waskitho

REFORMASI TERPADU PELAYANAN PUBLIK (INTEGRATED CIVIL SERVICE REFORM) PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:11 pm
  1. A. Latar Belakang Masalah

Sejak era otonomi daerah, ide tentang Reformasi Birokrasi seakan menjadi kata bersayap yang menyebar kemana-mana. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DIY yang melakukan Reformasi Demokrasi sejak Mei 1999, bukan semata-mata karena tren, tetapi karena suatu kebutuhan. Sebelum adanya kebijakan zero growth, jumlah personil birokrasi dibuat membesar untuk menampung pencari kerja dan para kader politik. Keadaan ini menunjukkan gejala over-bureaucratic, dimana jumlah personil tidak sebanding dengan beban kerja birokrasi yang sebenarnya.

Kendati reformasi birokrasi sudah dijalankan sejak tahun 1946, dan ditingkatkan di era otonomi, ternyata hasilnya belum mencapai seperti yang diharapkan. Hal ini menuntut adanya pembaharuan, baik dalam struktur organisasi, mutu SDM maupun efisiensi dan efektivitas managemen pemerintahannya sendiri. Selain itu, juga memerlukan strategi penganggaran pembangunan yang berbasis kinerja dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga mampu memberikan dampak berganda dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi msyarakat.

Dalam konteks DIY, sebagaimana ditunjukkan oleh konsultan Bank Dunia, Bill dan Many, kondisi pelayanan publik menghadapi kendala dalam berbagai aspek, yaitu :

  1. Aspek financial, selain minimnya anggaran, penggunaannya pun belum berorientasi pada hasil
  2. Aspek SDM, secara kuantitas memang berlebihan, namin secara kualitas sangat kurang, di samping pola pengembangan SDM-nya mismatch dengan kebutuhan
  3. Aspek regulasi, yang meskipun memiliki TUPOKSI, namun dalam beberapa tingkatan organisasi tidak tepat dan banyak terjadi overlapping.
  4. Aspek budaya, di mana budaya kerja PNS belum sadar akan visi dan misi organisasi publik sebagai abdi masyarakat.

Menyadari kendala yang ada, maka konsekuensinya bahwa peran organisasi publik harus berubah. Perubahan peran ini jelas akan membawa implikasi perubahan proses, baik dalam recruitmen pengambilan kebijakan maupun operasionalnya. Perubahan ini selanjutnya mengharuskan pula adanya perubahan struktur organisasi yang didukung oleh personil yang memiliki kompetensi dan standar mutu tertentu, serta dalam mekanismenya dilakukan secara transparan, sehingga memiliki akuntabilitas publik yang dinilai layak.

Memang disadari, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan reformasi struktural, tetapi yang terpenting dan tersulit adalah reformasi kultural dengan mengubah nilai-nilai dan budaya kerja. Di era yang diwarnai dengan gejolak perubahan, mempertahankan status quo bukanlah keputusan yang bijak. Ketika segala sesuatu di sekitar kita berubah: keinginan masyarakat berubah, Peraturan Pemerintah berubah, pemerintahan otonomi menerapkan strategi bersaing yang diperbaharui, serta seluruh infrastruktur pendukungnya juga mengadopsi teknoligi baru yang selalu berubah, maka perubahan bukan lagi merupakan satu pilihan melainkan keharusan.

Dalam rangka reformasi kultural ini, maka unsur budaya pemerintahan (goverment culture) perlu digali dan filosofi yang berakar dari bumi Yogyakarta sendiri. Pemda Provinsi DIY yang embrionya adalah Kraton Yogyakarta, sejak masa pendirinya, Sri Sultan Hamengku Buwono I, dalam menjalankan pemerintahannya dituntun berdasarkan nilai-nilai filosofis ”Hamemayu Hayuning Bawana” (HHB). Penjabaran HHB menjadi Government Culture itu dimaksudkan sebagai sistem nilai yang diyakini, dipelajari, diterapkan, dan dikembangkan oleh seluruh PNS secara berkesinambungan, berfungsi sebagai perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku, baik sebagai insan dan abdi negara maupun abdi masyarakat, untuk mencapai visi dan misi good governance.

Dalam mengawal proses ini, kemitraan tampaknya sangat memperhitungkan kontribusi pembaruan Pemerintah Provinsi DIY untuk kepentingan yang lebih luas, bagi bangsa Indonesia. Namun jika menganalisa asumsi dan resiko yang sedang dan akan terjadi, maka kita tidak boleh kendor dalam commitment dan angagement, baik terhadap tujuan reformasi birokrasi maupun terhadap setiap penggerak reformasinya sendiri, serta mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk menutupi ruang bagi semua yang menjadi penghalang reformasi birokrasi.

  1. B. Konteks Reformasi Birokrasi

Bagian ini menguraikan hambatan-hambatan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DIY dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan pembaharuan pelayanan publik. Hambatan-hambatan dan tantangan tersebut datang tidak hanya dari eksternal tapi juga dari lingkup internal Pemerintah Provinsi DIY. Hambatan eksternal berasal dari pemerintah pusat, sebagai akibat dari kegampangan untuk melaksanakan otonomi daerah yang sebesar-besarnya. Akibatnya sering terjadi ketidak konsistenan dan juga tumpung tindih kebijakan. Kondisi tersebut pada gilirannya menyebabkan kelambanan Pemerintah Provinsi DIY dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian, hambatan dan tantangan internal yang dihadapi Pemerintah Provinsi DIY adalah berkaitan dengan budaya birokrasi. Budaya birokrasi yang selama ini telah menjadi bagian dalam pemerintahan, belum mendukung semangat reformasi. Budaya birokrasi menjadi perhatian pertama Pemerintah Provinsi DIY dalam melaksanakan reformasi, karena budaya tersebut menyangkut paradigma dan sumber daya manusia yang melaksanakan pembaharuan palayanan kepada warga masyarakat.

Ada persoalan besar ketika gerakan pembaharuan yang menjadi tuntutan restrukturisasi birokrasi dijalankan, (1) Persoalan yang berkaitan dengan peraturan perundangan. Di tingkat pemerintahan pusat, perundangan yang dihasilkan sering berganti secara tidak konsisten dan berkesinambungan. Akibatnya birokrasi di Pemerintahan Provinsi DIY pun mengalami ketidakpastian regulasi, (2)Berkaitan dengan program perencanaan yang disertai dengan langkah-langkah strategi berbasis isu daerah, (3) persoalan pengembangan kelembagaan birokrasi yang tidak hanya berimplikasi terhadap pelaksanaan prosedur operasi yang standar (standar operating procedure), tetapi juga kesesuaian kelembagaan dengan persoalan di luar kelembagaan birokrasi, terutama tuntutan perbaikan pelayanan, transparansi dan rasionalitas, (4) Persoalan sumber daya manusia yang merupakan basis transformasi birokrasi sesuai standar penilaian kinerja.

  1. Dilema Reformasi, Hubungan Pusat, dan Daerah

Perubahan perundangan yang terjadi di tingkat nasional mengenai tata pemerintahan tentunya berimbas pada penataan birokrasi di daerah seperti birokrasi Pemerintahan Provinsi DIY. Uraian ini mencoba mendeskripsikan perubahan perundangan yang terjadi di level pusat, kemudian dilanjutkan perubahan peraturan yang terjadi di Pemerintahan Provinsi DIY. Berikut adalah paparan singkat tentang problematika reformasi dari aspek regulasi, termasuk di dalamnya uraian mengenai logika perubahan yang dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DIY.

Lingkungan yang mewarnai birokrasi Indonesia di awal 1970-an adalah lingkungan yang lebih menonjolkan ekonomi sebagai panglima dengan slogan stabilitasi politik. Akibatnya, pada saat itu segala upaya birokrat diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Birokrasi digunakan sebagai alat untuk merealisir hal itu. Tujuan birokrasi sebagai organisasi pelayanan akhirnya lebih mengutamakan target-target operasi untuk menjamin pertumbuhan dan stabilitas dibandingkan dengan capaian nilai lainnya seperti pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebingunan dalam bidang perencanaan di daerah juga terjadi karena instansi di tingkat di tingkat pemerintahan pusat, terutama instansi teknis yang masih menggunakan hubungan langsung dengan instansi teknis ketimbang pada instansi daerah. Sehingga terkadang pemerintah daerah merasa ”dilangkahi”. Misalnya dana-dana dekonsentrasi sering turun langsung ke instansi, tidak melalui pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan instansi teknis di daerah masih bersifat seperti kanwil, sehingga koordinasi dan kerjasama termasuk pembagian informasi dengan pemerintah daerah menjadi kurang. Akibatnya dalam penentuan perencanaan, posisi tawar pemerintah daerah menjadi sangat lemah, karena tidak menguasai informasi. Tentu saja cara-cara tersebut telah merusak tradisi dan sistem perencanaan daerah, seperti tata urutan perencanaan.

Peleburan instansi vertical seperti kantor wilayah yang menjadi kepanjangan urusan pusat ke daerah, juga diikuti dengan pelimpahan pegawai de daerah. Kelebihan pegawai akhirnya dialami oleh provinsi DIY maupun provinsi lainnya. Komposisi pegawai yang ada di setiap unit kerja mengalami kelebihan dengan kualifikasi dan kualitasnya kurang sesuai dengan kebutuhan. Menagemen pengembangannya sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian visi dam misi. Semua itu akan berimplikasi terhadap adanya penggangguran tidak kentara di birokrasi. Untuk itu Pemerintah Provinsi DIY merasa perlu melakukan penataan kelembagaan dan kepegawaian.

  1. Kerangka Reformasi Birokrasi di DIY

Mencermati keberhasilan dan kekurangan dalam penerapan regulasi yang berkaitan dengan reformasi birokrasi tidaklah mudah. Beberapa ukuran telah diujicobakan dengan seperangkat alat berbasis hasil-hasil program Inregreted Civil Service Reform (ICSR)

Program ICSR merupakan reformasi terpadu pelayanan masyarakat yang memprioritaskan pada penataan kelembagaan dan tata laksana, penataan aparatur birokrasi, keuangan dan pengawasan, serta budaya organisasi. Ada  7 (tujuh) tujuan ICSR, yaitu :

a)      Membentuk dan mencapai kesepakatan pemikiran mengenai hal yang berkatan dengan perencanaan, koordinasi, pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan membangun nilai-nilai organisasi.

b)      Menyempurnakan tata laksanan baik yang bersifat intern maupun antar lembaga yang ada

c)      Membentuk sistem pendayagunaan sumber daya manusia yang efektif untuk mendukung pembaharuan tata pemerintahan

d)     Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten, profesional, dan sejahtera

e)      Membuat sistem penilaian asset dan sistem keuangan berbasis kinerja

f)       Membuat sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel

g)      Mengembangkan budaya organisasi yang ramah dengan corporate culture tersebut, maka diperlukan kebijakan dan aturan main birokrasi yang kondusif bagi pelaku-pelakunya.

Reformasi birokrasi mempunyai sejumlah isu strategis. (1) reformasi memerlukan kepemimpinan yang dapat memberikan inspirasi dan teladan bagi yang lain, membangun sistem dan mengarahkan segenap langkah bersama menuju perubahan yang diinginkan, (2) reformasi memerlukan kesabaran, karena perubahan memerlukan waktu dan memberi konsekuensi merubah diri. Reformasi memerlukan perubahan paradigma semua pihak yang berada dalam keseluruhan program untuk menjadi spirit perubahan menuju kondisi yang lebih baik dan dinamika yang lebih kondusif dalam menjawab berbagai tantangan, (3) reformasi birokrasi memerlukan bukti berupa pelayanan publik yang lebih baik guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagai warga negara.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY merupakan upaya kongkrit dalam mereformulasi kebijakan dan tata perundang-undangan yang berorientasi publik. Hal yang ingin dicapai adalah bagaimana akuntabilitas, dan transparansi dapat dijalin dengan baik pada tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk dapat dilaksanakan. Pada tataran implementasi status keistimewaan DIY yang masih sarat dengan kekhasan lokal (local indigenous) yang bernilai historis, budaya, tradisi, dan perilaku sosial birokrat serta masyarakat DIY merupakan faktor pendorong nyata. Pada sisi yang lain hal tersebut menjadi tantangan untuk menjadi keteladanan perubahan sejati, demokratis dan memenuhi tanggungjawab publik.

  1. Budaya Birokrasi

Suatu sindiran yang muncul pada tahun 1979 yang berkaitan dengan budaya birokrasi adalah ketika beberapa dekade Orde Baru berjalan, sistem dan budaya pangreh praja dalam budaya birokrasi tampak tidak berubah (Sutherlang: 1979). Perilaku pangreh praja lebih mengkondisikan perilaku birokrasi sebagai abdi dalem dan priyayi (Kuntowijoyo:1994). Di sini birokrasi butuh dilayani masyarakat bukan sebagai pelayan masyarakat. Perubahan dan reformasi birokrasi tampaknya tidak mudah dilakukan, bahkan lebih dari 60 tahun sejak Indonesia memiliki sistem birokrasi sendiri, upaya mengubah dari birokrasi tradisional ke rasional tidak mudah sebagaimana yang dibayangkan.

Pada pengukuhan Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta tanggal 8 Juni 2005, HS Dillon menyinggung mental dan budaya birokrasi yang masih berperilaku pangreh praja. Sultan Hamengku Buwono X pada kesempatan itu mengemukakan secara terbuka perlunya merevitalisasi sistem birokrasi Pemerintah Provinsi DIY ke arah yang lebih rasional, transparan dan akuntabel. Hal yang penting, menurut Sultan adalah tidak hanya kesiapan SDM birokrasi yang profesional dan inovatif, tetapi juga kesiapan masyarakat sebagai elemen utama dalam merumuskan model dan arah pengembangan kepemerintahan yang baik sesuai dengan basis pengembanagn budaya yang dinamis dan maju.

Optimisme di atas sangat penting dalam mengembangkan model governance culture di birokrasi. Pengembangan kultur didasarkan pada infrastruktur Pemerintah Provinsi DIY yang khas dan dukungan kuat dari berbagai elemen termasuk Perguruan Tinggi. Peran DIY dengan segala keunggulannya dan kekurangannya menjadi barometer dari optimisme reformasi. Bahkan apabila dikaji lebih jauh, upaya reformasi citra birokrasi dapat diarahkan merubah citra birokrat yang pangreh praja menjadi pamong praja.

Perubahan dari mental pangreh praja ke pamong praja merupakan faktor yang penting dalam membangun budaya organisasi birokrasi. Hal inipun masih perlu dilhat dari nilai-nilai yang disepakati secara kolektif, sehingga perubahan mental itu jangan sampai dihilangkan nilai-nilai yang mendasar dari masyarakat DIY. Muatan filosofis golog gilig -kebersatuan antara rakyat dan raja- tampak jelas sekali bagaimana sistem birokrasi Pemerintah Provinsi DIY harus bertumpu pada lokalitas dan keistimewaan.Konstruksi budaya yang dipadukan dalam penataan dan restrukturisasi birokrasi juga tidak dapat dilepaskan dari sistem-sistem dan nilai-nilai keistimewaan DIY. Memang ada perspektif lain dari cara membangun sistem birokrasi khususnya Pemerintah Provinsi DIY. Yaitu bahwa keistimewaan dan lokalitas bukan satu-satunya nilai yang harus dipertahankan jika dalam pengembangannya justru menimbulkan budaya tidak transparan, memperkuat mental pangreh praja, tidak efisien, dan tidak akuntabel.

  1. Transformasi Budaya Birokrasi

Penyelenggaraan birokrasi pada sistem pemerintahan lebih menekankan penyelenggaraan pelayanan yang berlapis-lapis, hirarkis, prosedural, dan terkesan mekanis. Prasyarat kultural yang substantif belum menjadi agenda reformasi birokrasi. Walaupun ada, hanya menjadi ikon simbolik yang justru akan menciptakan beban-beban baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prasyarat kultural tidak hanya menata sistem dan tata kelola pemerintah, tetapi juga lebih mengarah pada perubahan pola pikir pelaku dan penyelenggaraan pemerintahan yang peduli terhadap publik. Tujuan dari pembangunan sistem birokrasi dengan mengubah pola pikir pangreh praja ke pamong praja bukan lagi normatif semata, tetapi pertanggungjawaban teknis yang berorientasi pelayanan publik.

Transformasi budaya perlu bagi keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, karena kehendak untuk mencapai visi dan misi. Selain itu, untuk mempersiapkan sumber daya insani Pemerintah Provnsi DIY dalam menghadapi tantangan perubahan menuju birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan maksud demikian, budaya organisasi birokrasi ini juga menjadi mekanisme kontrol bagi pelaku aparatur birokrasi apabila terjadi ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Pemerintah Provinsi DIY juga menyadari bahwa untuk keberhasilan perubahan paradigma budaya pemerintah yang baru, perlu pula ditunjang komitmen yang kuat sehingga menjadi budaya kerja.

Transformasi budaya Pemerintahan merupakan proses yang didesain berdasar atas kondisi obyektif yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, yakni adanya filosofi ”Hamemayu Hayuning Bawana” yang merupakan kekayaan asli dan kearifan budaya Ngayogyakarta Hadiningrat yang terus dijaga keberlangsungannya sampai saat ini. Sistem reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi DIY seharusnya dapat memandu nilai-nilai inti dalam ”Hamemayu Hayuning Bawana” tersebut untuk menjadi spirit perilaku perorangan dan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

  1. C. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pelayanan publik di Pemerintah Provinsi DIY dilakukan hampir secara serentak melalui pembenahan managemen publik di berbagai bidang : perencanaan, kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia, keuangan, dan pengawasan. Reformasi bidang tersebut di dorong dan dikawal oleh visi Pemerintah Provinsi DIY (vision driven). Berikut ini adalah paparan tentang proses pembaharuan pelayanan publik secara terpadu, selain pelembagaan budaya pemerintahan.

  1. Pembaharuan Paradigma dan Penyusunan Kerangka Program

a)      Penetapan Tujuan ICSR

Adanya overlapping tugas dan fungsi organisasi di berbagai tingkatan, persoalan etos dan budaya kerja, belum adanya standar pelayanan publik, penggunaan anggaran yang belum berorientasi hasil, dan standar kinerja serta monitoring dan evaluasi yang kurang diperhatikan merupakan permasalahan internal pemerintahan, yang disadari perlu perubahan, penyegaran dan pembaharuan guna memenuhi pelayanan publik yang dapat mengimbangi dinamika masyarakat dan tantangan globalisasi sehingga kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah dapat kembal pulih. Komitmen perbaikan pelayanan publik yang ada belum dinyatakan sebagai tujuan kebijakan, program dan praxis birokrasi Pemerintah Provinsi DIY secara terpadu.

b)      Penyusunan Kerangka Implementasi Program dan Penyiapan Sumber Daya Program ICSR

Program reformasi pelayanan publik yang berbasis restrukturisasi birokrasi dan pembaharuan tata pemerintahan di Pemerintah Provinsi DIY, secara internal di lingkungan pemerintahan masih dipertanyakan keberhasilannya. Demikian halnya dalam lingkungan eksternal, yang masih diduga sekedar berorientasi politis-normatif. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi menetapkan tujuan mengelola sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provinsi DIY untuk merealisasi kebijakan atau program prioritas secara bertahap dalam proses pembaharuan pelayanan publik berbasis restrukturisasi birokrasi Pemerintah Provinsi DIY.

Strategi yang dicanangkan untuk itu adalah mengorganisir kekuatan sumber daya internal Pemerintah Provinsi DIY untuk pelaksanaan reformasi, serta melakukan kerjasama dengan kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan. Adapun metode yang dipakai adalah pembentukan gugus tugas ”ICSR” ; dan bekerjasama dengan kemitraan untuk mendayagunakan dukungan dana dan bantuan keahlian kemitraan.

  1. Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan selama ini, ada beberapa hal yang terus menerus dibenahi untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan terkait dengan kebijakan desentralisasi, yaitu : masalah koordinasi, dikotomi ”pembangunan dan pelayanan”, perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, yang pada saat bersamaan disertai dengan lunturnya nilai budaya bangsa. Selama permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik, tampaknya penyelenggaraan pemerintah dalam konteksa pembangunan dan pelayanan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Pengertian citizen centric berbeda atau kebalikan dengan sector centric. Semua sektor diminta mengusulkan kegiatan untuk melayani masyarakat. Dalam citizen centric tiap segmen masyarakat dianalisis kebutuhannya, solusi terhadap itu dibagi bersama antar instansi dan pihak terkait.

  1. Reformasi Birokrasi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan kuailitas pelayanan masyarakat, maka dilakukan penataan kembali organisasi. Penataan organisasi bukan sekedar terfokus pada penataan managemen tetapi juga standar operasi dan budaya kerjanya. Dari pijakan reformasi kelembagaan dan tatalaksana tampak bahwa justru nilai-nilai perubahan dan mindset sistem budaya menjadi kunci utama dalam pelaksanaan. Artinya reformasi kelembagaan dan tatalaksana di Pemerintahan Provinsi DIY sampai saat ini mesih terganjal dengan sistem nilai dan mindset tersebut.

Langkah awal pembaharuan dimulai dengan perubahan struktur Pemerintah Provinsi DIY dari ’kaya struktur, miskin fungsi’ menjadi ’kaya fungsi, miskin struktur’ . Dengan sturktur organisasi yang baru, birokrasi dapat lebih ramping dengan penguatan kerjasama lintas fungsi (cross functions). Hal ini untuk menjawab tuntutan sinergis untuk menjamin tingkat cepat tanggap dan atau responsif menjawab kebutuhan publik dan dinamika perubahan yang cepat

D. Kesimpulan

  1. Perubahan konstelasi kekuasaan Pusat dan daerah di masa otonomi, membawa implikasi yang besar bagi pola hubungan birokrasi pusat dan daerah, maupun antar Daerah Provinsi dengan kabupaten dan kota. Implikasi perubahan ini adalah perlunya restrukturisasi birokrasi dan yang lebih penting lagi adalah peningkatan kualitas birokrat dan para pemimpin dalam mengendalikan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  2. Budaya pemerintah merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi. Budaya dapat menentukan kemajuan dari setiap masyarakat, negara, dan bangsa seluruh dunia baik ditinjau dari sisi politik, sosial, maupun ekonomi.
  3. Elemen kritis birokrasi menyadari bahwa tuntutan masyarakat untuk pembaharuan tata pemerintahan dapat dimulai dari memperbaiki birokrasi sehingga otomatis pelayanan publik akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., “Birokrasi dan Pembangunan Nasional : Studi tentang Peranan Birokrasi Lokal dalam Implementasi Program-Program Pembangunan di Sulawesi Selatan”. Disertasi, Universitas Hasanuddin, 1985

Effendi, Sofian, “Kebijakan Pembinaan Organisasi Pelayanan Publik pada PJP-2 : Percikan Pemikiran”, 1995, mimeo

Isma’il Ibnu Qoyyim, ”Kiai Penghulu Jawa : Peranannya di Masa Kolonial Jawa” , Jakarta : Gema Insani Press, 1997

King, Dwight Y, ”Kualifikasi Pegawai Negeri di Daerah”, Yogyakarta, mimeo, 1995

Thoha, Miftah, ”Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah; Peran kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi”, Pidato Pengukuhan Jabatan guru besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 8 Mei 1999, mimeo

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: