waskitho

TINJAUAN ULANG (REVIEW) DAN TANGGAPAN BUKU ORDE PARTISIPASI (BUNGA RAMPAI PARTISIPASI DAN POLITIK ANGGARAN)

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:21 pm
  1. A. Pendahuluan

Dalam buku Orde Partisipasi ini, terdapat pengetahuan-pengetahuan maupun suatu tinjauan partisipasi yang merupakan senjata ampuh bagi ketimpangan kuasa dan ketimpangan aset yang melanda banyak Negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia. Selain itu, buku Orde Partisipasi ini juga mempunyai tiga patokan dasar dalam suatu evaluasi terhadap potensi dan kekurangan pendekatan partisipasi, yaitu : (1) menganalisa masalah dan peluang di sekitar perencanaan dan penganggaran di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional, (2) Bertolak dari ‘pendekatan tematik’ dan menjadi ‘sentimen nasional’, (3) Kritis terhadap partisipasi dan pendekatan partisipasi.

Otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah kota maupun kabupaten, merupakan kesempatan emas untuk menata ulang relasi kuasa antara pemerintah pusat dan daerah menuju relasi yang lebih adil dan setara. Namun, otonomi daerah juga dapat kandas dalam “elite capture” bahkan, tanda-tanda menunjukkan bahwa otonomi daerah akhirnya dilihat sebagai peluang untuk pelepasan tanggung jawab Negara atas hak-hak dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, air minum, dll). Yang terjadi akhirnya, otonomi daerah sekedar bertindak sebagai “pembuka jalan” bagi arus privatisasi, liberalisasi, dan neo-liberalisme ekonomi berkedok partisipasi warga dan otonomi daerah.

  1. B. Isi

Dalam pengalaman Indonesia, masih terus terjadi perdebatan tentang sejauh mana transisi demokrasi di Indonesia pasca Soeharto telah membuka ruang-ruang sosial politik baru bagi kelompok-kelompok warga Negara. Disisi lain, sejumlah fakta menunjukkan bahwa gerakan-gerakan sosial dan warga Negara telah bangkit dalam bentuk forum-forum warga.

Orde Partisipasi bertolak dari premis bahwa bentuk-bentuk partisipasi dan pendekatan partisipasi yang non-tradisional adalah mungkin, desirable dan dapat dijalankan. Yang menjadi concern dari buku Orde Partisipasi adalah dalam konteks demokrasi multipartai, institusi macam apa yang menjamin dan mendorong partisipasi warga negara supaya system politik dan pemerintah makin peka, tanggap (responsive) dan berpihak kepada mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi.

  1. 1. Bagian Pertama

Menyajikan analisa tentang perkembangan gagasan dan arti penting partisipasi serta berusaha menjawab pertanyaan  institusi yang macam apa yang diperlukan terutama dalam konteks pemerintah daerah.Tulisan John Gaventa menjawab mengapa dan bagaimana perdekatan partisipasif dapat dijalankan. Dengan mengidentifikasi berbagai pengalaman empiris di sejumlah Negara dan berbagai prasyarat yang relevan, gaventa mengajukan enam gagasan,antara lain connecting people and institution karena tanpa pertautan itu, warga Negara hanya akan menjadi “voters”, sekedar menjadi “pencoblosan kertas suara”, seperti yang banyak diajukan oleh banyak hasil survey dan riset, sementara hidup sehari-harinya terabaikan dan terpisah dari institusi (politik dan pemerintahan) yang dipilihnya warga negara perlu dimengerti lebih dari sebagai agen dan pelaku politik yang aktif dan terorganisasi ketimbang sekedar sebagai pengguna dan sasaran dari program dan produk-produk pemerintah. Enam gagasan John Gaventa yaitu :

a)      Menghubungkan Rakyat dengan Kelembagaan

b)      Bekerja pada Dua Sisi (Negara dan Masyarakat)

c)      Merumuskan Ulang Maksan Suara Warga Negara (voice), Mengkonsepsikan Kembali Partisipasi dan Kewarganegaraan (citizenship)

d)     Mempelajari Hasil Sambil Bereksperimen

e)      Menciptakan Prasyarat-prasyarat Untuk Keberhasilan

f)       Memikirkan Kembali Makna ”Lokal” di Era Globalisasi

Luasan cakupan isu-isu partisipasi dan pemerintahan lokal menciptakan sangat banyak peluang untuk mendefinisikan ulang dan memperdalam pengertian tentang demokrasi, untuk menghubungkan reformasi masyarakat sipil dan pemerintah dengan cara-cara baru, untuk memperluas hak-hak kewarganegaraan yang inklusif. Pada saat yang sama, ada tantangan penting untuk menjamin bahwa kegiatan itu mendukung terciptanya keadilan sosial dan hasil-hasil yang pro rakyat miskin, merupakan tantangan-tantangan yang penting bagi agenda besar untuk mempromosikan baik demokrasi partisipatoris maupun pembangunan partisipatoris, bagi para teoritikus praktisi.

Sergio Baierle menganalisa secara rinci pengalaman kota Porto Alegre dalam melaksanakan Anggaran Partisipatif (AP) atau aslinya dalam bahasa Portugis dikenal dengan sebagai Orcamento Participativo (OP). Baierele memaparkan ciri-ciri dan pertumbuhan AP, termasuk menampilkan data-data statistik mengenai latar belakang sosial dan politik peserta AP. Misalnya, satu fakta yang menarik dari data adalah peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam proses tersebut. Kini mereka merupakan mayoritas, bukan hanya dalam sidang pleno AP (57%) tetapi juga sebagai pemimpin perkumpulan komunitas (58,9%) dan sebagai delegasi AP( 54,7%). Di tingkat lokal, titik temu dan perencanaan kota dan AP memang bisa diupayakan. Salah satu faktor yang mempertemukan keduanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Faktor lainnya adalah kepentingan ekonomi kota yang bersangkutan.

Faktor lain yang dipertimbangkan di tingkat lokal adalah kecenderungan yang dialami di Porto Alegre, yakni makin banyak kebijakan-kebijakan sosial yang dikelola langsung oleh perkumpulan-perkumpulan komunitas, karena ada transfer anggaran dari balai kota.

Baierle menyatakan bahwa orang tidak bisa mengabaikan hasil-hasil kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai oleh AP. Lepas dari berbagai ragam analisa tentang AP, kenyataan menunjukan bahwa ”segala kemajuan di kota itu mustahil bisa dicapai tanpa memperbaiki anggaran kota.”

Tanggapan Bagian I

Menurut Faisal Riza (2008), Perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan partisipatif jika dikaitkan dengan pendapat Friedmann (1987), merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan. Proses politik ini dilakukan secara transparan dan mudah diakses sehingga masyarakat memperoleh dapat mengetahui setiap proses pembangunan yang dilakukan dan perkembangannya.

Perencanaan partisipatif dapat dikatakan sebagai alat pengambilan keputusan yang dapat meminimalkan konflik antar pelaku pembangunan. Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan tersebut. Akhirnya, pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan seluruh pelaku dalam upaya memobilisasi sumber daya yang dimilikinya secara luas.

Selain sebagai sebuah proses politik, perencanaan dan penganggaran partisipatif juga merupakan proses teknis. Proses ini yang lebih menekankan peran dan kemampuan fasilitator untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi para pelaku secara tepat. Selain itu, proses ini berguna untuk memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan strategi, rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya publik.

Menurut Thomas mayer (2003) Salah satu hal penting dalam proses teknis ini adalah pembangunan institusi masyarakat yang cukup legitimit. Institusi masyarakat merupakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, pendapat, dan ide menuju terbangunnya sebuah kesepahaman bersama (konsensus) sebagai awal tindak penyelesaian persoalan publik bersama-sama. Pendekatan partisipatif dalam konteks apapun, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran, selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, di mana masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan masyarakat diharapkan dapat ikut dalam proses penentuan arah pembangunan. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif.

Pada praktiknya, konsep perencanaan dan penganggaran pembangunan secara partisipatif dilatar belakangi oleh peran dan fungsi daerah otonom yang harus menentukan sendiri strategi perencanaan dan penganggaran daerahnya. Karenanya pertimbangan-pertimbangan kebutuhan kapasitas, keragaman pelaku dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah menjadi sangat penting. Strategi perencanaan dan penganggaran tersebut mengadopsi prinsip pemerintahan yang baik, seperti pembuatan keputusan yang demokratis, partisipasi, transparansi, pertanggungjawaban, dan menyerapkannya kondisi lokal.

Ini berarti bahwa perlu dicari pola yang tepat untuk memberikan kesempatan positif kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses mengidentifikasi, membahas, menyampaikan persepsi, kebutuhan, dan tujuan-tujuan pembangunan. Proses yang partisipatif untuk menentukan tujuan pembangunan daerah jangka menengah juga berdasarkan anggapan bahwa kelompok-kelompok masyarakat sebagai kelompok identitas menurut profesi, umur, gender, dan sejenisnya yang mempunyai kepentingan bersama yang perlu dicerminkan dalam kebijakan daerah. Tentunya perencanaan pembangunan ini juga berpijak pada bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan standar-standar serta persyaratan teknis perencanaan dan penganggaran.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran tingkat daerah harus diarahkan berdasarkan isu yang dianggap relevan bagi pembangunan. Kegiatan ini dimulai dengan perumusan visi dan tujuan umum pembangunan jangka panjang berdasarkan masukan dari kelompok para pelaku terkait, sehingga visi dan misi menjadi milik bersama dan acuan untuk semua pelaku pembangunan di daerah. Untuk beragam partisipasi masyarakat diterapkan alat dan metode yang memberikan kesempatan luas kepada semua unsur masyarakata atau para pelaku untuk menyalurkan persepsi dan aspirasinya yang selanjutnya dimasukkan ke dalam pembuatan tujuan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Forum-forum para pelaku, seperti LSM, organisasi perempuan, pemuda, dan dunia usaha difasilitasi untuk meningkatkan partisipasi di antara masyarakat setempat, khususnya kelompok marjinal dan kelompok kepentingan sebagai elemen yang mendukung untuk menentukan prioritas pembangunan daerah. Forum para pelaku berperan sebagai salah satu proses untuk menyuarakan kepentingan masyarakat terhadap tujuan pembangunan secara spesifik.

Dalam proses perumusan visi pembangunan daerah sebagai dasar untuk perencanaan dan penganggaran jangka menengah penting untuk menampung aspirasi masyarakat melalui berbagai forum para pelaku yang ada di level daerah. Perencanaan dan penganggaran dilihat sebagai proses terstruktur yang bertahap dan bertingkat. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah oleh lembaga teknis didasarkan pada analisis potensi dan kebutuhan daerah, integrasi rencana spasial dan rencana pembangunan dari tingkat propinsi maupun nasional.

Aspek tersebut dipadukan dengan alur perencanaan penganggaran secara partisipatif untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil pemaduan dua perspektif, yakni dari masyarakat sipil dan lembaga pemerintahan, selanjutnya menjadi dasar bagi para perencana dalam menyusun dokumen perencanaan yang diterima semua pihak yang sekaligus sesuai dengan norma dan standar nasional.

Menurut Frans Magnis-Suseno (1995), Selain alur perencanaan dan penganggaran itu sendiri, hubungan fungsional antara perencanaan dan penganggaran harus diperkuat. Terutama yang sudah direncanakan perlu dianggarkan. Ini untuk menghindari prioritas yang telah disetujui sebelumnya diganti dengan kepentingan partisan yang bertentangan dengan rencana pembangunan daerah. Tiap sektor harus diberikan alokasi anggaran baru perencanaan sektoralnya, sebagai bagian dari belanja daerah pada tahun-tahun mendatang. Sebagai suatu proses maka perencanaan dan penganggaran pembangunan yang partisipatif akan mencakup sejumlah tahapan yang harus dilalui dengan melibatkan seluruh Stakeholders. Tahapan-tahapan ini diawali oleh kegiatan identifikasi kebutuhan dan potensi daerah dan diakhiri dengan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka memperoleh umpan balik untuk penyusunan visi dan misi berikutnya.

Dalam keseluruhan langkah tersebut, perlu didesain lingkup partisipasi yang diperlukan bagi Stakeholders. Lingkup partisipasi ini menyangkut penentuan siapa yang akan dilibatkan dan dalam perencanaan yang bagaimana ia harus dilibatkan. Model partisipasi yang melibatkan masyarakat luas lebih tepat diterapkan bagi perencanaan yang menyangkut kepentingan umum atau pembangunan yang berbasis wilayah. Sementara model partisipasi terbatas dapat diterapkan dalam perencanaan yang sifatnya strategis yang menyangkut identifikasi dan penentuan kebijakan-kebijakan yang membutuhkan pemikiran dan skala prioritas yang visioner. Untuk tahapan perencanaan strategis, akan lebih tepat jika Stakeholders yang dilibatkan adalah kelompok-kelompok ahli yang kompeten karena menyangkut dimensi teknokratis dari perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, untuk menerapkan perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah masih diperlukan upaya untuk mendesain model partisipasi publik yang sesuai dengan kebutuhan, terutama menyangkut lingkup partisipasi yang sesuai. Di sisi lain, menurut Samsura (2003), bahwa implementasi konsep perencanaan dan penganggaran partisipatif juga tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sejumlah prasyarat yang mencakup perubahan struktur dan kultur dalam masyarakat daerah, antara lain (1) adanya upaya pelibatan seluruh Stakeholders; (2) adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimit; (3) adanya proses politik melalui upaya negosiasi yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama; (4) adanya usaha pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui kebutuhannya, kapasitas yang dimilikinya, mampu mengidentifikasi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, serta memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kapasitasnya; (5) upaya ke depan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran pembangunan secara partisipatif seharusnya lebih berfokus pada pengembangan kapasitas di tingkat sistem, institusi, dan individu untuk menjamin kontinuitas perkembangan inovasi dan konsepnya pada masa yang akan datang.

  1. 2. Bagian Kedua

Menganalisa perkembangan yang pasang surut partisipasi warga negara di Indonesia. Juni Thamrin memperlihatkan dua macam modus partisipasi yang mungkin dijalankan, invedted participation dan popular participation. Beliau mencatat perkembangan penting tentang munculnya prakarsa-prakarsa forum warga dari berbagai gerak di tingkat masyarakat dan akar rumput.

Ada empat alasan utama dimana ruang partisipasi politik warga dalam proses-proses pengambilan keputusan publik harus diberikan tempat yang sangat signifikan, yaitu :

a)      Pemerintah dimanapun di dunia ini, sekalipun yang dibangun berdasarkan praktek yang sangat demokratis, tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dan aspirasi warga negaranya.

b)      Pemerintah memerlukan adanya check and balances dari warga untuk mewujudkan pertanggungjawaban kerjanya yang optimal.

c)      Partisipasi warga dapat mempeekokoh solidaritas sosial dan memperkecil jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, sehingga memperkecil gerakan-gerakan separatis dari kelompok yang ”kecewa” maupun infiltrasi dari luar yang dapat masuk merusak solidaritas warga.

d)     Partisipasi mendorong seluruh civil society untuk menciptakan sinergi dan kemitraan dengan pemerintah.

Sutoro Eko, memperlihatkan pasang surut demokratisasi dan partisipasi warga di desa sebelum dan sesudah era reformasi. Misalnya beliau menunjukan munculnya tiga kelembagaan demokrasi dan partisipasi di desa paska reformasi : (1) Rembug Desa, (2) Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dan (3) Badan Perwakilan Desa (BPD). Sutoro berpendapat bahwa ”…. demokratisasi desa memiliki kemampuan membuat pemerintah desa yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif dalam mengelola kebijakan dan keuangan desa. Sudah banyak contoh membuktikan bahwa kepala desa bermasalah dan akhirnya digulingkan oleh rakyatnya sendiri karena tidak ada demokrasi di desa, demokrasi merupakan kekuatan baru untuk pembaharuan pemerintahan desa agar pengelolaan barang-barang publik desa (jabatan, kebijakan, keuangan, sumber daya alam, dll) dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat.

Prakarsa demokratisasi desa tentu bukanlah gagasan yang berlebihan, buka juga gagasan yang mengimport dari negara lain. Lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan, demokratisasi desa adalah kekuatan baru yang mendorong transformasi desa secara berkelanjutan. Memang, membangun format, agenda dan kultur demokrasi desa tidak boleh mengimport model demokrasi liberal yang mengagungkan kebebasan individual dan prosedur demokrasi perwakilan semata.

Demokrasi model ini memungkinkan perpaduan antara kepemimpinan lokal yang kuat, dipercaya (trustee), dan legitimate dengan mengambil keputusan secara kolektif melalui proses deliberasi (musyawarah), solidarisasi sosial dan mengutamakan kebaikan bersama di komunitas desa.

a)      Demokratisasi desa hendak membuat pemerintah desa lebih akuntabel, transparan, dan responsif dalam mengelola kebijakan dan keuangan desa.

b)      Demokrasi bakal membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa maupun pemerintah yang lebih tinggi.

c)      Demokrasi menjadi arena untuk mendidik mental dan kepribadian rakyat agar mereka lebih mampu mandiri, militan, dan mempunyai kesadaran kritis tentang pengelolaan barang-barang publik yang mempengaruhi hidup mereka.

d)     Demokratisasi tentu merupakan upaya jangka panjang dan berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat desa.

Suhirman memeriksa kerangka hukum perencanaan dan penganggaran di Indonesia baik di tingkat nasional dan daerah. Suherman berpendapat bahwa peluang bagi partisipasi mesih terbuka luas, karena kata-kata ”partisipasi” telah menjadi tujuan dari berbagai undang-undang dan peraturan dan tak satupun undang-undang melarang partisipasi warga negara. Hanya satu perkara, yaitu proses-proses yang menjadi wahana bagi eksekutif termasuk para birokrat yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran dan legislatif. Untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran partisipasi, sudah saatnya bagi masyarakat sipil untuk segera merebut ruang tersebut. Ini bukan untuk kepentingan masyarakat sipil saja melainkan untuk kepentingan demokrasi, keadilan sosial, dan peningkatan kinerja pemerintah.

Salah satu doktrin penting dalam hukum adalah ”…jika sesuatu tidak dilarang, berarti boleh…”. Doktrin ini nampaknya sangat tepat untuk menggambarkan peluang bagi perencanaan dan penganggaran partisipatif daerah. Sampai saat ini tidak ada peraturan rinci yang mengatur proses-proses perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, maka proses-proses tersebut sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial politik yang bermain di dalamnya.

Tanggapan Bagian II

Pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dalam kepustakaan kebijakan publik di Belanda disebut inspraak atau partisipasi politik langsung (H.H.F.M Demen dan J.J.A. Thomassen, 1983: 229-262, 245-249). Ciri terpenting dari partisipasi politik langsung adalah tidak melalui proses perwakilan, melainkan warga negara berhubungan langsung dengan para pengambil keputusan. Dikaitkan dengan pendapat Herbert McClosky, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan publik (Miriam Budiardjo, 1981: 1). Sehingga jelas, partisipasi politik langsung merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dan bentuk lainnya dapat disebut sebagai partisipasi politik tidak langsung. Dari penjelasan tersebut diatas jelas menunjukan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan dalam bentuk Perda, terdapat hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan Perda, yakni memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam persiapan maupun pembahasan rancangan Perda.

Menurut Sad Dian Utomo (2003: 267-272), manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam pembuatan Perda adalah :

a)      Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.

b)      Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

c)      Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.

d)     Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Sesuai dengan ide negara hukum, maka partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda mesti diatur secara jelas dalam suatu aturan hukum tertentu. Sendi utama negara hukum, menurut Bagir Manan ( 2003: 245 ) adalah hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hukum mempunyai dua pengertian, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pembentuk Negara Indonesia, mengakui adanya hukum tidak tertulis, sebagaimana pernah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 : “Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis” (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2004: 11). Berkenaan dengan negara hukum, Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (1980: 29) mengemukakan, bahwa legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya sebagai ciri negara hukum adalah setiap tindakan baik dari pihak penguasa maupun dari pihak rakyat harus dibenarkan secara hukum ( Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1980: 29).

Mengenai asas legalitas, Jimly Asshiddiqie (2005: 155) berpendapat, bahwa dalam setiap Negara Hukum diisyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis (Jimly Asshiddiqie, 2005: 155).

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus berdasarkan aturan hukum, baik aturan hukum yang tertulis maupun yang aturan hukum yang tidak tertulis. Yang dimaksud aturan hukum tertulis di sini adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud dengan aturan hukum yang tidak tertulis di sini adalah dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tidak saja cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pengaturannya tersebut haruslah dilakukan secara jelas.

  1. 3. Bagian Ketiga

Menganalisa pengalaman  kota Porto Alegre dan menarik relevansinya bagi Indonesia. Pangalaman kota Porto Alegre terus menjadi bahan kajian dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Pietra Widiadi memahami bahwa proses yang terjadi di kota Porto Alegre merupakan hasil sejarah dan politik yang khas Brazil dan Porto Alegre, lebih khusus pikiran peranan dari pikiran teologi pemerdekaan (meminjam istilah Romo Mangunwijaya) yang kuat mencita-citakan keadilan sosial. Faktor kedua, adalah peranan dari pendidikan kritis warga ala Paulo Freire sebagai unsur penting dalam keberhasilan Anggaran Partisipatif di kota Porto Alegre.

Aturan main, jelas sudah ada regulasi yang diterbitkan. Tetapi umumnya hanya digunakan secara formalitas. Di banyak desa (Kabupaten) partisipan dari rakyat hanya sekedar dihadirkan untuk bukti bahwa telah ada wakil dari rakyat yang berpartisipasi. Dengan demikian aturan main menjadi tidak ada artinya karena hanya berfungsi sebagai asesori pemenuhan administrasi birokrasi, jadi tidak ada proses penguatan.

Sekalipun telah ada regulasi baru dan dengan demikian prosedur juga baru tetapi kenyataannya adalah daur ulang dan tambal sulam prosedur atau secara positif dapat disebut ada perubahan tetapi sekali lagi jawabannya hanya sebagai formalitas proses. Prosedur dilalui tetapi sebagai perangkat untuk membuktikan bahwa tahap tertentu telah dilakukan.

Secara umum jelas terlihat belum ada kekuatan yang riil, ataupun tidak ada penguatan organisasi rakyat, yang ada adalah sekelompok orang yang dikelompokkan. Kalau pun ada kelompok umumnya lebih mendukung keinginan dari pemerintah, bukan kelompok yang berkembang secara mandiri.

Penganggaran partisipasi masih jauh dari apa yang diharapkan. Masih merupakan impian yang harus diperjuangkan rakyat sendiri, tidak perlu menunggu kebaikan dari pemerintah untuk memberi ruang yang bebas dan keterbukaan bagi rakyat. Maka mendudukan diri sejajar dan punya kepentingan yang sama dengan posisi pemerintah adalah suatu keharusan karena rakyat punya hak untuk mengetahui apa yang telah mereka berikan kepada negara berupa pajak.

Dedi Haryadi mengevaluasi manfaat dari praktek penganggaran partisipatif di kota Porto Alegre, Brazil, dengan memeriksa hasil-hasil nyata dari pengalaman tersebut. Bertolak dari pengalaman kota Porto Alegre dan kenyataan di Bandung, tulisannya mendukung perlunya ”hijrah” atau perubahan konsep dan metode perencanaan dan penganggaran pemerintah. Dari yang bersifat ”politik dan teknokratis” menjadi perencanaan dan penganggaran yang ”politik, teknokratis, dan partisipatoris”.

Kondisi sosial politik yang sudah lebih demokratis sekarang ini sebenarnya merupakan lansekap yang bagus untuk mengupayakan terbentuknya tuntutan publik yang efektif. Dibandingkan dengan empat sampai lima tahun yang lalu, tuntutan publik untuk mengembangkan proses anggaran yang transparan dan demokratis makin kuat. Meskipun harus diakui tuntutan itu belum cukup untuk mengakselerasi perubahan proses anggaran yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Masih diperlukan upaya yang lebih keras, telaten, dan kreatif untuk menciptakan permintaan publik yang efektif.

Sugeng Bahagijo, memperlihatkan peran dan sinergi tiga pihak dari eksperimen Anggaran Partisipatif di kota Porto Alegre, yaitu : (1) Peranan partai politik yang penuh dengan gagasan, (2) peran pemerintah kota yang inovatif, dan (3) Kebangkitan masyarakat sendiri sebagai  unsur-unsur kunci yang menarik.

Mungkin agak klise kalau dikatakan bahwa kapasitas birokrasi sangat doperlukan untuk membantu dan mendukung berjalannya kelembagaan dan proses-proses Participatory Budget. Akan tetapi, bertolak dari pengalaman kota Porto Alegre, yang hemdak ditekankan di sini adalah pada tiga kemampuan staff dan birokrasi : (1) kemampuan menganalisis dan menjalankan perbaikan-perbaikan keuangan, terutama manyangkut pemasukan atau pendapatan pemerintah kota, seperti pajak, (2) Kemampuan untuk mencapai dan menghasilkan pelayanan-pelayanan umum, dan (3) Kemampuan untuk berhubungan, bekerjasama dan mendukung kelompok-kelompok warga masyarakat, terutama mereka yang miskin dan wilayah-wilayah yang tertinggal.

Dalam konteks Indonesia, maka yang urgen disiapkan oleh pemerintah kota adalah data-data kemiskinan dan data-data infrakstruktur fisik dan sosial (sekolah yang rusak, jembatan yang perlu diperbaiki, puskesmas, dan puskesmas pembantu yang peru ditambah tenaga bidan atau dokter, dll), sesuatu yang tidak terlalu sudah untuk dilakukan.

Tanggapan Bagian III

Menurut makalah Deddy T. Tikson (2009), Konsep Partisipasi Masyarakat dalam pengertian sesungguhnya tidak hanya mengajak masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan program atau proyek tetapi memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, memecahkannya, membuat keputusan, merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi, sehingga program atau proyek akan menjadi milik mereka yang kemudian akan dipelihara secara berkelanjutan.

Analisis Stakeholders salah satu kegiatan yang dilakukan para perencana program atau proyek bersama masyarakat untuk mengindentifikasi berbagai kelompok yang terkait program tersebut. Jadi analisis Stakeholders harus mampu mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh sebuah proyek, baik secara positif maupun negatif, langsung atau tidak langsung. Perhatian dicurahkan kepada pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh proyek dalam pengertian dampak sosial, ekonomi dan politik.

Stakeholder adalah setiap individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan, keterlibatan, perhatian dan jasa di dalam sebuah program atau proyek dan mereka dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan proyek tersebut.
Dalam konteks pembangunan pastisipatif, masyarakat dianggap memiliki dua status, yaitu customer dan citizen. Sebagai customer masyarakat memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang baik dari pemerintah. Sebagai citizen, mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu memajukan daerah/kota, memperlancar pelayanan publik, dan memelihara setiap asset atau fasilitas kota.

Ditambahkan pula oleh Deddy T. Tikson, pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang (1) mendorong dan memperkuat keberlanjutan (sustainability) dan kemandirian (selfreliance) dengan tujuan untuk (2) terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial, melalui (3) peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Mekanisme pembentukan partisipasi terdiri beberapa tahap kegiatan yang dapat dikategorisasikan menjadi enam mekanisme pokok : (1) pemberdayaan Stakeholder, (2) kaloborasi, (3) membuat keputusan bersama, (4) evaluasi bersama, (5) konsultatif dan (6) pembagian informasi.

Manajemen partisipatif, yaitu kemandirian, berkelanjutan dan keadilan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta agar mereka menjadi subyek dan pemilik pembangunan perkotaan yang aktif.  Dalam proses demokratisasi dituntut good governance. Demokrasi dapat dipahami sebagai persamaan kesempatan berpartisipasi oleh setiap anggota masyarakat dalam pembuatan kebijakan, rencana dan implementasi pembangunan.  Penerapan good governance adalah kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam kerangka konsep good governance, pembangunan kota memerlukan adanya kolaborasi yang kuat diantara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Peranan dan dominasi pemerintah dikurangi sejalan dengan semakin menguatnya masyarakat sipil dan sektor swasta dalam memutar roda pembangunan.

  1. 4. Bagian Keempat

Wahyu Susilo menyatakan bahwa demokrasi dan partisipasi bukan saja partisipasi politik sekedar ikut serta dalam pemilu tapi juga menekankan pentingnya kekuatan terorganisasi dari buruh migran, agar partisipasi dari kaum buruh migran menjadi efektif.

Indonesia memiliki tradisi pergerakan buruh yang panjang, bahkan gerakan buruh memiliki kontribusi yang signifikan dalam perjuangan pembebasan dari kolonialisme. Spirit unionism terus berlangsung secara berkesinambungan, walau tentunya terus berhadapan dengan tantangan politik.

Dalam situasi kesejarahan yang berbeda, migrasi buruh lintas batas negara pada Orde Baru (hingga sekarang) memang beda karakter dengan migrasi buruh melalui netwoeking cultural tersebut. Sekarang ini, migrasi buruh lintas batas negara bukan terjadi tanpa peran negara, namun negaralah yang memobilitasi mereka bekerja ke luar negeri. Oleh karena itu, kecenderungan yang terjadi adalah komodifikasi migrasi buruh lintas batas negara. Keterlibatan negara dalam masifikasi migrasi buruh ini memunculkan sektor bisnis baru (yang sebelumnya tidak ada) yaitu bisnis pengerahan tenaga kerja. Rekam jejak sejarah diatas juga memperlihatkan bahwa Orde Baru lah yang menginisiasi komodifikasi buruh untuk konsumsi negara-negara tetangga dan makin disempurnakan oleh rezim-rezim penerusnya.

Chris Wangkay mengajukan tantangan pada proses pengambilan keputusan ekonomi atau anggaran di tingkat nasional. Chris menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam memutuskan soal beban utang pemerintah.

Peran Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal ini sangat diperlukan. Pengawasan dalam pembuatan perjanjian utang perlu melibatkan seluruh pihak atau dapat diwakili oleh DPR dan DPD. Jika pemerintah menyatakan bahwa default terhadap kreditor seperti yang dilakukan Argentina kepada IMF, maka seluruh rakyat Indonesia telah siap menanggung resikonya. Kondisi saat ini pun rakyat Indonesia sudah semakin miskin saja sehingga apapun yang dilakukan untuk membantu rakyat miskin, pasti akan mendapar apresiasi. Partisipasi sampai saat ini hanya dimaknai oleh pemerintah hanya sekedar mencari masukan saja tanpa mau melakukan sesuatu perubahan yang jauh lebih besar dan yang alternatif. Konsekwensi logis dari makna partisipasi adalah akan banyak muncul alternatif pemecahan masalah, bandingkan apabila pemerintah harus terlibat secara sendiri dan setelah itu masyarakat akan meminta pertanggungjawaban, maka pemerintah dapat dijatuhkan dari kekuasaan.

Tanggapan Bagian IV

Dalam Kertha Patrika vol. 33 No.1, Januari 2008,  Philipus M. Hadjon (1997: 4-5) mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peranserta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, keterbukaan, baik “openheid” maupun “openbaar-heid” sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak. Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1997: 7-8) bahwa sekitar tahun 1960-an muncul suatu konsep demokrasi yang disebut demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi merupakan salah satu syarat minimum, sebagaimana dikemukakan oleh Burkens dalam buku yang berjudul “Beginselen van de democratische rechsstaat” bahwa (Philipus M. Hadjon, 1997 : 2) :

a)      pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia;

b)      pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;

c)      setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul;

d)     badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana “(mede) beslissing-recht” (hak untuk ikut memutuskan dan atau melalui wewenang pengawas;

e)      asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka;

f)       dihormatinya hak-hak kaum minoritas.

Asas keterbukaan sebagai salah satu syarat minimum dari demokrasi terungkap pula dalam pendapat Couwenberg dan Sri Soemantri Mertosoewignjo. Menurut S.W. Couwenberg, lima asas demokratis yang melandasi rechtsstaat, dua diantaranya adalah asas pertanggungjawaban dan asas publik (openbaarheidsbeginsel), yang lainnya adalah: asas hak-hak politik, asas mayoritas, dan asas perwakilan (Philipus M. Hadjon, 1987: 76).

Senada dengan itu, Sri Soemantri M. ( 1992: 29 ) mengemukakan bahwa ide demokrasi menjelmakan dirinya dalam lima hal, dua diantaranya adalah: pemerintah harus bersikap terbuka (openbaarheid van bestuur) dan dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-tindakan penjabat yang dianggap merugikan. Tampak jelas bahwa dalam paham demokrasi terdapat asas keterbukaan, yang berkaitan dengan asas partisipasi masyarakat, sebagaimana pula dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno (1987: 289-293), bahwa paham demokrasi atau kedaulatan rakyat mengandung makna, pemerintahan negara tetap di bawah kontrol masyarakat. Kontrol ini melalui dua sarana: secara langsung melalui pemilihan para wakil rakyat dan secara tidak langsung melalui keterbukaan (publicity) pengambilan keputusan. Pertama, pemilihan wakil rakyat berkonsekuensi pada adanya pertanggungjawaban.

Senada dengan pengertian tersebut, Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere (2001: 8) memaknai partisipasi sebagai berikut: bahwa pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan the Stakeholders (pihak yang mempunyai kepentingan) memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. Pengertian partisipasi tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian partisipasi politik yang diberikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, yaitu bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah (Mariam Budiardjo, 1981: 2).

  1. 5. Bagian Kelima

Mengajukan semacam ”ancaman” atas metode dan pendekatan partisipasi yang sedang dilancarkan oleh berbagai kalangan. Selama ini, partisipasi dan pendekatan sering dianggap ”obat mujarab” dan pengertian partisipasi seringkali terlalu longgar. Sehingga apa saja yang diberi cap partisipasi asalkan kata itu diperlukan untuk pembenaran. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi atas makna partisipasi. Kriteria agar partisipasi yang tidak menghasilkan perubahan penimpangan atas relasi kuasa hanya akan melanggengkan penindasan, baik dari perspektif kaum marjinal yang lemah secara ekonomi maupun dari sudut pandang kelompok perempuan. Kaum perempuan melihat partisipasi dari tujuannya, yaitu sebagai koreksi fundamental terhadap masyarakat patriakhi. Yohannes da Masanus Arus menulis dari sudut kelembagaan, dapat juga dikatakan bahwa walaupun pendekatan partisipatif dapat mengangkat masalah-masalah mikro ke dalam pusat pengambilan kebijakan, tetapi secara politis masyarakat miskin tidak serta merta dapat dibebaskan dari proses marginalisasi dan eksklusif. Ada empat syarat utama dalam proses Relocating Participation within a Radical Politics of Development : Citizenship and Critical Modernism, yaitu :

a)      Perlunya mininjau kembali tentang konsep partisipasi secara radikal dan politis, dari yang bersifat teknis untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi pembangunan ke dalam proses yang berkaitan dengan penyeimbangan atau penyetaraan relasi kekuasaan.

b)      Revisi terhadap pandangan kewargaan negaraan, dari yang bersifat liberal dengan penekanan formalitas partisipasi secara legal dan politis, ke perspektif yang bersifat ‘civil republican’ yang mementingkan penghayatan keberadaan warga Negara sebagai kominitas politik yang bias terlibat aktif dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.

c)      Revisi dan pengaturan kembali kekuasaan ekonomis, sehingga perjuangan partisipasi tidak akan mengarah kepada penguatan kembali kekuatan-kekuatan politis yang bersifat menindas atau munculnya lagi elit-elit lama, tetapi menyeimbangkannya.

d)     Perlunya revitalisasi dan pengembangan kelembagaan-kelembagaan yang tepat bagi partisipasi.

Eva K Sundari menganalisa pengembangan kerja-kerja advokasi anggaran di Indonesia dengan mengidentifikasi sumber dan faktor-faktor pendorongnya. Beliau juga menyatakan metodologi advokasi hendaknya tidak menjadi tujuan advokasi. Menurutnya, tanpa agenda keadilan gender maka advokasi anggaran hanya akan berisiko kegagalan.

Tidak ada pemberdayaan rakyat tanpa didasari dengan prinsip pemihakan kepada suatu kelompok marjinal dan tertindas. Pemihakan inilah yang mendorong para pendamping masyarakat untuk bekerja agar rakyat kemudian mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Posisi inilah yang sering luput dari kesadaran para pendamping advokasi bugdet reform misalnya ketika dikaitkan dengan isu gender. Sehingga advokasi kalau toh berhasil meruntuhkan satu bentuk dominasi (Negara terhadap rakyat) tetapi advokasi tersebut justru sekaligus melanggengkan bentuk dominasi berdasar gender (pengekslusian kelompok disable). Oleh karenanya, orientasi dasar dari advokasi harus ditetapkan secara eksplisit sebagai sikap ideologis para pendamping.

Tanggapan Bagian V

Menurut Herry Darwanto (2008), mengaitkan partisipasi dengan Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak.  Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidak berdayaan (powerlessness) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi;  (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung.

Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana atau sarana, tenaga ahli, dll)  yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut.

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak-sepakatan. Menurut Isna Hartati (2006) Ada berbagai bentuk partisipasi, yaitu:

a)      secara langsung,

b)      dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat),

c)      secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili mereka),

d)     berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan),

e)      berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima).

Partisipasi secara langsung oleh masing-masing anggota masyarakat adalah tidak realistik, kecuali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit, atau untuk mengambil keputusan-keputusan kenegaraan yang mendasar melalui referendum. Yang umum dilakukan adalah partisipasi secara tidak langsung, oleh wakil-wakil masyarakat atau berdasarkan informasi dan mekanisme pasar. Organisasi berbasis masyarakat seperti lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan, dll. mempunyai peran yang penting dalam membawa suara masyarakat miskin untuk didengar oleh pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah.

Walaupun keterwakilan sudah dilakukan dengan benar, proses partisipasi masih belum benar jika penyelenggaraannya dilakukan secara tidak sungguh-sungguh. Upaya yang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil, jika pendapat wakil-wakil masyarakat yang diharapkan mewakili kepentingan semua unsur masyarakat itu kemudian hanya diproses sekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakan wakil-wakil tersebut.

Deddy T. Tikson (2009), Partisipasi semu seperti itu menambah ongkos pembangunan, tanpa ada manfaat yang jelas bagi peserta yang diajak berpartisipasi. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengertian yang benar adalah memberi masyarakat kewenangan untuk memutuskan sendiri apa-apa yang menurut mereka penting dalam kehidupan mereka. Unsur ke dua, akses pada informasi, adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dsb. Masyarakat pedesaan terpencil tidak mempunyai akses terhadap semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya dan jarak fisik. Masyarakat yang informed, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang organized, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.

Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan organisasi mereka, sehingga asset dan kemampuan mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok. Agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, maka reformasi kenegaraan, state reform, harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Berbagai ketentuan perlu disiapkan untuk memungkinkan masyarakat miskin dapat memantau kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tanpa pemantauan yang efektif dari masyarakat miskin, maka kepentingan mereka dapat terlampaui oleh kepentingan-kepentingan lain. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menghasilkan wujud yang berbeda jika pembangunan tidak melalui proses yang partisipatif. Pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak,  akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka.

Salah satu penerapan prinsip partisipasi, sebagai salah satu unsur dalam proses pemberdayan masyarakat,  yang penting adalah dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dalam participatory budgeting ini, sejumlah Stakeholders mendiskusikan, menganalisis, memprioritaskan dan memantau keputusan tentang anggaran belanja pemerintah. Stakeholders ini mencakup masyarakat umum, kelompok miskin, dan kelompok terpinggirkan seperti kaum perempuan, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lain seperti dunia usaha, anggota parlemen dan juga lembaga pemberi pinjaman. Penganggaran yang partisipatif dilakukan dalam tiga tahap pengangaran:

a)      analisa dan formulasi anggaran,

b)      penelusuran dan pemantauan pengeluaran anggaran, dan

c)      penilaian terhadap hasil kerja pemerintah.

Hasil dari proses perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan secara partisipatif yang diharapkan adalah pelaksanaan pembangunan yang pro-kemiskinan, terwujudnya konsensus sosial, dan meningkatnya dukungan masyarakat dalam proses reformasi yang seringkali menuntut pengorbanan.

Penganggaran yang partisipatif ternyata berakibat positif bagi ekonomi makro dan keuangan negara, seperti ditunjukkan oleh negara Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif. Hasil yang tampak adalah anggaran yang semula defisit berubah menjadi surplus, persentase utang atau pinjaman terhadap PDB menurun, tingkat inflasi berkurang, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, investasi asing meningkat dan pengangguran berkurang.

Sebagai contoh, penganggaran partisipatif di Irlandia didorong oleh kemauan keras pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi resesi ekonomi pada tahun 1980an, dimana inflasi sangat tinggi, hutang pemerintah meningkat, defisit anggaran besar, dan produktivitas sektor industri menurun. Pada tahun 1986 dibentuk Dewan Ekonomi dan Sosial Nasional, yang berfungsi menjadi wadah bagi “mitra sosial” (social partners) untuk mengupas berbagai persoalan ekonomi dan mencari jalan keluar bersama. Seluruh elemen pemberdayaan masyarakat ada dalam proses pembangunan ini.

Sampai tahun 2002 sudah ada lima produk kesepakatan yang diputuskan oleh dewan ini. Kalau tiga kesepakatan pertama berfokus pada masalah-masalah ekonomi, dua kesepakatan terakhir cakupannya lebih luas. Kesepakatan yang kelima, (2000-2002) bertema Program for Prosperity and Fairness, mencakup tujuan-tujuan sosial disamping tujuan ekonomi. Proses konsultasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil berlangsung selama empat bulan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut.

