waskitho

KASUS RIIL TERKAIT DI MASYARAKAT PENDEKATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL DI MASYARAKAT DALAM MENANGANI PERMASALAHAN KEMISKINAN

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:03 pm
  1. A. Latar Belakang

Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya. Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial menyeruak menjadi isu nasional. Asumsinya, kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan,tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Seperti penanganan masalah; kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial. Untuk itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial terus dikembangkan bersama dengan pembangunan ekonomi. Tidak ada dikotomi di antara keduanya. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Nancy Birdsal (1993) yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah juga pembangunan sosial. Tidak ada yang utama diantara keduanya.

Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetap tidak akan mampu menjamin kesejahteraan sosial pada setiap masyarakat. Bahkan pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika prioritas hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat memperlihatkan angka pertumbuan ekonomi. Namun sering pula gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan  kesenjangan sosial. Akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan yang baru. Oleh karenanya penanganan masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai sisi baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.

  1. B. Pokok Persoalan

Kurangnya pendekatan pemberdayaan sosial di masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah mengakibatkan masyarakat kurang memahami profesi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan kemiskinan. Dan secara praktis, Pemerintah kurang berhasil melakukan penanganan kemiskinan melalui program reguler pemberdayaan masyarakat miskin

  1. C. Pembahasan
    1. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Seiring dengan kesepakatan berbagai bangsa untuk “mengusir” kemiskinan maka Indonesia tidak ketinggalan ikut serta pengurangan kemiskinan. Terdapat berbagai program pemerintah  yang ditujukan untuk mengentaskan penyandang masalah kemiskinan. Pemerintah semenjak berdirinya republik ini, tidak pernah absen dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Oleh karena itu selaras dengan prioritas dan kesepakatan dunia. Maka program Pemerintah  juga menempatkan kemiskinan sebagai prioritas utama yang harus ditangani. Alokasi Anggaran Pemerintah tahun 2006 lebih dari 2,2 triliun rupiah, telah dialokasikan pada 5 kelompok sasaran dimana alokasi terbesar untuk kemiskinan, lebih dari Rp. 566 milyar. Keterlantaran Rp 207 milyar. Kecacatan Rp 54 milyar. Ketunaan sosial 41 milyar dan bencana alam dan sosial Rp. 500 milyar. (Badan Pusat Statistik, 2006)

Dalam pengurangan kemiskinan, kepercayaan pemerintah  juga makin diberikan kepada Pemerintah sebagai penanggung jawab anggaran program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang disalurkan langsung kepada penduduk miskin beberapa waktu lalu. Program itu kini berganti menjadi Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) dengan nama: Program Keluarga Harapan (PKH).

  1. Pemberdayaan Dalam Pengentasan Kemiskinan

Di balik kegiatan rutin sebagai penanggung jawab penanganan permasalahan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah  juga berupaya mengemas penanganannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan profesinalisme. Disadari betapa kompleksnya permasalahan sosial baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dalam penanganannya, tidak hanya mengandalkan “rasa belas kasihan semata” namun perlu diarahkan secara sistematis, profesional dan berkesinambungan.

Sebagai konsekuensinya, pendekatan Pemerintah dalam menelaah dan menangani kemiskinan sangat dipengaruhi oleh perspektif ilmu dan profesi pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial oleh Brenda Dubois dan Karl Krogsrud Miley (1997) disebutkan termasuk sebagai profesi pemberdayaan. Terdapat delapan domain yang menjadi lingkup garapan profesi pekerjaan sosial sebagai profesi pemberdayaan, yaitu: (1) Street-level services; (2) The Great society programs; (3) The poor; (4) the Homeless; (5) The unemployed; (6) Criminal offenders; (7) Crime and Funishment; (8) The criminal justice system. Adapun domain “the poor”,“the homeless” dan “the unemployed sangat berhubungan dengan karakteristik kemiskinan di Indonesia. (Merriam Webster, 1999)

Oleh karena itu, tidak cukup hanya “charity” maka selanjutnya harus diikuti dengan langkah  “pemberdayaan” dalam penanganan kemiskinan guna memperkuat keberfungsian sosial seseorang. Pendekatan pemberdayaan sosial adalah salah satu pendekatan dari sekian banyak pendekatan profesi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial. Pemberdayaan sosial lebih ditonjolkan karena didalamnya terkandung dua aspek yakni (1) penentuan nasib sendiri dimana si miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya, dan (2) pekerja sosial hanya menjadi fasilitator sedangkan pelakunya tetap kelayan/masyarakat pelaku pembangunan. Hal ini sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial yang “bekerja dengan kelayan” (work with client) bukan “untuk kelayan” (work for client). Pekerja sosial memandang masalah dari titik pandang kelayan sehingga pekerja sosial tidak memaksakan kehendaknya dalam memberikan pertolongan. Dalam terminologi lain, kelayan juga dikenal sebagai fasilitator, dinamisator, motivator, tenaga penyuluh. Istilah yang akhir-akhir ini digunakan adalah konsultan pendamping.

Pemberdayaan (empowerment) mempunyai beberapa pengertian. Menurut Merriam Webster (1999) kata empower mengandung dua arti. Pertama adalah pengertian “to give ability to” or “to enable” yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya memberi kemampuan dan keberdayaan. Memberi daya dimana daya ini dimaksimalkan sebagai “daya hidup mandiri”. Selanjutnya A.M.W. Pranarka dan Vidhyadika Moelyarto (1977) menempatkan konsep pemberdayaan atau empowerment sebagai bagian dari “upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, pemerintah , negara dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga konsep pemberdayaan pada dasarnya, upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian konsep keberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional.

Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan atau kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

Adapun konteks keterberdayaan itu dapat mencakup (1) Perubahan sikap; masyarakat miskin didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku prososial yang normatif. (2) Peningkatan partisipasi sosial; Masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan kesempatan turut berpartisipasi, bukan saja dalam hal mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam hal merumuskan definisi situasi yang merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga arah pembangunan menjadi berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat miskin. (3) Solidaritas sosial; pemberdayaan sosial mampu menciptakan suatu kondisi atau keadaan hubungan antara individu/kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.(4) Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat; melalui pemberdayaan sosial diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga,khususnya warga miskin. (5) Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin; lembaga keluarga miskin adalah juga sasaran pokok dalam pengentasan kemiskinan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga yang diharapkan, dimana fungsi ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi sosial warga miskin (6) Perubahan orientasi nilai budaya; dari keseluruhan aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya menjadi muaranya yang tentunya memerlukan proses yang tidak mudah.Perubahan dari sifat warga miskin seperti, apatis, malas, masa bodoh, menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang prososial menjadi tujuan utama pada pengentasan kemiskinan. (Gunawan Sumodiningrat, 1997)

  1. Implementasi Pemberdayaan Melalui KUBE dan LKM

Di atas telah dikemukakan secara teoritis tentang pentingnya pemberdayaan dalam mengatasi kemiskinan. Selanjutnya secara praktis, Pemerintah melakukan penanganan kemiskinan melalui program reguler pemberdayaan masyarakat miskin seperti bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) serta program terobosan melalui kerjasama yang melibatkan orsos dan LSM serta dunia usaha. Bahkan KUBE sudah lama dikenal dan menjadi trade mark Departemen Sosial.

Pemerintah melihat penyandang masalah kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial (sosial disfunctions). Artinya harus merubah menjadi berfungsi sosial yakni mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Si miskin tidak semata-mata ditingkatkan ekonominya tetapi yang lebih penting dilatih diberdayakan dalam wadah kelompok untuk mampu berperan dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu dalam kelompok KUBE paling tidak dua unsur yang selalu ditekankan yaitu: Pertama keuntungan ekonomis dan kedua, keuntungan sosial. Unsur pertama lebih menekankan pada keuntungan ekonomis dari perguliran hasil usaha yang diterima melalui paket bantuan usaha ekonomis produktif (USEP), sedangkan unsur kedua lebih menekankan pada terjadinya interaksi sosial, kesetiakawanan sosial, kohesi sosial dan adhesi sosial antar anggota kelompok KUBE maupun dalam lingkungan sosialnya. Keuntungan ekonomis dengan mudah dapat dihitung tetapi keuntungan sosial memerlukan proses waktu untuk melihat keberhasilannya. (Departemen Sosial, 2006)

Sementara itu, KUBE terus diberdayakan secara berkelanjutan. Asumsinya adalah: jika KUBE telah berhasil dari sisi ekonomi dan sosial, diharapkan KUBE tersebut berkembang menjadi sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjangkau pelayanan kepada penyandang miskin lainnya untuk berkembang. LKM berfungsi membantu masyarakat miskin dalam melaksanakan usaha ekonomis produktif. LKM juga menjadi sarana menanggulangi kemiskinan. Melalui KUBE dan LKM maka hal ini berarti mendidik memberi “pancing” dan tidak sekedar memberi “ikan” miskin. Pengalaman menunjukkan, bila bantuan yang kita berikan salah, justru akan mematikan kemandirian, inisiatif dan menimbulkan ketergantungan bagi si miskin.

Bantuan yang diberikan harus mampu merangsang pengembangan potensi si miskin untuk mampu berfungsi sosial. Modal ke arah itu sudah ada. Pada dasarnya mereka penyandang kemiskinan adalah “the have little”, mereka memiliki sesuatu meski sedikit. Entah tenaga, tradisi gotong royong, tanah, famili dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja, namun produktivitasnya sangat rendah. Acapkali jam kerjanya tak terbatas, namun penghasilannya tetap minim, usahanya kurang berkembang dan hanya bertahan pada tingkat subsistensi. Mereka umumnya sekedar untuk dapat hidup atau untuk makan.

Dalam terminologi World Bank orang miskin demikian disebut economically active poor atau pengusaha mikro. Dan meninjau struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebanyak 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyatatau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan bila kita menengok lebih dalam lagi, usaha mikro merupakan mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha (Tambunan, 2002 dalam Bambang Ismawan, Jurnal Ekonomi Rakyat, 2006).

Kiranya formula KUBE dan LKM sangatlah tepat. Melalui KUBE dan LKM si Miskin diharapkan dapat berdikari. Kemandirian itu tercipta karena: (1) mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti; (2) apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; (3) secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.

Dengan makin banyaknya masyarakat miskin yang tertampung dalam program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan KUBE, maka semakin banyak pula penyandang miskin yang mempunyai harapan untuk terentas dari kubangan kemiskinan. Pada akhirnya dengan makin banyaknya KUBE-KUBE dan LKM yang berhasil, maka hal itu berarti membantu memulihkan kondisi masyarakat dari kondisi miskin menjadi masyarakat yang berkesejahteraan sosial.

  1. D. Penutup

Penanganan kemiskinan memerlukan keterlibatan semua fihak. Lintas fungsi maupun lintas sektor. Oleh karena itu, upaya sinergi perlu terus dilakukan agar tidak terjadi saling tumpang tindih dalam penanganannya. Tentunya langkah awal ke arah itu dapat dilakukan dengan mendasarkan pada data penyandang miskin yang riil dan valid.

Dalam hal ini Pemerintah  telah merintis data penyandang miskin lengkap tercantum nama dan alamatnya “by name – by address”, Data ini merupakan hasil olah data SLT terdahulu. Kita berharap data ini menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan dalam penanganan masalah kemiskinan sehinga penanganannya lebih terpadu, terarah dan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dengan tersedianya data yang jelas dan akurat diharapkan mampu merangsang keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk terlibat aktif dalam penanganan kemiskinan. Semoga segala upaya kita menangani kemiskinan semakin hari semakin mampu membawa pada kejayaan bangsa.

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

  1. thanks infonya….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: