindari terjadinya konflik antar-wilayah adalah : 1. Membangun kesepahaman dan kesepakatan antar daerah otonom dalam pengelolaan DAS lintas regional 2. Membangun sistem legislasi yang kuat 3. Meningkatkan peranan institusi (kelembagaan) dalam Pengelolaan DAS Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan SDA Masing-masing daerah otonom perlu memahami mekanisme hidrologis yang berjalan secara alami dalam penggunaan SDA lintas regional. Mekanisme hidrologis menekankan adanya karakteristik ketergantungan/interdependensi (interdependency) antar spasial. Sebagai contoh terjadi penurunan penutupan lahan di bagian hulu DAS dapat mengakibatkan terjadinya banjir saat musim hujan di bagian hilir, dan meningkatnya buangan limbah di bagian hulu dapat menurunkan kualitas air aliran sungai di hilirnya. Masalah ketidakmerataan dan ketidak efisienan penggunaan alokasi SDA yang mencakup kuantitas dan kualitasnya sering memicu timbulnya konflik antar daerah. Daerah yang memiliki sumberdaya lebih dan cenderung menguasainya secara eksklusif akan mengancam daerah-daerah lainnya sepanjang DAS. Penguasaan secara eksklusif bersifat kaku akan memicu terjadinya inefisiensi sumberdaya dan meningkatkan biaya pemakaian sumberdaya serta memicu konflik. Beragam aktifitas pembangunan yang dilakukan sepanjang DAS selalu saling terkait, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik dalam pemanfaatan SDA perlu dibangun kesepakatan antar daerah otonom. Dasar kesepakatan adalah komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan DAS yang berkelanjutan yang melandaskan setiap strategi pada upaya untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara kepentingan ekonomi, ekologis, dan sosial budaya. Komitmen bersama antar daerah otonom adalah strategi awal yang perlu dilakukan untuk menyusun langkah-langkah pengelolaan DAS. Salah satu faktor dari ketidakberhasilan pengelolaan DAS selama ini adalah tidak dibangunnya komitmen bersama antar daerah secara baik. Wujud dari komitmen bersama adalah munculnya perhatian dan tanggung-jawab bersama terhadap kelestarian SDA pada setiap unit kegiatan pembangunan di daerah masing-masing. Proses untuk mencapai komitmen bersama dapat ditempuh dengan melakukan negosiasi politik antar daerah yang didasarkan pada adanya kepentingan bersama dalam memanfaatkan SDA, sehingga alokasi dan distribusi SDA dapat ditetapkan secara adil. Kerjasama antar daerah otonom dapat diwujudkan dengan membentuk Badan Kerjasama antar Daerah (Pasal 87 ayat 2, UU No. 22/1999). Keputusan bersama yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing. Jika Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan kerjasama antar daerah, maka kewenangan penyediaan pelayanan lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Propinsi. Apabila kerjasama antar Propinsi diperlukan maka kerjasama tersebut harus dibawah koordinasi pemerintah pusat. Kewenangan propinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing. Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota, maka Kabupaten dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi. Kebijakan publik dalam aspek pengelolaan sumberdaya alam akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku masyarakat (publik) apabila dikukuhkan oleh sistem legal (hukum) yang memadai. Legislasi dalam pengelolaan DAS sangat diperlukan terutama dalam merancang dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan DAS. Beberapa peran legislasi dalam menjamin pelaksanaan pengelolaan DAS yang baik adalah : 1. Adanya Undang-undang, keputusan presiden, atau produk hukum lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk institusi dan perangkat organisasi yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan pengelolaan DAS berkelanjutan. 2. Untuk melegalisasi mandat yang diterima oleh institusi yang dibentuk dan menjamin sahnya alokasi anggaran rutin yang diberikan oleh pemerintah 3. Untuk mengurangi aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam DAS dan “memaksa” publik untuk mentaati prinsip-prinsip pengelolaan DAS berkelanjutan. Legislasi lingkungan dapat mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan alokasi dan pemanfaatan sumberdaya alam, seperti lahan, air, udara, mineral, hutan dan lanskap alam. Perilaku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam diberi pedoman agar tidak menimbulkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Legislasi memberikan kekuatan (power) dan kewenangan (authorities) kepada pemerintah atau lembaga yang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengaturan, penguasaan, pengusahaan, pemeliharaan, perlindungan, rehabilitasi, pemberian sanksi, penyelesaian konflik dan sebagainya, dalam mengatur hubungan manusia dengan sumberdaya alam dan lingkungan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan sumberdaya alam yang dikehendaki (sustainable natural resources development) Produk legal harus menempatkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan DAS. Institusi atau kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Institusi mengatur apa yang dilarang untuk dikerjakan oleh individu atau dalam kondisi bagaimana individu dapat mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, institusi adalah instrumen yang mengatur antar individu (Kartodihardjo, et.al, 2000). Institusi juga berarti seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, dimana masyarakat tersebut telah mendefinisikan kesempatan-kesempatan yang tersedia, bentuk-bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan, serta tanggung-jawab yang harus mereka lakukan. Hak-hak tersebut mengatur hubungan antar individu dan/atau kelompok yang terlibat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam tertentu (Schmid, 1987 dalam Kartodihardjo, 2000). Di Amerika Serikat dikenal adanya riparian right dan appropriation-rights dalam pengelolaan sumberdaya air. Institusi sebagai modal dasar masyarakat (social capital) dapat dipandang sebagai aset produktif yang mendorong anggotanya untuk bekerjasama menurut aturan perilaku tertentu yang disetujui bersama untuk meningkatkan produktifitas anggotanya secara keseluruhan. Ikatan institusi masyarakat yang rusak secara langsung akan menurunkan produktifitas masyarakat dan menjadi faktor pendorong percepatan eksploitasi sumberdaya alam disekitarnya (Kartodihardjo, et. al, 2000). Perwujudan institusi masyarakat dapat diidentifikasi melalui sifat-sifat kepemilikan (property rights) sumberdaya, batas-batas kewenangan (jurisdiction boundary) masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya, dan aturan-aturan perwakilan (rules of representation) dalam memanfaatkan sumberdaya, apakah ditetapkan secara individu atau kelompok. Instansi pemerintah merupakan institusi formal yang menjadi agen pembangunan dan berperan sentral dalam menentukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kinerja institusi sangat tergantung dari kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Penguatan institusi dalam pengelolaan DAS dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan DAS. Kondisi institusi yang kuat merupakan prasyarat penyelenggaraan pengelolaan DAS yang baik. Kinerja institusi pengelolaan DAS di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, bahkan Thailand. Ketergantungan terhadap sumberdaya alam yang masih tinggi dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan merupakan indikator lemahnya institusi pengelolaan DAS di Indonesia. Institusi pengelolaan DAS yang ada di Indonesia belum memiliki peranan yang kuat terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam DAS. Pengembangan kelembagaan masih bersifat keproyekan, sehingga intervensi penguatan institusi hanya berjalan selama proyek masih ada. Instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan DAS di Indonesia sebagai institusi formal cukup beragam. Kendala yang sering dihadapi antara lain adalah masalah koordinasi program; seringkali program yang sama atau mirip diusulkan oleh instansi yang berbeda. Duplikasi program akan menyebabkan ketidak efisienan anggaran berupa pemborosan dan mark-up, ketidaksinambungan pembinaan program, serta ketidakjelasan rentang kewenangan pengelolaan DAS. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAS di Indonesia belum menerapkan prinsip strategi satu perencanaan (one plan strategy) dengan baik, sehingga tingkat keberhasilan program pengelolaan DAS masih rendah. Prinsip one river, one plan belum di implementasikan secara menyeluruh. Ruang lingkup masalah yang dibahas adalah sehubungan dengan pendekatan dalam menjawab permasalahan DAS Ciliwung Hulu dikelompokkan kedalam 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan (a) teknis biofisik, (b) teknis fisik, (c) sosial ekonomi, dan (d) kebijakan. D. Pembahasan Ekosistem DAS Hulu pada umumnya dipandang sebagai suatu ekositem pedesaan yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu desa, sawah atau ladang, sungai dan hutan. Interaksi dari keempat komponen tersebut akan berdampak pada output yang akan dihasilkan, yaitu air, dalam hal ini sungai, dalam bentuk debit dan kualitas air. Desa merupakan komponen sentral dalam pengelolaan DAS, antara lain dikarenakan faktor manusia di dalamnya. Menurut Suko Bandiyono (2004) Pertumbuhan jumlah manusia mengakibatkan ketidak seimbangan perbandingan antara lahan pertanian dan kepemilikan lahan pertanian. Dengan kondisi dimana lapangan kerja semakin terbatas serta ketrampilan terbatas berdampak pada kecilnya pendapatan petani. Hal tersebut sering menyebabkan terjadinya perambahan hutan dan lahan marjinal yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan. Kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya peningkatan aliran permukaan, erosi dan muatan sedimen yang berdampak pada penurunan kualitas air dan terjadinya fluktuasi debit sungai pada musim kemarau dan musim penghujan (Asdak, 2002). Peningkatan aliran permukan ini dipicu pula perubahan tata guna lahan, dimana daerah yang semula berfungsi sebagai daerah penampung dan penyerap air hujan telah berubah fungsi sebagai daerah hunian, industri dan lainnya (Diah, 2002). Perubahan tersebut dipicu oleh pengembang atau individu yang melihat peluang ekonomi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pemukiman. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Harinowo (2003) yang menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya perambahan hutan dan kerusakan lingkungan ialah disebabkan oleh alasan “ekonomi”. Alasan ekonomi ini tidak hanya terkait dengan kelaparan dan kemiskinan, tetapi juga menyangkut masalah “kerakusan” untuk memperoleh daerah yang strategis (Harinowo, 2003). Jika dikaitkan dengan kerusakan lingkungan di DAS Ciliwung Hulu sangatlah relevan, di satu sisi adanya tekanan eknomi bagi masyarakat di pedesaan, di sisi lain terjadinya perubahan tataruang akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman dan bangunan lainnya. Permasalahan inilah yang akan menjadi fokus bahasan dalam rangka pengelolaan DAS Ciliwung di bagian hulu. Menurut data Balai RLKT Ciliwung (2002) DAS Ciliwung Hulu mempunyai luas 14.867 ha, yang terdiri hutan seluas 4.274 Ha (28,8%), Pertanian 9.503 Ha (63,9%) dan pemukiman 1.099 ha (7,4%). Areal pertanian terdiri dari perkebunan 2.407 ha (16,2%), kebun campuran 1.775 ha (11,9%), tegalan/lahan kering 1.543 ha (10,4%) dan sawah 3.777 ha (25,4%). Ditinjau dari perbandingan antara luasan hutan di daerah hulu dengan luasan DAS secara keseluruhan, luasan hutan tersebut hanya 12%, sementara luasan hutan ideal dalam suatu DAS adalah 30% (Saparjadi, 2002). Hal ini berarti menunjukkan bahwa luasan hutan DAS Ciliwung jauh dari kondisi ideal dari suatu DAS. Dengan mengacu pada indikator kerusakan suatu DAS, yang dicirikan oleh Rasio debit sungai maksimum dan minimum, koefisien limpasan, erosi dan sedimentasi, muka air tanah dan debit mata air; beberapa indikator telah menunjukkan bahwa DAS Cilwung Hulu telah mengalami kerusakan, yaitu antara lain : Nilai koefisien limpasan DAS Ciliwung telah mencapai 67%, dengan mengacu pada debit sungai Ciliwung yang mencapai 2.363 mm/tahun dan curah hujan rata-rata 3.519 mm/tahun. Data dari hidrograf menunjukkan bahwa koefisien aliran permukaan berkisar antara 60-75% (Prastowo, 2003). Ditambahkan, menurut data Balai RLKT Ciliwung (2002) Rasio debit air sungai Ciliwung maksimum dan minimum mencapai 146 : 1 yang menunjukkan ancaman kekeringan dan turunnya muka air tanah yang tajam pada musim kemarau. Angka tersebut telah sangat jauh melebihi batas wajar yang aman. 1. Debit maksimum Terjadinya perubahan tataguna lahan di DAS Ciliwung pada periode 1990-1996 telah meningkatkan debit puncak (maksimum) dari 280 m3/detik menjadi 383m3/detik. Perhitungan debit banjir 100 tahunan yang dilakukan oleh JICA pada tahun 1997 dibandingkan dengan data tahun 1973 menunjukkan perbedaan yang cukup nyata, yaitu terjadi peningkatan dari 370 m3 menjadi 570 m3 (Djendam, 2002) 2. Erosi dan sedimentasi Secara kumulatif laju erosi yang terjadi di DAS Ciliwung Hulu mencapai 19,3 ton/ha/tahun, dengan indeks erosi sebesar 1,29 (lebih besar dari 1), dengan kehilangan lapisan tanah akibat erosi sebesar 1,6 mm/tahun. 3. Debit mata air Telah terjadi penurunan debit mata air, khususnya pemanfaatan oleh PDAM Bogor sebesar 4-15% Kondisi di atas mencerminkan bahwa DAS Ciliwung Hulu perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Dengan mengacu pada konsep pendekatan ekosistem DAS yang berbasis desa, kondisi lapangan yang ada dan data yang tersedia, kerusakan yang terjadi di DAS Ciliwung Hulu disebabkan antara lain oleh : a) Luasan hutan yang semakin kecil akibat terjadinya perambahan hutan dan perubahan hutan menjadi lahan pertanian, yang berdampak pada meningkatnya aliran permukaan dan berkurangnya kapasitas tanah untuk menyimpan air b) Beralihfungsinya lahan-lahan pertanian menjadi areal pemukiman & hotel, yang juga berdampak pada meningkatnya aliran permukaan c) Budidaya pertanian yang tidak mengacu pada kaidah konservasi, yang berdampak pada meningkatnya erosi Sehubungan dengan pendekatan dalam menjawab permasalahan DAS Ciliwung Hulu dikelompokkan kedalam 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan (a) teknis biofisik, (b) teknis fisik, (c) sosial ekonomi, dan (d) kebijakan. 1. Pendekatan teknis biofisik Menurut Direktorat Jenderal RLPS. Dep. Kehutanan (2000) pendekatan pada aspek biofisik, dengan penekanan pada pengembangan kultur teknis, pola tanam, pilihan komoditas yang akan dikembangkan yang terkait dengan sistim usahatani yang berkelanjutan. a) Pertanian hutan (agroforestry) Merupakan suatu sistim usaha tani yang telah lama dipraktekan di Negara-negara berkembang dan sangat relevant dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di negara-negara berkembang. Sistim pertanian-hutan pada prinsipnya merupakan suatu sistim usaha tani atau penggunaan tanah yang mengintegrasikan tanaman tahunan berkayu di atas lahan yang sama dengan tanaman rendah (semusim) secara spatial dan atau temporal. Dengan demikian sistim ini merupakan penggunaan tanah terpadu dengan mengakomodasikan aspek ekologi dan ekonomi, dan sesuai untuk tanah-tanah marjinal dan sistim masukan rendah. (Arsyad, 1989). Pertanian hutan dapat memadukan bermacam-macam tanaman yang masing-masing memiliki fungsi konservasi tanah dan air, maupun fungsi pendukung ekonomi masyarakat. Sistem usaha tani pertanian-hutan ini dapat dikelompokkan ke dalam : 1) Kebun Pekarangan Merupakan kebun campuran yang tidak teratur antara tanaman tahunan (buah-buahan) dan tanaman semusim di sekitar pekarangan dengan fungsi penyediaan karbohidrat, vitamin dan mineral, serta obat-obatan sepanjang tahun 2) Talun-kebun Merupakan pertanian-hutan tradisional dimana berbagai macam tanaman ditanam secara spatial dan urutan temporal. Lokasinya jauh dari pekarangan, dengan fungsi (1) penyediaan subsisten karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, (2) produksi komoditas komersial, (3) konservasi tanah dan genetic, (4) sosial (penyediaan kayu bakar bagi desa, (5) peningkatan ekonomi masyarakat dari hasil komoditas komersial. Pertanian talun-kebun ini telah berhasil dikembangkan di daerah Jawa Barat. 3) Tumpang sari Tumpang sari bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan Pertanian, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta menyelamatkan sumber daya lahan dan air, serta mengurangi resiko kegagalan panen (Direktorat Pengembangan Usaha, 2003). Prinsip tumpang sari adalah keanekaragaman vegetasi, dengan penanaman bermacam-macam tanaman, berupa tanaman keras/ kayu-kayuan dan buah-buahan, dengan intercrop tanaman semusim seperti tanaman pangan, tanaman obat-obatan, tanaman penutup dll. 4) Rumput-hutan Merupakan usaha tani campuran antara kehutanan dan peternakan (sylvopasture), dimana rumput ditanam di bawah pohon damar, pinus dan Albisia sp. Pengembangan system ini dapat berhasil di daerah yang petaninya mempunyai ternak, tapi tidak ada ladang untuk penggembalaan. Selain sebagai pakan ternak, rumput berfungsi sebagai pencegah erosi yang ditanam sebagai penutup tanah, penguat teras dan guludan serta penguat tebing-tebing pada tanah yang miring. Dalam usaha Pertanian, rumput dapat dimanfaatkan sebagai mulsa dan pupuk kompos. 5) Pertanaman lorong Merupakan penanaman tanaman semusim atau tanaman pangan di lorong antara barisan pagar tanaman pohon. Tanaman pagar dijaga agar tetap rendah agar tanaman semusim tidak ternaungi, kecuali jika tidak ada tanaman semusim maka tanaman pagar dibiarkan tumbuh bebas. Pada tanah yang berlereng, tanaman pagar dan tanaman semusim ditanam mengikuti kontur agar erosi dapat tercegah dengan baik. Sistem usaha tani pertanian-hutan ini merupakan system usahatani tradisional yang telah dikenal oleh masyarakat namun telah dilupakan, tetapi ternyata efektif untuk mengatasi berbagai masalah kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang akibat adanya pertambahan penduduk. Disamping itu, hasil usaha pertanian tersebut sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. b) Reboisasi Reboisasi merupakan upaya untuk penghutanan kembali (penanaman kembali) hutan-hutan yang telah rusak dengan tanaman hutan, atau pada daerah-daerah yang berlereng curam dimana faktor erosi dapat terjadi. Upaya reboisasi ini dapat berhasil apabila masyarakat di sekitar hutan terlebih dahulu diberdayakan. Pemilihan pohon untuk reboisasi hendaknya memperhatikan faktor ekologidan faktor ekonomi serta faktor sosial penduduk di sekitarnya. Khusus untuk reboisasi tanah gundul, disamping dipilih jenis tanaman yang bernilai juga harus cepat tumbuh, sehingga mampu menahan dan mengawetkan tanah dan air (Manan, 1997) c) Penghijauan Merupakan upaya penanaman pohon-pohonan di lahan-lahan di luar kawasan hutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus mengawetkan lahan (mengurangi terjadinya erosi). Penghijauan akan efektif bila diarahkan pada penanaman tanaman pohon yang bernilai ekonomis, seperti buah-buahan. Pemerintah pada saat ini tengah menggalakkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), dimana tanaman buah-buahan menjadi salah satu pilihan yang digunakan untuk penghijauan. Pada penerapan program ini peran dan partisipasi masyarakat perlu dilibatkan sejak awal perencanaan, sehingga dapat dikembangkan komoditas-komoditas yang sesuai dengan harapan petani, khususnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi serta baik untuk konservasi lahan. Penghijauan dapat dilaksanakan pada jalur penyangga, jalur hijau dan daerah aliran sungai, sebagai berikut :Penghijauan pada daerah penyangga Ditambahkan menurut Direktorat Jenderal RLPS. Dep. Kehutanan (2000) Penghijauan dilakukan pada daerah perbatasan antara hutan dengan pemukiman masyarakat atau areal budidaya tanamanm yang dinamakan daerah pengangga hutan (buffer zone), yang cukup rentan terhadap timbulnya permasalahan lingkungan. Derah ini merupakan pintu masuk bagi masyarakat kawasan hutan, oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan buffer zone dengan penanaman komoditas komersial seperti buah-buahan sangat penting, sehingga dapat mencegah dan mengurangi minat masyarakat untuk merambah hutan. Penghijauan dilakukan di daerah “antara” yang menghubungakan hutan dengan pemukiman. Daerah koridor ini sebaiknya ditanam bermacam-macam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi. Disamping untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, keaneka ragaman tersebut sebagai relung kehidupan fauna, sehingga tidak terjadi proses pemutusan flora dan fauna dari ekosistem hutan ke daerah budidaya tanaman (Ditjen BPH, 2003). d) Sistem perkebunan atau mokokultur Merupakan penanaman satu jenis komoditas tanaman dengan maksud untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam usaha tani. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas tanaman pohon, yang mempunyai sistem perakaran yang dalam, seperti tanaman buah-buahan, disamping juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi Biasanya menggunakan input sarana produksi yang tinggi (intensifikasi). Dalam penanaman monokultur perlu diikuti oleh upaya konservasi antara lain : 1) Pada lahan yang bergelombang atau miring perlu pembuatan teras-teras dan guludan untuk menghambat aliran permukaan air dan mengurangi erosi, serta menampung dan menyalurkan aliran air dengan kekuatan yang tidak merusak. 2) Pengolahan tanah minimum, dilakukan secara terbatas atau seperlunya pada lobang tanam saja 3) Tanaman utama misalnya komoditas buah-buahan seperti jeruk, durian, mangga dll, pada teras ditanam menurut sabuk gunung atau memotong lereng 4) Penanaman rumput-rumputan pada guludan dan lereng-lereng atau tebing untuk mencegah erosi 5) Penanaman rumput Selain sebagai tanaman penutup, rumput juga berperan sebagai tanaman penguat teras dan guludan. Jenis tanaman rumput yang dianjurkan ialah rumput gajah, rumput kolonjono dan rumput bahi (Paspalum notatum). Tempat penanaman rumput dapat di galengan atau pematang, talud teras, dinding dan dasar saluran pengairan, serta di tebing-tebing sungai. Sedangkan cara penanamannya dapat dilakukan secara rapat, secara barisan menurut arah kontur, atau secara berselang-seling menurut arah lereng. Tanaman rumput harus disulam terus menerus sehingga rapat dan dipangkas secara periodik untuk mencegah supaya tidak menjadi sarang tikus. Penanaman menurut kontur berarti penanaman dilakukan menurut sabuk gunung atau memotong lereng. Cara ini dilakukan pada tanah-tanah yang berlereng dengan membuat guludan-guludan 2. Pendekatan teknis fisik Merupakan pendekatan yang mengacu pada pembangunan sarana dan prasarana bangunan dalam rangka pengendalian banjir (limpasan air sungai) a) Channel reservoir Merupakan upaya untuk menampung, menyimpan dan mendistribusikan air di alam, dengan membendung aliran air di sungai, sehingga air tersebut dapat mengalir ke samping dan mengisi reservoir. Pola ini mengacu pada pengembangan sistim sawah teras bertingkat. Terdapat 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh, yaitu : (a) menampung sebagian besar volume air hujan dan aliran permukaan, (b) menurunkan kecepatan aliran permukaan, (c) peningkatan cadangan air tanah (Irianto, 2003) b) Pemanenan Air (Water harvesting) Merupakan upaya penampungan air aliran permukaan melalui pembangunan waduk-waduk kecil. Teknologi ini telah dikembangkan di Gunung kidul dengan ukuran waduk yang mampu menampung air sejumlah 300 m3 (20 m x 5 m x 3 m). dan dapat mengurangi volume dan kecepatan aliran air permukaan, menyimpan air untuk musim kemarau. Pembuatan waduk-waduk kecil dalam jumlah yang banyak, jika diterapkan di DAS Ciliwung Hulu akan mampu meretensi air dan mengurangi volume air yang dialirkan melalui aliran permukaan (Irianto, 2003) c) Pembangunan sumur resapan Salah satu penyebab terjadinya peningkatan aliran air permukaan di DAS Ciliwung Hulu adalah akibat terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi areal pemukiman. Dengan demikian air hujan yang jatuh tidak dapat diserap oleh tanah tetapi air mengalir dari permukaan beton atau aspal menuju saluran (parit), dan selanjutnya menuju sungai. Untuk itu agar mengurangi air yang melimpas tersebut diperlukan pembuatan sumur-sumur resapan di setiap bangunan, yang mampu menyimpan atau menahan air yang jatuh dari talang-talang bangunan agar tidak melimpas, tetapi dapat mengisi air di dalam tanah. Teknologi resapan air yang dikembangkan oleh Sunjoto, (1998) cukup menarik yakni dengan “sistem drainase air hujan berwawasan lingkungan”. Akhir akhir ini dikeluhkan adanya intrusi air laut jauh ke wilayah daratan yang akan mengakibatkan defisit air di beberapa wilayah khususnya kota kota di pulau Jawa. Dengan system tersebut dan di padukan dengan upaya reboisasi di daerah hulu dan penataan pola konsumsi air yang benar maka kekhawatiran kekurangan sumber air bersih akan dapat dihindarkan. Sistem drainase air hujan berwawasan lingkungan pada prinsipnya adalah sistem sumur resapan yang telah dikemukakan diatas yakni dimulai dari masing masing rumah atau tempat bermukim dengan cara menampung air hujan yang jatuh di atap atau diperkerasan untuk tidak dialirkan langsung ke system drainase perkotaan sungai melainkan dialirkan kedalam sumuran yang di buat di setiap halaman rumah atau hamparan terbuka baik secara individual maupun secara kolektif. Cara tersebut dimaksudkan untuk menampung air yang berkualitas dapat meresap kembali ke dalam tanah. Konstruksi sumur resapan seperti halnya sumur gali yakni dengan dinding perkuatan di bagian atas dan ruang sumur dibagian bawah di rencanakan kosong untuk menampung air sebanyak mungkin. Manfaat yang diperoleh dari system ini antara lain : 1) Mencegah intrusi air laut untuk perkotaan daerah pantai 2) Mereduksi dimensi jaringan drainase perkotaan 3) Menghindari kemungkinan terjadinya banjir di daerah hilir 4) Menurunkan konsentrasi pencemaran air tanah 5) Mempertahankan tinggi muka air tanah 6) Melestarikan teknologi tradisional 7) Meningkatkan peran serta masyarakat 8) Membudayakan pola pikir pelestarian lingkungan Desain sumur resapan tersebut disesuaikan dengan : debit air yang mungkin dapat di tampung di sumur resapan, faktor geometrik, durasi aliran, radius sumur (Sunjoto, 1989) d) Transfer air antar DAS (water transfer from basin to basin) Merupakan upaya untuk menurunkan debit maksimum (peak discharge) dan waktu puncak (time to peak discharge), dengan mengalirkan air dari sungai Ciliwung ke sungai Cisadane melalui pembangunan saluran (sodetan), yang kini telah menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta akibat melimpahnya volume air sungai Ciliwung. e) Konservasi mekanik lahan Konservasi cara mekanik menggunakan sarana fisik seperti batu, tanah dll, yang bertujuan untuk memperlambat aliran permukaan dan mengurangi erosi, serta menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Menurut Direktorat Tanaman Buah (2001) dikenal beberapa teknik konservasi mekanik lahan untuk usaha pertanian sebagai berikut : 1) Pengolahan tanah menurut kontur atau memotong lereng Pengolahan tanah yang dilakukan menurut kontur atau sabuk gunung, baik dengan pembajakan, pencangkulan atau perataan, sehingga terbentuk alur-alur dan jalur-jalur tumpukan tanah yang searah dengan kontur. Alur tanah tersebut akan merupakan penghambat erosi. Pengolahan tanah menurut kontur ini sebainya diikuti dengan penanaman dalam baris-baris memotong lereng. 2) Pembuatan guludan, teras, dan saluran atau pembuangan air. Beberapa cara dikenal guludan biasa, teras (teras guludan, teras kredit atau sederhana dan teras bangku). Sedangkan saluran air berupa saluranpembuangan dan got buntu atau rorak. 3) Guludan biasa Guludan biasa dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng dibawah 6%, dimaksudkan untuk aliran permukaan yang mengalir menurut arah lereng. Dibuat menurut kontur, sedikit miring yang menuju saluran pembuangan. Pada guludan sebaiknya ditanami rumput penguat guludan dan tanaman tahuan penguat teras seperti lamtoro. 4) Teras guludan dan teras kredit Teras guludan dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng 6-15%, arah memanjang sejajar kontur dan menuju ke saluran. Teras kredit merupakan penyempurnaan dari teras guludan yang memungkinkan daya tampung lumpur lebih besar lagi. 5) Teras bangku Teras bangku dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng 8-30%. Teras bangku memiliki bentuk khas, antar bidang olah teras dibatasi oleh terjunan. Teras bangku terdiri dari beberapa bagian utama yaitu bidang olah, talut, guludan atau galengan dan saluran pembuangan air. 6) Saluran atau pembuangan air Untuk mengatasi genangan air dan mengatur jalannya air perlu dibuat saluran air. Pembuatan saluran pembuangan air dilakukan untuk mengendalikan air sehingga tidak merusak teras, guludan dan untuk meningkatkan presapan air ke dalam tanah. Saluran air dibuat pada tempat-tempat yang terjadi akumulasi air hujan dan air tsb dialirkan menuju saluran pembuangan air alami. Pada permukaan saluran perlu ditanami rumput. Pada tempat yang memiliki ketinggian yang berbeda, perlu dibuat bangunan terjunan air yang diberi penguat dengan batu, bambu atau kayu. Dengan demikian air yang mengalir turun tidak akan mengikis tanah yang menimbulkan longsor. Dikenal saluran air yang buntu, yang disebut rorak. Rorak dibuat untuk menampung air hujan yang jatuh dan air aliran permukaan dari bagian atas, sehingga tanah-tanah yang tererosi dari bagian atasnya diendapkan pada rorak dan tidak hanyut/hilang terbawa air. Setelah rorak penuh endapan tanah erosi, digali lagi dan tanah diratakan pada bidang olah teras. 3. Pendekatan Sosial & Ekonomi Merupakan pendekatan dari sisi pemberdayaan masyarakat di dalam DAS dalam menjaga dan memelihara DAS, yang sekaligus sebagai sarana dalam mengembangkan usaha ekonomi a) Pemberdayaan Masyarakat Karena pemberdayaan masyarakat merupakan inti dan sekaligus tujuan setiap proses pengembangan masyarakat (community development), maka kerangka berpikir pemberdayaan masyarakat akan sepenuhnya terkait dengan pengembangan masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam konsep pembangunan ini, istilah pengembangan atau pembangunan masyarakat tetap menekankan pada pendekatan swadaya. Karena itu pengembagan masyarakat perlu dibangun di atas realitas masyarakat. Pada dasarnya pengembangan masyarakat yang dibangun di atas realitas diyakini akan lebih mampu menjamin pemberdayaan masyarakat, yakni proses untuk membina kemampuan masyarakat untuk mewujudkan daya kerjanya dalam memperbaiki martabat dan kedudukan sendiri. (Nasution, 2004) Menurut Naustion (2004), terdapat 4 (empat) strategi yang dapat digunakan dalam melakukan pemberdayaan yaitu: 1) Strategi fasilitas, strategi ini dipergunakan ketika kelompok atau sistem yang dijadikan target mengetahui ada suatu masalah dan membutuhkan perubahan, kemudian ada keterbukaan terhadap bantuan dari luar dan keinginan pribadi untuk terlibat. 2) Strategi reeduktif, strategi ini membetuhkan waktu, khususnya dalam membentuk pengetahuan dan keahlian. 3) Strategi persuasif, strategi ini berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan. 4) Strategi kekuasaan, membutuhkan agen perubahan yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai kemampuan untuk memonopoli akses. Berdasarkan pemikiran di atas, maka kegagalan dan keberhasilan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akan ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat pada proses pengembangan masyarakat dalam memahami realitas masyarakat dan lingkungannnya, sistem keprcayaan dan sistem nilai masyarakat tentang arti perubahan dan arti masa depan, mindscape masyarakat dalam bersikap dan berperilaku, serta faktor-faktor yang menentukan terbentuknya suatu mindscape tertentu. Dengan kata lain, pemahaman akan budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya masyarakat akan menentukan keberhasilan suatu program atau proyek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. b) Pengembangan kelembagaan Pengembangan kelembagaan diarahkan untuk dapat lebih melibatkan masyarakat dan memberdayakan masyarakat, dengan basis agar aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa mengganggu kelangsungan ekosistem atau mampu menjaga kelestarian alam., antara lain: 1) Pengembangan Koperasi Koperasi dikembangkan untuk memenuhi dan menampung kebutuhan warga 2) Pemberdayaan Pondok Pesantren Pesantren mempunyai peran strategis sebagai institusi yang bergerak di bidang spiritual, ekonomi dan penjaga kelestarian alam. Oleh karena itu pemberdayaan pesantren diharapkan akan mampu menjadi acuan dan panutan dalam pengembangan model-model percontohan usaha pertanian yang terkait dengan pelestarian alam c) Penyuluhan Penyuluhan ditekankan pada pengembangan usaha ekonomi produktif yang tidak merusak lingkungan, khususnya di bidang usaha pertanian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan, serta pelestarian lingkungan. Penyuluhan dapat dilaksanakan dalam bentuk pameran pendidikan, penyuluhan ke sekolah-sekolah, kelompok-kelompok tani, pesantren, PKK, karang taruna, dan lain-lainnya. d) Pengembangan Produk Ekowisata Pariwisata telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi global yang terbesar, dan melalui pengembangan produk ekowisata diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk membiayai konservasi alam dan meningkatkan nilai lahan yang dibiarkan alami (The Ecotourism Society, 1999). Karena itu, pengembangan sebuah produk yang mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan harus menjadi prioritas. Ekowisata merupakan gabungan dari berbagai kepentingan yang muncul dari kepedulian terhadap masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan kata lain, ekowisata adalah wisata bertanggung jawab ke daerah alami yang melestarikan lingkungan. Pengembangan ekowisata yang benar harus dilakukan berdasarkan sistem pandang yang mencakup di dalamnya prinsip berkelanjutan dan partisipasi keterlibatan penduduk setempat di dalam area DAS yang potensial untuk pengembangan ekowisata. Jadi, di sini ekowisata harus berupa kerangka sebuah usaha bersama antara penduduk setempat dan pengunjung yang peduli dan berpengetahuan untuk melindungi lahan-lahan liar dan asset biologi, serta kebudayaan melalui dukungan dari pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat di sini kita definisikan sebagai pemberdayaan kelompok setempat yang sudah ada untuk mengontrol dan mengelola sumber daya yang berharga dengan cara yang tidak hanya menjaga kelangsungan sumber daya tersebut tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan ekonomi dari kelompok tersebut (Nasution, 2004) e) Pengembangan pemasaran Dalam pengelolaan DAS agar dapat lestaris perlu ditangani melalui penanganan teknis dan sosial ekonomi, untuk memasarkan produk produk hasil DAS Ciliwung tidak lah sulit, selain DAS hulu merupakan daerah wisata, juga dekat dengan daerah pemasaran potensial yaitu Bogor, Depok dan Jakarta. Dengan melalui kelompok kelompok masyarakat yang dibentuk yang diikat melalui paguyuban usaha Koperasi, sehingga produk produk tersebut mudah cara pemasarannya, baik melalui pasar tradisional, supermaket dan mall. Yang lebih penting justru menjaga kualitas dan kontinuitasnya, shg dengan demikian pemasran dapat diusahakan secara effisien. Untuk itu perlu diciptakan jaringan yang mantap antara produsen (petani) dengan tempat pemasaran (pasar tradisional, Super maket dan mall). 4. Pendekatan kebijakan Penataan air DAS Ciliwung adalah bagian dari penataan ruang Jabodetabek-Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur), yang berdasarkan peraturan pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ; kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bakasi dimana Depok termasuk di dalamnya, dan kawasan Depok, Puncak dan Cianjur dikategorian sebagai kawasan tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Selain itu juga pemanfaatan ruangnya diatur dengan Kepres RI Nomor 114 tahun 1999, tentang Penataan Ruang Bopunjur sampai dengan tahun 2014 yang di dalamnya mencakup pembangunan 2 (dua) buah waduk di hulu sungai. Keppres tersebut sekarang akan diperbaharui dengan Kepres yang lebih menyeluruh (masih dalam tahap persiapan). Pembahasan mengenai hal ini melibatkan Pemerintah Pusat, Proinsi, Kabupaten dan Kota. Kawasan ini terbagi atas zona Budibaya (B) dan zona Non budidaya (N). Zona Budidaya dan zona Non budidaya adalah zona-zona yang ditetapkan karakteristik pemanfatan ruangnya, berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budidaya dan kawasan lindung. Untuk DAS Ciliwung masalah yang penting menyangkut kedua jenis zona tersebut adalah : a) Keseimbangan lingkungan secara terpadu b) Penyediaan dan pengelolaan air baku c) Sistem pengendalian banjir, sbb: 1) Reboisasi hutan dan penghijauan tangkapan air 2) Pentaan kawasan sungai dan anak-anak sungainya 3) Normalisasi sungai dan anak-anak sungainya 4) Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ 5) Pembangunan prasarana dan pengendali banjir d) Sistem pengelolaan persampahan Dari hulu ke hilir DAS Ciliwung akan mempengaruhi dan melalui kawasan-kawasan (zona N) yang diarahkan untuk konservasi air dan tanah : 1) Kawasan hutan lindung 2) Kawasan resapan air 3) Kawasan dengan kemiringan tertentu 4) Sempadan sungai 5) Kawasan sekitar danau/ waduk/ situ 6) Kawasan sekitar mata air 7) Kawasan pantai berhutan bakau 8) Taman hutan raya 9) Taman wisata alam E. Kesimpulan Sedangkan untuk kawasan budidaya lainnya maka DAS Ciliwung akan dipengaruhi oleh permukiman sepanjang DAS dan peruntukan lain seperti industri. Penataan bangunan dan lingkungan di perkotaan dan di perdesaan yang sesuai dengan pola pemanfaatan ruangnya. Pengendalian pemanfaatan ruang sangat penting antara lain dengan pemberian izin membangun bangunan gedung, prasaranan dan sarana lingkungan. Selain itu, perlu difikirkan kebijakan satu sungai satu pengelolaan, agar sungai dapat hidup secara alami dalam kerangka penataan ruang yang disetujui lintas provinsi, kabupaten dan kota seperti telah diaksanakan pada DAS Bengawan Solo dalam lembaga otorita. Pelaksanaan penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Daerah. Untuk dapat lebih mengoperasionalkan dalam pengelolaan DAS Ciliwung, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah telah membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pengelolaan Sungai Ciliwung, melalui Kepmen Kimpraswil No. 20/Kpts/M/2002. Anggota Tim Koordinasi terdiri dari para Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, Ketua & Wakil Ketua Pokja, Direktur Perkotaan Metropolitan serta konsultan Belanda. Kelompok Kerja terdir dari 3 (tiga), yaitu Pokja Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Pokja Bidang Perumahan dan Perkotaan, serta Pokja Bidang Pengelolaan Sungai Terpadu. Disamping itu Menteri Kehutanan dan Perkebunan telah menetapkan bahwa DAS Ciliwung merupakan salah satu DAS yang diprioritaskan untuk diperbaiki mengingat posisi strategis dalam pengelolaan sumberdaya alam. DAS Ciliwung masuk dalam daftar Prioritas I penanganan bersama 61 DAS lainnya, dari sejumlah 178 DAS yang ada di Indonesia. F. Rekomendasi Berdasarkan pembahasan di atas maka rekomendasi meliputi sebagai berikut. a) Rekomendasi Praktis Jangka Pendek 1) Adanya suatu lembaga yang difungsikan untuk mengkoordinasikan dan mengelola kompensasi (cost sharing) tersebut. Kelembagaan yang mengelola kompensasi hulu hilir tidak saja harus mampu memberikan seperangkat aturan, norma dan ketentuan tentang hak dan kewajiban pihak hulu hilir tetapi juga harus dapat memberikan jaminan bahwa setiap pihak yang terlibat harus mau dan mampu untuk mentaati kesepakatan. Jaminan bahwa pihak hilir mau membayar pihak hulu dan pihak hulu mau mengkonservasi lahannya dan memberikan jaminan bahwa pihak hilir tidak akan memperoleh dampak negatif dari apa yang dilakukan oleh pihak hulu. Kesepakatan tersebut harus didukung oleh perundangan yang ada agar terdapat kepastian hukum untuk pelaksanaannya. 2) Perlu diberlakukan reward dan punishment untuk memacu tanggung jawab tiap wilayah untuk melaksanakan pengelolaan DAS. Dalam hal ini penegakan hukum kepada pelanggaran dan penyimpangan yang berakibat pada kerusakan DAS perlu dilakukan (diperlukan sanksi sosial dan ekonomi terhadap pelanggar aturan atau kesepakatan). 3) Perlu pelibatan berbagai aktor seperti LSM, pakar sektor bisnis, serta pemerintah dari pusat sampai daerah. 4) Partisipasi masyarakat lokal pada berbagai tingkat sangat strategis untuk terus ditingkatkan ini berarti bahwa program penyuluhan harus lebih ditingkatkan juga. b) Rekomendasi Praktis Jangka Menengah Upaya eksploitasi SDA secara besar-besaran di beberapa daerah untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) disinyalir telah meningkatkan laju kerusakan SDA. Banyak pelaku pembangunan di daerah mengejar PAD sebesar-besarnya sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan OTDA yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi pada daerah setempat (on-site effects) seperti longsor dan erosi tanah tetapi juga di luar daerah setempat (off-site effects) seperti banjir dan sedimentasi. Fenomena degradasi lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, sedimentasi dimusim hujan serta kekeringan dimusim kemarau itu sudah terjadi dengan frekuensi yang semakin sering dan intensitas yang semakin parah.

Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Pantai Depok Bantul DIY serta Strategi dan Aksi Pemberdayaan Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu

In Uncategorized on Januari 28, 2010 at 2:29 am

Oleh : Waskitho

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta


A. Latar Belakang Masalah

Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan. Ternyata jumlah nelayan kecil secara magnitute tetap bertambah. Desa-desa pesisir semakin hari semakin luas areanya dan banyak jumlahnya. Karena itu meskipun banyak upaya telah dilakukan, umumnya bisa dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang memuaskan. Motorisasi armada nelayan skala kecil adalah program yang dikembangkan pada awal tahun 1980-an untuk meningkatkan produktivitas. Program motorisasi dilaksanakan di daerah padat nelayan, juga sebagai respons atas dikeluarkannya Keppres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan pukau harimau. Program ini semacam kompensasi untuk meningkatkan produksi udang nasional. Namun ternyata motorisasi armada ini banyak gagal karena tidak tepat sasaran yaitu bias melawan nelayan kecil, dimanipulasi oleh aparat dan elit demi untuk kepentingan mereka dan bukannya untuk kepentingan nelayan. Akan tetapi program motorisasi ini juga membawa dampak positip, dilihat dari bertambahnya jumlah perahu bermotor di banyak daerah di Indonesia. Saat ini bila ada program pemerintah untuk mengadakan armada kapal/perahu nelayan, atau bila ada rencana investasi oleh nelayan, selalu pengadaan motor penggerak perahu menjadi permintaan nelayan.

Program lain yang dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah pengembangan nilai tambah melalui penerapan sistem rantai dingin (cold chain system). Sistem rantai dingin adalah penerapan cara-cara penanganan ikan dengan menggunakan es guna menghindari kemunduran mutu ikan. Dikatakan sistem rantai dingin karena esensinya yaitu menggunakan es di sepanjang rantai pemasaran dan transportasi ikan, yaitu sejak ditangkap atau diangkat dari laut hingga ikan tiba di pasar eceran atau di tangan konsumen. Sistem rantai dingin dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia pada awal tahun 1980-an. Namun demikian masalah yang dihadapi adalah sosialisasi sistem ini yang tidak begitu baik sehingga akhirnya kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Sebagai contoh hingga saat ini, di daerah tertentu di DIY, ada pendapat bahwa ikan yang menggunakan es adalah ikan yang rendah kualitasnya. Bagi masyarakat di kedua daerah ini, meskipun ikan sudah sangat turun mutunya namun tetap dikonsumsi bila tidak memakasi es. Sebaliknya meskipun masih baik mutunya namun apabila menggunakan es maka ikan tersebut tidak akan dibeli oleh masyarakat.

  1. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimana pelaksanaan program yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Kawasan Pantai Depok Bantul DIY?

  1. C. Teori Yang Digunakan
  2. 1. Kemiskinan dan Kehidupan Nelayan

Menurut Moeljarto (1997) Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabelvariabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabelvariabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan ndalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga adanya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan masyarakat miskin. Dengan kata lain affirmative actions, perlu dilaksanakan oleh pemerintah npusat maupun daerah.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (patron) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (indigenous) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di nbeberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan agama menunjukkan juga bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan keluarga.

Smith (1979) yang mengadakan kajian pembangunan perikanan di berbagai negara Asia serta Anderson (1979) yang melakukannya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara tiba pada kesimpulan bahwa kekauan aset perikanan (fixity and rigidity of fishing assets) adalah asalan utama kenapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset tersebut adalah karena sifat asset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nnelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Subade and Abdullah (1993) mengajukan argumen lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya opportunity cost mereka. Opportunity cost nelayan, menurut definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, opportunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila opportunity cost rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

Ada juga argumen yang mengatakan bahwa opportunity cost nelayan, khususnya di negara berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan lain sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian apa yang terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.

Panayotou (1982) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (preference for a particular way of life). Pendapat Panayotou (1982) ini dikalimatkan oleh Subade dan Abdullah (1993) dengan menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasaan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena way of life yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. Way of life sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

  1. 2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Menurut Bengen, D.G. (2001), Populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Namun untuk lebih operasional, definisi populasi masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil.

Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek. Dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, memang mereka dapat pergi jauh dari pantai dengan cara bekerjasama sebagai mitra perusahaan besar. Namun usaha dengan hubungan kemitraan seperti tidak begitu banyak dan berarti dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang begitu banyak.

Sunyoto Usman (2003) mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada saat ini tidak akan dapat lepas dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia. Persolan politik dan ekonomi tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai persoalan nasional. Keterkaitan antar negara menjadi persoalan yang patut untuk diperhitungkan. Masalah ekonomi atau politik yang dihadapi oleh satu negara membawa imbas bagi negara lainnya dan permasalahan tersebut akan berkembang menjadi masalah internasional.

Menurut Soejadi (2001), kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor produksi oleh penguasa (Prijono, 1996).

Menurut Maria Fraskho, (2000), konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industralisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun sebagai kerangka logik sebagai berikut; (1). Proses pemusatan  kekuasaan terbangunan dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2). Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3). Keuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulatif, untuk memperkuat legitimasi; (4). Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum sistem politik dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan disisi lain manusia dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebesan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless).

  1. D. Analisis

Rumah tangga dengan usaha skala kecil ini sekitar 370.031 unit (81,67%) dari total rumah tangga. Jika, suatu unit usaha mempekerjakan 4 orang, maka secara total terdapat 1.480.124 keluarga yang menjalankan usaha skala kecil penangkapan ikan. Dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, proporsi rumah tangga skala usaha kecil ini boleh dikatakan tidak berubah. Secara magnitude jumlahnya bahkan meningkat dengan berarti. Bila data-data ini digunakan sebagai variabel determinan ketidak-mampuan dan ketidakberdayaan usaha maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar nelayan kecil itu tidak berdaya dan di sisi lain mereka terperangkap dalam ketidak berdayaannya.

Tabel 1. Komposisi Populasi Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Skala Usaha.

Uraian Jumlah 1989 Jumlah 1998 Presentase 1998
Tanpa Perahu 45.298

50.785

11,21

Perahu tanpa motor

208.171

208.171

48,69

Perahu motor tempel

64.723

98.647

21,77

SUBTOTAL

318.192

370.031

81,67

Kapal Motor

40.240

83.073

18,33

TOTAL 358.432

453.104

100,00

Sumber: Statistik Perikanan Indonesia, 2000.

Banyak Program yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di sekitar pesisir termasuk di Pantai Depok Bantul. Salah satu program yang dilakukan pada masa pemerintahan Habibie adalah Protekan 2003 yaitu Gerakan Peningkatan Eskpor Perikanan hingga menjelang tahun 2003 mencapai nilai ekspor 10 milyar dolar. Gerakan ini namun mati pada usia yang sangat muda, sejalan dengan berhentinya era pemerintahan Habibie. Program lain berhubungan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup. Pembuatan karang buatan, penanam kembali hutan bakau, konservasi kasawan laut dan jenis ikan tertentu, serta penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap ikan yang destrukif adalah program-program pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Dari sisi kelembagaan dikembangkan juga pola-pola usaha perikanan yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan. Untuk itu dikembangkan koperasi perikanan, KUD Mina, kelompok usaha bersama perikanan, kelompok nelayan, kelompok wanita nelayan, dan organisasi profesi nelayan

Tanggung jawab pemberdayaan masyarakat pesisisr seolah-olah hanya ada pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentu saja tidak benar karena instansi pemerintah lainnya memiliki juga tanggung jawab di kawasan pesisir. Departemen Kelautan dan Perikanan memang menjalankan kegiatan pembangunan yang berfokus pada pembangunan perikanan, penataan wilayah dan ruang pesisir, pembangunan nelayan dan pembudidaya ikan, serta eksplorasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Tetapi tugas-tugas pembangunan lainnya yang memang masih banyak seperti pengembangan prasarana wilayah, pendidikan, kesehatan, pembangunan pertanian, pembangunan industri dan jasa, perhubungan, transportasi, komunikasi, serta pembangunan sosial dalam arti yang luas bukan berada di bawah tanggung jawab Departemen Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat adalah resultante dari semua upaya pembangunan yang dilaksanakan atau diprogramkan oleh setiap instansi. Hal ini perlu diperjelas dan dipahami oleh semua pihak. Dengan istilah yang lebih populer, hal ini menuntut adanya sinergitas dan koordinasi yang benar-benar terjalin antara berbagai instansi pemerintah. Bila ini bisa diwujudkan maka pembangunan atau pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif, terpadu, menyangkut berbagai aspek pembangunan, bukan saja teknis tetapi juga sosial budaya. Tanggung jawab pembangunan masyarakat lebih banyak berada pada pundak pemerintah daerah, dan bukan didominasi oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerahlah yang lebih mengenal masyarakatnya, memahami masalah-masalah yang dihadapi mereka. Selama ini, meskipun pada era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, ada kesan bahwa pengembangan masyarakat dilepaskan dan diserahkan kepada pemerintah pusat.

Penyerahan tanggung jawab ini karena memang tugas-tugas pembangunan masyarakat termasuk berat untuk dilaksanakan. Dengan adanya desentralisasi kegiatan pembangunan, selayaknya dan sepatutnya pemerintah daerah lebih banyak memberikan prioritas pada pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Tanggung jawab pembangunan masyarakat pesisir bukan saja berada pada tangan pemerintah tetapi juga pihak-pihak non-pemerintah yaitu masyarakat sendiri, pengusaha swasta, usaha milik negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak harus berupaya sendiri karena hasilnya tidak akan optimal. Kemampuan pemerintah sangat terbatas, karena itu kemampuan yang dimiliki pemerintah harus dipadukan dengan apa yang dimiliki oleh non-pemerintah.

Tangggung jawab membangun masyarakat pada hekekatnya merupakan tanggung jawab utama masyarakat itu sendiri. Selama ini, masyarakat semata-mata menjadi objek pembangunan. Dalam hubungan ini, masyarakat didekati, didatangi, diprogramkan, dan diarahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nantinya membawa manfaat kepada mereka. Tentu saja hal ini kurang begitu tepat karena apa yang dilakukan dengan pendekatakan ini berkesan dipaksakan dan masyarakat sendiri terlibat pada lapisan permukaan saja. Mereka tidak masuk lebih dalam pada kegiatan-kegiatan pembangunan dengan pendekatan ini yang akhirnya membuat ketidakberhasilan. Supaya pembangunan masyarakat berlangsung dengan tepat maka pemerintah hanya mempersiapkan dan memfasilitasi lingkungan yang sehat bagi peningkatan, perluasan, serta pendalaman kegiatan-kegiatan yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Hal ini merupakan makna pemberdayaan yaitu mengembangkan apa yang telah ada pada masyarakat menjadi lebih besar skalanya, lebih ekonomis, dan lebih berdayaguna dan berhasilguna.

  1. A. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Depok Bantul yang baru saja diimplementasikan. Dengan adanya kelima pendekatan ini tidak berarti bahwa pendekatan lain tidak ada. Selama ini, baik lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan maupun instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan khususnya lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk yayasan dan koperasi telah banyak yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelima pendekatan tersebut adalah: (1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (self financing mechanism), (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguhsungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

  1. B. Internalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu

Pemberdayaan masyarakat secara khusus dan eksistensi masyarakat secara umum perlu diinternalisasikan dalam pengembangan, perencanaan, serta pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. Beberapa aspek yang berkenan dengan masyarakat adalah kekuatan penentu (driving forces) status dan eksistensi suatu kawasan pesisir. Kekuatan tersebut perlu dilibatkan atau diperhitungkan dalam menyusun konsep pengelolaan sumberdaya secara terpadu. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Jumlah penduduk pesisir yang cenderung bertambah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, (2) Kemiskinan yang diperburuk oleh sumberdaya alam yang menurun, degradasi habitat, serta kelangkaan mata pencaharian alternative, (3) Adanya usaha skala besar, menghasilkan keuntungan dengan segera, dan usaha komersial yang menurunkan kualitas sumberdaya dan sering menyebabkan konflik kepentingan dengan penduduk local, (4) Kurang sadar dan pengertian di pihak masyarakat serta pemerintahan lokal tentang pentingnya keberlanjutan sumberdaya bagi kepentingan manusia, (5) Kurang pengertian di pihak masyarakat tentang kontribusi dan pentingnya sumberdaya pesisir bagi masyarakat, (6) Kurang pengertian pemerintahan lokal tentang tindak lanjut dan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat, (7) Faktor budaya yang berkaitan langsung pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir secara terpadu.

Berdasarkan konsep pembanguanan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan maka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan yang tinggal di kawasan pesisir Pantai Depok Bantul, yaitu sebagai berikut:

1)    Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

2)    Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.

3) Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collective action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.

4)    Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (resource-based), memiliki pasar yang jelas (market-based), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (environmental-based), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat local (local society-based), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (scientific-based).

5)    Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.

6)    Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

  1. E. Kesimpulan

Pemerintah bersama masyarakat desa di sekitar Pantai Depok Bantul menentukan kelompok sasaran program. Mereka yang mungkin merupakan sasaran kelompok ini adalah mereka yang paling rentan kegiatan ekonominya akibat memburuknya situasi ekonomi negara pada akhir-akhir ini. Pertimbangan lain adalah mereka yang memiliki kemauan untuk memperbaiki diri sehingga bisa keluar dari kesulitan dan kemiskinan yang dialaminya. Masyarakatlah yang juga menentukan kegiatan ekonomi yang mungkin dikembangkannya. Dalam hal ini masyarakat dibantu atau difasilitasi oleh LSM atau konsultan lokal yang ditunjuk sebagai pendamping masyarakat, namun mereka diminta untuk bekerja di luar batas-batas proyek, terutama pada pasca program nanti. Karena itu maka LSM dan konsultan lokal diprioritaskan. Masyarakat terlibat penuh pada pengadaan sarana dan prasarana produksi. Untuk itu, merekalah yang menentukan dimana harus membeli barang-barang yang dibutuhkan mereka. Demikian juga mereka berhak menjual barang yang dihasilkan. Keterlibatan stakeholder perikanan yaitu sejak perencanaan hingga evaluasi dan pengembangan program. Stakeholder utama adalah nelayan atau masyarakat. Stakeholder lainnya adalah LSM, konsultan, swasta lokal, serta instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dengan mempertimbangkan sifat dan potensi daerah maka beberapa varian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir atau nelayan adalah: (1) pemberdayaan perempuan nelayan, (2) pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam organisasi keagamaan, (3) pemberdayaan pemuda nelayan, (4) pemberdayaan LSM nelayan, (5) pengembangan akses pasar ke daerah yang memiliki kesamaan komoditas, serta (6) pengembangan usaha non-perikanan sebagai bagian dari diversifikasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perikanan Indonesia.2000. Komposisi Populasi Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Skala Usaha, Jakarta.

Bengen, D.G. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 21-22 September 2001

Direktorat Jenderal Dikdas-Direktorat Dikmenum Depdiknas. 1999, Panduan Manajemen Sekolah, Depdiknas: Jakarta.

Fraskho, Maria, 2000 , “Praktek dan Teori Pembangunan Ketergantungan”, Analisis CSIS No. 9. Jakarta

Ife, Jim. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practise. Longman.

Moeljarto, (1997). “Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi”. Yogyakarta : Tiara Wacana

Mulyasa, E. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah: konsep, strategi dan implementasi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Panayatou, T. 1992. Management Concepts for Small-scale Fisheries: Economic and Social Aspects. FAO Fish. Tech. Paper, 228: 53 p.

Schumacher, E.F. 1973. Small is Beautiful. Economics as if People Mattered. Perenial Library, San Fransisco, London. 305.

Smith, I.R. 1983. A Research Framework for Traditional Fishery. ICLARM Studies and Reviews No. 2. ICLARM. 45 p.

Soejadi. (2001). “Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan”. Philosophy Press: Yogyakarta.

Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases. United States of Amrica. Kumarian Press. Chapter 7.

Usman, Sunyoto. 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

TINJAUAN ULANG (REVIEW) DAN TANGGAPAN BUKU ORDE PARTISIPASI (BUNGA RAMPAI PARTISIPASI DAN POLITIK ANGGARAN)

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:21 pm
  1. A. Pendahuluan

Dalam buku Orde Partisipasi ini, terdapat pengetahuan-pengetahuan maupun suatu tinjauan partisipasi yang merupakan senjata ampuh bagi ketimpangan kuasa dan ketimpangan aset yang melanda banyak Negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia. Selain itu, buku Orde Partisipasi ini juga mempunyai tiga patokan dasar dalam suatu evaluasi terhadap potensi dan kekurangan pendekatan partisipasi, yaitu : (1) menganalisa masalah dan peluang di sekitar perencanaan dan penganggaran di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional, (2) Bertolak dari ‘pendekatan tematik’ dan menjadi ‘sentimen nasional’, (3) Kritis terhadap partisipasi dan pendekatan partisipasi.

Otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah kota maupun kabupaten, merupakan kesempatan emas untuk menata ulang relasi kuasa antara pemerintah pusat dan daerah menuju relasi yang lebih adil dan setara. Namun, otonomi daerah juga dapat kandas dalam “elite capture” bahkan, tanda-tanda menunjukkan bahwa otonomi daerah akhirnya dilihat sebagai peluang untuk pelepasan tanggung jawab Negara atas hak-hak dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, air minum, dll). Yang terjadi akhirnya, otonomi daerah sekedar bertindak sebagai “pembuka jalan” bagi arus privatisasi, liberalisasi, dan neo-liberalisme ekonomi berkedok partisipasi warga dan otonomi daerah.

  1. B. Isi

Dalam pengalaman Indonesia, masih terus terjadi perdebatan tentang sejauh mana transisi demokrasi di Indonesia pasca Soeharto telah membuka ruang-ruang sosial politik baru bagi kelompok-kelompok warga Negara. Disisi lain, sejumlah fakta menunjukkan bahwa gerakan-gerakan sosial dan warga Negara telah bangkit dalam bentuk forum-forum warga.

Orde Partisipasi bertolak dari premis bahwa bentuk-bentuk partisipasi dan pendekatan partisipasi yang non-tradisional adalah mungkin, desirable dan dapat dijalankan. Yang menjadi concern dari buku Orde Partisipasi adalah dalam konteks demokrasi multipartai, institusi macam apa yang menjamin dan mendorong partisipasi warga negara supaya system politik dan pemerintah makin peka, tanggap (responsive) dan berpihak kepada mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi.

  1. 1. Bagian Pertama

Menyajikan analisa tentang perkembangan gagasan dan arti penting partisipasi serta berusaha menjawab pertanyaan  institusi yang macam apa yang diperlukan terutama dalam konteks pemerintah daerah.Tulisan John Gaventa menjawab mengapa dan bagaimana perdekatan partisipasif dapat dijalankan. Dengan mengidentifikasi berbagai pengalaman empiris di sejumlah Negara dan berbagai prasyarat yang relevan, gaventa mengajukan enam gagasan,antara lain connecting people and institution karena tanpa pertautan itu, warga Negara hanya akan menjadi “voters”, sekedar menjadi “pencoblosan kertas suara”, seperti yang banyak diajukan oleh banyak hasil survey dan riset, sementara hidup sehari-harinya terabaikan dan terpisah dari institusi (politik dan pemerintahan) yang dipilihnya warga negara perlu dimengerti lebih dari sebagai agen dan pelaku politik yang aktif dan terorganisasi ketimbang sekedar sebagai pengguna dan sasaran dari program dan produk-produk pemerintah. Enam gagasan John Gaventa yaitu :

a)      Menghubungkan Rakyat dengan Kelembagaan

b)      Bekerja pada Dua Sisi (Negara dan Masyarakat)

c)      Merumuskan Ulang Maksan Suara Warga Negara (voice), Mengkonsepsikan Kembali Partisipasi dan Kewarganegaraan (citizenship)

d)     Mempelajari Hasil Sambil Bereksperimen

e)      Menciptakan Prasyarat-prasyarat Untuk Keberhasilan

f)       Memikirkan Kembali Makna ”Lokal” di Era Globalisasi

Luasan cakupan isu-isu partisipasi dan pemerintahan lokal menciptakan sangat banyak peluang untuk mendefinisikan ulang dan memperdalam pengertian tentang demokrasi, untuk menghubungkan reformasi masyarakat sipil dan pemerintah dengan cara-cara baru, untuk memperluas hak-hak kewarganegaraan yang inklusif. Pada saat yang sama, ada tantangan penting untuk menjamin bahwa kegiatan itu mendukung terciptanya keadilan sosial dan hasil-hasil yang pro rakyat miskin, merupakan tantangan-tantangan yang penting bagi agenda besar untuk mempromosikan baik demokrasi partisipatoris maupun pembangunan partisipatoris, bagi para teoritikus praktisi.

Sergio Baierle menganalisa secara rinci pengalaman kota Porto Alegre dalam melaksanakan Anggaran Partisipatif (AP) atau aslinya dalam bahasa Portugis dikenal dengan sebagai Orcamento Participativo (OP). Baierele memaparkan ciri-ciri dan pertumbuhan AP, termasuk menampilkan data-data statistik mengenai latar belakang sosial dan politik peserta AP. Misalnya, satu fakta yang menarik dari data adalah peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam proses tersebut. Kini mereka merupakan mayoritas, bukan hanya dalam sidang pleno AP (57%) tetapi juga sebagai pemimpin perkumpulan komunitas (58,9%) dan sebagai delegasi AP( 54,7%). Di tingkat lokal, titik temu dan perencanaan kota dan AP memang bisa diupayakan. Salah satu faktor yang mempertemukan keduanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Faktor lainnya adalah kepentingan ekonomi kota yang bersangkutan.

Faktor lain yang dipertimbangkan di tingkat lokal adalah kecenderungan yang dialami di Porto Alegre, yakni makin banyak kebijakan-kebijakan sosial yang dikelola langsung oleh perkumpulan-perkumpulan komunitas, karena ada transfer anggaran dari balai kota.

Baierle menyatakan bahwa orang tidak bisa mengabaikan hasil-hasil kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai oleh AP. Lepas dari berbagai ragam analisa tentang AP, kenyataan menunjukan bahwa ”segala kemajuan di kota itu mustahil bisa dicapai tanpa memperbaiki anggaran kota.”

Tanggapan Bagian I

Menurut Faisal Riza (2008), Perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan partisipatif jika dikaitkan dengan pendapat Friedmann (1987), merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan. Proses politik ini dilakukan secara transparan dan mudah diakses sehingga masyarakat memperoleh dapat mengetahui setiap proses pembangunan yang dilakukan dan perkembangannya.

Perencanaan partisipatif dapat dikatakan sebagai alat pengambilan keputusan yang dapat meminimalkan konflik antar pelaku pembangunan. Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan tersebut. Akhirnya, pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan seluruh pelaku dalam upaya memobilisasi sumber daya yang dimilikinya secara luas.

Selain sebagai sebuah proses politik, perencanaan dan penganggaran partisipatif juga merupakan proses teknis. Proses ini yang lebih menekankan peran dan kemampuan fasilitator untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi para pelaku secara tepat. Selain itu, proses ini berguna untuk memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan strategi, rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya publik.

Menurut Thomas mayer (2003) Salah satu hal penting dalam proses teknis ini adalah pembangunan institusi masyarakat yang cukup legitimit. Institusi masyarakat merupakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, pendapat, dan ide menuju terbangunnya sebuah kesepahaman bersama (konsensus) sebagai awal tindak penyelesaian persoalan publik bersama-sama. Pendekatan partisipatif dalam konteks apapun, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran, selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, di mana masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan masyarakat diharapkan dapat ikut dalam proses penentuan arah pembangunan. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif.

Pada praktiknya, konsep perencanaan dan penganggaran pembangunan secara partisipatif dilatar belakangi oleh peran dan fungsi daerah otonom yang harus menentukan sendiri strategi perencanaan dan penganggaran daerahnya. Karenanya pertimbangan-pertimbangan kebutuhan kapasitas, keragaman pelaku dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah menjadi sangat penting. Strategi perencanaan dan penganggaran tersebut mengadopsi prinsip pemerintahan yang baik, seperti pembuatan keputusan yang demokratis, partisipasi, transparansi, pertanggungjawaban, dan menyerapkannya kondisi lokal.

Ini berarti bahwa perlu dicari pola yang tepat untuk memberikan kesempatan positif kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses mengidentifikasi, membahas, menyampaikan persepsi, kebutuhan, dan tujuan-tujuan pembangunan. Proses yang partisipatif untuk menentukan tujuan pembangunan daerah jangka menengah juga berdasarkan anggapan bahwa kelompok-kelompok masyarakat sebagai kelompok identitas menurut profesi, umur, gender, dan sejenisnya yang mempunyai kepentingan bersama yang perlu dicerminkan dalam kebijakan daerah. Tentunya perencanaan pembangunan ini juga berpijak pada bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan standar-standar serta persyaratan teknis perencanaan dan penganggaran.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran tingkat daerah harus diarahkan berdasarkan isu yang dianggap relevan bagi pembangunan. Kegiatan ini dimulai dengan perumusan visi dan tujuan umum pembangunan jangka panjang berdasarkan masukan dari kelompok para pelaku terkait, sehingga visi dan misi menjadi milik bersama dan acuan untuk semua pelaku pembangunan di daerah. Untuk beragam partisipasi masyarakat diterapkan alat dan metode yang memberikan kesempatan luas kepada semua unsur masyarakata atau para pelaku untuk menyalurkan persepsi dan aspirasinya yang selanjutnya dimasukkan ke dalam pembuatan tujuan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Forum-forum para pelaku, seperti LSM, organisasi perempuan, pemuda, dan dunia usaha difasilitasi untuk meningkatkan partisipasi di antara masyarakat setempat, khususnya kelompok marjinal dan kelompok kepentingan sebagai elemen yang mendukung untuk menentukan prioritas pembangunan daerah. Forum para pelaku berperan sebagai salah satu proses untuk menyuarakan kepentingan masyarakat terhadap tujuan pembangunan secara spesifik.

Dalam proses perumusan visi pembangunan daerah sebagai dasar untuk perencanaan dan penganggaran jangka menengah penting untuk menampung aspirasi masyarakat melalui berbagai forum para pelaku yang ada di level daerah. Perencanaan dan penganggaran dilihat sebagai proses terstruktur yang bertahap dan bertingkat. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah oleh lembaga teknis didasarkan pada analisis potensi dan kebutuhan daerah, integrasi rencana spasial dan rencana pembangunan dari tingkat propinsi maupun nasional.

Aspek tersebut dipadukan dengan alur perencanaan penganggaran secara partisipatif untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil pemaduan dua perspektif, yakni dari masyarakat sipil dan lembaga pemerintahan, selanjutnya menjadi dasar bagi para perencana dalam menyusun dokumen perencanaan yang diterima semua pihak yang sekaligus sesuai dengan norma dan standar nasional.

Menurut Frans Magnis-Suseno (1995), Selain alur perencanaan dan penganggaran itu sendiri, hubungan fungsional antara perencanaan dan penganggaran harus diperkuat. Terutama yang sudah direncanakan perlu dianggarkan. Ini untuk menghindari prioritas yang telah disetujui sebelumnya diganti dengan kepentingan partisan yang bertentangan dengan rencana pembangunan daerah. Tiap sektor harus diberikan alokasi anggaran baru perencanaan sektoralnya, sebagai bagian dari belanja daerah pada tahun-tahun mendatang. Sebagai suatu proses maka perencanaan dan penganggaran pembangunan yang partisipatif akan mencakup sejumlah tahapan yang harus dilalui dengan melibatkan seluruh Stakeholders. Tahapan-tahapan ini diawali oleh kegiatan identifikasi kebutuhan dan potensi daerah dan diakhiri dengan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka memperoleh umpan balik untuk penyusunan visi dan misi berikutnya.

Dalam keseluruhan langkah tersebut, perlu didesain lingkup partisipasi yang diperlukan bagi Stakeholders. Lingkup partisipasi ini menyangkut penentuan siapa yang akan dilibatkan dan dalam perencanaan yang bagaimana ia harus dilibatkan. Model partisipasi yang melibatkan masyarakat luas lebih tepat diterapkan bagi perencanaan yang menyangkut kepentingan umum atau pembangunan yang berbasis wilayah. Sementara model partisipasi terbatas dapat diterapkan dalam perencanaan yang sifatnya strategis yang menyangkut identifikasi dan penentuan kebijakan-kebijakan yang membutuhkan pemikiran dan skala prioritas yang visioner. Untuk tahapan perencanaan strategis, akan lebih tepat jika Stakeholders yang dilibatkan adalah kelompok-kelompok ahli yang kompeten karena menyangkut dimensi teknokratis dari perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, untuk menerapkan perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah masih diperlukan upaya untuk mendesain model partisipasi publik yang sesuai dengan kebutuhan, terutama menyangkut lingkup partisipasi yang sesuai. Di sisi lain, menurut Samsura (2003), bahwa implementasi konsep perencanaan dan penganggaran partisipatif juga tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sejumlah prasyarat yang mencakup perubahan struktur dan kultur dalam masyarakat daerah, antara lain (1) adanya upaya pelibatan seluruh Stakeholders; (2) adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimit; (3) adanya proses politik melalui upaya negosiasi yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama; (4) adanya usaha pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui kebutuhannya, kapasitas yang dimilikinya, mampu mengidentifikasi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, serta memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kapasitasnya; (5) upaya ke depan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran pembangunan secara partisipatif seharusnya lebih berfokus pada pengembangan kapasitas di tingkat sistem, institusi, dan individu untuk menjamin kontinuitas perkembangan inovasi dan konsepnya pada masa yang akan datang.

  1. 2. Bagian Kedua

Menganalisa perkembangan yang pasang surut partisipasi warga negara di Indonesia. Juni Thamrin memperlihatkan dua macam modus partisipasi yang mungkin dijalankan, invedted participation dan popular participation. Beliau mencatat perkembangan penting tentang munculnya prakarsa-prakarsa forum warga dari berbagai gerak di tingkat masyarakat dan akar rumput.

Ada empat alasan utama dimana ruang partisipasi politik warga dalam proses-proses pengambilan keputusan publik harus diberikan tempat yang sangat signifikan, yaitu :

a)      Pemerintah dimanapun di dunia ini, sekalipun yang dibangun berdasarkan praktek yang sangat demokratis, tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dan aspirasi warga negaranya.

b)      Pemerintah memerlukan adanya check and balances dari warga untuk mewujudkan pertanggungjawaban kerjanya yang optimal.

c)      Partisipasi warga dapat mempeekokoh solidaritas sosial dan memperkecil jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, sehingga memperkecil gerakan-gerakan separatis dari kelompok yang ”kecewa” maupun infiltrasi dari luar yang dapat masuk merusak solidaritas warga.

d)     Partisipasi mendorong seluruh civil society untuk menciptakan sinergi dan kemitraan dengan pemerintah.

Sutoro Eko, memperlihatkan pasang surut demokratisasi dan partisipasi warga di desa sebelum dan sesudah era reformasi. Misalnya beliau menunjukan munculnya tiga kelembagaan demokrasi dan partisipasi di desa paska reformasi : (1) Rembug Desa, (2) Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dan (3) Badan Perwakilan Desa (BPD). Sutoro berpendapat bahwa ”…. demokratisasi desa memiliki kemampuan membuat pemerintah desa yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif dalam mengelola kebijakan dan keuangan desa. Sudah banyak contoh membuktikan bahwa kepala desa bermasalah dan akhirnya digulingkan oleh rakyatnya sendiri karena tidak ada demokrasi di desa, demokrasi merupakan kekuatan baru untuk pembaharuan pemerintahan desa agar pengelolaan barang-barang publik desa (jabatan, kebijakan, keuangan, sumber daya alam, dll) dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat.

Prakarsa demokratisasi desa tentu bukanlah gagasan yang berlebihan, buka juga gagasan yang mengimport dari negara lain. Lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan, demokratisasi desa adalah kekuatan baru yang mendorong transformasi desa secara berkelanjutan. Memang, membangun format, agenda dan kultur demokrasi desa tidak boleh mengimport model demokrasi liberal yang mengagungkan kebebasan individual dan prosedur demokrasi perwakilan semata.

Demokrasi model ini memungkinkan perpaduan antara kepemimpinan lokal yang kuat, dipercaya (trustee), dan legitimate dengan mengambil keputusan secara kolektif melalui proses deliberasi (musyawarah), solidarisasi sosial dan mengutamakan kebaikan bersama di komunitas desa.

a)      Demokratisasi desa hendak membuat pemerintah desa lebih akuntabel, transparan, dan responsif dalam mengelola kebijakan dan keuangan desa.

b)      Demokrasi bakal membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa maupun pemerintah yang lebih tinggi.

c)      Demokrasi menjadi arena untuk mendidik mental dan kepribadian rakyat agar mereka lebih mampu mandiri, militan, dan mempunyai kesadaran kritis tentang pengelolaan barang-barang publik yang mempengaruhi hidup mereka.

d)     Demokratisasi tentu merupakan upaya jangka panjang dan berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat desa.

Suhirman memeriksa kerangka hukum perencanaan dan penganggaran di Indonesia baik di tingkat nasional dan daerah. Suherman berpendapat bahwa peluang bagi partisipasi mesih terbuka luas, karena kata-kata ”partisipasi” telah menjadi tujuan dari berbagai undang-undang dan peraturan dan tak satupun undang-undang melarang partisipasi warga negara. Hanya satu perkara, yaitu proses-proses yang menjadi wahana bagi eksekutif termasuk para birokrat yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran dan legislatif. Untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran partisipasi, sudah saatnya bagi masyarakat sipil untuk segera merebut ruang tersebut. Ini bukan untuk kepentingan masyarakat sipil saja melainkan untuk kepentingan demokrasi, keadilan sosial, dan peningkatan kinerja pemerintah.

Salah satu doktrin penting dalam hukum adalah ”…jika sesuatu tidak dilarang, berarti boleh…”. Doktrin ini nampaknya sangat tepat untuk menggambarkan peluang bagi perencanaan dan penganggaran partisipatif daerah. Sampai saat ini tidak ada peraturan rinci yang mengatur proses-proses perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, maka proses-proses tersebut sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial politik yang bermain di dalamnya.

Tanggapan Bagian II

Pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dalam kepustakaan kebijakan publik di Belanda disebut inspraak atau partisipasi politik langsung (H.H.F.M Demen dan J.J.A. Thomassen, 1983: 229-262, 245-249). Ciri terpenting dari partisipasi politik langsung adalah tidak melalui proses perwakilan, melainkan warga negara berhubungan langsung dengan para pengambil keputusan. Dikaitkan dengan pendapat Herbert McClosky, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan publik (Miriam Budiardjo, 1981: 1). Sehingga jelas, partisipasi politik langsung merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dan bentuk lainnya dapat disebut sebagai partisipasi politik tidak langsung. Dari penjelasan tersebut diatas jelas menunjukan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan dalam bentuk Perda, terdapat hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan Perda, yakni memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam persiapan maupun pembahasan rancangan Perda.

Menurut Sad Dian Utomo (2003: 267-272), manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam pembuatan Perda adalah :

a)      Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.

b)      Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

c)      Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.

d)     Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Sesuai dengan ide negara hukum, maka partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda mesti diatur secara jelas dalam suatu aturan hukum tertentu. Sendi utama negara hukum, menurut Bagir Manan ( 2003: 245 ) adalah hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hukum mempunyai dua pengertian, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pembentuk Negara Indonesia, mengakui adanya hukum tidak tertulis, sebagaimana pernah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 : “Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis” (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2004: 11). Berkenaan dengan negara hukum, Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (1980: 29) mengemukakan, bahwa legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya sebagai ciri negara hukum adalah setiap tindakan baik dari pihak penguasa maupun dari pihak rakyat harus dibenarkan secara hukum ( Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1980: 29).

Mengenai asas legalitas, Jimly Asshiddiqie (2005: 155) berpendapat, bahwa dalam setiap Negara Hukum diisyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis (Jimly Asshiddiqie, 2005: 155).

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus berdasarkan aturan hukum, baik aturan hukum yang tertulis maupun yang aturan hukum yang tidak tertulis. Yang dimaksud aturan hukum tertulis di sini adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud dengan aturan hukum yang tidak tertulis di sini adalah dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tidak saja cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pengaturannya tersebut haruslah dilakukan secara jelas.

  1. 3. Bagian Ketiga

Menganalisa pengalaman  kota Porto Alegre dan menarik relevansinya bagi Indonesia. Pangalaman kota Porto Alegre terus menjadi bahan kajian dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Pietra Widiadi memahami bahwa proses yang terjadi di kota Porto Alegre merupakan hasil sejarah dan politik yang khas Brazil dan Porto Alegre, lebih khusus pikiran peranan dari pikiran teologi pemerdekaan (meminjam istilah Romo Mangunwijaya) yang kuat mencita-citakan keadilan sosial. Faktor kedua, adalah peranan dari pendidikan kritis warga ala Paulo Freire sebagai unsur penting dalam keberhasilan Anggaran Partisipatif di kota Porto Alegre.

Aturan main, jelas sudah ada regulasi yang diterbitkan. Tetapi umumnya hanya digunakan secara formalitas. Di banyak desa (Kabupaten) partisipan dari rakyat hanya sekedar dihadirkan untuk bukti bahwa telah ada wakil dari rakyat yang berpartisipasi. Dengan demikian aturan main menjadi tidak ada artinya karena hanya berfungsi sebagai asesori pemenuhan administrasi birokrasi, jadi tidak ada proses penguatan.

Sekalipun telah ada regulasi baru dan dengan demikian prosedur juga baru tetapi kenyataannya adalah daur ulang dan tambal sulam prosedur atau secara positif dapat disebut ada perubahan tetapi sekali lagi jawabannya hanya sebagai formalitas proses. Prosedur dilalui tetapi sebagai perangkat untuk membuktikan bahwa tahap tertentu telah dilakukan.

Secara umum jelas terlihat belum ada kekuatan yang riil, ataupun tidak ada penguatan organisasi rakyat, yang ada adalah sekelompok orang yang dikelompokkan. Kalau pun ada kelompok umumnya lebih mendukung keinginan dari pemerintah, bukan kelompok yang berkembang secara mandiri.

Penganggaran partisipasi masih jauh dari apa yang diharapkan. Masih merupakan impian yang harus diperjuangkan rakyat sendiri, tidak perlu menunggu kebaikan dari pemerintah untuk memberi ruang yang bebas dan keterbukaan bagi rakyat. Maka mendudukan diri sejajar dan punya kepentingan yang sama dengan posisi pemerintah adalah suatu keharusan karena rakyat punya hak untuk mengetahui apa yang telah mereka berikan kepada negara berupa pajak.

Dedi Haryadi mengevaluasi manfaat dari praktek penganggaran partisipatif di kota Porto Alegre, Brazil, dengan memeriksa hasil-hasil nyata dari pengalaman tersebut. Bertolak dari pengalaman kota Porto Alegre dan kenyataan di Bandung, tulisannya mendukung perlunya ”hijrah” atau perubahan konsep dan metode perencanaan dan penganggaran pemerintah. Dari yang bersifat ”politik dan teknokratis” menjadi perencanaan dan penganggaran yang ”politik, teknokratis, dan partisipatoris”.

Kondisi sosial politik yang sudah lebih demokratis sekarang ini sebenarnya merupakan lansekap yang bagus untuk mengupayakan terbentuknya tuntutan publik yang efektif. Dibandingkan dengan empat sampai lima tahun yang lalu, tuntutan publik untuk mengembangkan proses anggaran yang transparan dan demokratis makin kuat. Meskipun harus diakui tuntutan itu belum cukup untuk mengakselerasi perubahan proses anggaran yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Masih diperlukan upaya yang lebih keras, telaten, dan kreatif untuk menciptakan permintaan publik yang efektif.

Sugeng Bahagijo, memperlihatkan peran dan sinergi tiga pihak dari eksperimen Anggaran Partisipatif di kota Porto Alegre, yaitu : (1) Peranan partai politik yang penuh dengan gagasan, (2) peran pemerintah kota yang inovatif, dan (3) Kebangkitan masyarakat sendiri sebagai  unsur-unsur kunci yang menarik.

Mungkin agak klise kalau dikatakan bahwa kapasitas birokrasi sangat doperlukan untuk membantu dan mendukung berjalannya kelembagaan dan proses-proses Participatory Budget. Akan tetapi, bertolak dari pengalaman kota Porto Alegre, yang hemdak ditekankan di sini adalah pada tiga kemampuan staff dan birokrasi : (1) kemampuan menganalisis dan menjalankan perbaikan-perbaikan keuangan, terutama manyangkut pemasukan atau pendapatan pemerintah kota, seperti pajak, (2) Kemampuan untuk mencapai dan menghasilkan pelayanan-pelayanan umum, dan (3) Kemampuan untuk berhubungan, bekerjasama dan mendukung kelompok-kelompok warga masyarakat, terutama mereka yang miskin dan wilayah-wilayah yang tertinggal.

Dalam konteks Indonesia, maka yang urgen disiapkan oleh pemerintah kota adalah data-data kemiskinan dan data-data infrakstruktur fisik dan sosial (sekolah yang rusak, jembatan yang perlu diperbaiki, puskesmas, dan puskesmas pembantu yang peru ditambah tenaga bidan atau dokter, dll), sesuatu yang tidak terlalu sudah untuk dilakukan.

Tanggapan Bagian III

Menurut makalah Deddy T. Tikson (2009), Konsep Partisipasi Masyarakat dalam pengertian sesungguhnya tidak hanya mengajak masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan program atau proyek tetapi memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, memecahkannya, membuat keputusan, merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi, sehingga program atau proyek akan menjadi milik mereka yang kemudian akan dipelihara secara berkelanjutan.

Analisis Stakeholders salah satu kegiatan yang dilakukan para perencana program atau proyek bersama masyarakat untuk mengindentifikasi berbagai kelompok yang terkait program tersebut. Jadi analisis Stakeholders harus mampu mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh sebuah proyek, baik secara positif maupun negatif, langsung atau tidak langsung. Perhatian dicurahkan kepada pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh proyek dalam pengertian dampak sosial, ekonomi dan politik.

Stakeholder adalah setiap individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan, keterlibatan, perhatian dan jasa di dalam sebuah program atau proyek dan mereka dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan proyek tersebut.
Dalam konteks pembangunan pastisipatif, masyarakat dianggap memiliki dua status, yaitu customer dan citizen. Sebagai customer masyarakat memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang baik dari pemerintah. Sebagai citizen, mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu memajukan daerah/kota, memperlancar pelayanan publik, dan memelihara setiap asset atau fasilitas kota.

Ditambahkan pula oleh Deddy T. Tikson, pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang (1) mendorong dan memperkuat keberlanjutan (sustainability) dan kemandirian (selfreliance) dengan tujuan untuk (2) terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial, melalui (3) peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Mekanisme pembentukan partisipasi terdiri beberapa tahap kegiatan yang dapat dikategorisasikan menjadi enam mekanisme pokok : (1) pemberdayaan Stakeholder, (2) kaloborasi, (3) membuat keputusan bersama, (4) evaluasi bersama, (5) konsultatif dan (6) pembagian informasi.

Manajemen partisipatif, yaitu kemandirian, berkelanjutan dan keadilan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta agar mereka menjadi subyek dan pemilik pembangunan perkotaan yang aktif.  Dalam proses demokratisasi dituntut good governance. Demokrasi dapat dipahami sebagai persamaan kesempatan berpartisipasi oleh setiap anggota masyarakat dalam pembuatan kebijakan, rencana dan implementasi pembangunan.  Penerapan good governance adalah kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam kerangka konsep good governance, pembangunan kota memerlukan adanya kolaborasi yang kuat diantara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Peranan dan dominasi pemerintah dikurangi sejalan dengan semakin menguatnya masyarakat sipil dan sektor swasta dalam memutar roda pembangunan.

  1. 4. Bagian Keempat

Wahyu Susilo menyatakan bahwa demokrasi dan partisipasi bukan saja partisipasi politik sekedar ikut serta dalam pemilu tapi juga menekankan pentingnya kekuatan terorganisasi dari buruh migran, agar partisipasi dari kaum buruh migran menjadi efektif.

Indonesia memiliki tradisi pergerakan buruh yang panjang, bahkan gerakan buruh memiliki kontribusi yang signifikan dalam perjuangan pembebasan dari kolonialisme. Spirit unionism terus berlangsung secara berkesinambungan, walau tentunya terus berhadapan dengan tantangan politik.

Dalam situasi kesejarahan yang berbeda, migrasi buruh lintas batas negara pada Orde Baru (hingga sekarang) memang beda karakter dengan migrasi buruh melalui netwoeking cultural tersebut. Sekarang ini, migrasi buruh lintas batas negara bukan terjadi tanpa peran negara, namun negaralah yang memobilitasi mereka bekerja ke luar negeri. Oleh karena itu, kecenderungan yang terjadi adalah komodifikasi migrasi buruh lintas batas negara. Keterlibatan negara dalam masifikasi migrasi buruh ini memunculkan sektor bisnis baru (yang sebelumnya tidak ada) yaitu bisnis pengerahan tenaga kerja. Rekam jejak sejarah diatas juga memperlihatkan bahwa Orde Baru lah yang menginisiasi komodifikasi buruh untuk konsumsi negara-negara tetangga dan makin disempurnakan oleh rezim-rezim penerusnya.

Chris Wangkay mengajukan tantangan pada proses pengambilan keputusan ekonomi atau anggaran di tingkat nasional. Chris menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam memutuskan soal beban utang pemerintah.

Peran Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal ini sangat diperlukan. Pengawasan dalam pembuatan perjanjian utang perlu melibatkan seluruh pihak atau dapat diwakili oleh DPR dan DPD. Jika pemerintah menyatakan bahwa default terhadap kreditor seperti yang dilakukan Argentina kepada IMF, maka seluruh rakyat Indonesia telah siap menanggung resikonya. Kondisi saat ini pun rakyat Indonesia sudah semakin miskin saja sehingga apapun yang dilakukan untuk membantu rakyat miskin, pasti akan mendapar apresiasi. Partisipasi sampai saat ini hanya dimaknai oleh pemerintah hanya sekedar mencari masukan saja tanpa mau melakukan sesuatu perubahan yang jauh lebih besar dan yang alternatif. Konsekwensi logis dari makna partisipasi adalah akan banyak muncul alternatif pemecahan masalah, bandingkan apabila pemerintah harus terlibat secara sendiri dan setelah itu masyarakat akan meminta pertanggungjawaban, maka pemerintah dapat dijatuhkan dari kekuasaan.

Tanggapan Bagian IV

Dalam Kertha Patrika vol. 33 No.1, Januari 2008,  Philipus M. Hadjon (1997: 4-5) mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peranserta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, keterbukaan, baik “openheid” maupun “openbaar-heid” sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak. Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1997: 7-8) bahwa sekitar tahun 1960-an muncul suatu konsep demokrasi yang disebut demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi merupakan salah satu syarat minimum, sebagaimana dikemukakan oleh Burkens dalam buku yang berjudul “Beginselen van de democratische rechsstaat” bahwa (Philipus M. Hadjon, 1997 : 2) :

a)      pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia;

b)      pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;

c)      setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul;

d)     badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana “(mede) beslissing-recht” (hak untuk ikut memutuskan dan atau melalui wewenang pengawas;

e)      asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka;

f)       dihormatinya hak-hak kaum minoritas.

Asas keterbukaan sebagai salah satu syarat minimum dari demokrasi terungkap pula dalam pendapat Couwenberg dan Sri Soemantri Mertosoewignjo. Menurut S.W. Couwenberg, lima asas demokratis yang melandasi rechtsstaat, dua diantaranya adalah asas pertanggungjawaban dan asas publik (openbaarheidsbeginsel), yang lainnya adalah: asas hak-hak politik, asas mayoritas, dan asas perwakilan (Philipus M. Hadjon, 1987: 76).

Senada dengan itu, Sri Soemantri M. ( 1992: 29 ) mengemukakan bahwa ide demokrasi menjelmakan dirinya dalam lima hal, dua diantaranya adalah: pemerintah harus bersikap terbuka (openbaarheid van bestuur) dan dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-tindakan penjabat yang dianggap merugikan. Tampak jelas bahwa dalam paham demokrasi terdapat asas keterbukaan, yang berkaitan dengan asas partisipasi masyarakat, sebagaimana pula dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno (1987: 289-293), bahwa paham demokrasi atau kedaulatan rakyat mengandung makna, pemerintahan negara tetap di bawah kontrol masyarakat. Kontrol ini melalui dua sarana: secara langsung melalui pemilihan para wakil rakyat dan secara tidak langsung melalui keterbukaan (publicity) pengambilan keputusan. Pertama, pemilihan wakil rakyat berkonsekuensi pada adanya pertanggungjawaban.

Senada dengan pengertian tersebut, Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere (2001: 8) memaknai partisipasi sebagai berikut: bahwa pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan the Stakeholders (pihak yang mempunyai kepentingan) memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. Pengertian partisipasi tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian partisipasi politik yang diberikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, yaitu bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah (Mariam Budiardjo, 1981: 2).

  1. 5. Bagian Kelima

Mengajukan semacam ”ancaman” atas metode dan pendekatan partisipasi yang sedang dilancarkan oleh berbagai kalangan. Selama ini, partisipasi dan pendekatan sering dianggap ”obat mujarab” dan pengertian partisipasi seringkali terlalu longgar. Sehingga apa saja yang diberi cap partisipasi asalkan kata itu diperlukan untuk pembenaran. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi atas makna partisipasi. Kriteria agar partisipasi yang tidak menghasilkan perubahan penimpangan atas relasi kuasa hanya akan melanggengkan penindasan, baik dari perspektif kaum marjinal yang lemah secara ekonomi maupun dari sudut pandang kelompok perempuan. Kaum perempuan melihat partisipasi dari tujuannya, yaitu sebagai koreksi fundamental terhadap masyarakat patriakhi. Yohannes da Masanus Arus menulis dari sudut kelembagaan, dapat juga dikatakan bahwa walaupun pendekatan partisipatif dapat mengangkat masalah-masalah mikro ke dalam pusat pengambilan kebijakan, tetapi secara politis masyarakat miskin tidak serta merta dapat dibebaskan dari proses marginalisasi dan eksklusif. Ada empat syarat utama dalam proses Relocating Participation within a Radical Politics of Development : Citizenship and Critical Modernism, yaitu :

a)      Perlunya mininjau kembali tentang konsep partisipasi secara radikal dan politis, dari yang bersifat teknis untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi pembangunan ke dalam proses yang berkaitan dengan penyeimbangan atau penyetaraan relasi kekuasaan.

b)      Revisi terhadap pandangan kewargaan negaraan, dari yang bersifat liberal dengan penekanan formalitas partisipasi secara legal dan politis, ke perspektif yang bersifat ‘civil republican’ yang mementingkan penghayatan keberadaan warga Negara sebagai kominitas politik yang bias terlibat aktif dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.

c)      Revisi dan pengaturan kembali kekuasaan ekonomis, sehingga perjuangan partisipasi tidak akan mengarah kepada penguatan kembali kekuatan-kekuatan politis yang bersifat menindas atau munculnya lagi elit-elit lama, tetapi menyeimbangkannya.

d)     Perlunya revitalisasi dan pengembangan kelembagaan-kelembagaan yang tepat bagi partisipasi.

Eva K Sundari menganalisa pengembangan kerja-kerja advokasi anggaran di Indonesia dengan mengidentifikasi sumber dan faktor-faktor pendorongnya. Beliau juga menyatakan metodologi advokasi hendaknya tidak menjadi tujuan advokasi. Menurutnya, tanpa agenda keadilan gender maka advokasi anggaran hanya akan berisiko kegagalan.

Tidak ada pemberdayaan rakyat tanpa didasari dengan prinsip pemihakan kepada suatu kelompok marjinal dan tertindas. Pemihakan inilah yang mendorong para pendamping masyarakat untuk bekerja agar rakyat kemudian mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Posisi inilah yang sering luput dari kesadaran para pendamping advokasi bugdet reform misalnya ketika dikaitkan dengan isu gender. Sehingga advokasi kalau toh berhasil meruntuhkan satu bentuk dominasi (Negara terhadap rakyat) tetapi advokasi tersebut justru sekaligus melanggengkan bentuk dominasi berdasar gender (pengekslusian kelompok disable). Oleh karenanya, orientasi dasar dari advokasi harus ditetapkan secara eksplisit sebagai sikap ideologis para pendamping.

Tanggapan Bagian V

Menurut Herry Darwanto (2008), mengaitkan partisipasi dengan Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak.  Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidak berdayaan (powerlessness) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi;  (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung.

Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana atau sarana, tenaga ahli, dll)  yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut.

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak-sepakatan. Menurut Isna Hartati (2006) Ada berbagai bentuk partisipasi, yaitu:

a)      secara langsung,

b)      dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat),

c)      secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili mereka),

d)     berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan),

e)      berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima).

Partisipasi secara langsung oleh masing-masing anggota masyarakat adalah tidak realistik, kecuali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit, atau untuk mengambil keputusan-keputusan kenegaraan yang mendasar melalui referendum. Yang umum dilakukan adalah partisipasi secara tidak langsung, oleh wakil-wakil masyarakat atau berdasarkan informasi dan mekanisme pasar. Organisasi berbasis masyarakat seperti lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan, dll. mempunyai peran yang penting dalam membawa suara masyarakat miskin untuk didengar oleh pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah.

Walaupun keterwakilan sudah dilakukan dengan benar, proses partisipasi masih belum benar jika penyelenggaraannya dilakukan secara tidak sungguh-sungguh. Upaya yang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil, jika pendapat wakil-wakil masyarakat yang diharapkan mewakili kepentingan semua unsur masyarakat itu kemudian hanya diproses sekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakan wakil-wakil tersebut.

Deddy T. Tikson (2009), Partisipasi semu seperti itu menambah ongkos pembangunan, tanpa ada manfaat yang jelas bagi peserta yang diajak berpartisipasi. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengertian yang benar adalah memberi masyarakat kewenangan untuk memutuskan sendiri apa-apa yang menurut mereka penting dalam kehidupan mereka. Unsur ke dua, akses pada informasi, adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dsb. Masyarakat pedesaan terpencil tidak mempunyai akses terhadap semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya dan jarak fisik. Masyarakat yang informed, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang organized, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.

Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan organisasi mereka, sehingga asset dan kemampuan mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok. Agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, maka reformasi kenegaraan, state reform, harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Berbagai ketentuan perlu disiapkan untuk memungkinkan masyarakat miskin dapat memantau kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tanpa pemantauan yang efektif dari masyarakat miskin, maka kepentingan mereka dapat terlampaui oleh kepentingan-kepentingan lain. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menghasilkan wujud yang berbeda jika pembangunan tidak melalui proses yang partisipatif. Pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak,  akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka.

Salah satu penerapan prinsip partisipasi, sebagai salah satu unsur dalam proses pemberdayan masyarakat,  yang penting adalah dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dalam participatory budgeting ini, sejumlah Stakeholders mendiskusikan, menganalisis, memprioritaskan dan memantau keputusan tentang anggaran belanja pemerintah. Stakeholders ini mencakup masyarakat umum, kelompok miskin, dan kelompok terpinggirkan seperti kaum perempuan, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lain seperti dunia usaha, anggota parlemen dan juga lembaga pemberi pinjaman. Penganggaran yang partisipatif dilakukan dalam tiga tahap pengangaran:

a)      analisa dan formulasi anggaran,

b)      penelusuran dan pemantauan pengeluaran anggaran, dan

c)      penilaian terhadap hasil kerja pemerintah.

Hasil dari proses perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan secara partisipatif yang diharapkan adalah pelaksanaan pembangunan yang pro-kemiskinan, terwujudnya konsensus sosial, dan meningkatnya dukungan masyarakat dalam proses reformasi yang seringkali menuntut pengorbanan.

Penganggaran yang partisipatif ternyata berakibat positif bagi ekonomi makro dan keuangan negara, seperti ditunjukkan oleh negara Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif. Hasil yang tampak adalah anggaran yang semula defisit berubah menjadi surplus, persentase utang atau pinjaman terhadap PDB menurun, tingkat inflasi berkurang, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, investasi asing meningkat dan pengangguran berkurang.

Sebagai contoh, penganggaran partisipatif di Irlandia didorong oleh kemauan keras pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi resesi ekonomi pada tahun 1980an, dimana inflasi sangat tinggi, hutang pemerintah meningkat, defisit anggaran besar, dan produktivitas sektor industri menurun. Pada tahun 1986 dibentuk Dewan Ekonomi dan Sosial Nasional, yang berfungsi menjadi wadah bagi “mitra sosial” (social partners) untuk mengupas berbagai persoalan ekonomi dan mencari jalan keluar bersama. Seluruh elemen pemberdayaan masyarakat ada dalam proses pembangunan ini.

Sampai tahun 2002 sudah ada lima produk kesepakatan yang diputuskan oleh dewan ini. Kalau tiga kesepakatan pertama berfokus pada masalah-masalah ekonomi, dua kesepakatan terakhir cakupannya lebih luas. Kesepakatan yang kelima, (2000-2002) bertema Program for Prosperity and Fairness, mencakup tujuan-tujuan sosial disamping tujuan ekonomi. Proses konsultasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil berlangsung selama empat bulan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut.

Selain keadaan ekonomi makro dan keuangan negara yang membaik di Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif, hasil intangible penting adalah terbangunnya modal sosial berupa saling percaya yang tinggi antara pemerintah dan unsur-unsur masyarakat. Masing-masing pihak tidak bisa lari dari tanggungjawab sebab akan harus akuntabel terhadap komitmen yang telah dinyatakan dalam pertemuan sebelumnya. Setiap pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, keberatan dan kontribusinya dalam mengatasi persoalan bangsa. Jadi baik pemerintah maupun unsur-unsur masyarakat sama-sama harus bertanggungjawab terhadap kesepakatan yang dibuat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam skala lebih mikro menghasilkan tingkat pelayanan umum yang menjangkau masyarakat lebih banyak, kualitas prasarana/sarana yang lebih murah dan tahan lama, dan pendapatan masyarakat yang lebh baik, dan secara keseluruhan berkurangnya tingkat kemiskinan.

  1. C. Catatan Penutup

Sebagai catatan penutup, dua kelamahan bungai rampai ini adalah : (1) Tidak adanya karangan yang bertolak dari tema lingkungan hidup, padahal, urgensi partisipasi pada arena lingkungan hidup merupakan kesempatan semua orang, karena kehancuran hutan dan lingkungan hidup Indonesia sedemikian parah, sehingga atas berbagai alasan dan sebab tidak berhasil mengumpulkan tulisan dengan tema tersebut, (2) Keragaman kedalaman dari masing-masing tulisan yang ada. Hal ini tidak terhindarkan karena asal usul dan sifat bunga rampai seperti yang telah dipaparkan.

Berbicara pada tataran partisipasi, otonomi daerah memang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun demokratisasi di negeri ini. paska kejatuhan rezim Orde Baru yang otoritarian-militeristik, tuntutan untuk memperbaiki kehidupan bernegara menuju keadilan yang dicita-citakan tidaklah berhenti ditingkat kebijakan belaka. Begitu pula dengan tuntutan otonomi daerah belum dikatakan mengarah pada keadilan dan kesejahteraan rakyat jika ditingkat implementai masih saja menimbulkan permasalahan.

Meski kebebasan telah terbuka lebar, seperti pengakuan pada hak-hak asasi manusia serta parisipasi rakyat dalam pembangunan, tidaklah berarti proses demokratisasi di Indonesia merupakan proyek yang telah selesai. Demokrasi Indeonesia sedang mengalami krisis. Fakta-fakta elit dan model pembangunan demokrasi dari atas melalui pembentukan lembaga-lembaga tidaklah cukup berhasil. Bahkan secara keseluruhan institusi-institusi demokrasi telah dibajak kalangan elit demi kepentingan produk. Ungkapan tersebut bukanlah tanpa alasan, kerana bila kita melihat kondisi rill rakyat Indonesia yang hanya dimobilisasi untuk dukung mendukung dalam pemilihan umum, pemilihan presiden ataupun pilkada. Di daerah, melalui otonomi daerah, telah melahirkan raja-raja kecil yang duduk dikursi kekuasaan guna melindungi aset pribadi serta kelompoknya.

Dipaparkan oleh Isna Hartati (2006; 216), bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup, otonomi daerah menambah deretan eksploitasi. Semakin menguatnya kekuasaan yang merengsek ketingkat lokal berkombinasi dengan pemerintah yang lemah dan institusi sipil yang juga lemah telah membuka jalan untuk penyalahgunaan kekuasaan politik dan kekuasaan administratif, bangkitnya sentimen etnis dan keagamaan serta perusakan lingkungan alam demi menarik keuntungan yang cepat dan sebanyak-banyaknya. Perusakan lingkungan pada era otonomi daerah meningkat secara signifikan. Jika dimasa Orde Baru yang sentralistik, segala kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi berasal dari pemerintah pusat yang mana keuntungan dari eksploitasi tersebut juga terkonsentrasi pada elit-elit pusat saja, sedangkan lewat otonomi daerah, penguasa daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan dengan mengobral dan menguras habis sumber daya alam mereka juga untuk kepentingan pengusa tersebut ataupun kelompoknya.

Partisipasi yang diartikan sebagai wujud peran aktif rakyat karena bagaiamanapun setiap kebijakan publik akan selalu berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Parisipasi rakyat dalam menentukan arah pembangunan merupakan tolak ukur demokrasi di suatu negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jack Lively yang menyebutkan ada tiga criteria kadar kedemokratisan sebuah negara:

a)      Sejauhmana kelompok utama terlibat dalam proses pengambilan keputusan;

b)      Sejauhmana keputusan pemerintah berada dibawah kontrol masyarakat;

c)      Sejauhmana warga negara bisa terlibat dalam administrasi umum.

Selain itu ditegaskan pula oleh Miriam Budiardjo (1981), yang menyatakan bahwa kehendak meningkatka demokrasi mengandung kebutuhan akan keterbukaan, peran aktif rakyat, akses rakyat kepada proses demokratisasi dan pertanggungjawaban terbuka dari mereka yang berada pada kepemimpinan organisasi atau kekuasaan. Dalam banyak kasus, pemerintah ataupun elit korporasi menggunakan partisipasi semu ini untuk memberikan legitimasi sebuah kebijakan publik. Peran serta (dimana masyarakat hanya berperan menjadi peserta karena tanpa didasari oleh sebuah kesadaran) diklaim bahwa telah memenuhi persyaratan bagi kebijakan publik.

Menurut Frans Magnis-Suseno. SJ (1995), dalam konteks hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan suatu konvensi di Denmark pada 25 Juni 1998 yang kemudian menghasilkan 3 pilar yang menjamin hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (to sustainable and environmentally sound development), yakni:

a)      Akses terhadap informasi (access to information)

b)      Peran serta dalam pengambilan keputusan (public participation in decision making)

c)      Akses terhadap keadilan (access to justice)

Dari ketiga pilar tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa hakikat dari peran serta masyarakat itu dapat terwujud dalam bentuk:

a)      Turut memikirkan dan memperjuangkan nasib sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat sebagai latrenatif saluran aspirasinya;

b)      Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi, dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti pemimpin dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal;

c)      Senantiasa merespon dan menyikapi secara kritis terhadap sesuatu masalah yang dihadapi sebagai buah dari suatu kebijakan publik dengan berbagai konsekuensinya;

d)     Keberhasilan peran serta itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kauntitas informasi yang diperoleh. Memanfaatkan informasi itu sebagai dasar bagi penguatan posisi daya tawar, dan menjadikannya sebagai pedoman dan arah bagi penentuan peran strategis dalam proses pembangunan.

Menurut Thomas mayer (2003), dalam konteks Indonesia, secara hukum peran serta masyarakat telah diadopsi dalam konstitusi negara maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam UUD 1945 Pasal 1 (2) menyatakan bahwa adanya kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai hak penuh untuk menentukan arah bangsa dan negara ini. Dalam konteks hukum lingkungan, hak dan kewajiban peran serta dinyatakan dalam UU No 23/ 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5 ayat (3), Pasal 34 PP No. 27 / 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan yang semakin mempertegas posisi keikutsertaan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah lawan dari pengucilan sosial (social exclusion) dan peminggiran (marginalization). Selain itu, partisipasi merupakan senjata ampuh bagi ketimpangan kuasa dan ketimpangan aset yang melanda banyak negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia. Dengan singkat, kita percaya bahwa partisipasi yang sejati dalam konteks ekonomi pasar bebas dan negara demokratis akan makin menguatkan suara, dan pengaruh serta perjuangan warga negara dan kelompok masyarakat rentan : kaum perempuan, anak-anak dan mereka yang secara sosial gagal diwakili oleh kelembagaan politik dan program-program pemerintah. Indonesia sedang dan telah menyemai dan menyirami demokrasi multi partai. Kebebasan dasar untuk berkumpul dan berorganisasi, kebebasan pers dan seterusnya telah dipetik oleh warga Indonesia. Warga negara, kaya, miskin, laki-laki dan perempuan telah memilih partai politiknya dan presidennya. Akan tetapi buah dari demokrasi multi partai yang diharapkan oleh warga negara, tidak dapat dipastikan akan dipetik dan dinikmati oleh semua warga negara. Terlebih lagi, apabila kelembagaan demokrasi yang ada hanya berarti partisipasi dalam pemilu tiap lima tahun sekali dan rule by politicians. Demokrasi juga ditagih untuk dapat menyembuhkan luka-luka sosial akibat rezim lama, mengatasi kemiskinan, menjamin kesempatan sosial ekonomi dan mobilitas sosial dan juga membuat pondasi bagi gagasan dan kelembagaan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Indonesia tengah berlayar dalam alam otonomi daerah atau desentralisasi. Dengan nakhoda kepala daerah yang makin memiliki kuasa dan sumber dana. Pelabuhannya adalah kinerja pemerintah yang makin efektif, pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih baik dan kesejahteraan rakyat yang makin meningkat. Akan tetapi, pelayaran di lautan otonomi daerah juga dapat kandas di pulau-pulau karang yang bernama elite capture, salah urus dan korupsi. Dalam konteks seperti itu, perluasan dan pendalaman demokrasi, yakni tumbuhnya gagasan dan kelembagaan demokrasi yang berupaya untuk mengurangi elitisme politik dan elite capture menjadi kebutuhan masa kini dan masa depan Indonesia. Di dalamnya, inovasi-inovasi oleh pemerintah dan birokrasi agar menjadi makin responsive dan terbuka, oleh kelembagaan politik agar makin berrtolak dari penderitaan dan hak-hak rakyat, dan pengambilan keputusan dan pelayanan-pelayanan umum merupakan usaha-usaha nyata yang layak diujicoba dan dikembangkan.

Menurut Frans Magnis-Suseno. SJ (1995), Urgensi bagi perluasan dan pendalaman pendekatan partisipatif di Indonesia telah diakui oleh banyak pihak.  Pengakuan itu juga mencerminkan tidak saja kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah masa kini lemahnya kinerja pelayanan masyarakat dan tidak responsive lembaga-lembaga pemerintah akan tetapi juga kebutuhan untuk menemukan inovasi-inovasi gagasan dan kelembagaan di masa depan. Lebih jauh, urgensi itu juga dipicu oleh era desentralisasi di Indonesia yang telah memberikan banyak wewenang dan sumber dana kepada pemerintah daerah dan di sisi lain oleh menguatnya tuntutan masyarakat atas kinerja dan layanan pemerintah dan sistem politik. Dalam wilayah yang untuk sementara kita sebut “pendekatan partisipatif dalam pembangunan”, telah terjadi pergulatan permikiran dan bahkan percobaan-percobaan praktis, baik di ranah lokal maupun di ranah nasional dan internasional, seperti yang terjadi di kota-kota di negara maju maupun di negara-negara Selatan seperti di Brasil dan Amerika Latin. Menurut Thomas Mayer, (2003) Sekurang-kurangnya, pergulatan dan perdebatan dan percobaan-percobaan tersebut dapat digolongkan dalam sedikitnya dua pendekatan:

a)      pendekatan-pendekatan untuk membuat negara atau sektor pemerintah menjadi lebih transparan, dan lebih responsive dan lebih akuntable (public sector reforms) melalui berbagai langkah seperti peningkatan kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan sebagainya;

b)      pendekatan untuk memperluas dan mengefektifkan aksi-aksi kolektif warga negara (citizen based action), tidak saja dalam ranah proyek dan program, akan tetapi juga dalam ranah kebijakan. Termasuk dalam bidang-bidang “sektoral” yang dewasa ini telah menjadi isu dan agenda nasional seperti soal ketimpangan dan marjinalisasi kaum perempuan, kerusakan dan kehancuran lingkungan hidup, penindasan dan perjuangan buruh migran Indonesia (TKI/TKW), korupsi dan juga beban utang Indonesia yang memiskinkan.

c)      pendekatan-pendekatan yang menggabungkan potensi-potensi negara dan masyarakat untuk mencapai dan menyediakan barang dan jasa kolektif (state and society sinergy).

Buku Orde Partisipasi ini juga dimaksudkan untuk mendorong upaya-upaya pengembangan pendekatan-pendekatan partisipatif dalam praktek pembangunan dalam semua dimensinya baik dalam area perencanaan dan penganggaran maupun dalam isu-isu yang sehari-hari dirasakan secara langsung oleh warga negara seperti isu kekerasan atas buruh migran dan dampak beban utang yang mendera anggaran dan hak-hak rakyat

DAFTAR PUSTAKA

Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001, Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Jakarta : Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Asshiddiqie Jimly, 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Penerbit Konstitusi Press.

Budiardjo Miriam, ed., 1981, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta : PT Gramedia.

Daemen, H.H.F.M. dan J.J.A. Thomassen, 1983, “Jarak Antara Warga dan Pemerintah” dalam A. Hoogerwerf, ed., Ilmu Pemerintahan, terjemahan, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Darwanto, Herry. 2008. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Masyarakat Terpencil. Bappenas. Jakarta

………….., 1997, “Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis”, Pidato, diucapkan dalam Lustrum III Ubhara Surya.

Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta : Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.

Dian Utomo Sad, 2003, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan”, dalam Indra J. Piliang,

Farida Indrati Maria., 2007, Ilmu Perundangundangan, Kanisius, Yogyakarta.

Hadjon Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : PT Bina Ilmu.

Hartati Isna, 2006, “Hukum Lingkungan” dalam buku “Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia”, YLBHI dan PSHK, Jakarta,

Kusnardi, Moh.dan Bintan R. Saragih, 1980, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang- Undang Dasar 1945, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.

Magnis-Suseno Fanz, 1987, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : PT Gramedia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ed., 2004, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.

Manan Bagir, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta : FH UII Press.

Mayer Thomas, 2003 , “Demokrasi, Sebuah pengantar untuk Penerapan”, Friedrich-Ebert-stiftung Kantor Perwakilan Indonesia

Patrika Kertha, 2008. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jakarta

Riza, Faisal, 2008. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam Anggaran, dalam www.Blogat.word.Press.org/PartisipasiMasyarakat.mid

Soemantri Sri M., 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : Alumni.

Sumarto Hetifah, 2003, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Suseno Frans Magnis. SJ, 1995 ,“ Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis”, Gramedia Pustaka Utama,

Tikson Deddy T. , 2009, makalah ”Partisipasi Masyarakat dalam Danajemen Perkotaan”, dalam www.kotak-wasiat.blogspot.com

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

Konflik Umbul Wadon: Upaya Membangun Gerakan Sosial di Hulu-Hilir

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:17 pm
  1. A. Latar Belakang

Sungai Kuning, atau biasa disebut masyarakat sekitar sebagai Kali Kuning, terletak di perbatasan Kecamatan Pakem dan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kali Kuning terletak di lereng selatan Gunung Merapi (2986 meter di atas permukaan air laut, salah satu gunung api teraktif di dunia. Mata air Umbul Wadon, sumber air utama Kali Kuning, yang terletak di ketinggian sekitar 1250 meter dpl, merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak, salah DAS utama yang dimiliki Provinsi DIY, disamping DAS Progo dan DAS Oyo.

Lingkungan alam di sekeliling Kali Kuning berupa hutan pegunungan tropis (mountain tropical forest), dengan dominasi jenis pohon adalah pinus dan sebagian lagi pohon Puspa, Rasamala, dan Sarangan. Kali Kuning juga kaya akan keanekaragaman hayati, seperti Bunga Kantung Semar, Pohon Kina, Ayam Hutan, Elang Hitam, serta Burung Elang Jawa (Spizaetus Bartelsi).

Umbul Wadon termasuk jenis mata air artesis yang muncul dari patahan lempengan bumi. Menurut cerita para sesepuh desa, lokasi munculnya Umbul Wadon adalah titik dimana lahar dari Gunung Merapi berhenti, ketika terjadi letusan besar ratusan tahun yang lalu. Pada musim hujan, debit atau kapasitas air yang keluar dari Umbul Wadon sekitar 650 liter/detik dan 400 liter/detik pada musim kemarau. Pada musim hujan debitnya lebih besar karena mendapat tambahan resapan air hujan dan akar pepohonan yang menyimpan air.

Air dari Umbul Wadon telah dimanfaatkan selama puluhan tahun untuk berbagai keperluan manusia, baik untuk irigasi pertanian, konsumsi rumah tangga, dan industri kecil. Menurut data dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), lahan pertanian seluas 650 hektar mendapatkan aliran irigasi dari Umbul Wadon. Namun data dari masyarakat setempat, yang tergabung dalam Organisasi Pemakai Air (OPA), tidak kurang dari 1.250 hektar lahan pertanian yang mendapatkan aliran air dari Umbul Wadon, yaitu di wilayah Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak. Selain untuk irigasi, Umbul Wadon juga dimanfaatkan untuk air minum, dengan pengelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman, PDAM Tirta Marta Yogyakarta, dan PD. Anindya. Air minum yang dikelola oleh ketiga perusahaan tersebut mencukupi kebutuhan ribuan rumah tangga di Kabupaten Sleman dan Kodya Yogyakarta. Namun, dari ketiga pengelola air minum tersebut, PDAM Sleman adalah pihak yang ketergantungannya terhadap sumber Umbul Wadon sangat tinggi, karena sebagian besar suplai air diambil dari Umbul Wadon.

Secara administratif, Umbul Wadon terletak diantara Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, dan Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Walaupun secara geografis hanya dibatasi Kali Kuning, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di kedua wilayah tersebut cukup berlainan. Masyarakat Hargobinangun, khususnya di wilayah Kaliurang, sangat bertumpu pada pariwisata, dan sebagian lagi pada pertanian dan peternakan sapi perah; sedangkan masyarakat Umbulharjo sebagian besar bertumpu pada peternakan sapi perah dan pertanian musiman, seperti palawija.

Apabila ditinjau dari sisi kehidupan sosial-ekonomi, kehidupan keseharian masyarakat di Umbulharjo masih sangat “ndesani”, dalam arti tradisi gotong royong dan suasana perdesaan masih sangat kental nuansanya. Suasana di Hargobinangun sudah jauh berbeda. Di wilayah ini, kehidupan sosial-ekonomi penduduk sudah cenderung mengikuti gaya hidup orang kota, walaupun  tradisi gotong royong masih berlangsung dengan baik. Hal ini sangat dimungkinkan karena setting pengembangan kawasan yang memang berbeda. Hargobinangun diorientasikan sebagai wilayah pengembangan wisata, sedangkan Umbulharjo adalah kawasan pertanian dan peternakan. Walaupun masuk dalam kawasan daerah hulu atau atas, keberagaman sosial-ekonomi sangat kelihatan.

Dalam tulisan ini, pembedaan antara masyarakat hulu dan hilir berdasar pada posisi geografis dan fungsi tata ruang wilayah. Masyarakat hulu adalah mereka yang tinggal di kawasan resapan air primer dan sekunder, yaitu yang terletak di Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Turi. Sedangkan masyarakat hilir adalah mereka yang bertempat tinggal di kawasan pengembangan ekonomi, mulai dari kawasan Kecamatan Ngaglik sampai ke Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

  1. B. Konflik yang Mencuat: Berebut Emas Biru Umbul Wadon

Seperti halnya dengan sumberdaya kehidupan yang lain, kelestarian Umbul Wadon saat ini semakin terancam oleh eksploitasi yang berlebihan dari berbagai pihak tanpa ada upaya konservasi yang konsisten. Salah satu konflik yang mencuat adalah perebutan pembagian air antar-masyarakat di bagian hulu dan antara masyarakat hulu dengan hilir.

Tabel 1. Perkembangan Pertanian di Daerah Aliran Kali Kuning

Tahun Keterangan Kecamatan Total
Pakem Cangkringan Ngemplak
2000 Luas sawah (ha) 1.705 1.126 1.976 4.807
Luas panen (ha) 2.452 2.193 3.363 8.008
Produksi (ton) 13.745 13.576 20.331 47.652
2001 Luas sawah (ha) 1.699 1.126 1.974 4.799
Luas panen (ha) 3.321 2.619 3.243 9.183
Produksi (ton) 20.725 14.552 19.263 54.540
2002 Luas sawah (ha) 1.698 1.126 1.971 4.795
Luas panen (ha) 3.058 2.150 3.067 8.275
Produksi (ton) 16.104 11.673 15.587 43.463

Sumber: Kompas Jogja dan Dinas Pertanian Sleman, 2004

Dalam hal ini, konflik lebih diartikan sebagai sebuah situasi yang dinamis (baca: ada pertentangan kepentingan—ed.) antara dua pihak atau lebih dalam memandang suatu permasalahan. Konflik di sini belum diartikan sebagai sebuah situasi yang diasosiasikan dengan kekerasan fisik.

Konflik antar-masyarakat hulu terjadi antara petani dengan masyarakat yang memanfaatkan air untuk pariwisata yang disuplai oleh PD. Anindya dan bisnis air minum dalam kemasan, yaitu Qannat dan Evita yang disuplai oleh PDAM Sleman. Pabrik Qannat terletak di Kaliurang dan Evita berada di Kota Kecamatan Pakem.

Air yang dipakai untuk pariwisata dianggap sangat boros dan bahkan telah mengambil hak petani. Salah satu contoh, air irigasi yang mengalir melalui selokan Plunyon di Kaliurang ternyata disedot untuk kepentingan hotel dan penginapan yang lokasinya berada di sekitar aliran air selokan. Para pelaku wisata, khususnya investor hotel besar di Kaliurang adalah pihak yang paling besar mengkonsumsi air dibanding dengan penginapan kecil milik masyarakat sekitar. Mereka pemilik hotel besar dipandang oleh petani hanya bisa melakukan eksploitasi air tanpa bisa memberikan kontribusi untuk melestarikannya.

Namun, para pelaku wisata beranggapan bahwa mereka berhak mengeksploitasi air karena sudah membayar biaya langganan ke PD. Anindya, berbeda dengan petani yang sebagian besar memakai air secara gratis. Bahkan, para pelaku wisata balik menuding petani sebagai pihak yang sangat boros air karena tingginya angka ternak sapi perah di wilayah Cangkringan (seekor sapi rata-rata membutuhkan air 60 liter/hari, dan saat ini tercatat ada sekitar 5341 ekor sapi) serta pertanian yang tidak hemat air.

Konflik antar-masyarakat hulu yang terjadi masih berupa ketegangan, belum termanifestasi menjadi kekerasan antarkelompok karena proses komunikasi antarpihak masih bisa berjalan, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah desa serta kecamatan. Hal ini juga masih bisa diantisipasi dengan masih tercukupinya kebutuhan air di masing-masing pihak, walaupun manajemen air yang dipakai saat ini adalah sistem bergulir.

Konflik hulu-hilir terjadi dalam skala yang lebih lebar dan luas, yaitu antara petani dengan PDAM Sleman. Konflik yang sudah sampai pada tahap kekerasan antara kedua pihak sebenarnya sudah mulai di tahun 1999, yaitu ketika PDAM Sleman mempunyai proyek penyediaan air bersih dengan mengambil air dari Umbul Wadon. Pada saat itu, ribuan masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak, menolak dan berdemo ke kantor Bupati Sleman. Massa bahkan sudah sempat melakukan pembongkaran pipa-pipa berdiameter ¾ meter tersebut. Sampai akhirnya konflik tersebut bisa diredam melalui negosiasi yang diakomodir dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Dalam Amdal tersebut diatur mengenai pembagian air, yaitu 50 persen untuk irigasi pertanian, 35 persen untuk air minum (dibagi untuk PDAM Sleman, PDAM Tirta Marta, dan PD. Anindya), serta 25 persen untuk konservasi. Amdal ini diberlakukan mulai tahun 2000.

Sejak saat itu sampai dengan pertengahan tahun 2003, intensitas konflik menurun, walaupun bersifat laten. Meski demikian, dalam interval waktu tersebut sebagian masyarakat sudah menengarai adanya kecurangan air, yang dibuktikan dari aliran untuk irigasi yang semakin mengecil. Akan tetapi, masyarakat belum mempunyai kapasitas untuk menyelesaikannya atau berkonsolidasi untuk bertindak. Melalui rangkaian diskusi terbatas para aktivis dan masyarakat, kecurangan tersebut dimunculkan melalui media massa pada September 2003. Sejak saat itu, isu mengenai konflik Umbul Wadon mulai meningkat lagi. Selain dipicu oleh publikasi, konflik meningkat karena aliran air irigasi masyarakat yang sebelumnya juga disuplai dari Umbul Lanang, mulai September 2003 terhenti, karena Umbul Lanang mulai tidak mengeluarkan air. Praktis irigasi hanya bergantung dari Umbul Wadon yang sudah dieksploitasi untuk berbagai macam keperluan.

Konflik mencuat karena PDAM Sleman tidak mematuhi aturan pembagian air sesuai kesepakatan bersama yang tertera dalam Amdal. Seperti disebut di atas, jatah 35 persen untuk air minum dibagi untuk tiga perusahaan, yaitu PDAM Sleman, PDAM Kodya Yogyakarta, dan PD. Anindya, yaitu perusahaan daerah milik Provinsi DIY yang bergerak dalam bidang pariwisata di Kaliurang, yang salah satunya menyediakan layanan air bersih. Namun kenyataannya, dari hasil pengukuran yang dilakukan pada Oktober, Desember 2003 dan April 2004, PDAM Sleman telah mengambil jatah air yang berlebihan, dari yang diijinkan sekitar 80 liter/detik menjadi sekitar 190 liter/detik atau hampir 150 persen lebih banyak dari yang diijinkan.

Dari permasalahan itulah kemudian muncul ketidakpuasan masyarakat hulu. Perilaku PDAM Sleman yang mengambil air secara berlebihan tersebut telah menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian yang terletak di Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak, mengalami gagal panen dan sulit untuk ditanami lagi.

Selain telah menyebabkan petani tidak bisa berproduksi akibat ketiadaan air irigasi, pada gilirannya akan menyebabkan dampak ekonomi, yaitu bertambahnya pengangguran. Masyarakat yang semula bertani menjadi tidak bisa bertani lagi karena lahannya tidak mendapatkan aliran air. Dampak berikutnya, akibat lahan tidak ada aliran air, tidak bisa ditanami padahal masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan tidak ada pilihan lagi bagi masyarakat, kecuali menjual lahan miliknya. Akhirnya, penjualan tanah ke orang lain (khususnya orang kota) dan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan semakin bertambah. Masyarakat semakin termarginalisasi dan masuk dalam perangkap kemiskinan struktural. Indikator ini bisa disaksikan di sepanjang jalan Kaliurang, yaitu dimana alih fungsi lahan menjadi sangat cepat dan akhirnya akan berpengaruh pada tata ruang yang  banyak dilanggar dan tidak ada penegakan hukum dari Pemda Sleman.

Perseteruan antara petani dan PDAM ini meluas menjadi ketegangan antara petani dan para pelanggan PDAM Sleman yang merasa hak mereka sebagai pelanggan dicurangi oleh petani. Para pelanggan yang sudah kecukupan mendapatkan aliran air secara kontinyu tiba-tiba harus menghadapi kondisi yang tidak terbayangkan sebelumnya, yaitu kesulitan air. Sistem giliranpun akhirnya diterapkan oleh PDAM Sleman. Kondisi untuk mengembangkan “arena konflik” ini memang didesain oleh pihak tertentu sehingga substansi permasalahan bisa digeser, bukan lagi berfokus pada kecurangan pembagian air yang dilakukan PDAM Sleman, namun pada pembagian air antara petani dan pelanggan air PDAM Sleman. Namun komunikasi yang dibangun, baik melalui dialog maupun media massa telah mencairkan ketegangan antara petani dan forum pelanggan PDAM Sleman.

C.    Pengorganisasian Petani dan Strategi Negosiasi

Langkah awal sebelum kecurangan PDAM Sleman dimunculkan ke publik adalah dengan melakukan pendidikan kritis bagi para petani, yaitu membekali petani dengan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum pengelolaan air, Amdal, dan hak-hak petani. Dari proses yang dilakukan ini diharapkan akan terbangun militansi di kantong-kantong petani untuk ikut aktif berjuang mempertahankan hak-haknya. Proses ini berjalan secara kontinyu dari Agustus 2003 – Februari 2004.

Kecurangan PDAM secara terbuka disampaikan melalui kampanye di media massa dan pertemuan masyarakat pada April 2004. Terkuaknya kecurangan tersebut menyebabkan Pemda dan PDAM Sleman kalangkabut dan menyebabkan informasi yang beredar menjadi sangat kompleks dan apabila dibiarkan akan  menimbulkan konflik kekerasan.

Untuk itu, langkah kedua yang diambil, adalah dengan membentuk tim negosiasi yang terdiri atas 7 orang yang mewakili  petani, pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan aktivis LSM. Tim negosiasi, yang kemudian disebut Tim 7, bertugas untuk mewakili petani dalam mempersiapkan dan melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terkait, maupun menjadi juru bicara untuk kepentingan petani. Tim 7 juga mengambil peran untuk bisa melokalisir permasalahan sehingga tetap pada fokus semula, yaitu tentang kecurangan PDAM Sleman.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Yogyakarta

2000 2001 2002
Kota Yogyakarta: Kelompok Pelanggan
Sosial 711 718 730
Rumah tangga 31.247 31.298 32.214
Niaga 1.568 1.566 1.570
Industri 11 11 11
Pusat budaya 11 11 11
Total 33.548 33.604 34.536
Sleman: Jenis Langganan
Sosial 140 128 133
HidranUmum/Keran Umum 197 185 182
Rumah Tangga 16.595 16.263 17.293
Instansi Pemerintah 307 169 169
Niaga 302 87 96
Total 17.541 16.832 17.873

Sumber: Kompas Jogja

Melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh Tim 7 dengan Pemda Sleman dan PDAM Sleman sepanjang April – Mei 2004 akhirnya membuahkan hasil, walaupun sempat dilakukan perundingan yang sangat alot beberapa kali. Pada 21-30 Mei 2004, dilakukan pengukuran debit dan pengalokasian air sesuai dengan Amdal, yang diikuti oleh Pemda Sleman, petani, LSM, dan Perusahaan Air Minum.

Dalam pengukuran ulang tersebut juga terkuak ternyata bukan hanya PDAM Sleman yang melakukan kecurangan, tetapi juga PDAM Tirta Marta dan PD. Anindya karena mereka memasang pipa by pass yang tidak melalui bak pembagian air. Pada saat itu juga dilakukan pembongkaran pipa oleh masyarakat. Namun memang dari sisi eksploitasi air, PDAM Sleman melakukan kecurangan yang paling besar.

Selain pengalokasian air sesuai dengan Amdal, disepakati juga oleh para pihak agar ada perbaikan dan peningkatan dalam melakukan konservasi di Kali Kuning. Namun, poin yang terakhir ini sampai saat ini belum ada realisasi yang jelas, walaupun menurut informasi sudah dianggarkan dalam APBD Sleman tahun 2005 ini.

  1. D. Transformasi Konflik Menuju Kolaborasi

Meskipun Amdal sudah disepakati untuk dilaksanakan, permasalahan belumlah selesai. Ketidakpuasan akibat pelaksanaan Amdal masih terus disampaikan oleh PDAM Sleman dan Bupati Sleman. Mereka terus meminta agar jatah air untuk PDAM Sleman ditambah, dari yang sekarang setelah disesuaikan dengan Amdal sebesar 73 liter/detik menjadi 110 liter/detik. Konflik yang saat ini kembali menurun intensitasnya bukan berarti telah usai, karena ribuan petani tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut karena dianggap ilegal (tidak sesuai dengan Amdal). Konflik melalui pernyataan di media massa masih terus terjadi pada bulan Juni – Agustus 2004.

Konflikpun sempat berkembang menjadi perseteruan antara Bupati Sleman Ibnu Subiyanto dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, tentang peresmian pabrik air minum Evita oleh Gubernur DIY. Konflik tersebut berkembang pada bulan Juni 2004, karena menurut Bupati Sleman belum ada ijin beroperasi. Disamping itu, sikap Gubernur tersebut sangat disayangkan oleh banyak pihak karena dalam situasi sulit air untuk kepentingan pertanian dan konflik Umbul Wadon yang belum selesai, gubernur malah “merestui” berdirinya sebuah pabrik air minum. Keberpihakan gubernur pun dipertanyakan oleh masyarakat karena mementingkan bisnis air daripada air untuk publik. Walaupun sempat berhenti beroperasi, akhirnya Evita kembali menjalankan bisnisnya, meski permasalahan di Umbul Wadon dan krisis air masih terus terjadi. Sangat kelihatan bahwa perseteruan tersebut nampak sebagai sebuah “drama” yang hanya sekedar mempertahankan kepentingan bisnis masing-masing, yaitu antara Arbass yang mendapat restu dari Bupati Sleman dan Evita yang mendapat restu Gubernur DIY Disamping konflik vertikal-struktural tersebut, masih berkembang pula konflik antara masyarakat petani dan PDAM, yang kemudian ditransformasikan oleh “oknum-oknum” PDAM Sleman menjadi konflik horisontal antara masyarakat hulu dan masyarakat hilir (konsumen PDAM Sleman). Pelaksanaan Amdal masih terus dipertanyakan oleh para konsumen PDAM karena dinilai sepihak dan merugikan mereka.

Konflik horisontal tersebut dibuat untuk mengalihkan kelemahan dari pihak PDAM Sleman, yaitu masalah kecurangan air, menjadi konflik perebutan air antara petani dan pelanggan PDAM Sleman. Dengan memanipulasi konflik maka substansi advokasi berusaha dipecah menjadi sebuah provokasi dan akhirnya akan melepaskan tanggung jawab hukum dari para pejabat PDAM Sleman dan Pemda Sleman.

Namun provokasi ini mampu dikelola melalui komunikasi antara masyarakat hulu dan hilir dengan memanfaatkan media cetak, elektronik, maupun melalui pertemuan langsung antara pihak-pihak terkait. Kedewasaan dari masyarakat, baik petani dan pelanggan, harus diacungi jempol, karena mereka menyadari kepentingan yang lebih besar.

Dalam mengeliminir provokasi tersebut, peran media massa menjadi sangat penting untuk menjelaskan posisi petani dan pelanggan PDAM Sleman, ketika saluran komunikasi langsung belum memungkinkan dilakukan. Dialog melalui radio dipergunakan sebagai media untuk memberikan penjelasan objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi di Umbul Wadon, sehingga distorsi dan manipulasi informasi dapat ditekan.

Inisiatif melakukan komunikasi yang dilakukan oleh Tim 7 dilanjutkan secara langsung dan konkret dalam pertemuan dengan perwakilan dari Forum Pelanggan PDAM Sleman. Dalam pertemuan langsung, baik di lapangan maupun dalam pertemuan di rapat-rapat, dihasilkan jaminan dari para pihak untuk tidak terpancing pada provokasi dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan substansinya.

Namun, sampai sekarang, konflik menjadi sangat tidak “sehat” dan tidak proporsional, karena penyebab konflik hanya berkutat pada besar kecilnya pembagian air (water sharing), yang memang tidak akan pernah usai karena masing-masing pihak masih berkutat pada posisinya. Padahal persoalan mendasar lainnya bukan hanya pada masalah pembagian, tetapi juga pada keberadaan dari mata air Umbul Wadon yang semakin tidak ada perhatian dari para pihak.

Pada pengukuran Juni 2002, debit Umbul Wadon masih menunjukkan angka 550 liter/detik, namun pada pengukuran terakhir Mei 2004 tinggal 406 liter/detik. Sungguh sebuah warning yang sangat serius karena percepatan turunnya debit yang begitu hebat. Turunnya debit air bisa disebabkan karena faktor manusia dan alam. Faktor manusia, misalnya, alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman, akibatnya wilayah resapan air menjadi hilang. Air hujan tidak meresap menjadi air tanah, tetapi air permukaan yang berakumulasi menjadi banjir. Disamping itu memang faktor perilaku manusia yang belum mempunyai kesadaran untuk menjaga dan melestarikan mata air.

Faktor alami dominan yang menjadi penyebab adalah bencana alam Merapi tahun 1994 dan kebakaran hutan 2002 yang menyebabkan ratusan ribu pohon hangus dan mati, sehingga daya resap hutan menjadi sangat berkurang. Dua faktor inilah yang seharusnya menjadi titik tolak dari kasus konflik Umbul Wadon, yaitu bagaimana peran dari semua pihak melestarikan sumber mata air.

Apalagi menurut prediksi dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah DIY, dengan meningkatkan populasi penduduk, pada tahun 2015 mendatang DIY akan mengalami defisit air 1485 liter/detik. Sehingga dari warning ini yang mendesak untuk dilakukan adalah melakukan upaya mempertahankan kapasitas mata air dan melakukan konservasi kawasan. Prediksi ini juga menjadi sebuah warning yang serius atau menjadi peringatan dini karena potensi konflik air akan sangat besar di masa mendatang, karena gap antara supply dan demand air sangat mencolok.

Upaya Wana Mandira (WM) sampai saat ini dan seterusnya adalah bagaimana konflik menjadi sebuah titik masuk sehingga hubungan para pihak akan lebih sehat dan produktif.  WM berusaha melakukannya dengan cara mentransformasikan konflik menjadi energi bersama untuk melakukan perubahan cara pandang dan sistem pengelolaan Umbul Wadon yang lebih baik dan partisipatif. Apabila masing-masing pihak mau melihat pada kepentingan yang lebih besar, yaitu konservasi Umbul Wadon sehingga pemanfaatan air akan berkelanjutan, maka transformasi konflik menuju kolaborasi akan bisa dijalankan.

E.     Kolaborasi Hulu Hilir

Kolaborasi hulu hilir. Itulah yang saat ini sedang diusahakan dilaksanakan dalam pengelolaan Umbul Wadon. Manajemen Kolaborasi adalah suatu proses dimana dua atau lebih stakeholders dengan kepentingannya yang berbeda menghadapi masalah yang sama dan secara konstruktif mencari serta bekerjasama dalam perbedaan yang ada untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).

Kolaborasi merupakan sebuah keniscayaan para pihak dalam memandang persoalan merupakan peluang melakukan perbaikan dan pembenahan berdasar pada visi bersama. Dalam hal ini, para pihak yang akan diajak dalam berkolaborasi adalah:

  1. Pemerintah Pemda Sleman, Pemda Provinsi DIY, PDAM Sleman, PDAM Kodya Yogyakarta, PD. Arga Jasa, Dinas Kehutanan DIY, Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman, dan aparat Kecamatan Pakem-Cangkringan
  2. Masyarakat OPA (Organisasi Pemakai Air) Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Ngemplak; Paguyuban Pondok Wisata Kaliurang, Konsumen PDAM Sleman dan Kodya Yogyakarta.
  3. Sektor Swasta Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (yang mengambil air dari Umbul Wadon), yaitu Evita, Arbas, dan Qannat ; pemilik hotel/penginapan di Kaliurang, dan Universitas Islam Indonesia.
  4. Akademisi PSLH UGM dan PSLH UII.
  5. Ornop/LSM Wana Mandhira, Walhi, dan Komite Rakyat Lereng Merapi.

Salah satu tujuan utama kolaborasi adalah mengelola pemanfaatan sumberdaya alam melalui negosiasi prinsip-prinsip yang disetujui bersama dan dilaksanakan oleh stakeholders yang berkaitan. Dengan kolaborasi, akan dapat dibangun proses berbagi kekuatan diantara stakeholders untuk membuat keputusan paling disepakati mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya, yaitu Umbul Wadon. Bentuk kolaborasi yang hendak dikembangkan nantinya tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang berada di hulu, tetapi juga pihak-pihak di hilir, yang secara langsung dan tidak langsung mendapatkan manfaat dari Umbul Wadon.

Bagan diatas menunjukkan bahwa kolaborasi hanya mungkin dimulai dari kemauan dan keterbukaan dari para pihak untuk sampai pada kebutuhan bersama, yaitu kolaborasi adalah sebuah cara mencapai tujuan bersama. Pada tahap ini sampai dengan identifikasi para pihak yang akan diajak berkolaborasi, dilakukan oleh pihak eksternal atau fasilitator.

Tahapan berikutnya adalah berbagai pihak yang teridentifikasi dipertemukan dalam sebuah pertemuan bersama untuk menentukan pilihan strategi mengelola konflik; melalui proses mediasi, ligitasi atau pengadilan, atau kolaborasi. Apabila pilihannya adalah kolaborasi, perlu dilakukan negosiasi para pihak mengenai indikator kolaborasi yang bisa menjadi ukuran dan pegangan para pihak. Dalam kasus Umbul Wadon ini, ukuran kolaborasi para pihak yang dipakai adalah dokumen Amdal yang telah mengatur alokasi air sesuai dengan kebutuhan. Indikator ini harus dijaga dan dimonitor oleh para pihak sehingga bisa berjalan secara baik dan tidak merugikan.

Dalam proses ini, apabila salah satu pihak melakukan kecurangan, bisa mengacaukan proses kolaborasi, misalnya yang dilakukan PDAM Sleman. Namun hal ini bisa diselesaikan melalui negosiasi ulang. Dan proses ini akan terus menerus dilakukan, karena merupakan sebuah siklus yang sangat bermanfaat dalam menjaga komitmen dari para pihak.

F.     Instrumentasi Kolaborasi Hulu Hilir

Setidaknya, ada tiga instrumen yang dapat dikembangkan secara integral dalam kolaborasi hulu-hilir Umbul Wadon, yaitu pengembangan kelembagaan, penyusunan kebijakan, dan insentif ekonomi. Hal ini yang belum terjadi di Umbul Wadon, walaupun indikator kolaborasi sudah ada, yaitu Amdal.

Bentuk kolaborasi awal antarpihak adalah dengan disediakannya wadah lembaga atau forum yang mampu mengakomodasi kepentingan mereka. Forum yang akan diisi oleh para pihak tersebut haruslah merupakan perwakilan dan mampu mewakili kepentingan konstituen yang mereka wakili. Melalui forum inilah para pihak bertemu, saling berkomunikasi, sharing untuk mengelola konflik yang timbul, sehingga tidak sampai berakibat pada kekerasan. Kontribusi masing-masing juga dibicarakan dalam forum tersebut, misalnya kontribusi untuk pendanaan konservasi Umbul Wadon, perawatan bangunan air, irigasi, dsb.

Instrumen kedua adalah kebijakan yang memberikan dukungan secara politis dari keberadaaan dan program kerja forum yang dibentuk oleh para pihak diatas. Karena pemanfaat Umbul Wadon tidak hanya masyarakat Kabupaten Sleman, tetapi juga masyarakat Kotamadya Yogyakarta untuk air minum dan Kabupaten Bantul untuk irigasi, maka kebijakannya harus lintas kabupaten/kota, yaitu di tingkat provinsi. Kebijakan yang dikeluarkan nantinya bukan bersifat top down ‘dibuat oleh Gubernur dan DPRD DIY tanpa partisipasi masyarakat’. Namun sebaliknya, kebijakan yang mengatur mekanisme dan program kerja forum adalah berasal dari proses usulan dan partisipasi dari masyarakat. Hasil dari konsultasi di masyarakat yang mampu menjangkau dan mengakomodasi para pihak inilah yang kemudian dirumuskan oleh forum untuk diusulkan menjadi sebuah kebijakan formal ke Gubernur dan DPRD DIY.

Instrumen ketiga, yang berjalan secara paralel dengan proses pembentukan forum kolaborasi dan penyusunan kebijakan adalah dikembangkannya insentif ekonomi untuk masyarakat di sekitar Umbul Wadon. Untuk memotivasi dan memberikan penghargaan pada usaha dan kerja keras masyarakat hulu dalam mengkonservasi Umbul Wadon, mereka perlu diberikan insentif ekonomi yang nyata dan kontinyu. Misalnya dalam bentuk pemberian keringanan biaya pendidikan, kesehatan, kredit usaha kecil, pembibitan tanaman produksi, dll.

G.    Lesson Learned

Gagasan membentuk manajemen kolaborasi di Umbul Wadon bukalnlah hal yang mustahil, apalagi dengan adanya momentum konflik Umbul Wadon yang belum selesai sepenuhnya. Masyarakat setempat bekerjasama dengan LSM telah berusaha membuka diri untuk bekerjasama. Seperti yang berulangkali dikatakan oleh masyarakat, asalkan bertanggung jawab dan berjalan seiring-setara, mereka membuka diri terhadap pihak luar yang hendak memanfaatkan Umbul Wadon.

Jika gagasan tersebut terealisir, ini merupakan test case yang baik dalam pengelolaan sumberdaya air di DIY, sehingga konsep-konsep pengelolaan sumberdaya air yang sering dilontarkan oleh para ahli dari universitas dan pemerintah tidak hanya berupa jargon kosong. Di Umbul Wadon, masyarakat dan LSM telah memulai melakukan konservasi sumberdaya air yang berkelanjutan.

Dan gayung pun bersambut, kepedulian dari aktor hulu dan hilir, khususnya pada tataran pemerintah, mulai nampak. Hal ini terjadi pada 18 September 2004 yang lalu, ketika Bupati Sleman, Bupati Kulonprogo, dan Walikota Yogyakarta memberikan komitmen mereka untuk terlibat secara aktif dalam upaya konservasi Merapi. Mereka menyadari bahwa ketersediaan air akan sangat tergantung pada baik buruknya kondisi ekosistem Merapi, khususnya hutan Merapi seluas 8650 hektar.

Dalam acara tersebut muncul-lah Deklarasi Merapi, yang bunyinya adalah “konservasi Merapi adalah tanggung jawab semua pihak, konservasi Merapi tidak boleh meminggirkan masyarakat lokal, serta hancurnya Merapi berari hancurnya Yogyakarta”. Deklarasi tersebut menjadi sangat bermakna baik secara politis maupun secara substansial karena diharapkan menjadi kelanjutan dan bola salju yang akan semakin membesar dalam mewujudkan pola kolaborasi hulu-hilir yang sebenarnya.

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

KONFLIK PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI KAWASAN GUNUNGKIDUL

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:14 pm
  1. A. Gambaran Singkat Keadaan Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo Jawa Tengah di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri di sebelah timur, Kabupaten Bantul dan Sleman di sebelah barat, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar 1.485,36 km2 (46,63% dari luas wilayah Provinsi DIY).

Wilayah Kabupaten Gunungkidul berada di zona bukit seribu, dengan topografi yang berbukit-bukit dan bergunung, sebagian besar lahannya (54,51%) memiliki kemiringan terjal dan sangat terjal, dengan tingkat ketinggian lahannya sebagian besar (92,21%) berada di antara 100-500 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi kemiringan lahan dan ketebalan lapisan tanah yang demikian menyebabkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat rentan terhadap bahaya erosi. Apabila musim kemarau tiba, rerumputan menjadi kering, tanaman meranggas dan sumber air mengering, sehingga sebagian masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan itu harus memanfaatkan telaga dan sumber air bawah tanah yang banyak terdapat di wilayah itu, untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Ketika musim penghujan tiba, lahan menjadi hijau kembali, pepohonan bersemi, tetapi air hujan yang cukup deras membawa akibat tingkat erosi yang cukup tinggi.

Ditinjau dari lapangan kerjanya, sebagian besar penduduk baik laki-laki maupun perempuan berada di sektor pertanian. Besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini tidak didukung oleh kondisi lahan yang memadai maupun kondisi alam yang baik. Dengan kondisi topografi yang ada, usaha tani dengan irigasi teknis sangat sedikit jumlahnya, sebaliknya sebagian usaha tani sawah yang ada merupakan sawah tadah hujan. Karena kondisi lahan dan topografi yang kurang baik, sementara luas lahan yang dikerjakan rata-rata sempit, maka sebagai akibatnya, sektor pertanian menghadapi tekanan yang makin berat dari waktu ke waktu sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja yang ada di wilayah ini.

Besarnya peranan sektor pertanian ini juga nampak dari masih kuatnya nilai-nilai budaya agraris yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat di daerah ini. Berbagai upacara yang berkaitan dengan bercocok tanam masih dilakukan, seperti selamatan menjelang panen dan yang paling menonjol adalah upacara rosulan, yang diadakan setahun sekali oleh suatu lingkungan, biasanya ditingkat dusun.

  1. B. Potensi Sumber Daya Hutan di Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan data Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka tahun 2001, di Provinsi DIY terdapat sebagian lahannya yang berupa hutan, yang berada di empat kabupaten di provinsi DIY, dengan status sebagai hutan negara. Ditinjau dari tata guna hutan yang ada di Provinsi DIY, hutan negara yang berstatus hutan lindung serta hutan suaka alam dan wisata terdapat di Kabupaten Sleman, sementara hutan produksi tetap ada di Kabupaten Bantul. Kulonprogo, dan Gunungkidul, sedangkan hutan pendidikan atau penelitian ”Wanagama” terdapat di Kabupaten Gunungkidul.

Luas wilayah hutan yang terbesar atau hampir 87% dari total wilayah hutan di Provinsi DIY terdapat di Kabupaten Gunungkidul, yaitu 13.221.500 Ha, yang terdiri dari hutan pendidikan atau penelitian ”Wanagama” seluas 622.250 Ha, sedangkan hutan tetap seluas 12.599.250 Ha.

Di Kabupaten Gunungkidul, instansi yang menangani sektor kehutanan dan perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul. Untuk keperluan tersebut, hutan negara yang ada di Kabupaten Gunungkidul dibagi dalam dua kegiatan kerja, yaitu Bagian Daerah Hutan (BDH) dan Bagian Pengelolaan Hutan Produksi Kayu Putih (BPHPKP). Untuk BPHPKP ini membawai wilayah seluruh hutan produksi kayu putih se-Kabupaten Gunungkidul seluas 4.552,70 Ha, sementara itu untuk bagian Daerah Hutan dibagai menjadi empat BDH seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

Penetapan Wilayah Kerja BDH dan BPHPKP

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001

No Bagian Pengelolaan Hutan Kayu Putih/Bagian Daerah Hutan Luas (Ha)
1 BPHKP se-Gunungkidul 4.544,70
2 BDH Panggang 1.597,40
3 BDH Paliyan 2.734,40
4 BDH Karangmojo 1.226,70
5 BDH Playen (termasukj Hutan Pendidikan Wanagama 622.250 Ha) 3.002,30
Jumlah 13.105,50

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002.

Berdasarkan data di atas, hutan negara yang ditanami tanaman kayu putih seluas 4.544,70 Ha, sementara hutan negara dengan tanaman campuran, terutama jati, mahoni, akasia, dan kayu rimba seluas 8.560,80 Ha. Hutan negara di Kabupaten Gunungkidul ini telah memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Meskipun diyakini bahwa luas hutan negara yang ada di masa Kolonial lebih luas dibandingkan dengan luas hutan negara yang sekarang ada. Hal ini disebabkan beberapa wilayah hutan telah berubah fungsi, baik melalui cara-cara yang legal maupun ilegal, telah menjadi pemukiman penduduk. Hutan negara di Kabupaten Gunungkidul hampir semuanya berbatasan langsung dengan desa-desa. Oleh sebab itu dapat dipahami jika interaksi antara hutan negara dengan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan negara tersebut itu telah berlangsung sejak lama dan terjadi secara intensif. Lebih dari 25 desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul, kehidupan penduduknya bergantung pada pengelolaan hutan. Lahan milik penduduk yang pada umumnya dengan luasan yang kecil dan kondisinya kurang subur, telah membuat lahan kawasan hutan menjadi sasaran untuk digarap sebagai penopang kebutuhan hidupnya, yang pada umumnya miskin.

Selain itu keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul memiliki peranan yang penting dan unik. Di satu sisi, hutan negara itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan, yang memiliki arti penting bagi perolehan pendapatan daerah. Di sisi yang lain, keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghijaukan kembali lahan kritis yang ada di wilayah ini.

Selain hutan negara, sasaran usaha rehabilitasi lahan kritis terutama ditujukan pada lahan pekarangan milik penduduk, yang dikenal dengan istilah hutan rakyat. Menurut data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2002, luas hutan rakyat yang ada 12.615 Ha. Dari hutan rakyat ini berbagai potensi kehutanan dan perkebunan dapat dikembangkan, dengan beberapa hasil komoditas kehutanan seperti kayu jati, mahoni, sonokeling, bambu, akasia, dll. Dari hutan rakyat itu pula beberapa komoditas perkebunan dapat dihasilkan seperti cengkeh, jambu mete, kakao, kapas, dll.

Dari potensi hutan rakyat ini, menurut data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul, telah diproduksi berbagai macam komoditas kehutanan, dengan tujuan pemasaran ke pasar lokal Gunungkidul maupun ke wilayah lain di DIY (Bantul, Sleman, dan Yogyakarta), di Jawa Tengah (sentra mebel di Klaten, Jepara, dan sukoharjo), Jawa Timur (sentra industri mebel di Sidoarjo). Dari data ini menunjukkan bahwa potensi hutan rakyat yang masih mengkin untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selain komoditas kehutanan, beberapa komoditas kehutanan yang cukup signifikan, bahkan memiliki tujuan ekspor ke beberapa negara, seperti Jerman dan Amerika Serikat untuk produk perkebunan berupa jambu mete olahan.

  1. C. Kebijakan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Gunungkidul

Dari kajian pustaka, menurut Hasanu Simon (1999) pengolahan hutan di Pulau Jawa sebenarnya telah berlangsung sejak sebelum penjajahan. Pada masa kerajaan-kerajaan besar, pengambilan kayu dilakukan untuk keperluan pembuatan kapal dan bangunan. Menurut Simon setelah VOC datang, ekstradisi kayu yang dilakukan makin besar, tanpa adanya usaha-usaha untuk melakukan penanaman kembali hutan yang ditebang. Namun yang menarik, di masa VOC itu, mulai dibentuk organisasi khusus penebang hutan (blandongdiensten) dan dilakukannya eksploitasi kayu oleh swasta.

Tatkala Indonesia merdeka, pengolahan hutan berpindah ke tangan pemerintah Indonesia dan kemudian terjadi proses nasionalisme pengusahaan hutan di Indonesia. Menurut Simon, proses ini ditandai dengan pembentukan Jawatan kehutanan sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan hutan di Jawa, meskipun apa yang dilakukan lembaga ini hanyalah meneruskan apa yang dilakukan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda di masa penjajahan. Pada saat yang sama, perkembangan jumlah penduduk, meningkatnya permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi dengan cepat.

Dari berbagai perkembangan instrumen sosial itu nampak bahwa problema sosial dalam pengelolaan hutan belum mendapatkan titik pemecahan yang tuntas, bahkan ada kecenderungan mangalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bahkan pada saat pemerintahan Orde Baru tumbang, era reformasi lebih ditandai oleh makin maraknya konflik di sekitar pengelolaan hutan. Hilangnya sistem politik Orde Baru yang represif, telah membuka peluang terjadinya pengambilan aset kehutanan oleh masyarakat, antara lain penyerobotan lahan hutan, pencurian kayu, dan hasil hutan.

Mengacu pada apa yang terjadi pada skala nasional, pengelolaan hutan di Provinsi DIY, khususnya di Kabupaten Gunungkidul, pada masa Orde Baru telah diwarnai oleh usaha-usaha yang menekankan hutan sebagai komoditas yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, pengelolaan hutan di Kabupaten Gunungkidul memiliki tujuan yang lain, yaitu dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan lahan kritis yang ada di daerah itu, baik dalam pengembangan hutan rakyat maupun huran negara, sebagai upaya menghapus citra sebagai daerah tidak produktif, miskin, dan minus.

Meskipun berbagai usaha dan kebijakan untuk menyelamatkan dan menghijaukan hutan telah dilakukan, pada kenyataannya ”gangguan” terhadap hutan oleh penduduk sekitar hutan tetap terjadi. Hal itu dapat dipahami karena ada banyak desa-desa yang tergolong desa miskin da relatif terisolir yang ada di sekitar hutan tersebut dan sebagian besar penduduk desa-desa tersebut dalam keadaan kekurangan dan menggantungkan hidupnya dari keberadaan hutan tersebut. Untuk meminimalisir gangguan terhadap hutan, pemerintah juga melakukan upaya lain berupa pengembangan hutan rakyat. Pekarangan dan tegal milik penduduk juga didorong untuk dihutankan. Dari waktu ke waktu, jumlah lahan kritis yang berhasil dihijaukan makin besar, potensi hutan rakyat makin berkembang, masyarakat dapat memetik secara langsung mabfaat hutan rakyat, baik secara sosial, ekologi, maupun ekonomi.

Persoalan yang cukup signifikan dalam pengelolaan hutan di DIY adalah ketidak jelasan wewenang pengelolaan hutan. Bergulirnya otonomi daerah telah membawa perubahan yang penting dalam pemerintahan di daerah. Kantor Wilayah Kehutanan di Provinsi DIY dilikuidasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Sementara itu ditingkat Kabupaten Gunungkidul juga dibentuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten.

Untuk tingkat Kabupaten Gunungkidul, meskipun memiliki hutan negara, namun kebijakan yang dikeluarkan instansi ini lebih tertuju pada hutan rakyat. Hanya beberapa kebijakan yang telah mendapat kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan provinsi saja yang dilaksanakan di kawasan hutan negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan kehutanan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun sinergitas seluruh pihak sehingga akan muncul suatu kesepakatan bersama dalam keseimbangan kepentingan kingkungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di samping itu, kebijakan pembangunan kehutanan di Gunungkidul menempatkan sumber daya hutan dalam tiga sisi manfaat, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial yang seimbang, serta mampu menunjang kesejahteraan masyarakat.

  1. D. Konflik Pengelolaan Sumber daya Hutan di Kabupaten Gunungkidul

Konflik pengelolaan sumber daya hutan pada dasarnya merupakan konflik kepentingan ekonomi, antara negara sebagai pemilik aset dengan masyarakat desa sekitar hutan sebagai pihak lain yang menginginkan aset tersebut secara ekonomi. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, konflik pengelolaan sumber daya hutan tidak hanya bersifat ekonomi semata, tetapi juga sosial, kultural, dan juga ekologis. Konflik pengelolaan sumber daya hutan tidak hanya berkaitan dengan penindasan, pemerasan, dan eksploitasi terhadap masyarakat sekitar hutan oleh para pengelola hutan, baik di masa kolonial maupun masa pemerintahan. Konflik itu berkaitan pula dengan realitas sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat petani, yaitu tekanan jumlah penduduk yang makin besar, kualitas dan kuantitas lahan yang dimiliki petani yang buruk kesuburannya dan rata-rata sempit, serta kelangkaan peluang kerja di luar sektor pertanian, serta tekanan ekosistem yang berat, terutama kekeringan yang panjang.

  1. 1. Sumber Konflik

Keberadaan hutan negara di tengah-tengah masyarakat desa yang kondisinya secara ekonomi miskin, lahan garapannya sempit, tingkat kesuburannya rendah, tiadanya akses pada lapangan pekerjaan di luar pertanian, jelas akan menciptakan kondisi yang mengarah pada konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Di satu pihak, negara sangat berkepentingan terhadap keberadaan hutan yang berproduksi optimal sehingga memberi pemasukan yang besar bagi negara, di pihak lain, masyarakat sekitar hutan yang karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, sangat mengharapkan dapat ikut menikmati dan mendapat ”bagian” dari hasil hutan tersebut. Ketika cara-cara yang legal tertutup sama sekali, maka keterdesakan ekonomi itu akan mengarahkan masyarakat tepian hutan pada tindakan ilegal, yang dalam poandanmgan negara dianggap sebagai perilaku kriminal yang harus dicegah, ditindak, dan dihukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak masa Kolonial Hindia-Belanda sampai Orde Baru, pengelolaan hutan di Indonesia didomonasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi makro sehingga untuk kepentingan itu, pemerintah mengedepankan pendekatan yang represif dan polisial dalam mengamankan aset negara yang berupa hutan ini. Sementara itu penduduk desa-desa sekitar hutan, kehidupannya subsisten sangat bergantung pada keberadaan hutan, yang sejak nenek moyang mereka telah memberikan lahan garapan, pemenuhan kebutuhan kayu, dan tempat mendapatkan pakan atau menggembala ternak mereka. Makin ketatnya pengaturan pengelolaan hutan, akan cenderung diikuti oleh makin seringnya terjadi konflik dengan masyarakat desa sekitar hutan.

Petani penggarap yang tanaman tumpangsarinya mulai tertutup tegakan seharusnya pindah ke lahan lain yang diperbolehkan untuk dikerjakan. Akan tetapi pada umumnya tidak mau pindah dan justru petani poenggarap ini mulai melakukan aktifitas penjarangan, dengan cara menebang pohon jati yang dahulu ditanam dan dipeliharanya, atau akan memangkas batang ranting yang dianggap menutupi tanaman tumpangsarinya. Akibatnya, tanaman pokok yang ditanam di huta negara itu tidak pernah dapat berkembang optimal atau bahkan akan selalu ditebang oleh petani penggarap saat tegakan tanaman itu telah menutupi tanaman tumpangsarinya, kemudian petani menggantinya dengan tanaman jati yang masih kecil.

Hak petani untuk melakukan penanaman tumpangsri ini kebanyakan diperoleh secara tidak resmi. Artinya, banyak petani penggarap yang menggarap lahan kehutanan karena mandor memperbolehkan, semenrata bagi mandor, petani penggarap adalah tenaga kerja yang siap dimobilitasi bila diperlukan untuk kepentingan pengelolaan hutan. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, hak untuk menanami lahan hutan milik negara ini dapat dialihkan kepada pihak lain melalui proses jual beli. Bagi petani penggarap yang merasa membeli lahan garapan itu, kepedulian terhadap tanaman pokok sangat kecil, karena yang membeli beranggapan bahwa lahan itu adalah lahan produksi, tanpa ada tanaman kayu jati yang harus dipelihara. Peralihan hak garap lahan hutan melalui jual beli ini seringkali diketahui oleh pihak mandor, tetapi mandor tidak mempermasalahkannya sepanjang ada kesanggupan dari penggarap baru untuk melakukan kewajibannya, terutama dalam hal penanaman dan pemeliharaan tanaman jati.

Proses jual beli lahan ini terutama karena faktor kemiskinan, dan keterdesakan akan pemenuhan suatu kebutuhan, misalnya biaya sekolah, pengobatan, atau bahkan mempunyai hajat menikahkan anggoita keluarganya. Akibatnya di beberapa lokasi terjadi konsentrasi pemilikan lahan garapan di tangan beberapa orang petani penggarap yang cukup kaya, sementara petani yang kehilangan hak penggarapannya terpaksa bekerja sebagai buruh tani atau menggarap lahan kehutanan yang masih dapat digarap.

  1. 2. Hutan Kemasyarakatan Sebagai Resolusi Konflik dan Munculnya Konflik Baru Disekitar Program Hutan Kemasyarakatan

Untuk mengatisipasi meningkatnya jumlah perambah hutan ini, pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY lebih mengintesifkan pengamanan aset kehutanan. Hal ini terjadi karena dari waktu ke waktu, lahan dan aset kehutanan selalu menjadi sasaran menyerobotan, pencurian, dan penjarahan. Untuk merealisasikan hal itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY mengharuskan para penggarap lahan kehutanan milik negara itu harus diwadai dalam bentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Sebagai hasilnya, sampai saat ini terdapat banyak KTH di Kabupaten Gunungkidul, tetapi kualitasnya tidak lebih dari sekelompok lahan kehutanan. Kebijakan pembuatan KTH bagi para petani penggarap lahan hutan negara ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk resolusi konflik pengelolaan sumber daya hutan yang digulirkan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Akan tetapi karena pembentukan KTH ini merupakan kebijakan yang bersifat top down, maka kesadaran yang tumbuh di kalangan petani hutan dalam menjadi anggota KTH tidak lebih dari sekedar mematuhi perintah dan instansi pemerintah. Akibatnya, rasa memiliki masyarakat terhadap hutan yang dikerjakannya sengat rendah. Petani penggarap lahan kehutanan tidak merasa ikut memiliki hutan itu maupun kelestariannya sehingga ketika tanaman kehutanan yang mereka tanam mulai besar, mereka menganggap itu miliknya dan memiliki hak untuk memanfaatkannya. Dengan demikian KTH seperti yang dibentuk tersebut tidak begitu efektif untuk menunjang program kerja aparat kehutanan untuk menjaga dan memelihara tanaman kehutanan. Sejalan dengan perkembangan kebijakan kehutanan pada skala nasional, terutama membuka peluang bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, maka di Kabupaten Gunungkidul juga mulai disosialisasikan program Hutan Kemasyarakatan(HKm).

Ketika HKm disosialisasikan di Kabupaten Gunungkidul, beberapa persoalan baru kemudian muncul. Pada dasarnya HKm itu berbeda dari hutan rakyat. HKm adalah pengelolaan hutan oleh masyarakat di lahan hutan milik negara. Dalam hal HKm ini, banyak terjadi perubahan aturan pelaksanaannya, sehingga di lapangan masyarakat maupun aparat tingkat bawah mengalami kebingungan dalam merespon kebijakan ini.

Tidak lama setalah sosialisasi program HKm itu berlangsung, beberapat KTH di Kabupaten Gunungkidul segera mengajukan permohonan untuk menggarap lahan hutan milik negara sebagai HKm. Salah satu persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa Pemerintah telah menetapkan kawasan hutan di cadangan sebagai HKm yang dalam penetapan itu, masyarakat sekitar hutan sama sekali tidak dilibatkan. Akibatnya, seringkali muncul konflik antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY selaku instansi yang memiliki wewenang mengelola hutan negara dengan KTH yang mengajukan HKm, karena lokasi yang diinginkan KTH tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY sebagai lokasi di HKm.

Menyikapi kuatnya tekanan agar ijin HKm segera diproses, pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY merasa perlu untuk mengambil sikap. Namun yang kemudian keluar bukanlah ijin HKm seperti yang selama ini ditunggu-tunggu oleh banyak KTH di DIY, terutama di Gunungkidul, akan tetapi yang dikeluarkan adalah ijin penanaman tumpangsari di lokasi yang direncanakan untuk HKm. Ini sangat mengecewakan banyak KTH karena kalau hanya tumpangsari, hal itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan di lahan milik kehutanan itu.

Pada saat itu, muncul kabar yang menyatakan bahwa ijin HKm tidak dikeluarkan oleh pemerintah karena pemerintah khawatir akan terjadi pengambil alihan hak atas lahan kehutanan oleh masyarakat yang mengikuti program HKm ini. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY mengeluarkan ijin tumpangsari itu sebagai suatu solusi dimasa transisi, karena belum jelasnya kewenangan pengelolaan  hutan di Gunungkidul di era otonomi daerah ini. Persoalan perijinan yang tersendat sekarang ini menunjukan bahwa kebijakan HKm ini masih menyisakan persoalan yang krusial.

Sumber konflik yang lain dalam pengelolaan HKm adalah mengenai kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), yang menurut banyak anggota KTH dasar aturan dan dasar penghitungannya belum jelas. Berkaiatan dengan sharing profit, pada umumnya anggota KTH menginginkan PSDH menjadi kewajiban pemerintah, sehingga sharing profit dilakukan lebih dahulu kemudian baru PSDH ditarik dan menjadi kewajiban pemerintah selaku pemilik lahan. Akan tetapi proses pengajuan ijin HKm selama ini, pemerintah tidak menerima pola seperti itu. Ketidakjelasan aturan dan dasar perhitungan serta pembebanan PSDH dalam HKm ini merupakan sumber konflik yang potensial dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan di masa mendatang, karena HKm berjangka waktu 25 tahun.

  1. E. Penutup

Masih banyaknya masalah yang terpendam dan potensial menjadi sumber konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui kerangka HKm ini telah membuat banyak petani penggarap yang tergabun dalam KTH yang mengajukan ijin HKm menjadi pesimis keberhasilannya. (RECOFTC-FAO ,2002: 45).

Bagi aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan di lapangan, meskipun tiap panen para penggarap memberikan sebagian hasil panennya, tetapi itu tidak dapat menutupi rasa pesimisme akan keberhasilan rehabilitasi hutan. Tiadanya alternatif pekerjaan lain dan tingkat kemiskinan yang dialami masyarakat sumber kering ini menjadi ancaman nyata dari setiap usaha untuk melakukan rehabilitasi hutan negara. Penjarahan besar atau pencurian kecil (tapi terus menerus) bagi para mandor itu akibatnya sama saja, rehabilitasi hutan kritis itu tetap akan gagal.

Tidak adanya wewenang untuk melakukan penyidikan dan melakukan proses hukum terhadap para penjarah hutan, pencuri kayu, dan penadah kayu gelap telah membuat aparat pengawas hutan tidak banyak memiliki ruang untuk menindak para pelaku pengrusakan hutan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik,  2001. Tata GunaHhutan yang ada di Provinsi DIY, Jakarta.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul (2002). Penetapan Wilayah Kerja BDH dan BPHPKP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001. Yogyakarta

RECOFTC-FAO (2002). Training Modul on Managing Conflict in Forest Resource Management. Bangkok Thailand.

Simon, Hasanu, 1999. Pengolahan Hutan di Pulau Jawa. Yudisthira. Yogyakarta

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

REFORMASI TERPADU PELAYANAN PUBLIK (INTEGRATED CIVIL SERVICE REFORM) PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:11 pm
  1. A. Latar Belakang Masalah

Sejak era otonomi daerah, ide tentang Reformasi Birokrasi seakan menjadi kata bersayap yang menyebar kemana-mana. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DIY yang melakukan Reformasi Demokrasi sejak Mei 1999, bukan semata-mata karena tren, tetapi karena suatu kebutuhan. Sebelum adanya kebijakan zero growth, jumlah personil birokrasi dibuat membesar untuk menampung pencari kerja dan para kader politik. Keadaan ini menunjukkan gejala over-bureaucratic, dimana jumlah personil tidak sebanding dengan beban kerja birokrasi yang sebenarnya.

Kendati reformasi birokrasi sudah dijalankan sejak tahun 1946, dan ditingkatkan di era otonomi, ternyata hasilnya belum mencapai seperti yang diharapkan. Hal ini menuntut adanya pembaharuan, baik dalam struktur organisasi, mutu SDM maupun efisiensi dan efektivitas managemen pemerintahannya sendiri. Selain itu, juga memerlukan strategi penganggaran pembangunan yang berbasis kinerja dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga mampu memberikan dampak berganda dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi msyarakat.

Dalam konteks DIY, sebagaimana ditunjukkan oleh konsultan Bank Dunia, Bill dan Many, kondisi pelayanan publik menghadapi kendala dalam berbagai aspek, yaitu :

  1. Aspek financial, selain minimnya anggaran, penggunaannya pun belum berorientasi pada hasil
  2. Aspek SDM, secara kuantitas memang berlebihan, namin secara kualitas sangat kurang, di samping pola pengembangan SDM-nya mismatch dengan kebutuhan
  3. Aspek regulasi, yang meskipun memiliki TUPOKSI, namun dalam beberapa tingkatan organisasi tidak tepat dan banyak terjadi overlapping.
  4. Aspek budaya, di mana budaya kerja PNS belum sadar akan visi dan misi organisasi publik sebagai abdi masyarakat.

Menyadari kendala yang ada, maka konsekuensinya bahwa peran organisasi publik harus berubah. Perubahan peran ini jelas akan membawa implikasi perubahan proses, baik dalam recruitmen pengambilan kebijakan maupun operasionalnya. Perubahan ini selanjutnya mengharuskan pula adanya perubahan struktur organisasi yang didukung oleh personil yang memiliki kompetensi dan standar mutu tertentu, serta dalam mekanismenya dilakukan secara transparan, sehingga memiliki akuntabilitas publik yang dinilai layak.

Memang disadari, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan reformasi struktural, tetapi yang terpenting dan tersulit adalah reformasi kultural dengan mengubah nilai-nilai dan budaya kerja. Di era yang diwarnai dengan gejolak perubahan, mempertahankan status quo bukanlah keputusan yang bijak. Ketika segala sesuatu di sekitar kita berubah: keinginan masyarakat berubah, Peraturan Pemerintah berubah, pemerintahan otonomi menerapkan strategi bersaing yang diperbaharui, serta seluruh infrastruktur pendukungnya juga mengadopsi teknoligi baru yang selalu berubah, maka perubahan bukan lagi merupakan satu pilihan melainkan keharusan.

Dalam rangka reformasi kultural ini, maka unsur budaya pemerintahan (goverment culture) perlu digali dan filosofi yang berakar dari bumi Yogyakarta sendiri. Pemda Provinsi DIY yang embrionya adalah Kraton Yogyakarta, sejak masa pendirinya, Sri Sultan Hamengku Buwono I, dalam menjalankan pemerintahannya dituntun berdasarkan nilai-nilai filosofis ”Hamemayu Hayuning Bawana” (HHB). Penjabaran HHB menjadi Government Culture itu dimaksudkan sebagai sistem nilai yang diyakini, dipelajari, diterapkan, dan dikembangkan oleh seluruh PNS secara berkesinambungan, berfungsi sebagai perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku, baik sebagai insan dan abdi negara maupun abdi masyarakat, untuk mencapai visi dan misi good governance.

Dalam mengawal proses ini, kemitraan tampaknya sangat memperhitungkan kontribusi pembaruan Pemerintah Provinsi DIY untuk kepentingan yang lebih luas, bagi bangsa Indonesia. Namun jika menganalisa asumsi dan resiko yang sedang dan akan terjadi, maka kita tidak boleh kendor dalam commitment dan angagement, baik terhadap tujuan reformasi birokrasi maupun terhadap setiap penggerak reformasinya sendiri, serta mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk menutupi ruang bagi semua yang menjadi penghalang reformasi birokrasi.

  1. B. Konteks Reformasi Birokrasi

Bagian ini menguraikan hambatan-hambatan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DIY dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan pembaharuan pelayanan publik. Hambatan-hambatan dan tantangan tersebut datang tidak hanya dari eksternal tapi juga dari lingkup internal Pemerintah Provinsi DIY. Hambatan eksternal berasal dari pemerintah pusat, sebagai akibat dari kegampangan untuk melaksanakan otonomi daerah yang sebesar-besarnya. Akibatnya sering terjadi ketidak konsistenan dan juga tumpung tindih kebijakan. Kondisi tersebut pada gilirannya menyebabkan kelambanan Pemerintah Provinsi DIY dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian, hambatan dan tantangan internal yang dihadapi Pemerintah Provinsi DIY adalah berkaitan dengan budaya birokrasi. Budaya birokrasi yang selama ini telah menjadi bagian dalam pemerintahan, belum mendukung semangat reformasi. Budaya birokrasi menjadi perhatian pertama Pemerintah Provinsi DIY dalam melaksanakan reformasi, karena budaya tersebut menyangkut paradigma dan sumber daya manusia yang melaksanakan pembaharuan palayanan kepada warga masyarakat.

Ada persoalan besar ketika gerakan pembaharuan yang menjadi tuntutan restrukturisasi birokrasi dijalankan, (1) Persoalan yang berkaitan dengan peraturan perundangan. Di tingkat pemerintahan pusat, perundangan yang dihasilkan sering berganti secara tidak konsisten dan berkesinambungan. Akibatnya birokrasi di Pemerintahan Provinsi DIY pun mengalami ketidakpastian regulasi, (2)Berkaitan dengan program perencanaan yang disertai dengan langkah-langkah strategi berbasis isu daerah, (3) persoalan pengembangan kelembagaan birokrasi yang tidak hanya berimplikasi terhadap pelaksanaan prosedur operasi yang standar (standar operating procedure), tetapi juga kesesuaian kelembagaan dengan persoalan di luar kelembagaan birokrasi, terutama tuntutan perbaikan pelayanan, transparansi dan rasionalitas, (4) Persoalan sumber daya manusia yang merupakan basis transformasi birokrasi sesuai standar penilaian kinerja.

  1. Dilema Reformasi, Hubungan Pusat, dan Daerah

Perubahan perundangan yang terjadi di tingkat nasional mengenai tata pemerintahan tentunya berimbas pada penataan birokrasi di daerah seperti birokrasi Pemerintahan Provinsi DIY. Uraian ini mencoba mendeskripsikan perubahan perundangan yang terjadi di level pusat, kemudian dilanjutkan perubahan peraturan yang terjadi di Pemerintahan Provinsi DIY. Berikut adalah paparan singkat tentang problematika reformasi dari aspek regulasi, termasuk di dalamnya uraian mengenai logika perubahan yang dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DIY.

Lingkungan yang mewarnai birokrasi Indonesia di awal 1970-an adalah lingkungan yang lebih menonjolkan ekonomi sebagai panglima dengan slogan stabilitasi politik. Akibatnya, pada saat itu segala upaya birokrat diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Birokrasi digunakan sebagai alat untuk merealisir hal itu. Tujuan birokrasi sebagai organisasi pelayanan akhirnya lebih mengutamakan target-target operasi untuk menjamin pertumbuhan dan stabilitas dibandingkan dengan capaian nilai lainnya seperti pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebingunan dalam bidang perencanaan di daerah juga terjadi karena instansi di tingkat di tingkat pemerintahan pusat, terutama instansi teknis yang masih menggunakan hubungan langsung dengan instansi teknis ketimbang pada instansi daerah. Sehingga terkadang pemerintah daerah merasa ”dilangkahi”. Misalnya dana-dana dekonsentrasi sering turun langsung ke instansi, tidak melalui pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan instansi teknis di daerah masih bersifat seperti kanwil, sehingga koordinasi dan kerjasama termasuk pembagian informasi dengan pemerintah daerah menjadi kurang. Akibatnya dalam penentuan perencanaan, posisi tawar pemerintah daerah menjadi sangat lemah, karena tidak menguasai informasi. Tentu saja cara-cara tersebut telah merusak tradisi dan sistem perencanaan daerah, seperti tata urutan perencanaan.

Peleburan instansi vertical seperti kantor wilayah yang menjadi kepanjangan urusan pusat ke daerah, juga diikuti dengan pelimpahan pegawai de daerah. Kelebihan pegawai akhirnya dialami oleh provinsi DIY maupun provinsi lainnya. Komposisi pegawai yang ada di setiap unit kerja mengalami kelebihan dengan kualifikasi dan kualitasnya kurang sesuai dengan kebutuhan. Menagemen pengembangannya sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian visi dam misi. Semua itu akan berimplikasi terhadap adanya penggangguran tidak kentara di birokrasi. Untuk itu Pemerintah Provinsi DIY merasa perlu melakukan penataan kelembagaan dan kepegawaian.

  1. Kerangka Reformasi Birokrasi di DIY

Mencermati keberhasilan dan kekurangan dalam penerapan regulasi yang berkaitan dengan reformasi birokrasi tidaklah mudah. Beberapa ukuran telah diujicobakan dengan seperangkat alat berbasis hasil-hasil program Inregreted Civil Service Reform (ICSR)

Program ICSR merupakan reformasi terpadu pelayanan masyarakat yang memprioritaskan pada penataan kelembagaan dan tata laksana, penataan aparatur birokrasi, keuangan dan pengawasan, serta budaya organisasi. Ada  7 (tujuh) tujuan ICSR, yaitu :

a)      Membentuk dan mencapai kesepakatan pemikiran mengenai hal yang berkatan dengan perencanaan, koordinasi, pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan membangun nilai-nilai organisasi.

b)      Menyempurnakan tata laksanan baik yang bersifat intern maupun antar lembaga yang ada

c)      Membentuk sistem pendayagunaan sumber daya manusia yang efektif untuk mendukung pembaharuan tata pemerintahan

d)     Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten, profesional, dan sejahtera

e)      Membuat sistem penilaian asset dan sistem keuangan berbasis kinerja

f)       Membuat sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel

g)      Mengembangkan budaya organisasi yang ramah dengan corporate culture tersebut, maka diperlukan kebijakan dan aturan main birokrasi yang kondusif bagi pelaku-pelakunya.

Reformasi birokrasi mempunyai sejumlah isu strategis. (1) reformasi memerlukan kepemimpinan yang dapat memberikan inspirasi dan teladan bagi yang lain, membangun sistem dan mengarahkan segenap langkah bersama menuju perubahan yang diinginkan, (2) reformasi memerlukan kesabaran, karena perubahan memerlukan waktu dan memberi konsekuensi merubah diri. Reformasi memerlukan perubahan paradigma semua pihak yang berada dalam keseluruhan program untuk menjadi spirit perubahan menuju kondisi yang lebih baik dan dinamika yang lebih kondusif dalam menjawab berbagai tantangan, (3) reformasi birokrasi memerlukan bukti berupa pelayanan publik yang lebih baik guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagai warga negara.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY merupakan upaya kongkrit dalam mereformulasi kebijakan dan tata perundang-undangan yang berorientasi publik. Hal yang ingin dicapai adalah bagaimana akuntabilitas, dan transparansi dapat dijalin dengan baik pada tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk dapat dilaksanakan. Pada tataran implementasi status keistimewaan DIY yang masih sarat dengan kekhasan lokal (local indigenous) yang bernilai historis, budaya, tradisi, dan perilaku sosial birokrat serta masyarakat DIY merupakan faktor pendorong nyata. Pada sisi yang lain hal tersebut menjadi tantangan untuk menjadi keteladanan perubahan sejati, demokratis dan memenuhi tanggungjawab publik.

  1. Budaya Birokrasi

Suatu sindiran yang muncul pada tahun 1979 yang berkaitan dengan budaya birokrasi adalah ketika beberapa dekade Orde Baru berjalan, sistem dan budaya pangreh praja dalam budaya birokrasi tampak tidak berubah (Sutherlang: 1979). Perilaku pangreh praja lebih mengkondisikan perilaku birokrasi sebagai abdi dalem dan priyayi (Kuntowijoyo:1994). Di sini birokrasi butuh dilayani masyarakat bukan sebagai pelayan masyarakat. Perubahan dan reformasi birokrasi tampaknya tidak mudah dilakukan, bahkan lebih dari 60 tahun sejak Indonesia memiliki sistem birokrasi sendiri, upaya mengubah dari birokrasi tradisional ke rasional tidak mudah sebagaimana yang dibayangkan.

Pada pengukuhan Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta tanggal 8 Juni 2005, HS Dillon menyinggung mental dan budaya birokrasi yang masih berperilaku pangreh praja. Sultan Hamengku Buwono X pada kesempatan itu mengemukakan secara terbuka perlunya merevitalisasi sistem birokrasi Pemerintah Provinsi DIY ke arah yang lebih rasional, transparan dan akuntabel. Hal yang penting, menurut Sultan adalah tidak hanya kesiapan SDM birokrasi yang profesional dan inovatif, tetapi juga kesiapan masyarakat sebagai elemen utama dalam merumuskan model dan arah pengembangan kepemerintahan yang baik sesuai dengan basis pengembanagn budaya yang dinamis dan maju.

Optimisme di atas sangat penting dalam mengembangkan model governance culture di birokrasi. Pengembangan kultur didasarkan pada infrastruktur Pemerintah Provinsi DIY yang khas dan dukungan kuat dari berbagai elemen termasuk Perguruan Tinggi. Peran DIY dengan segala keunggulannya dan kekurangannya menjadi barometer dari optimisme reformasi. Bahkan apabila dikaji lebih jauh, upaya reformasi citra birokrasi dapat diarahkan merubah citra birokrat yang pangreh praja menjadi pamong praja.

Perubahan dari mental pangreh praja ke pamong praja merupakan faktor yang penting dalam membangun budaya organisasi birokrasi. Hal inipun masih perlu dilhat dari nilai-nilai yang disepakati secara kolektif, sehingga perubahan mental itu jangan sampai dihilangkan nilai-nilai yang mendasar dari masyarakat DIY. Muatan filosofis golog gilig -kebersatuan antara rakyat dan raja- tampak jelas sekali bagaimana sistem birokrasi Pemerintah Provinsi DIY harus bertumpu pada lokalitas dan keistimewaan.Konstruksi budaya yang dipadukan dalam penataan dan restrukturisasi birokrasi juga tidak dapat dilepaskan dari sistem-sistem dan nilai-nilai keistimewaan DIY. Memang ada perspektif lain dari cara membangun sistem birokrasi khususnya Pemerintah Provinsi DIY. Yaitu bahwa keistimewaan dan lokalitas bukan satu-satunya nilai yang harus dipertahankan jika dalam pengembangannya justru menimbulkan budaya tidak transparan, memperkuat mental pangreh praja, tidak efisien, dan tidak akuntabel.

  1. Transformasi Budaya Birokrasi

Penyelenggaraan birokrasi pada sistem pemerintahan lebih menekankan penyelenggaraan pelayanan yang berlapis-lapis, hirarkis, prosedural, dan terkesan mekanis. Prasyarat kultural yang substantif belum menjadi agenda reformasi birokrasi. Walaupun ada, hanya menjadi ikon simbolik yang justru akan menciptakan beban-beban baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prasyarat kultural tidak hanya menata sistem dan tata kelola pemerintah, tetapi juga lebih mengarah pada perubahan pola pikir pelaku dan penyelenggaraan pemerintahan yang peduli terhadap publik. Tujuan dari pembangunan sistem birokrasi dengan mengubah pola pikir pangreh praja ke pamong praja bukan lagi normatif semata, tetapi pertanggungjawaban teknis yang berorientasi pelayanan publik.

Transformasi budaya perlu bagi keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, karena kehendak untuk mencapai visi dan misi. Selain itu, untuk mempersiapkan sumber daya insani Pemerintah Provnsi DIY dalam menghadapi tantangan perubahan menuju birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan maksud demikian, budaya organisasi birokrasi ini juga menjadi mekanisme kontrol bagi pelaku aparatur birokrasi apabila terjadi ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Pemerintah Provinsi DIY juga menyadari bahwa untuk keberhasilan perubahan paradigma budaya pemerintah yang baru, perlu pula ditunjang komitmen yang kuat sehingga menjadi budaya kerja.

Transformasi budaya Pemerintahan merupakan proses yang didesain berdasar atas kondisi obyektif yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, yakni adanya filosofi ”Hamemayu Hayuning Bawana” yang merupakan kekayaan asli dan kearifan budaya Ngayogyakarta Hadiningrat yang terus dijaga keberlangsungannya sampai saat ini. Sistem reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi DIY seharusnya dapat memandu nilai-nilai inti dalam ”Hamemayu Hayuning Bawana” tersebut untuk menjadi spirit perilaku perorangan dan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

  1. C. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pelayanan publik di Pemerintah Provinsi DIY dilakukan hampir secara serentak melalui pembenahan managemen publik di berbagai bidang : perencanaan, kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia, keuangan, dan pengawasan. Reformasi bidang tersebut di dorong dan dikawal oleh visi Pemerintah Provinsi DIY (vision driven). Berikut ini adalah paparan tentang proses pembaharuan pelayanan publik secara terpadu, selain pelembagaan budaya pemerintahan.

  1. Pembaharuan Paradigma dan Penyusunan Kerangka Program

a)      Penetapan Tujuan ICSR

Adanya overlapping tugas dan fungsi organisasi di berbagai tingkatan, persoalan etos dan budaya kerja, belum adanya standar pelayanan publik, penggunaan anggaran yang belum berorientasi hasil, dan standar kinerja serta monitoring dan evaluasi yang kurang diperhatikan merupakan permasalahan internal pemerintahan, yang disadari perlu perubahan, penyegaran dan pembaharuan guna memenuhi pelayanan publik yang dapat mengimbangi dinamika masyarakat dan tantangan globalisasi sehingga kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah dapat kembal pulih. Komitmen perbaikan pelayanan publik yang ada belum dinyatakan sebagai tujuan kebijakan, program dan praxis birokrasi Pemerintah Provinsi DIY secara terpadu.

b)      Penyusunan Kerangka Implementasi Program dan Penyiapan Sumber Daya Program ICSR

Program reformasi pelayanan publik yang berbasis restrukturisasi birokrasi dan pembaharuan tata pemerintahan di Pemerintah Provinsi DIY, secara internal di lingkungan pemerintahan masih dipertanyakan keberhasilannya. Demikian halnya dalam lingkungan eksternal, yang masih diduga sekedar berorientasi politis-normatif. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi menetapkan tujuan mengelola sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provinsi DIY untuk merealisasi kebijakan atau program prioritas secara bertahap dalam proses pembaharuan pelayanan publik berbasis restrukturisasi birokrasi Pemerintah Provinsi DIY.

Strategi yang dicanangkan untuk itu adalah mengorganisir kekuatan sumber daya internal Pemerintah Provinsi DIY untuk pelaksanaan reformasi, serta melakukan kerjasama dengan kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan. Adapun metode yang dipakai adalah pembentukan gugus tugas ”ICSR” ; dan bekerjasama dengan kemitraan untuk mendayagunakan dukungan dana dan bantuan keahlian kemitraan.

  1. Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan selama ini, ada beberapa hal yang terus menerus dibenahi untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan terkait dengan kebijakan desentralisasi, yaitu : masalah koordinasi, dikotomi ”pembangunan dan pelayanan”, perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, yang pada saat bersamaan disertai dengan lunturnya nilai budaya bangsa. Selama permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik, tampaknya penyelenggaraan pemerintah dalam konteksa pembangunan dan pelayanan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Pengertian citizen centric berbeda atau kebalikan dengan sector centric. Semua sektor diminta mengusulkan kegiatan untuk melayani masyarakat. Dalam citizen centric tiap segmen masyarakat dianalisis kebutuhannya, solusi terhadap itu dibagi bersama antar instansi dan pihak terkait.

  1. Reformasi Birokrasi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan kuailitas pelayanan masyarakat, maka dilakukan penataan kembali organisasi. Penataan organisasi bukan sekedar terfokus pada penataan managemen tetapi juga standar operasi dan budaya kerjanya. Dari pijakan reformasi kelembagaan dan tatalaksana tampak bahwa justru nilai-nilai perubahan dan mindset sistem budaya menjadi kunci utama dalam pelaksanaan. Artinya reformasi kelembagaan dan tatalaksana di Pemerintahan Provinsi DIY sampai saat ini mesih terganjal dengan sistem nilai dan mindset tersebut.

Langkah awal pembaharuan dimulai dengan perubahan struktur Pemerintah Provinsi DIY dari ’kaya struktur, miskin fungsi’ menjadi ’kaya fungsi, miskin struktur’ . Dengan sturktur organisasi yang baru, birokrasi dapat lebih ramping dengan penguatan kerjasama lintas fungsi (cross functions). Hal ini untuk menjawab tuntutan sinergis untuk menjamin tingkat cepat tanggap dan atau responsif menjawab kebutuhan publik dan dinamika perubahan yang cepat

D. Kesimpulan

  1. Perubahan konstelasi kekuasaan Pusat dan daerah di masa otonomi, membawa implikasi yang besar bagi pola hubungan birokrasi pusat dan daerah, maupun antar Daerah Provinsi dengan kabupaten dan kota. Implikasi perubahan ini adalah perlunya restrukturisasi birokrasi dan yang lebih penting lagi adalah peningkatan kualitas birokrat dan para pemimpin dalam mengendalikan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  2. Budaya pemerintah merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi. Budaya dapat menentukan kemajuan dari setiap masyarakat, negara, dan bangsa seluruh dunia baik ditinjau dari sisi politik, sosial, maupun ekonomi.
  3. Elemen kritis birokrasi menyadari bahwa tuntutan masyarakat untuk pembaharuan tata pemerintahan dapat dimulai dari memperbaiki birokrasi sehingga otomatis pelayanan publik akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., “Birokrasi dan Pembangunan Nasional : Studi tentang Peranan Birokrasi Lokal dalam Implementasi Program-Program Pembangunan di Sulawesi Selatan”. Disertasi, Universitas Hasanuddin, 1985

Effendi, Sofian, “Kebijakan Pembinaan Organisasi Pelayanan Publik pada PJP-2 : Percikan Pemikiran”, 1995, mimeo

Isma’il Ibnu Qoyyim, ”Kiai Penghulu Jawa : Peranannya di Masa Kolonial Jawa” , Jakarta : Gema Insani Press, 1997

King, Dwight Y, ”Kualifikasi Pegawai Negeri di Daerah”, Yogyakarta, mimeo, 1995

Thoha, Miftah, ”Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah; Peran kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi”, Pidato Pengukuhan Jabatan guru besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 8 Mei 1999, mimeo

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

PENGEMBANGAN SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA BERBASIS PARTISIPASI SELURUH MASYARAKAT MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:06 pm
  1. A. Latar Belakang Masalah

Melihat kondisi kesehatan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, maka perlunya peran aktif semua pihak didalam masalah kesehatan masyarakat, penyedia layanan kesehatan, masyarakat, pemerintah dan perusahaan perlu menjabarkan peta jalan pengembangan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Mengingat wilayah Indonesia sangat luas dengan karakteristik area minyak, gas, pertambangan dan agribisnis baik pertanian, perkebunan dan perikanan, perlunya kerjasama merumuskan dan mengembangkan program kesehatan masyarakat sesuai karakteristik daerah setempat sehingga tahap perubahan menuju masyarakat sehat baik secara sikap, budaya maupun sistem kerja didalam pengelolaan kesehatan masyarakat menjadi bagian kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan pada akhirnya memiliki self belonging bahwa kesehatan merupakan milik dan tanggung jawab bersama dan mampu menimbulkan sanksi sosial bagi anggota masyarakat yang tidak mematuhinya.

Menurut F. Basri (1995) dengan memberdayakan semaksimal mungkin organisasi informal masyarakat, kemudian meletakkan dasar-dasar kolaborasi dengan organisasi formal termasuk unsur jejaring kesehatan dapat berperan pada saat awal sebagai stimulus pemicu (trigger) atau mentor dan meningkat pada tahapan selanjutnya menjadi fasilitator dengan program pendampingan dan kemudian pada saat kemandirian masyarakat sehat terwujud maka peran sebagai narasumber dan pusat pengembangan program komunitas berbasis kesehatan (community based health) melalui jejaring kesehatan dapat menjadi suatu percontohan melalui kerjasama masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah setempat agar dapat dilakukan penyebaran luas cakupan pengembangan kesehatan masyarakat di Indonesia dalam bentuk percepatan kuantitas area cakupan masyarakat dan fokus spesifik kebutuhan program. Program strategis jangka panjang pengembangan kesehatan masyarakat merupakan hasil sinkronisasi program dan target indikator kesehatan nasional dengan kebutuhan dengan memperhatikan tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat setempat terhadap kesehatan.

Program pengembangan sistem kesehatan masyarakat dapat menjadi tanggungjawab bersama dan sejalan dengan regulasi pemerintah pusat dengan peraturan perundangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibilty) sehingga dengan kemampuan perencanaan dan analisa kebutuhan yang matang suatu upaya optimalisasi dana dan tenaga melalui mekanisma CSR diharapkan tercapai suatu pemberdayaan dan pengembangan masyarakat diseluruh bidang termasuk bidang kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar didalam menurunkan angka kesakitan dan akhirnya mendukung produktifitas regional dan nasional.

Pola penyegaran, pembinaan, pemberdayaan dan penguatan jaringan organisasi Puskesmas, Poskesdes, Posyandu, UKS/UKGS dan PMR sangatlah penting didalam mengembangkan sistem kesehatan masyarakat dengan tujuan menuju masyarakat sehat dan sejalan dengan melibatkan masyarakat semaksimal mungkin. Dengan partisipasi semaksimal mungkin dari organisasi aktif yang berada di masyarakat seperti Kader Posyandu, PKK, Taruna Karya, Pramuka, Sarjana Penggerak Pedesaan dan organisasi lainnya serta didukung oleh MUSPIDA setempat.

  1. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

  1. Bagaimana situasi sistem kesehatan masyarakat dengan melibatkan suatu pemberdayaan masyarakat?
  2. Bagaimana pendekatan sistem kesehatan masyarakat dengan adanya partisipasi masyarakat?
  1. C. Perspektif

Menurut http://www.wikipedia.com (2009) perspektf yang digunakan adalah perspektif Behavioralisme atau Aliran Perilaku (juga disebut Perspektif Belajar). Behavioralisme adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau konstrak hipotetis seperti pikiran.

Behavioralisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati tapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik (seperti tindakan) dengan proses yang diamati secara pribadi (seperti pikiran dan perasaan). Perspekti Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai.

Cara kerja radikal, esensial dan mendalam diharapkan mampu menjelasakan sifat dan nilai dari kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Behaviorisme dengan teori belajarnya mampu menjelaskan perubahan tingkah laku manusia yang juga merupakan tujuan dari pelatihan. Behaviorisme memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberikan respon terhadap lingkungan sehingga pengalaman dan pemeliharaan tentang unsur perilaku tersebut akan membentuk perilaku mereka.

  1. D. Metode

Menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode survey karena program kesehatan masyarakat yang merupakan hasil dari sistem kesehatan masyarakat dirasakan sebagai milik bersama karena melibatkan partisipasi masyarakat dan secara simultan edukasi kesadaran masyarakat terhadap kesehatan terus berlangsung secara otomatis sehingga budaya sehat diharapkan menjadi kebiasaan dan kebutuhan pokok masyarakat, disisi lain memberikan sensitifitas masyarakat terhadap deteksi dini masalah gizi, wabah dan tanggap bencana agar koordinasi penanggulangan semakin baik.

  1. E. Data yang Dibutuhkan
  2. 1. Analisa Situasi Sistem Kesehatan

Masyarakat Ketahanan sistem kesehatan masyarakat tidak dapat lepas dari pengaruh sistem yang berada diluar sistem kesehatan masyarakat sendiri. Menurut Tri Widodo (2004), pengembangan sistem kesehatan masyarakat harus didukung oleh sistem-sistem yang berada diluar sistem kesehatan masyarakat sebagai contoh sistem pendidikan, sistem informasi dan teknologi, sistem keuangan dan lain-lain yang mempunyai dampak pengaruh bagi kesehatan masyarakat. Kondisi awal sistem kesehatan masyarakat saat ini masih dipertanyakan apakah Indonesia memiliki sistem kesehatan masyarakat yang sudah dapat menjamin kesehatan masyarakat dan bagaimana sistem kesehatan masyarakat ini dikembangkan atau berkembang sendiri masing-masing daerah sesuai kebutuhan tanpa suatu kebijakan nasional atau bahkan regional atau sistem kesehatan masyarakat telah mengalami degradasi peran dan fungsi sehingga tidak lagi bermanfaat bagi masyarakat.

Situasi lingkungan masyarakat yang memberikan dampak negatip bagi kesehatan merupakan tantangan diluar sistem kesehatan masyarakat sebagai contoh wabah penyakit baru seperti flu burung dan HIV/AIDS dimana Indonesia berada sangat dipengaruhi lalu lintas dunia baik arus manusia maupun barang termasuk kandungan makanan dan minuman. Disamping itu, masalah mendasar dengan jumlah penduduk yang besar dengan ciri kepulauan masih perlunya pengawasan terhadap masalah gizi agar tidak terjadi gizi buruk yang sangat ironis dengan sumber daya alam yang kaya. Menurut David Corten dkk (2003), sistem kesehatan masyarakat yang handal mampu melakukan proteksi diri terhadap bahaya yang mengancam dan memberikan peringatan awal (early warning system) bagi regional dan nasional agar respon penanggulangan dapat segera diambil tindakan secara cepat. Perkembangan teknologi biologi dan kedokteran mengarah kepada adanya isu-isu internasional mengenai bioterrorism membuat perlunya peranan pemerintah membuat kebijakan dan regulasi terhadap sistem keamanan nasional yang melindungi sistem kesehatan masyarakat nasional yang mencakup sistem kesehatan masyarakat daerah khususnya negara kepulauan yang berbatasan baik udara, darat maupun laut.

Menurut Michael Lipton (1977), kondisi ideal bahwa sistem kesehatan masyarakat saat ini seharusnya selalu dapat di monitor dan evaluasi agar mampu diperbaiki dan diarahkan menjadi suatu sistem kesehatan masyarakat nasional yang mampu menjamin kesehatan masyarakat dan selalu mengikuti perkembangan jaman. Pemahaman terhadap sistem kesehatan masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki kejelasan terhadap faktor lingkungan sistem, faktor masukan sistem, pelaku dan prosedur atau metoda proses sistem, faktor keluaran sistem baik output dan outcome serta alat ukur umpan balik sistem yang handal. Sistem kesehatan masyarakat bukan sekedar sistem pelayanan kesehatan dari upaya penyembuhan tetapi merupakan suatu sistem yang meliputi fungsi promosi, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan sehingga peranan yang kuat didalam tranformasi budaya sehat menjadi bagian yang penting menuju masyarakat sehat sebagai sasaran utama sistem kesehatan masyarakat. Dengan upaya promosi dan pencegahan terhadap bahaya penyakit, maka sistem kesehatan masyarakat berupaya mengurangi jumlah kesakitan dan biaya kesehatan sekaligus diharapkan meningkatkan produktifitas nasional.

Beban finansial yang besar dikeluarkan setiap tahun dan terus meningkat baik pengeluaran pribadi maupun pemerintah mencapai triliunan rupiah per tahun dapat dihemat dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang lebih banyak, merata dan modern di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar masyarakat mampu telah berobat ke luar negeri sehingga menghabiskan dana triliunan rupiah devisa negara dapat dihemat dengan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat yang modern dan canggih. Pengembangan sentra-sentra kesehatan atau rumah sakit khusus di seluruh Indonesia menjadikan suatu jejaring kesehatan yang berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik berasal dari kemandirian bangsa. Menurut Koentjaraningrat (1997), Indonesia akan memasuki era globalisasi dengan perubahan paradigma layanan kesehatan, disisi lain negara-negara lain berbenah dengan pengembangan kesehatan masyarakat berbasis teknologi kesehatan, teknologi informatika dan kompetensi SDM didukung sarana dan prasarana yang modern menjadikan suatu ancaman dan tantangan terhadap kemampuan sistem kesehatan masyarakat nasional didalam menangkap peluang globalisasi atau paling tidak mencegah devisa negara ke luar negeri. Arah pengembangan sistem kesehatan masyarakat yang hanya bersifat pasif dan menyerap biaya kesehatan sangat besar menyebabkan ketidakmampuan sistem kesehatan masyarakat untuk keluar mencari solusi dari berbagai masalah kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan sistem kesehatan masyarakat menjadi lemah untuk memperbaiki diri apalagi untuk meningkatkan kemampuan layanan kesehatan karena terjebak terhadap masalah rutinitas fungsi kuratif dan rehabilitatif masyarakat.

Menurut Erwidodo Kasryno, dkk (2003), sistem kesehatan masyarakat yang berawal dari kelompok kecil masyarakat pada tingkat RT atau RW dengan posyandu, poskesdes, puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit pemerintah dapat menjadi suatu jejaring sistem kesehatan utama yang memiliki rentang pembinaan dari segi pengembangan dan tingkat kolaborasi dengan organisasi informal dan formal masyarakat yang ada, instansi pemerintah terkait dan jejaring layanan kesehatan swasta agar menjadi suatu sistem kesehatan masyarakat yang terintegrasi. Sistem kesehatan masyarakat posyandu merupakan sistem kesehatan masyarakat yang dimiliki masyarakat seharusnya memiliki pembinaan yang kontinu dari tingkat layanan kesehatan yang menjadi rujukan atau dinas kesehatan setempat sehingga kader posyandu memiliki kemampuan dasar yang memadai didalam pengelolaan posyandu. Kegiatan prosyandu tidak hanya mencakup kegiatan yang bersifat program pemerintah seperti pekan imunisasi tetapi juga kegiatan penyuluhan penyakit dan ceramah pola hidup sehat dan bersih menjadi bagian terpenting didalam mewujudkan budaya masyarakat sehat. Sikap proaktif pelaku didalam sistem kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Pemanfaatan lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kamar mandi rumah merupakan awal yang baik sampai dengan pemanfaatan tanaman obat di lingkungan rumah menjadikan suatu upaya kesadaran, pengetahuan serta biaya kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat luas sampai dengan pedesaan dan pesisir pantai. Penyegaran kader posyandu melalui modul pelatihan praktis seperti cara menimbang bayi, materi penyuluhan, cara menyikat gigi yang benar, P3K dan lain-lain diharapkan memberikan dampak pengaruh positip bagi edukasi masyarakat.

  1. 2. Pendekatan Model Sistem Kesehatan Masyarakat

Sebuah pendekatan sistem untuk memodelkan sistem kesehatan masyarakat diperlukan untuk memahami unsur-unsur sistem kesehatan masyarakat dan interaksinya untuk memudahkan pengembangan sistem kesehatan masyarakat yang dimaksud didalam penulisan makalah ini. Suatu model merupakan representasi sederhana dari suatu masalah agar semua pihak dalam memiliki persepsi, pengertian dan pemahaman yang sama didalam mengembangkan sistem kesehatan masyarakat termasuk sumber daya yang dibutuhkan, proses dan interaksi, hasil dan akibat samping termasuk fakor-faktor lingkungan yang perlu diperhatian agar ketahanan sistem kesehatan masyarakat dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam situasi dan kondisi yang semakin tidak pasti dimasa datang.

Suatu hal yang perlu dipahami bahwa sumber daya masa datang yang semakin terbatas dengan berbagai penyakit baru baik karena mutasi maupun akibat kemampuan teknologi biologi serta populasi manusia semakin bertambah yang membutuhkan kesehatan memadai. Oleh karena itu, kemampuan negara yang dituntut mencakup kebutuhan dasar termasuk pendidikan, kesehatan, pangan dan papan menjadi pendorong agar sistem kesehatan masyarakat dapat diintegrasikan kedalam sistem sosial dan perilaku masyarakat sehingga beban negara tidak terlalu besar. Menurut A. Partadiredja (1993), masalah yang sangat dominan bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah besarnya pengaruh faktor lingkungan sistem termasuk pengaruh arus liberalisasi dan investasi asing, kebijakan nasional, sistem diluar sistem kesehatan masyarakat dan perilaku masyarakat yang harus dilakukan pengaturan dan pembenahan bersamaan dengan pengembangan sistem kesehatan masyarakat yang handal.

Menurut P.B Irawan dan H. Romdiati (2000), salah satu rentannya sistem kesehatan masyarakat menjadi tidak berdaya karena pola kebijakan nasional dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh masalah industrialisasi yang terpusat di Pulau Jawa memicu urbanisasi dengan berbagai masalah sosial termasuk masalah kesehatan, sedangkan karakterisktik kepulauan atau archipelago Indonesia memiliki keunggulan generik yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain untuk dioptimalkan didalam memasuki era globalisasi. Penyebaran industri sesuai potensi daerah dapat membantu perkembangan ekonomi regional mengurangi masalah sosial, urbanisasi dan kesehatan sehingga sistem kesehatan masyarakat baik regional dan nasional dapat saling menunjang didalam mencapai kesehatan masyarakat yang terkendali bukan suatu sistem kesehatan masyarakat yang tidak stabil sehingga lepas kendali menjadi bom waktu bagi penduduk sekitarnya.

Sistem kesehatan masyarakat tidak mampu berdiri sendiri menghadapi berbagai masalah kesehatan masyarakat perlu perilaku dan partisipasi masyarakat yang sadar bahwa masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama diawali dari yang sederhana dan dapat dilakukan dimulai oleh setiap individu, keluarga, RT, RW, Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Propinsi dan akhirnya seluruh rakyat. Menurut M. Iqbal, I.S.Anugrah, DKS Swastika (2004), sebagai contoh perilaku masyarakat didalam membuang sampah pada tempatnya merupakan upaya sederhana tetapi memberikan efek penghematan anggaran luar biasa bagi petugas kebersihan dan usaha pencegahan penyebaran penyakit, banjir dan masalah sosial lainnya. Namun sayangnya pemahaman terhadap sampah masih relatip terbatas, begitu banyak sungai menjadi korban terhadap buangan sampah yang menyebabkan banjir, penyakit termasuk hilangnya keindahan suatu daerah sungai. Pemikiran bahaya sampah terhadap kesehatan menghasilkan perlunya pengolahan sampah menjadi bahan yang produktif ternyata masih belum menjadi kebijakan daerah secara nasional pada umumnya ditumpuk menjadi gunung sampah yang akhirnya terjadi kasus runtuh menimpa rumah penduduk karena lokasi pemukiman yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Menurut Paul Hirts dan Grahame Thompson (2001), arus liberalisasi investasi tanpa wawasan lingkungan dan kesehatan masyarakat karena lemahnya kebijakan nasional dapat menghalalkan hancurnya komunitas penduduk dan menimbulkan dampak berbagai masalah kesehatan, sebagai contoh eksplorasi sumberdaya alam yang berdekatan dengan bendungan air maupun pemukiman penduduk menyebabkan kerawanan dan bencana yang pada akhirnya hancurnya sistem kesehatan masyarakat. Untuk itu, perlunya suatu regulasi yang menjamin dan mengatur bahwa setiap implementasi pembangunan atau investasi di masyarakat tidak menimbulkan ekses berbahaya bagi hancurnya sistem kesehatan masyarakat termasuk kondisi lingkungan yang sehat dan sikap disiplin masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat membahayakan masyarakat sendiri. Suatu tantangan menghadapi arus globalisasi yang didalamnya terdapat muatan liberalisasi dan kapitalisme bahwa pemerintah pada tingkat lokal dan nasional harus selalu bersikap waspada dan bijaksana didalam pemanfaatan sumberdaya alam negara yang merupakan tabungan investasi generasi berikutnya agar berwawasan lingkungan dan kesehatan sehingga memiliki manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Menurut Poli (1993), investasi yang diharapkan negara dan masyarakat adalah investasi yang memberikan nilai tambah besar bukan prioritas kepada investasi yang hanya mengeksplorasi sumberdaya alam semata, investasi yang hanya menitikberatkan pasar nasional yang besar, investasi yang memanfaatkan penduduk sebagai perakit semata, investasi yang hanya berdampak pada penguatan sektor jasa dll tetapi investasi yang mampu memberdayakan potensi masyarakat dalam jangka panjang yang memiliki kontribusi terhadap proses transfer of konwhow, transfer of technology dan transfer of knowledge sebagai contoh industri manufaktur. Jika masyarakat didalam jangka panjang tidak diberdayakan maka dapat dipastikan bahwa sistem kesehatan masyarakat didalam jangka panjang akan hilang peran dan fungsinya di masyarakat. Menurut Sallatang (1986), pada tataran makro, kebijakan ekonomi makro yang menitik-beratkan hanya pada parameter ekonomi seperti korelasi rupiah dengan mata uang asing dan mengabaikan penguatan sektor mikro menyebabkan rentannya keputusan kebijakan ekonomi terhadap mata uang yang bersifat jangka pendek atau spekulatif dibandingkan penguatan industri berbasis manufaktur yang memiliki kemampuan fundamental jangka panjang bagi ekonomi negara.

Menurut  Saptana dan V. Darwis (2004), peran perusahaan yang dilaksanakan humas atau fungsi yang membidangi kerjasama masyarakat di perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit sampai dengan membantu melaksanakan pemetaan penyakit suatu daerah bekerjasama dengan pelayanan kesehatan. Perlunya partisipasi perusahaan didalam sistem kesehatan masyarakat akan memberikan persepsi positip bagi masyarakat setempat dan sekaligus memperkuat sistem kesehatan masyarakat dalam hal upaya promosi dan pencegahan dalam bidang kesehatan.

Dukungan layanan kesehatan swasta dibutuhkan untuk menerima proses rujukan yang mana memiliki sarana dan prasarana layanan kesehatan yang lebih lengkap termasuk tenaga medis atau spesialis atau sentra kesehatan khususnya rumah-rumah sakit khusus. Menurut George Soros (2007), pelayanan kesehatan swasta yang memiliki sentra keunggulan kesehatan bersama perusahaan dapat membantu pelayanan kesehatan melalui program tanggung jawab sosial dan pengembangan komunitas mulai dari posyandu sampai dengan rumah sakit pemerintah di tingkat kota/kabupaten dan propinsi. Faktor lingkungan sistem kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi ketahanan sistem kesehatan masyarakat dalam kemampuan bertahan dan berkembang dalam situasi ketidakpastian lingkungan. Sebagai suatu kebutuhan pokok selain ekonomi, pendidikan, pangan dan sandang, kesehatan merupakan kebutuhan warga negara yang harus mendapatkan perlindungan meliputi semua lapisan masyarakat. Tentunya masalah kesehatan selalu dihadapi setiap saat, tidak ada kondisi sempurna masyarakat bahwa dalam keadaan sehat secara keseluruhan tetapi kondisi dimana dibutuhkan pelayanan kesehatan maka masyarakat dapat melakukan pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan pada saat tersebut secara memadai adalah suatu hal penting didalam mencapai masyarakat sehat, disisi lain kemampuan mendeteksi lingkungan yang membahayakan sistem kesehatan masyarakat sangat diperlukan dimana peran semua pihak termasuk masyarakat, layanan kesehatan, pemerintah dan perusahaan berkerjasama dan memiliki tanggung jawab sama didalam masalah kesehatan masyarakat. Menurut Robert. Chambers (1983), didalam era globalisasi, kepentingan asing tidak bisa tidak merupakan faktor dominan didalam perkembangan suatu negara, sehingga peran negara sebagai pembuat kebijakan menjadi sangat penting didalam kehidupan bangsa dan rakyatnya. Pemahaman terhadap arus investasi sebagai suatu pendorong ekonomi suatu negara khususnya negara berkembang masih menjadi suatu pemahaman teoritis yang dianggap bersifat universal berlaku.

Menurut H. Esmara (1986),  sebagai contoh dengan kelangkaan sumber daya alam di masa datang dan pemahaman bahwa negaranya tidak memiliki sumber daya alam yang memadai bagi rakyatnya, maka dengan instrumen perusahaan finansial berbentuk holding company dan memanfaatkan kesepakatan ekonomi bersama (non tariff barrier) maka jenis perusahaan ini mampu bersifat sebagai predator ekonomi menembus batas de jure dan de facto negara artinya tanpa memiliki sumber daya alam suatu suatu negara asing mampu mengeksploitasi negara lain tanpa disadari secara maksimal dan mensubsidi rakyatnya dengan kemasan investasi asing. Pemahaman terhadap sumber daya alam yang terbatas, menyebabkan skenario penumpukan cadangan alam sumber daya sendiri ditambah eksploitasi sumber daya negara lain untuk menjaga kestabilan ekonomi dan jaminan hidup bagi warga negaranya. Menurut Tri Widodo (2003), beberapa negara disamping melakukan penumpukan terhadap cadangan sumber daya alam, juga melakukan pencadangan pada tabungan nasional dalam mata uang asing yang tidak diperhitungkan didalam perhitungan cadangan devisa agar menjadi dana abadi bagi jaminan sosial masyarakat di masa datang dan terus bertambah. Dana abadi cadangan nasional ini diharapkan mampu memberikan hasil atau return bagi jaminan sosial termasuk jaminan pendidikan dan kesehatan warga tidak mampu sehingga mengurangi beban anggaran negara.

  1. F. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dengan menggunakan perspektif behavioralisme data yang diperoleh lebih valid. Didukung dengan metode survey, maka hasil lebih pasti dibandingkan dengan metode yang lain. Hasil pengembangan sistem kesehatan masyarakat adalah masyarakat yang sehat dengan ukuran sasaran antara didalam mencapai produktivitas nasional. Sasaran antara adalah Indonesia Sehat dengan segala indikator kesehatan yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2010. Akibat samping sistem kesehatan masyarakat salah satunya yang terpenting adalah tumbuhnya budaya perilaku sehat dan bersih yang menjadi pondasi masyarakat yang sadar pentingnya menjaga kesehatan. Faktor lingkungan yang diluar kendali masyarakat didalam bidang kesehatan seperti masalah air bersih, makanan bergizi dan polusi udara masih menjadi masalah utama kerentanan kondisi kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan masyarakat seharusnya mampu memberikan garansi kehidupan (life guarantee) yang lebih baik sejak anak lahir sampai usia lanjut sesuai yang termaktub didalam undang-undang untuk melindungi warga negara secara optimal. Tidak adanya sistem kesehatan masyarakat menyebabkan ketidakberdayaan negara didalam menjamin masalah kesehatan masyarakat, sehingga menghindari timbulnya persepsi masyarakat bahwa terjadi kondisi negara tanpa negara harus dihindari dengan semakin tumbuhnya sikap kritis dan demokratis masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan melihat kondisi diatas, maka dengan menggunaan perspektif Behavioralisme dan metode survey, dapat memberi saran untuk Pemerintah agar lebih menggali pemahaman potensi diri tanpa tergantung kepada pihak manapun, memahami ancaman dan tantangan serta menyusun strategi yang juga mendukung ketahanan dan keamanan nasional termasuk cadangan sumber daya alam dan upaya tabungan nasional untuk mencapai dana abadi jaminan sosial sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat didalam suatu ketahanan sistem kesehatan masyarakat. Suatu masyarakat sehat yang didambakan seharusnya tidak akan ada masalah busung lapar, gizi buruk dan kurang nutrisi yang seharusnya masih dapat dipantau dan dikendalikan oleh semua pihak.

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

KASUS RIIL TERKAIT DI MASYARAKAT PENDEKATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL DI MASYARAKAT DALAM MENANGANI PERMASALAHAN KEMISKINAN

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:03 pm
  1. A. Latar Belakang

Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya. Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial menyeruak menjadi isu nasional. Asumsinya, kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan,tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Seperti penanganan masalah; kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial. Untuk itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial terus dikembangkan bersama dengan pembangunan ekonomi. Tidak ada dikotomi di antara keduanya. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Nancy Birdsal (1993) yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah juga pembangunan sosial. Tidak ada yang utama diantara keduanya.

Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetap tidak akan mampu menjamin kesejahteraan sosial pada setiap masyarakat. Bahkan pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika prioritas hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat memperlihatkan angka pertumbuan ekonomi. Namun sering pula gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan  kesenjangan sosial. Akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan yang baru. Oleh karenanya penanganan masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai sisi baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.

  1. B. Pokok Persoalan

Kurangnya pendekatan pemberdayaan sosial di masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah mengakibatkan masyarakat kurang memahami profesi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan kemiskinan. Dan secara praktis, Pemerintah kurang berhasil melakukan penanganan kemiskinan melalui program reguler pemberdayaan masyarakat miskin

  1. C. Pembahasan
    1. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Seiring dengan kesepakatan berbagai bangsa untuk “mengusir” kemiskinan maka Indonesia tidak ketinggalan ikut serta pengurangan kemiskinan. Terdapat berbagai program pemerintah  yang ditujukan untuk mengentaskan penyandang masalah kemiskinan. Pemerintah semenjak berdirinya republik ini, tidak pernah absen dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Oleh karena itu selaras dengan prioritas dan kesepakatan dunia. Maka program Pemerintah  juga menempatkan kemiskinan sebagai prioritas utama yang harus ditangani. Alokasi Anggaran Pemerintah tahun 2006 lebih dari 2,2 triliun rupiah, telah dialokasikan pada 5 kelompok sasaran dimana alokasi terbesar untuk kemiskinan, lebih dari Rp. 566 milyar. Keterlantaran Rp 207 milyar. Kecacatan Rp 54 milyar. Ketunaan sosial 41 milyar dan bencana alam dan sosial Rp. 500 milyar. (Badan Pusat Statistik, 2006)

Dalam pengurangan kemiskinan, kepercayaan pemerintah  juga makin diberikan kepada Pemerintah sebagai penanggung jawab anggaran program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang disalurkan langsung kepada penduduk miskin beberapa waktu lalu. Program itu kini berganti menjadi Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) dengan nama: Program Keluarga Harapan (PKH).

  1. Pemberdayaan Dalam Pengentasan Kemiskinan

Di balik kegiatan rutin sebagai penanggung jawab penanganan permasalahan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah  juga berupaya mengemas penanganannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan profesinalisme. Disadari betapa kompleksnya permasalahan sosial baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dalam penanganannya, tidak hanya mengandalkan “rasa belas kasihan semata” namun perlu diarahkan secara sistematis, profesional dan berkesinambungan.

Sebagai konsekuensinya, pendekatan Pemerintah dalam menelaah dan menangani kemiskinan sangat dipengaruhi oleh perspektif ilmu dan profesi pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial oleh Brenda Dubois dan Karl Krogsrud Miley (1997) disebutkan termasuk sebagai profesi pemberdayaan. Terdapat delapan domain yang menjadi lingkup garapan profesi pekerjaan sosial sebagai profesi pemberdayaan, yaitu: (1) Street-level services; (2) The Great society programs; (3) The poor; (4) the Homeless; (5) The unemployed; (6) Criminal offenders; (7) Crime and Funishment; (8) The criminal justice system. Adapun domain “the poor”,“the homeless” dan “the unemployed sangat berhubungan dengan karakteristik kemiskinan di Indonesia. (Merriam Webster, 1999)

Oleh karena itu, tidak cukup hanya “charity” maka selanjutnya harus diikuti dengan langkah  “pemberdayaan” dalam penanganan kemiskinan guna memperkuat keberfungsian sosial seseorang. Pendekatan pemberdayaan sosial adalah salah satu pendekatan dari sekian banyak pendekatan profesi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial. Pemberdayaan sosial lebih ditonjolkan karena didalamnya terkandung dua aspek yakni (1) penentuan nasib sendiri dimana si miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya, dan (2) pekerja sosial hanya menjadi fasilitator sedangkan pelakunya tetap kelayan/masyarakat pelaku pembangunan. Hal ini sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial yang “bekerja dengan kelayan” (work with client) bukan “untuk kelayan” (work for client). Pekerja sosial memandang masalah dari titik pandang kelayan sehingga pekerja sosial tidak memaksakan kehendaknya dalam memberikan pertolongan. Dalam terminologi lain, kelayan juga dikenal sebagai fasilitator, dinamisator, motivator, tenaga penyuluh. Istilah yang akhir-akhir ini digunakan adalah konsultan pendamping.

Pemberdayaan (empowerment) mempunyai beberapa pengertian. Menurut Merriam Webster (1999) kata empower mengandung dua arti. Pertama adalah pengertian “to give ability to” or “to enable” yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya memberi kemampuan dan keberdayaan. Memberi daya dimana daya ini dimaksimalkan sebagai “daya hidup mandiri”. Selanjutnya A.M.W. Pranarka dan Vidhyadika Moelyarto (1977) menempatkan konsep pemberdayaan atau empowerment sebagai bagian dari “upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, pemerintah , negara dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga konsep pemberdayaan pada dasarnya, upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian konsep keberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional.

Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan atau kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

Adapun konteks keterberdayaan itu dapat mencakup (1) Perubahan sikap; masyarakat miskin didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku prososial yang normatif. (2) Peningkatan partisipasi sosial; Masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan kesempatan turut berpartisipasi, bukan saja dalam hal mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam hal merumuskan definisi situasi yang merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga arah pembangunan menjadi berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat miskin. (3) Solidaritas sosial; pemberdayaan sosial mampu menciptakan suatu kondisi atau keadaan hubungan antara individu/kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.(4) Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat; melalui pemberdayaan sosial diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga,khususnya warga miskin. (5) Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin; lembaga keluarga miskin adalah juga sasaran pokok dalam pengentasan kemiskinan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga yang diharapkan, dimana fungsi ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi sosial warga miskin (6) Perubahan orientasi nilai budaya; dari keseluruhan aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya menjadi muaranya yang tentunya memerlukan proses yang tidak mudah.Perubahan dari sifat warga miskin seperti, apatis, malas, masa bodoh, menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang prososial menjadi tujuan utama pada pengentasan kemiskinan. (Gunawan Sumodiningrat, 1997)

  1. Implementasi Pemberdayaan Melalui KUBE dan LKM

Di atas telah dikemukakan secara teoritis tentang pentingnya pemberdayaan dalam mengatasi kemiskinan. Selanjutnya secara praktis, Pemerintah melakukan penanganan kemiskinan melalui program reguler pemberdayaan masyarakat miskin seperti bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) serta program terobosan melalui kerjasama yang melibatkan orsos dan LSM serta dunia usaha. Bahkan KUBE sudah lama dikenal dan menjadi trade mark Departemen Sosial.

Pemerintah melihat penyandang masalah kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial (sosial disfunctions). Artinya harus merubah menjadi berfungsi sosial yakni mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Si miskin tidak semata-mata ditingkatkan ekonominya tetapi yang lebih penting dilatih diberdayakan dalam wadah kelompok untuk mampu berperan dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu dalam kelompok KUBE paling tidak dua unsur yang selalu ditekankan yaitu: Pertama keuntungan ekonomis dan kedua, keuntungan sosial. Unsur pertama lebih menekankan pada keuntungan ekonomis dari perguliran hasil usaha yang diterima melalui paket bantuan usaha ekonomis produktif (USEP), sedangkan unsur kedua lebih menekankan pada terjadinya interaksi sosial, kesetiakawanan sosial, kohesi sosial dan adhesi sosial antar anggota kelompok KUBE maupun dalam lingkungan sosialnya. Keuntungan ekonomis dengan mudah dapat dihitung tetapi keuntungan sosial memerlukan proses waktu untuk melihat keberhasilannya. (Departemen Sosial, 2006)

Sementara itu, KUBE terus diberdayakan secara berkelanjutan. Asumsinya adalah: jika KUBE telah berhasil dari sisi ekonomi dan sosial, diharapkan KUBE tersebut berkembang menjadi sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjangkau pelayanan kepada penyandang miskin lainnya untuk berkembang. LKM berfungsi membantu masyarakat miskin dalam melaksanakan usaha ekonomis produktif. LKM juga menjadi sarana menanggulangi kemiskinan. Melalui KUBE dan LKM maka hal ini berarti mendidik memberi “pancing” dan tidak sekedar memberi “ikan” miskin. Pengalaman menunjukkan, bila bantuan yang kita berikan salah, justru akan mematikan kemandirian, inisiatif dan menimbulkan ketergantungan bagi si miskin.

Bantuan yang diberikan harus mampu merangsang pengembangan potensi si miskin untuk mampu berfungsi sosial. Modal ke arah itu sudah ada. Pada dasarnya mereka penyandang kemiskinan adalah “the have little”, mereka memiliki sesuatu meski sedikit. Entah tenaga, tradisi gotong royong, tanah, famili dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja, namun produktivitasnya sangat rendah. Acapkali jam kerjanya tak terbatas, namun penghasilannya tetap minim, usahanya kurang berkembang dan hanya bertahan pada tingkat subsistensi. Mereka umumnya sekedar untuk dapat hidup atau untuk makan.

Dalam terminologi World Bank orang miskin demikian disebut economically active poor atau pengusaha mikro. Dan meninjau struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebanyak 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyatatau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan bila kita menengok lebih dalam lagi, usaha mikro merupakan mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha (Tambunan, 2002 dalam Bambang Ismawan, Jurnal Ekonomi Rakyat, 2006).

Kiranya formula KUBE dan LKM sangatlah tepat. Melalui KUBE dan LKM si Miskin diharapkan dapat berdikari. Kemandirian itu tercipta karena: (1) mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti; (2) apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; (3) secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.

Dengan makin banyaknya masyarakat miskin yang tertampung dalam program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan KUBE, maka semakin banyak pula penyandang miskin yang mempunyai harapan untuk terentas dari kubangan kemiskinan. Pada akhirnya dengan makin banyaknya KUBE-KUBE dan LKM yang berhasil, maka hal itu berarti membantu memulihkan kondisi masyarakat dari kondisi miskin menjadi masyarakat yang berkesejahteraan sosial.

  1. D. Penutup

Penanganan kemiskinan memerlukan keterlibatan semua fihak. Lintas fungsi maupun lintas sektor. Oleh karena itu, upaya sinergi perlu terus dilakukan agar tidak terjadi saling tumpang tindih dalam penanganannya. Tentunya langkah awal ke arah itu dapat dilakukan dengan mendasarkan pada data penyandang miskin yang riil dan valid.

Dalam hal ini Pemerintah  telah merintis data penyandang miskin lengkap tercantum nama dan alamatnya “by name – by address”, Data ini merupakan hasil olah data SLT terdahulu. Kita berharap data ini menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan dalam penanganan masalah kemiskinan sehinga penanganannya lebih terpadu, terarah dan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dengan tersedianya data yang jelas dan akurat diharapkan mampu merangsang keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk terlibat aktif dalam penanganan kemiskinan. Semoga segala upaya kita menangani kemiskinan semakin hari semakin mampu membawa pada kejayaan bangsa.

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN ANALISIS DAMPAK EKONOMI DI INDONESIA

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:01 pm
  1. A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan daerah selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun, karena karakteristik dan keadaan masyarakat amat beragam dan ditambah lagi kurangnya koordinasi antar instansi teknis dan keterbatasan dari segi pendanaan pembangunan sehinga kebijakan pemerintah daerah belum berhasil memecahkan permasalahan kelompok ekonomi di tingkat bawah. Kemiskinan dapat terjadi karena struktur sosial masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Selain itu, kemiskinan juga dapat terjadi karena miskinnya strategi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Menyadari keadaan tersebut dan dari hasil-hasil rapat koordinsi Pemda, Legislatif, BUMN dan Perbankan, dapat disimpulkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan dapat bersifat baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan yang sifatnya langsung yaitu pemberdayaan langsung kepada masyarakat sangat miskin, pola kebijakan ini masih dalam tahap perumusan untuk difinalisasi. Berikutnya adalah kebijakan tidak langsung yaitu melalui program Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

  1. B. Permasalan

Dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritik dan teoritisi dan praktisi di Indonesia. Selain itu fakta empiris implikasi kebijakan khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan yang belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga, kemiskinan di Indonesia masih terjadi terus menerus dari dulu.

  1. C. Pembahasan
    1. 1. Kebijakan langsung

Sasaran kebijakan ini adalah masyarakat miskin yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Di tingkat desa di daerah-daerah kantung kemiskinan akan dibentuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD ini akan dilaksanakan dan dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri dengan manajer unsur KKMB. Dana LPD bersumber dari Pemerintah Daerah dan BUMN dan Perbankan. Sumber dana BUMN dan Perbankan dapat terdiri dari Kredit Komersial, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Corporate Social Responsibility (CSR). LPD akan diawasi oleh pihak mitra dalam hal ini adalah pihak donatur yaitu BUMN dan Perbankan dengan koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah atau BPM-PD Indonesia. (Isbandi Rukminto Adi. Phd, 2005)

  1. 2. Kebijakan tidak langsung

Agar revitalisasi pertanian dapat berhasil dengan baik, perlu memperhatikan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat terlaksana hanya oleh petani itu sendiri. Pertanian tidak dapat berkembang melampaui tahap pertanian tradisional tanpa adanya perkembangan dibidang-bidang lainnya dari masyarakat dimana pertanian itu dilaksanakan. AT Monsher (1965) menyaratkan lima syarat mutlak harus ada agar revitalisasi pertanian berhasil yaitu :

a)      Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani,

b)      Teknologi yang senantiasa berkembang,

c)      Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal,

d)     Adanya perangsang produksi bagi petani seperti harga hasil produksi tani yang menguntungkan, pembagian hasil yang wajar dan tersedianya barang dan jasa yang mampu dibeli oleh para petani dan keluarganya,

e)      Adanya pengangkutan yang lancar efisien dan murah serta terus menerus

Di samping lima syarat mutlak yang harus ada tersebut, Monsher juga menyaratkan lima syarat lagi yang adanya tidak mutlak tetapi kalau ada benar-benar akan memperlancar keberhasilan revitalisasi pertanian yaitu Pendidikan pertanian non formal seperti kursus, pelatihan dan penyuluhan, kredit produksi, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan lahan pertanian dan perencanaan regional pembangunan pertanian.

Kebijakan pemerintah dalam bidang pangan masih belum mampu mengelola proses produksi dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani. Hal ini semakin diperparang dengan pendekatan yang semakin meminggirkan modal sosial (social capital) yang ada di masyarakat.

Kondisi ketahanan pangan yang ada di Indonesia saat ini kian mengarah pada posisi yang serba tak pasti. Dewan Ketahanan Pangan menunjukkan, terdapat 81 juta orang yang mengalami defisit energi protein, sementara 8 juta orang lainnya berada dalam kondisi rawan pangan. Begitu pun status lain, akses pangan di rumah tangga terhadap masih memprihatinkan. Di rumah tangga, konsumsi rata-rata pangan mencapai standar kecukupan. Data anak, angka kematian bayi, dan gangguan pertumbuhan anak menunjukkan indikasi belum tercukupinya kebutuhan gizi di tingkat individu secara merata.

Kerawanan pangan ini jelas merupakan akibat dari sebab yang sangat bervariasi. Akan tetapi sebab utama dari persoalan ini adalah karena masalah kemiskinan. Sebagai contoh Provinsi Sulawesi Utara, di mana data Dewan Ketahanan Pangan Nasional tahun 2003 menunjukkan, sebagian besar anggota masyarakat mengalami defisit energi protein karena mengonsumsi di bawah jumlah yang dianjurkan. Data tersebut menampilkan bahwa pada tahun 2003, mereka tersebar pada kelompok yang pengeluaran untuk pangannya Rp 40.000-Rp 59.999 per kapita/bulan sampai dengan Rp 150.000-Rp 199.999. Mereka mengonsumsi energi 1.322- 1.998 Kkal/kapita/hari dan jumlahnya 127,9 juta jiwa atau 60 persen dari total populasi Indonesia.

Di antara kelompok defisit energi itu terdapat juga kelompok yang mengalami defisit protein yang besarnya 81,5 juta jiwa tahun 2003. Dari antara kelompok yang mengalami defisit energi, terdapat kelompok rawan pangan, yaitu yang mengonsumsi hanya 70 persen kecukupan energi. Mereka adalah kelompok dengan penghasilan per bulan kurang dari Rp 80.000 per bulan yang mengonsumsi hanya 1.410 Kkal dan jumlah tahun 2003 sebesar 8 juta orang. Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan menyebutkan, penyebab penurunan itu masih harus diteliti, tetapi yang telah diketahui adalah penurunan konsumsi rata-rata beras per kapita dari sekitar 111,5 kg pada tahun 2002 menjadi 109,7 kg pada tahun 2003.

Data di atas sudah cukup memperjelas kita bahwa sebab utama kondisi rawan pangan di Indoneisa adalah masalah kemiskinan. Dalam konteks ini, kita saat ini telah banyak disodori fakta pahwa untuk penanggulangan kemiskinan sudah tidak tepat lagi untuk memberikan bantuan-bantuan yang bersifat charity. Akan tetapi penanggulangan kemiskinan dalam paradigma baru adalah dengan mengandalkan modal sosial (social capital) yang ada di masyarakat. Pada saat ini modal sosial yang ada di masyarakat Indonesia disinyalir oleh banyak pidak juga telah mengalami banyak kemerosotan. Rasa kebersamaan, gotong-royong, saling bantu dan saling percaya yang dulu pernah tumbuh subur di masyarakat kita, sekarang sudah menjadi barang langka.

. Kebijakan publik, dalam berbagai bentuk dan sektor yang ada, saat ini masih saja berkutat pada ideologi developmentalisme. Mungkin bagi banyak kalangan isu ini sudah dianggap usang. Akan tetapi, hingga saat ini hal yang menggelisahkan para pengambil kebijakan di berbagai level masih berada pada masalah investasi, GNP, dan prosentase pertumbuhan ekonomi. Kebijakan publik yang berlangsung saat ini telah menjadi mesin pembangunan yang monolitis, yang hanya berorientasi pasar semata, yang siap menggulung dan menggilas siapapun yang mencoba merintangi (Van Ufford dan Giri, 2004: 159).

Kebijakan publik telah kehilangan muatan universal yang berorientasi pada kemanfaatan bagi kelangsungan hidup manusia dan masyarakat. Akibatnya, kebijakan publik yang terejawantah dalam proyek-proyek pembangunan bukan hanya dianggap telah gagal, terutama dalam menghapus kemiskinan yang semakin luas, tetapi teori pembangunan juga telah mengalami kemacetan, terjebak dalam metanarasinya sendiri dan gagal dalam memahami ragam nilai (values) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Inilah sesungguhnya akar masalah mengapa saat ini terjadi pengikisan terhadap keberadaan modal sosial di masyarakat Indonesia.

Konsentrasi modal sosial sesungguhnya juga tidak berdiri berseberangan dengan keinginan untuk peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Hanya saja logika yang harus dipahami adalah bahwa keinginan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi tidak mesti dicapai dengan pendekatan yang developmentalistik. Sebagaimana dikatakan AT Monsher, bahwa tanpa adanya kerukunan dan kerja sama yang sinergistik akan semakin sulit bagi berkembangnya ekonomi suatu masyarakat. Modal sosial secara umum dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Pertama, yang menekankan pada jaringan hubungan sosial (network) yang diikat antara lain oleh kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, dan kesamaan nilai serta saling mendukung. Kedua, lebih menekankan pada karakteristik (traits) yang melekat (embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam interaksi sosial sebagai kemampuan orang untuk bekerja bersama untuk satu tujuan bersama di dalam grup dan organisasi (Kompas 3/5/04).

Keberadaan kedua jenis modal sosial tersebut telah ada dalam masyarakat Indonesia dalam bentuk gotong royong dan solidaritas kolektif. Bila analisis dilajutkan pada dimensi yang lebih dalam, modal sosial tersebut sesungguhnya juga dapat menciptakan ketahanan pangan yaitu berupa usaha mandiri dan solidaritas kolektif dalam menghadapi problem kemiskinan dan lemahnya ketahanan pangan yang dihadapi masyarakat tersebut. Inilah konsep yang selama ini kurang dipahami oleh berbagai introduksi kebijakan pembangunan yang selama ini ada.

Dalam kajian sosiologi pada masyarakat agraris, justru modal sosial yang terdapat disana juga tak luput dari pengikisan. Di mana jaringan hubungan sosial (network) berupa kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, dan kesamaan nilai serta saling mendukung saat telah menipis. Penyebab timbulnya masalah ini adalah ketika program pemerintah seperti IDT dan JPS masuk diperkenalkan sistem padat karya, di mana orang kerja bakti dihitung dengan HOK (Harian Orang Kerja) dan di nominalkan dalam rupiah. Selang waktu program tersebut berjalan, masyarakat merasa ‘dimanjakan’ dengan HOK sebagai bentuk pertukaran nyata dari kerja bakti yang mereka lakukan. (Robert Morris, 1997)

Ini membentuk perubahan pola pikir terhadap makna dari kerja bakti itu sendiri, yang semula sebagai bentuk solidaritas menjadi ajang untuk mendapatkan profit margin. Perubahan pola pikir masyarakat sebagai akibat dari kebijakan publik ini merupakan pemahaman baru yang diusung oleh Harold Laswell. Oleh Laswell dibalik menuju pada fokus nilai (values). Dengan berkaca pada hal tersebut, maka bagi Laswell sebuah proses pembuatan kebijakan publik adalah sebuah kegiatan analisis personal, kepribadian, budaya dan antuan ideologi yang ada pada para pembuat kebijakan, yang pada gilirannya juga akan membawa masyarakat kelompok sasaran (target groups) pada budaya dan ideologi tersebut. (Laswell dalam Parsons, 1997: 89).

Ketika program kebijakan seperti IDT dan JPS tersebut berakhir, khususnya di dua lokasi yang disebutkan di atas, pola pikir yang berubah dari masyarakat dalam memandang gotong royong dan solidaritas kolektif tersebut masih tetap tertancap. Saat ini sudah sulit untuk kembali memaknai aktualisasi modal sosial seperti halnya yang ada dalam benak mereka dulu. Kalau tidak ada keuntungan pragmatis dari gotong royong dan solidaritas kolektif, maka tidak ada alasan kuat bagi masyarakat untuk melakukannya.

Kondisi semacam ini jelas menunjukkan kenyataan yang ironis. Sebab, dengan adanya intervensi kebijakan dari pemerintah justru menghancurkan modal sosial yang sesungguhnya telah melekat dari peri kehidupan masyarakat. Sementara, penurunan kualitas pola pikir masyarakat seperti ini seringkali kesalahan ditimpakan pada westernisasi, hedonisme, ataupun revolusi infromasi. Kita terkadang lupa bahwa kontribusi kebijakan pembangunan yang tidak ramah terhadap keberadaan modal sosial bahwasanya cukup signifikan dalam penghancuran modal sosial itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada desain dan cara pandang baru tentang kebijakan publik yang sensitif terhadap keberadaan modal sosial, sehingga kenyataan ironis tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang.

  1. D. 93 Penutup

Kegiatan analisis dampak ekonomi internal kebijakan yang salah satunya diseponsori oleh World Bank, yang sedang berlangsung saat ini merupakan bukti nyata dan jawaban atas sikap skeptis tersebut. Karena itu, segala macam efek yang merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan, baik simbolis maupun material, terhadap satu atau beberapa kelompok sasaran merupakan esensi yang mencirikan dampak kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (1984) bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, dan implementasi.

penulis :

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

TINJAUAN ULANG (REVIEW) DAN TANGGAPAN BUKU DESENTRALISASI FISKAL (POLITIK DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN 1974-2004)

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 5:19 am
  1. A. Pendahuluan

Dalam buku Desentralisasi Fiskal ini sengaja memusatkan perhatian pada masalah-masalah fiskal dengan berbagai pertimbangan. Desentralisasi Fiskal didefinisikan sebagai penyerahan sebagian atau tanggungjawab fiskal atau keuangan negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan di bawahnya (provinsi,  kabupaten, atau kota). Gagasan dasar desentralisasi fiskal adalah penyerahan beban tugas pembangunan, penyediaan layanan publik, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat ke masyarakat.

Terdapat kesepakatan umum mengenai peningnya desentralisasi tanggung jawab fiskal, masalah yang lebih mendasar justru terkait dengan bagaimana menyerahkan tanggung jawab fiskal tertentu kepada jenjang pemerintahan yang lebih tepat. Federalisasi fiskal menunjukkan sebuah model normative yang berpandangan bahwa pemerintah pusat adalah yang paling bisa manafsirkan aspirasi rakyat dan oleh sebab itu hendaknya diberi kewenangan untuk menyusun aturan-aturan kelembagaan dalam hubungan antar jenjang pemerintah sehingga instansi-instansi pemerintah daerah bertindak menurut apa yang dikehendaki pemerintah pusat (dengan asumsi bahwa itu juga sesuai dengan kehendak rakyat).

Ada banyak alasan yang dapat dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan devolusi dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah, antara lain :

  1. Menutup celah fiskal (fiscal gap)

Ada tiga sebab yang mengakibatkan kesenjangan fiskal tersebut; (1) pemerintah daerah memegang kewenangan pembelanjaan yang lebih banyak disbanding kewenangan penerimaan, (2) pemerintah daerah harus melakukan belanja atau pengeluaran yang lebih banyak daripada modal pembangunan dan memanfaatkan pelayanan publik yang tersedia, dan (3) pemerintah lokal belum mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan penerimaan.

  1. Menyeimbangkan kapasitas fiskal

Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal sehingga pemerintah daerah tidak tergantung oleh pusat. Yang paling mudah dan sering dilakukan adalah dengan memberikan subsidi kepada pemerintah daerah tertentu. Ada banyak subsidi yang dapat diberikan, tergantung pada tujuan kebijakan yang dapat dicapai.

  1. Meningkatkan efektifitas belanja pemerintah

Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk menjamin penggunaan belanja pemerintah secara efektif bagi pelayanan publik. Kewenangan untuk mengalokasikan anggaran diserahkan kepada pemerintah daerah agar pelayanan publik lebih dekat kepada rakyat. Apabila pemerintah daerah mampu melaksanakan tanggung jawab dalam pengawasan anggaran, diharapkan bahwa mereka juga akan lebih terlibat untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah itu lebih efektif dan lebih akuntabel.

  1. Alasan-alasan politis         

Desentralisasi fiskal lebih banyak mengandung tujuan politis ketimbang efisiensi dan pemerataan. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya memilih untuk memisahkan diri jika mereka tidak diperbolehkan untuk ikut menikmati penerimaan sumber daya alam di wilayahnya. Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal dijadikan sebagai instrumen untuk memelihara kesatuan wilayah dan ancaman separatis.

Mengingat banyak begitu faktor yang berpengaruh pada kebijakan desentralisasi fiskal, tidak mengejutkan hubungan fiskal antarjenjang pemerintahan sering kali bergerak bolah-balik. Antara desentralisasi dan sentralisasi. Pergeseran ke arah praktik-praktik desentralisasi mungkin tampak menguat pada masa tertentu, namun kebijakan itu mungkin diikuti oleh kuatnya kendala-kendala politis dan teknis sehingga akan berbalik ke arah semula.

  1. B. Isi
  2. Konsolidasi Orde Baru : Konteks Politik Kebijakan Fiskal

Peran militer menjadi sebuar ciri yang menonjol dari rezim Orde Baru. Unsur-unsur dari militer mendapat kursi cuma-cuma di Parlemen; mereka juga mendominasi birokrasi pemerintahan, perusahaan negara, serta berbagai posisi penting di masyarakat. Alasan pembenar bagi militer dalam urusan-urusan non-militer itu sesungguhnya bermula dari gagasan Mayjen Abdul Haris Nasution, ketika itu menjabat sebagai kepala staf angkatan darat, yang menerapkan dwi fungsi. Konsep ini bermula berarti ”jalan-tengah”, dimana tentara hendaknya tidak berniat untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan tetapi juga boleh pasif secara politik.

Dalam beberapa hal, keterlibatan militer dalam urusan-urusan sosial dan ekonomi memang menbuat proses pembuatan keputusan menjadi efektif dan efisien. Keputusan-keputusan strategis dalam birokrasi publik tidak membutuhkan proses yang berbelit-belit melalui adu argumentasi. Namun demikian, terdapat bukti bahwa keterlibatan militer dalam kegiatan nonmiliter juga menyebabkan meluasnya penyalahgunaan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga melaporkan bahwa para investor mengeluhkan banyaknya meja yang harus dilalui untuk memperoleh izin usaha, dan mengungkapkan bahwa meja-meja tersebut kebanyakan dikendalikan oleh para perwira militer.

Hal lain yang terkait tabu oleh pemerintah Orde Baru ialah apapun yang menyangkut konstitusi dan ideologi negara, UUD 1945 dan Pancasila. Tak seorang pun boleh melakukan interpretasi secara terbuka kecuali pemerintah. Pemerintahan Orde Baru secara sistematis berusaha meyakinkan rakyat bahwa percobaabn kudeta tahun 1965 adalah sebuah pengkhianatan keji terhadap konstitusi dan ideologi bangsa Indonesia.

Dari segi pendapatan, sebagian besar pendapatan nasional dari minyak dan komoditas lain dikuasai oleh pemerintah pusat. Juga, banyak sumber pendapatan yang dikumpulkan oleh berbagai departemen pusat, seperti Dana Cess yang dikumpulkan oleh kantor Daerah Departemen Dalam Negeri, pungutan izin kehutanan yang dikumpulkan Departemen Pertanian dan Kehutanan. Sejumlah kecil presentase mungkin diberikan kepada kantor-kantor di provinsi dan kabupaten, tetapi tampaknya tidak tersedia statistik yang dapat diandalkan mengenai besarnya.

  1. Legislasi 1974 dan Menguatnya Kontrol Politik

Prinsip ”swatantra riil seluas-luasnya” bisa mengungkap masalah karena tidak mengakui adanya pembatasan kewenangan daerah. Selain itu struktur yang hierarkis dalam UU No. 18/1965 tidak memberi peluang bagi pemerintah pusat untuk melakukan ”pembinaan” kepada pemerintah daerah hingga ke jenjang yang paling rendah. Pemerintah pusat harus menggenggam kontrol terhadap daerah-daerah sehingga sentralisasi pemerintah harus dilakukan.

Tendensi sentralisasi juga terlihat dari ketentuan bahwa calon-calon bupati dan walikota harus direstui oleh gubernur sedangkan calon-calon gubernur harus direstui oleh Menteri Dalam Negeri. DPRD lokal dan Provinsi harus ditugaskan untuk mengusulkan dua sampai lima orang calon dan tidak berperan dalam pemilihan final. Pemerintah pusat (dalam hal ini Departemen Dalam Negeri) yang pada akhirnya mengambil keputusan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Kurangnya ketetapan tentang hal-hal keuangan memperlihatkan bahwa pemerintah lebih memilih melanjutkan sistem sentralistis dan tidak berniat menyelesaikan masalah-masalah dalam hubungan fiskal antarjenjang pemerintahan. Dalam hal ini hanya ditetapkan bahwa sumber-sumber lainnya penerimaan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), subsidi, dan sumber-sumber lainnya yang sah, dan bahkan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah. Dalam pasal 56 dinyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemenrintah daerah akan diatur dalam undang-undang yang terpisah. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang hubungan-hubungan fiskal horizontal maupun vertical di antara jenjang pemerintahan yang berbeda. Satu-satunya landasan legal bagi hubungan fiskal antarjenjang pemerintahan yang diratifikasi pada masa Orde Lama di bawah Soekarno, maka dapat dipahami bahwa kebijakan Orde Baru dalam persoalan ini didasarkan pada kekuasaan diskresi pemerintah pusat.

Sebagai akibat dari kontrol dan sentralisasi yang sistematis melalui pelaksana UU No. 5/1974 dan undang-undang lain yang mengikutinya, pemerintah muncul sebagai satu-satunya aktor dalam semua urusan yang bersifat ekomomi dan politik. Pada saat yang sama, lembaga legislatif sebagian besar menjadi tidak aktif. Para elit politik mulai kuatir bahwa DPRD menjadi makin bebal dan tidak responsif terhadap kebutuhan lokal. Karena kecewa dengan kinerja DPRD, banyak di antara unsur masyarakat lokal yang kemudian menyampaikan keluhan-keluhan langsung ke parlemen pusat (DPR). Meskipun unsur-unsur itu tidak menggelar demokrasi atau perlawanan massal, DPR makin kewalahan dengan banyaknya keluhan tentag masalah-masalah kedaerahan.

  1. Sentralisasi Fiskal dalam Pelaksanaannya

Pemerintah Orde Baru bergerak cepat dengan proyek-proyek pembangunan di seluruh tanah air. Proyek pembangunan masif itu hanya mungkin terwujud apabila pemerintah memegang kontrol politik yang ketat serta sumber daya yang cukup. Ada dua sumber daya kunci yang dimobilisasi pemerintah Orde Baru dalam mendanai pembangunan di daerah, yaitu : penerimaan minyak dan utang luar negeri. Ketika tiba-tiba pendapatan minyak melorot pada awal tahun 1980-an, pemerintah menambah lagi utang luar negeri dan menerapkan beberapa kebijakan baru di bidang perpajakan.

Dalam susunan pemerintah pusat, sebenarnya tidak ada lembaga atau instansi yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan program-program inpres. Namun dapat diketahui bahwa kebanyakan tanggung jawab di tingkat nasional berada pada Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan Bappenas. Praktek yang dilakukan dalam penyusunan program Inpres adalah dengan menyusun tim antar-Departemen yang anggota-anggotanya diambil dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, Bank rakyat Indonesia, serta instansi-instansi dari Departemen lainnya, tergantung pada jenis proyek yang hendak dilaksanakan. Tidak ada seporang pun anggota yang bekerja secara penuh waktu (full-time) bagi proyek-proyek Inpres.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, DPRD tidak bisa berfungsi secara wajar karena adanya kebijakan sentralisasi. Kontrol publik secara eksekutif pemerintah daerah nyaris nihil. Karena masyrakat mulai paham bahwa pejabat yang dapat diandalkan hanyalah mereka yang terkait dengan militer, semakin banyak laporan tentang penyalahgunaan administratif yang kemudian dikirimkan kepada lembaga-lembaga militer. Itulah sebabnya, bahkan Depdagri memonitor para pejabat daerah mulai dari Operasi Tertib (Opstib) yang ditangani oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan. Ini terjadi karena banyak laporan masyarakat yang dikirimkan langsung ke Opstib, sehingga lembaga ad hoc di tubuh militer ini menjadi makin berkuasa untuk memonitor para pejabar eksekutif daerah.

Salah satu alasan pemerintah provinsi dan pemerintah lokal begitu mudah menyerahkan otoritas mereka dalam hal perencanaan pembangunan kepada pemerintah pusat adalah kenyataan bahwa sebagian besar daerah kekurangan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Namun, semakin terpusat pembuatan-kebijakan dilakukan, semakin kecil kemungkinan bahwa para pejabat daerah itu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam mengembangkan daerahnya sendiri.

Sangat disayangkan bahwa semakin banyak pemerintah pusat meluncurkan program-program Inpres baru, semakin kecil bukti bahwa program-program itu mampu menjawab kebutuhan daerah. Di sebuah kabupaten, bisa terjadi bahwa terlalu banyak jalan yang dibangun, namun sesungguhnya rakyat lebih membutuhkan sebuah jembatan sebagai sarana penghubung.

  1. Mengakomodasi Gagasan Baru

Ambisi pemerintah pusat untuk mendikte daerah terkadang menempatkannya ke dalam situasi yang canggung. Di tengah berlangsungnya dominasi pemerintah pusat, periode tahun 1980-an dan pada awal 1990-an ditandai dengan perselisihan di antara para elit politik.

Namun demikian, praktik pelaksanaan dari konsep subsidiaritas di Indonesia tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, desentralisasi dipahami sebagai pendelegasian tanggung jawab administratif kepada para pejabat daerah (decentralised management) dan bukannya penyerahan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada para wakil rakyat yang sudah dipilih rakyat. Dengan kata lain, sebagian besar pejabat daerah dan juga rakyat biasa, melihat bahwa desentralisasi adalah soal pelaksanaan kegiatan dan pemberian pelayanan publik di tingkat daerah, tetapi bukan soal pengalihan kekuasaan politik kepada para pejabat daerah.

Namun dengan begitu banyaknya proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, tidak banyak keluhan yang dungkapkan oleh para pejabat daerah berkenaan dengan peran mereka yang terbatas dalam pengganggran. Kasus-kasus perlawanan yang kuat hanya sebatas pada pemilihan kepala daerah. Hingga awal tahun 1990-an, pemerintah provinsi dan pemerintah lokal tidak banyak menyampaikan keluhan mengenai aspek-aspek finansial seperti pajak daerah, perimbangan keuangan, atau sempitnya kekuasaan diskresi bagi pembangunan yang partisipatif. Pemerintah Pusat agaknya juga cukup percaya diri dalam mengatasi perlawanan di tingkat provinsi.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 menetapkan agar pejabat pemerintah pusat menyerahkan sejumlah tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pelayanan publik kepada daerah Tingkat II. Gagasan yang hendak diwujudkan adalah ”asas desentralisasi” di Tingkat II dan menerapkan ”asas Dekonsentrasi” di tingkat I. Namun demikian, peraturan pemerintah ini tidak bisa mencapai tujuannya. Sebagian besar pemerintah provinsi tidak bersedia menyerahkan kekuasaan finansial kepada pemerintah lokal sedangkan pjabat-pejabat pemerintah pusat hanya mendorong desentralisasi dengan setengah hati.

  1. Legislasi 1999

Krisis moneter dan ambruknya ekonomi memicu perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto pada awa tahun 1998. Seruan akan reformasi, kerusuhan, unjuk rasa di banyak kota, serta mundurnya 14 orang menteri di dalam kabinet akhirnya memaksa Soeharto mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie.

Tidak banyak terjadi pertentangan mengenai RUU pemerintah daerah karena sebagian besar pendapat menerucut pada kebutuhan untuk melakukan desentralisasi. Dalam tempo dua bulan, UU No. 22 Tahun 1999 disahkan dengan perubahan yang sangat sedikit dibanding rancanga asli dari Depdagri.

UU No. 25 Tahun 1999 mengenai hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bahas tengah desakan bertubi-tubi dari daerah yang kaya sumber daya alam. Mungkin karena itulah rumus-rumus yang akhirnya dituangkan dalam undang-undang ini tidak menunjukkan keterkaitan yang erat dengan kebutuhan fiskal yang sesungguhnya di banyak provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan paling penting dalam UU No. 25 Tahun 1999 adalah : (1) bahwa sekurang-kurangnya 25% dari pendapatan dalam negeri harus dialokasikan ke daerah, di mana dari seluruh totalnya 10% harus dialokasikan ke provinsi dan 90% ke kabupaten kota, (2) dihapusnya SDO dan bantuan Inpres yang selanjutnya keduanya digabung menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) yang didasarkan pada rumus transfer tertentu, (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada daerah berdasarkan kebutuhan pembangunan mereka, dan (4) peningkatan cukup besar dari bagian daerah atas pendapatan dari minyak bumi (15%) dan gas alam (30%). Semua ketentuan dalam perundangan tahun 1999 ini akan berlaku efektif dalam waktu dua tahun setelah disahkan.

Undang-undang baru tahun 1999 itu menciptakan sosok baru mengenai hubungan fiskal antarjenjang pemerintah. Di dalamnya terkandung banyak terobosan, tetapi ternyata terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak jelas dan berbagai kelemahan. Tidak adanya ketentuan mengenai mekanisme akuntabilitas dan pengembangan kapasitas administratif di tingkat daerah juga merupakan kendala serius yang akhirnya tetap menghambat pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di tanah air.

  1. Pelaksanaan Desentralisasi di Tengah Kemelut Politik

Terpisahnya Timor Timur dan gelombang demokratisasi menciptakan sebuah tatanan publik baru bagi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan kondisi ekonomi nasional yang masih terpuruk dan keterbatasan dana bagi pembangunan di daerah, banyak elit politik daerah yang mencoba merumuskan kembali hubungan mereka dengan pemerintah pusat. Sentimen semacam itu terutama sangat kuat di daerah-daerah yang selama ini sering bergolak seperti Aceh dan Papua, yang kebetulan memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Menyangkut hubungan antarjenjang pemerintah tampaknya banyak aspek hubungan fiskal pada masa-masa awal pelaksanaan perundangan tahun 1999 yang terpengaruh oleh sistem lama. Jika DAU dapat diasosialisasikan dengan alokasi SDO dalam sistem sebelumnya, DAK dapat dipandang sebagai metamorfosis dari bantuan-bantuan Inpres masa Pemerintahan Orde Baru. Karena pemerintah daerah tidak diberi kewenangan untuk merencanakan sumber daya manusianya sendiri, termasuk kemungkinan merampingkan staf agar lebih efisien, maka porsi yang sangat besar dari DAU terserap untuk membayar gaji pegawai. Pada saat yang sama, karena pemerintah pusat masih menghadapi kendala anggaran karena krisis ekonomi dan karena pendapatan minyak dan gas bumi yang telah ”didaerahkan”, maka besarnya DAK bagi kebanyakan kabupaten/kota di seluruh Indonesia juga terbatas.

Di tingkat daerah, terdapat kecenderungan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal disandera oleh para elit politik sehingga tujua utama dari kebijakan tersebut tidak bisa dicapai. Politik uang, birokrasi yang membelanjakan dana publik untuk dirinya sendiri, serta penyalahgunaan kekuasaan politik dan finansial justru semakin merebak karena kurangnya sistem akuntabilitas yang terlembaga. Namun, desentralisasi fiskal dilaksanakan di tengah kemelut politik dan ekonomi dan menghadap berbagai persoalan serius, tidak mungkin lagi untuk berbalik arah.

  1. Penyesuaian Kebijakan Desentralisasi : Legislasi 2004

Karena para pejabat di Depdagri ditugasi untuk merancang UU No. 22/1999 dan para pejabat di Depkeu ditugasi merancang UU. No. 25/1999 sedangkan mereka memiliki kewenangan yang berbada menyangkut kewenangan desentralisasi, banyak masalah muncul karena kurang padu dan kurang jelasnya keterkaitan di antara kedua undang-undang desentralisasi tersebut. Itulah sebabnya, banyak pelaku kebijakan pemerintah pusat yang bahkan sudah mempertimbangkan untuk melakukan revisi ketika undang-undang ini akan mulai dilaksanakan. Akan tetapi, para pakar dan pejabat pemerintah kabupaten kota sangat menentang gagasan tersebut. Mereka berpendapat bahwa revisi itu hanya akan mengarah pada resentralisasi.

Sebuah kompromi pada akhirnya tercapai setelah adanya amandemen yang sangat penting terhadap UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan presiden secara langsung. Beberapa langkah penyesuaian terhadap perundang-undangan tahun 1999 tidak dapat dihindari lagi. Para pejabat pemerintah pusat lalu menggunakan wacana pemilihan kepala daerah secara langsung untuk meyakinkan para elit politik lokal mengenai perlunya merevisi undang-undang tahun 1999 tersebut.

Undang-undang tahun 2004 mengenai pemerintah daerah mengembalikan hubungan hierarkhi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota serta memuat ketentuan rinci mengenai pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, menyangkut hubungan fiskal antarjenjang pemerintahan, hanya terdapat perubahan-perubahan kecil. UU No. 33/2004 sedikit menaikkan presentase pendapatan negara yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui DAU serta presentase pembagian pendapatan dari minyak, serta menetapkan pembagian pendapatan dari gas bumi yang lebih jelas. Sebuah sistem bantuan kerja sama (matching grants) ditetapkan dengan ketentuan mengenai dana penyertaan untuk alokasi DAK. Namun secara keseluruhan ketentuan mengenai pembagian pajak antarjenjang pemerintahan masih tetap sama dengan undang-undang sebelumnya. Kebijakan desentralisasi fiskal akan tetap dipengaruhi oleh negoisasi-negoisasi politik di antara jenjang pemerintahan yan berbada.

  1. C. Catatan Penutup

Tugas-tugas untuk mengenai tantangan-tantangan yang telah di jelaskan di atas baru dimulai, dan bagaimana hasil dari pelaksanaan tugas itu sangat ditentukan oleh keberhasilan kerangka kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Salah satu kesimpulan akhir yang dapat direnungkan bahwa kesulitan-kesulitan untuk menghadapi tantangan tersebut tampaknya disebabkan oleh lemahnya negara (weak state, soft state) Indonesia secara keseluruhan. Sebuah negara disebut lemah apabila tidak berkembang dan tidak mengontrol instrumen-instrumen yang diperlukan untuk mewujudkan kehendaknya.

Instrumen yang dimaksud adalah oraganisasi-organisasi publik atau birokrasi dalam berbagai bentuknya, bukan hanya birokrasi sipil tetapi juga militer dan bahkan sekedar melayani diri sendiri (self-serving) seperti yang terjadi di Indonesia, maka berarti negara belum mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Upaya untuk membangun instrumen yang efektif sehingga negara mampu bertindak dan punya sarana untuk mengendalikannya di semua jenjang pemerintahan, sebelum pilihan sentralisasi atau desentralisasi ditetapkan atau sebelum tata pemerintahan di negara ini dapat diperbaiki secara signifikan.

  1. D. Rekomendasi
  2. Kelemahan Isi buku

Terdapat dua kelamahan buku Desentralisasi fiskal ini adalah : (1) Tidak adanya karangan yang bertolak pada tujuan mendasar dari desentralisasi fiskal di Indonesia, baik yang bersifat politis dan yang bersifat ekonomi, sehingga atas berbagai alasan dan sebab tidak berhasil mengumpulkan tulisan dengan tema tersebut, (2) Keragaman kedalaman dari masing-masing tulisan yang ada. Hal ini tidak terhindarkan karena asal usul dan sifat buku Desentralisasi fiskal seperti yang telah dipaparkan.

  1. Tanggapan dan Komentar Data

Sebagaimana diketahui, dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan reorganisasi hubungan kekuasaan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Munculnya agenda reorganisasi ini dipicu oleh lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Melalui pemberlakuan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Oleh karena itu menurut McCulloch dan Suharnoko (2003), salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah harus lebih responsive terhadap kebutuhan penduduknya. Pada banyak negara berkembang termasuk Indonesia, tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi dan oleh karenanya desentralisasi diharapkan akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk miskin. Desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2001. Meskipun masih berumur muda dan secara pelaksanaannya desentralisasi fiskal ini masih mengalami berbagai kendala di lapangan, namun sudah memungkinkan bagi kita untuk melakukan evaluasi jangka pendek. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumahtangga, dan individu (World Bank, 2002).

a) Substansi yang Terkandung Dalam Kebijakan yang Menjadi Acuan Dasar

Kewenangan pengelolaan kekayaan alam oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam Pasal 7–13 UU No.22 Th.1999 dan Pasal 6 UU No.25 Th.1999. Secara implisit yang dipilih sebagai daerah otonom oleh kedua UU tersebut adalah daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 7 ayat 1, jelas ditunjukkan bahwa Pemerintah Pusat hanya mengatur 5 hal utama yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Hal ini diperkuat dengan adanya pasal 11 UU No.22 Th.1999 yang menyebutkan 10 (sepuluh) kewenangan wajib bagi daerah kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan: bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Menurut M. Nanga, (2006) Namun, UU No 25 Th.1999 yang berperan sebagai pilar institusional utama bagi desentralisasi tidak tegas mengatur kewenangan daerah untuk mengelola kekayaan alamnya. Seperti halnya untuk persoalan konflik agraria. Meskipun era desentralisasi berarti penyerahan kewenangan kepada pemerintahan daerah, namun khusus untuk konflik agraria, pemerintahan daerah tidak memiliki kewenangan memutuskan perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat sampai berakhirnya perizinan tersebut. Seperti disebutkan pada pasal 8 UU No.25 Th.1999.

Tabel 1

Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah

Pusat Provinsi
Pertanian Pertanian
Kelautan Kelautan
Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi
Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan dan Perkebunan
Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan
Perkoperasian Perkoperasian
Penanaman Modal Penanaman Modal
Kepariwisataan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
Kesehatan Kesehatan
Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan
Sosial Sosial
Penataan Ruang Penataan Ruang
Pertanahan
Permukiman Permukiman
Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
Perhubungan Perhubungan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Politik Dalam Negeri dan Adm Publik Politik Dalam Negeri dan Adm Publik
Pengembangan Otonomi Daerah Pengembangan Otonomi Daerah
Perimbangan Keuangan Perimbangan Keuangan
Kependudukan
Olahraga
Hukum dan Perundang-undangan Hukum dan Perundang-undangan
Penerangan

Sumber : Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 5 PP No. 25 Tahun 2000

Bahkan, dalam PP No.25 Th.2000 yang pada awalnya ditujukan untuk memperinci kewenangan Pusat dan Daerah ini, justru membuat Pasal 7 ayat 1 UU No.22 Th.1999 menjadi rancu. Karena dalam pasal 7 ayat 1, seperti dapat dilihat di atas, wewenang Pemerintah Pusat dialokasikan hanya pada lima areal utama. Ironisnya, dalam PP 25 wewenang ini merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan. seperti tergambar dalam tabel 1. Dalam PP ini diatur wewenang pemerintah pusat dan propinsi sebagai daerah otonom. Dari sini kabupaten/kota terpaksa menerjemahkan sendiri batas-batas kewenangannya, bagaimana dikutip dari Heroepoetri, Arimbi (2001).

Menurut Gaspersz, V. (1992) Seharusnya agenda desentralisasi yang dimaksudkan menyerahkan sejumlah kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, harus disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan alam ini. Supaya tidak terjadi tarik-ulur antara Daerah dan Pusat, karena perbedaan persepsi terhadap wewenangnya masing-masing. Ketidakjelasan pengaturan itu membuat pemerintahan dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi sosial dan ekologis rakyat kebanyakan.

b) Struktur dan Perilaku Politik di Daerah

Fauzi, Noer. (2001) mengatakan bahwa tidak hanya sekedar pembagian ‘jatah’ mana wewenang pemerintah pusat dan daerah, masalah lain yang dahulu juga sudah diperkirakan pada awal pelaksanaan otonomi daerah, adalah kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola ‘jatah’-nya demi pemulihan kondisi sosial dan ekologis rakyat.

Sedangkan pendapat W. Greene (2000) menyatakan bahwa seharusnya dibayangkan bahwa dengan pelimpahan wewenang ke daerah, maka daerah akan mengelola potensi kekayaan alamnya dengan sebaik-baiknya demi rakyat di daerah yang bersangkutan. Namun, yang terjadi adalah “segala penyakit yang tadinya ada di pemerintah pusat beralih ke pemerintahan daerah”. Sama seperti masa sewaktu sentralisasi, semangat terbesarnya adalah semangat meng-eksploitasi. Kekayaan alam dipandang sebagai sumber untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) setinggi-tingginya demi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di daerahnya

Tabel 2

Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan

Penerimaan Sumber Daya Alam

Bidang Pusat (%) Daerah (%)
MInyak 85 15
Provinsi 3
Kab/Kota Penghasil 6
Kab/Kota Lain 6
Gas Alam 70 30
Provinsi 6
Kab/Kota Penghasil 12
Kab/Kota Lain 12
Pertambangan Umum 20 80
Iuran Tetap
Provinsi 16
Kab/Kota Penghasil 64
Royalti
Provinsi 63
Kab/Kota Penghasil 32
Kab/Kota Lain 32
Hutan 20 80
IHPH
Provinsi 16
Kab/Kota Penghasil 64
Provinsi SDH
Provinsi 16
Kab/Kota Penghasil 32
Kab/Kota Lain 32
Alokasi Umum 75 25
Provinsi 25
Daerah Kab/Kota 22.5
Reboisasi 60 40

80

90

80

Perikanan 20
PBB 10
BPHTB 20

Sumber : Pasal 6 UU No. 25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Contoh kasus bagaimana dikutip dari Riyanto, dan H. Siregar (2005)di Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat, konteks umum Sanggau memang diisi oleh berbagai krisis sosial-ekologis sebagai konsekuensi dari perluasan praktek ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah dan dijalankan oleh badan usaha skala raksasa sejak rejim orde baru sampai saat ini. Jadi, jangan pernah membayangkan bahwa kekayaan alam akan dikelola sebaik-baiknya demi rakyat. Karena untuk mendiskusikan petani atau masyarakat adat ternyata dianggap tidak terlalu penting bagi penguasa dan pejabat negara kecuali untuk kampanye dalam rangka memperebutkan kekuasaan di republik ini.

Selain itu, struktur dan perilaku politik di daerah juga menyebabkan berbagai penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan alam di daerah tidak dapat terselesaikan karena belum memiliki dasar hukum dan mekanisme penyelesaian konflik. Hal ini membahayakan, karena dampaknya selain akan mempercepat pengurasan kekayaan alam juga akan menimbulkan konflik baik vertikal (antara industri ekstraktif dengan rakyat) maupun horisontal (antara sesama rakyat).

Kekayaan alam memang tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan,  yaitu kepentingan negara, kepentingan modal dan kepentingan rakyat. Konflik antar kepentingan ini selalu memposisikan rakyat sebagai pihak yang kalah. Agenda desentralisasi yang dimaksudkan menyerahkan sejumlah kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah seharusnya memposisikan rakyat sebagai pelaku utama pengelolaan kekayaan alam. Namun, pengalaman empat tahun terakhir ini menunjukkan bahwa “segala penyakit yang tadinya ada di pemerintah pusat beralih ke pemerintahan daerah”. Selain landasan undang-undangnya sendiri yang harus direvisi, political will dari eksekutif dan legislatif di daerah yang belum muncul serta struktur politik yang ada juga tidak memungkinkan perubahan. Di samping itu, kapasitas pihak yang terkalahkan selama ini beserta ‘pembela’nya juga masih relatif lemah.

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

email : waskitho87@yahoo.co.id

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.