Selain keadaan ekonomi makro dan keuangan negara yang membaik di Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif, hasil intangible penting adalah terbangunnya modal sosial berupa saling percaya yang tinggi antara pemerintah dan unsur-unsur masyarakat. Masing-masing pihak tidak bisa lari dari tanggungjawab sebab akan harus akuntabel terhadap komitmen yang telah dinyatakan dalam pertemuan sebelumnya. Setiap pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, keberatan dan kontribusinya dalam mengatasi persoalan bangsa. Jadi baik pemerintah maupun unsur-unsur masyarakat sama-sama harus bertanggungjawab terhadap kesepakatan yang dibuat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam skala lebih mikro menghasilkan tingkat pelayanan umum yang menjangkau masyarakat lebih banyak, kualitas prasarana/sarana yang lebih murah dan tahan lama, dan pendapatan masyarakat yang lebh baik, dan secara keseluruhan berkurangnya tingkat kemiskinan.

  1. C. Catatan Penutup

Sebagai catatan penutup, dua kelamahan bungai rampai ini adalah : (1) Tidak adanya karangan yang bertolak dari tema lingkungan hidup, padahal, urgensi partisipasi pada arena lingkungan hidup merupakan kesempatan semua orang, karena kehancuran hutan dan lingkungan hidup Indonesia sedemikian parah, sehingga atas berbagai alasan dan sebab tidak berhasil mengumpulkan tulisan dengan tema tersebut, (2) Keragaman kedalaman dari masing-masing tulisan yang ada. Hal ini tidak terhindarkan karena asal usul dan sifat bunga rampai seperti yang telah dipaparkan.

Berbicara pada tataran partisipasi, otonomi daerah memang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun demokratisasi di negeri ini. paska kejatuhan rezim Orde Baru yang otoritarian-militeristik, tuntutan untuk memperbaiki kehidupan bernegara menuju keadilan yang dicita-citakan tidaklah berhenti ditingkat kebijakan belaka. Begitu pula dengan tuntutan otonomi daerah belum dikatakan mengarah pada keadilan dan kesejahteraan rakyat jika ditingkat implementai masih saja menimbulkan permasalahan.

Meski kebebasan telah terbuka lebar, seperti pengakuan pada hak-hak asasi manusia serta parisipasi rakyat dalam pembangunan, tidaklah berarti proses demokratisasi di Indonesia merupakan proyek yang telah selesai. Demokrasi Indeonesia sedang mengalami krisis. Fakta-fakta elit dan model pembangunan demokrasi dari atas melalui pembentukan lembaga-lembaga tidaklah cukup berhasil. Bahkan secara keseluruhan institusi-institusi demokrasi telah dibajak kalangan elit demi kepentingan produk. Ungkapan tersebut bukanlah tanpa alasan, kerana bila kita melihat kondisi rill rakyat Indonesia yang hanya dimobilisasi untuk dukung mendukung dalam pemilihan umum, pemilihan presiden ataupun pilkada. Di daerah, melalui otonomi daerah, telah melahirkan raja-raja kecil yang duduk dikursi kekuasaan guna melindungi aset pribadi serta kelompoknya.

Dipaparkan oleh Isna Hartati (2006; 216), bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup, otonomi daerah menambah deretan eksploitasi. Semakin menguatnya kekuasaan yang merengsek ketingkat lokal berkombinasi dengan pemerintah yang lemah dan institusi sipil yang juga lemah telah membuka jalan untuk penyalahgunaan kekuasaan politik dan kekuasaan administratif, bangkitnya sentimen etnis dan keagamaan serta perusakan lingkungan alam demi menarik keuntungan yang cepat dan sebanyak-banyaknya. Perusakan lingkungan pada era otonomi daerah meningkat secara signifikan. Jika dimasa Orde Baru yang sentralistik, segala kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi berasal dari pemerintah pusat yang mana keuntungan dari eksploitasi tersebut juga terkonsentrasi pada elit-elit pusat saja, sedangkan lewat otonomi daerah, penguasa daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan dengan mengobral dan menguras habis sumber daya alam mereka juga untuk kepentingan pengusa tersebut ataupun kelompoknya.

Partisipasi yang diartikan sebagai wujud peran aktif rakyat karena bagaiamanapun setiap kebijakan publik akan selalu berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Parisipasi rakyat dalam menentukan arah pembangunan merupakan tolak ukur demokrasi di suatu negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jack Lively yang menyebutkan ada tiga criteria kadar kedemokratisan sebuah negara:

a)      Sejauhmana kelompok utama terlibat dalam proses pengambilan keputusan;

b)      Sejauhmana keputusan pemerintah berada dibawah kontrol masyarakat;

c)      Sejauhmana warga negara bisa terlibat dalam administrasi umum.

Selain itu ditegaskan pula oleh Miriam Budiardjo (1981), yang menyatakan bahwa kehendak meningkatka demokrasi mengandung kebutuhan akan keterbukaan, peran aktif rakyat, akses rakyat kepada proses demokratisasi dan pertanggungjawaban terbuka dari mereka yang berada pada kepemimpinan organisasi atau kekuasaan. Dalam banyak kasus, pemerintah ataupun elit korporasi menggunakan partisipasi semu ini untuk memberikan legitimasi sebuah kebijakan publik. Peran serta (dimana masyarakat hanya berperan menjadi peserta karena tanpa didasari oleh sebuah kesadaran) diklaim bahwa telah memenuhi persyaratan bagi kebijakan publik.

Menurut Frans Magnis-Suseno. SJ (1995), dalam konteks hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan suatu konvensi di Denmark pada 25 Juni 1998 yang kemudian menghasilkan 3 pilar yang menjamin hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (to sustainable and environmentally sound development), yakni:

a)      Akses terhadap informasi (access to information)

b)      Peran serta dalam pengambilan keputusan (public participation in decision making)

c)      Akses terhadap keadilan (access to justice)

Dari ketiga pilar tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa hakikat dari peran serta masyarakat itu dapat terwujud dalam bentuk:

a)      Turut memikirkan dan memperjuangkan nasib sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat sebagai latrenatif saluran aspirasinya;

b)      Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi, dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti pemimpin dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal;

c)      Senantiasa merespon dan menyikapi secara kritis terhadap sesuatu masalah yang dihadapi sebagai buah dari suatu kebijakan publik dengan berbagai konsekuensinya;

d)     Keberhasilan peran serta itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kauntitas informasi yang diperoleh. Memanfaatkan informasi itu sebagai dasar bagi penguatan posisi daya tawar, dan menjadikannya sebagai pedoman dan arah bagi penentuan peran strategis dalam proses pembangunan.

Menurut Thomas mayer (2003), dalam konteks Indonesia, secara hukum peran serta masyarakat telah diadopsi dalam konstitusi negara maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam UUD 1945 Pasal 1 (2) menyatakan bahwa adanya kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai hak penuh untuk menentukan arah bangsa dan negara ini. Dalam konteks hukum lingkungan, hak dan kewajiban peran serta dinyatakan dalam UU No 23/ 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5 ayat (3), Pasal 34 PP No. 27 / 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan yang semakin mempertegas posisi keikutsertaan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah lawan dari pengucilan sosial (social exclusion) dan peminggiran (marginalization). Selain itu, partisipasi merupakan senjata ampuh bagi ketimpangan kuasa dan ketimpangan aset yang melanda banyak negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia. Dengan singkat, kita percaya bahwa partisipasi yang sejati dalam konteks ekonomi pasar bebas dan negara demokratis akan makin menguatkan suara, dan pengaruh serta perjuangan warga negara dan kelompok masyarakat rentan : kaum perempuan, anak-anak dan mereka yang secara sosial gagal diwakili oleh kelembagaan politik dan program-program pemerintah. Indonesia sedang dan telah menyemai dan menyirami demokrasi multi partai. Kebebasan dasar untuk berkumpul dan berorganisasi, kebebasan pers dan seterusnya telah dipetik oleh warga Indonesia. Warga negara, kaya, miskin, laki-laki dan perempuan telah memilih partai politiknya dan presidennya. Akan tetapi buah dari demokrasi multi partai yang diharapkan oleh warga negara, tidak dapat dipastikan akan dipetik dan dinikmati oleh semua warga negara. Terlebih lagi, apabila kelembagaan demokrasi yang ada hanya berarti partisipasi dalam pemilu tiap lima tahun sekali dan rule by politicians. Demokrasi juga ditagih untuk dapat menyembuhkan luka-luka sosial akibat rezim lama, mengatasi kemiskinan, menjamin kesempatan sosial ekonomi dan mobilitas sosial dan juga membuat pondasi bagi gagasan dan kelembagaan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Indonesia tengah berlayar dalam alam otonomi daerah atau desentralisasi. Dengan nakhoda kepala daerah yang makin memiliki kuasa dan sumber dana. Pelabuhannya adalah kinerja pemerintah yang makin efektif, pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih baik dan kesejahteraan rakyat yang makin meningkat. Akan tetapi, pelayaran di lautan otonomi daerah juga dapat kandas di pulau-pulau karang yang bernama elite capture, salah urus dan korupsi. Dalam konteks seperti itu, perluasan dan pendalaman demokrasi, yakni tumbuhnya gagasan dan kelembagaan demokrasi yang berupaya untuk mengurangi elitisme politik dan elite capture menjadi kebutuhan masa kini dan masa depan Indonesia. Di dalamnya, inovasi-inovasi oleh pemerintah dan birokrasi agar menjadi makin responsive dan terbuka, oleh kelembagaan politik agar makin berrtolak dari penderitaan dan hak-hak rakyat, dan pengambilan keputusan dan pelayanan-pelayanan umum merupakan usaha-usaha nyata yang layak diujicoba dan dikembangkan.

Menurut Frans Magnis-Suseno. SJ (1995), Urgensi bagi perluasan dan pendalaman pendekatan partisipatif di Indonesia telah diakui oleh banyak pihak.  Pengakuan itu juga mencerminkan tidak saja kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah masa kini lemahnya kinerja pelayanan masyarakat dan tidak responsive lembaga-lembaga pemerintah akan tetapi juga kebutuhan untuk menemukan inovasi-inovasi gagasan dan kelembagaan di masa depan. Lebih jauh, urgensi itu juga dipicu oleh era desentralisasi di Indonesia yang telah memberikan banyak wewenang dan sumber dana kepada pemerintah daerah dan di sisi lain oleh menguatnya tuntutan masyarakat atas kinerja dan layanan pemerintah dan sistem politik. Dalam wilayah yang untuk sementara kita sebut “pendekatan partisipatif dalam pembangunan”, telah terjadi pergulatan permikiran dan bahkan percobaan-percobaan praktis, baik di ranah lokal maupun di ranah nasional dan internasional, seperti yang terjadi di kota-kota di negara maju maupun di negara-negara Selatan seperti di Brasil dan Amerika Latin. Menurut Thomas Mayer, (2003) Sekurang-kurangnya, pergulatan dan perdebatan dan percobaan-percobaan tersebut dapat digolongkan dalam sedikitnya dua pendekatan:

a)      pendekatan-pendekatan untuk membuat negara atau sektor pemerintah menjadi lebih transparan, dan lebih responsive dan lebih akuntable (public sector reforms) melalui berbagai langkah seperti peningkatan kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan sebagainya;

b)      pendekatan untuk memperluas dan mengefektifkan aksi-aksi kolektif warga negara (citizen based action), tidak saja dalam ranah proyek dan program, akan tetapi juga dalam ranah kebijakan. Termasuk dalam bidang-bidang “sektoral” yang dewasa ini telah menjadi isu dan agenda nasional seperti soal ketimpangan dan marjinalisasi kaum perempuan, kerusakan dan kehancuran lingkungan hidup, penindasan dan perjuangan buruh migran Indonesia (TKI/TKW), korupsi dan juga beban utang Indonesia yang memiskinkan.

c)      pendekatan-pendekatan yang menggabungkan potensi-potensi negara dan masyarakat untuk mencapai dan menyediakan barang dan jasa kolektif (state and society sinergy).

Buku Orde Partisipasi ini juga dimaksudkan untuk mendorong upaya-upaya pengembangan pendekatan-pendekatan partisipatif dalam praktek pembangunan dalam semua dimensinya baik dalam area perencanaan dan penganggaran maupun dalam isu-isu yang sehari-hari dirasakan secara langsung oleh warga negara seperti isu kekerasan atas buruh migran dan dampak beban utang yang mendera anggaran dan hak-hak rakyat

DAFTAR PUSTAKA

Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001, Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Jakarta : Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Asshiddiqie Jimly, 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Penerbit Konstitusi Press.

Budiardjo Miriam, ed., 1981, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta : PT Gramedia.

Daemen, H.H.F.M. dan J.J.A. Thomassen, 1983, “Jarak Antara Warga dan Pemerintah” dalam A. Hoogerwerf, ed., Ilmu Pemerintahan, terjemahan, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Darwanto, Herry. 2008. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Masyarakat Terpencil. Bappenas. Jakarta

………….., 1997, “Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis”, Pidato, diucapkan dalam Lustrum III Ubhara Surya.

Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta : Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.

Dian Utomo Sad, 2003, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan”, dalam Indra J. Piliang,

Farida Indrati Maria., 2007, Ilmu Perundangundangan, Kanisius, Yogyakarta.

Hadjon Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : PT Bina Ilmu.

Hartati Isna, 2006, “Hukum Lingkungan” dalam buku “Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia”, YLBHI dan PSHK, Jakarta,

Kusnardi, Moh.dan Bintan R. Saragih, 1980, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang- Undang Dasar 1945, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.

Magnis-Suseno Fanz, 1987, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : PT Gramedia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ed., 2004, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.

Manan Bagir, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta : FH UII Press.

Mayer Thomas, 2003 , “Demokrasi, Sebuah pengantar untuk Penerapan”, Friedrich-Ebert-stiftung Kantor Perwakilan Indonesia

Patrika Kertha, 2008. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jakarta

Riza, Faisal, 2008. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam Anggaran, dalam www.Blogat.word.Press.org/PartisipasiMasyarakat.mid

Soemantri Sri M., 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : Alumni.

Sumarto Hetifah, 2003, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Suseno Frans Magnis. SJ, 1995 ,“ Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis”, Gramedia Pustaka Utama,

Tikson Deddy T. , 2009, makalah ”Partisipasi Masyarakat dalam Danajemen Perkotaan”, dalam www.kotak-wasiat.blogspot.com

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

  1. wah bagus banget….
    thanks…….

  2. bagus banget….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: