waskitho

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CILIWUNG SECARA TERPADU

In Uncategorized on Januari 28, 2010 at 3:07 am

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

email :waskitho87@yahoo.co.id

A. Latar Belakang Masalah Menurut data Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) (2002; 23-27), Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta, yang membentang sepanjang 76 km dari kawasan Gunung Gede (1.500 m dpl) melewati kota-kota Bogor, Depok sampai DKI Jakarta, yang bermuara di daerah Muara Baru, Muara Heemraad, dan Muara Pekapuran Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang selalu menimbulkan ancaman banjir pada setiap tahunnya, khususnya di musim penghujan. Sementara itu pada musim kemarau debit sungai Ciliwung sangat kecil. Dengan demikian terjadi fluktuasi debit sungai yang sangat besar antara musim kemarau dan musim penghujan. Adanya fluktuasi debit sungai yang besar tersebut merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, telah mengalami kerusakan.. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima dan menyimpan air hujan, dan kemudian mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (outlet) melalui sungai utama. Terjadinya limpasan air yang besar pada saat musim penghujan menunjukkan bahwa DAS tersebut tidak lagi mampu menyerap curah hujan yang ada sehingga air yang diterima sebagian besar langsung dialirkan melalui aliran permukaan (run off) ke sungai. Terbatasnya jumlah air yang masuk ke dalam tanah juga berdampak pada sedikitnya jumlah air yang memasok air tanah (groundwater), sehingga pada musim kemarau debit air sungai menjadi kecil. Disamping itu besarnya limpasan permukaan dapat menimbulkan erosi, yang dicirikan oleh warna air sungai yang keruh (tidak jernih). Pada kondisi DAS yang baik, fluktuasi antara debit sungai di musim penghujan dan kemarau adalah kecil, karena sebagian besar curah hujan dapat diserap ke dalam tanah, sehingga aliran permukaan sangat kecil. Oleh karena itu aliran airnya tampak jernih sebagai indikator bahwa lingkungan di DAS tersebut dalam kondisi baik. DAS sebagai sebuah ekosistem umumnya dibagi ke dalam3 (tiga) daerah, yaitu daerah hulu, daerah tengah dan daerah hilir. Ekosistem DAS bagian hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan fungsi tata air terhadap seluruh bagian DAS. Keterkaitan daerah hulu dan hilir adalah melalui keterkaitan biofisik, yaitu melalui siklus hidrologi. Hulu DAS Ciliwung merupakan tempat yang sangat strategis, karena pada akhirnya penduduk DKI Jakarta dan juga di sekitar DAS Ciliwung pada hakikatnya sangat tergantung pada berfungsinya secara optimal sungai tersebut (Harinowo, 2003). Oleh karena itu dalam kajian pengelolaan DAS Ciliwung ini lebih difokuskan pada penelaahan di bagian hulu. Dalam menganalisis DAS, output yang diharapkan adalah tersedianya air dalam jumlah yang memadai dengan fluktuasi yang kecil antara musim penghujan dan musim kemarau serta kualitas air yang baik. Hal yang mengacu pada keharmonisan hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Dalam pendekatan ini berkembangnya sosio-teknosistem cenderung akan mendesak keberadaan ekosistem suatu DAS. Sosiosistem ditelusuri melalui pola hidup masyarakat, tingkat pengetahuan dan pendidikan, kesehatan, pendapatan perkapita dan tingkat kepedulian terhadap potensi sumberdaya alam dan lingkungannya. Sedangkan teknosistem ditelusuri berdasarkan aspek penggunaan tanah baik untuk penerapan teknologi budidaya, industri, maupun pemanfaatan lainnya yang erat kaitannya dengan konservasi tanah. B. Rumusan Masalah Pola dasar sistem penyelesaian baik secara fisik maupun ekonomi yang dilakukan selama ini menunjukkan hanya sebatas penyelesaian sementara antara lain dengan pengerukan dan normalisasi sungai, penghijauan sporadis, pemberian ijin perubahan fungsi lahan untuk kawasan permukiman yang tidak didasarkan pertimbangan kepentingan sektor lain dan keseimbangan lingkungan. Di samping itu, air merupakan sumberdaya yang mengalir (flowing resource) dari hulu ke hilir dan DAS tidak mempunyai batas yang bertepatan dengan batas wilayah administrasi, sehingga sering terjadi konflik kepentingan antara daerah hulu dan hilir. Hal tersebut menunjukan bahwa masih ada perbedaan persepsi dan tujuan pengelolaan DAS dari berbagai pihak Maka, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah : 1. Berdasarkan Master Plan DAS Ciliwung dan Cisadane (1997) yang sudah ada apakah dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah Kota Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan di daerahnya termasuk program berbagi pendanaan? 2. Bagaimana implikasinya terhadap lemahnya komitmen daerah dalam pengelolaan DAS? C. Kerangka Literatur Dalam pengelolaan DAS, Asdak (2002) mengemukakan perlunya mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan yang beroperasi di dalam dan di luar DAS. Artinya, pendekatan teknis saja melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan konservasi tanah, hutan dan air saja tidak cukup, diperlukan pendekatan lainnya dalam mendukung aspek pendekatan teknis. Waryono (2002) mengemukakan bahwa keterpaduan dalam pemulihan, penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan DAS secara optimal yang akan memberikan keuntungan ekologis, ekonomis maupun sosial dikenal dengan pendekatan bioregional Menurut Dixon dan Easter (1986), Pengelolaan DAS didefinisikan sebagai proses formulasi dan implementasi suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut sumberdaya alam dan manusia dalam suatu DAS dengan memperhitungkan kondisi sosial, politik, ekonomi dan faktor-faktor institusi yang ada di DAS tersebut dan sekitarnya untuk mencapai tujuan sosial yang spesifik. Praktek pengelolaan DAS diimplementasikan dalam penanggulangan permasalahan degradasi tanah dan air berupa kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT). Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting dalam pelestarian wilayah DAS karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. Perlindungan ini antara lain terhadap tata air (kualitas, kuantitas dan kontinyuitas), banjir, erosi dan sedimentasi (Sheng, 2000 dalam Sumaryati, dkk., 2001). Selain penyiapan rencana untuk wilayah administratif, maka disusun pula rencana pengembangan (spatial development plan) untuk kawasan-kawasan fungsional yang memiliki nilai strategis. Misalnya, untuk kawasan dengan nilai strategis ekonomi, maka disusun rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan andalan. Sementara itu untuk kawasan dengan nilai strategis pertahanankeamanan (security), disusun rencana pengembangan kawasan perbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Selain itu juga disusun rencana pengembangan kawasan agropolitan (sentra-sentra produksi pertanian), dan sebagainya. Berbagai fenomena bencana (water-related disaster) seperti banjir, longsor dan kekeringan yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia pada awal tahun 2002 dan 2003 ini, pada dasarnya, merupakan indikasi yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Menurut Sumaryati (2001), penyebab terjadinya bencana sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) hal, yakni : (1) kondisi alam yang bersifat statis, seperti kondisi geografi, topografi, dan karakteristik sungai, (2) peristiwa alam yang bersifat dinamis, seperti : perubahan iklim (pemanasan) global, land subsidence, sedimentasi, dan sebagainya, serta (3) aktivitas sosial-ekonomi manusia yang dinamis, seperti penggundulan hutan, konversi lahan pada kawasan lindung, pemanfaatan sempadan sungai untuk permukiman, pemanfaatan wilayah retensi banjir, perilaku masyarakat, dan sebagainya. Eksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan aspek konservasi akan mempercepat laju degradasi lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan pada wilayah terjadinya kerusakan (insitu effects) tetapi juga di luar wilayahnya (exsitu effects). Persoalan yang sering dikeluhkan oleh pihak hilir adalah terjadinya banjir dan sedimentasi pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau. Pihak hilir seringkali menyalahkan pihak hulu karena tidak mau menjaga kawasan lindungnya. Dalam mengatasi keserasian daerah hulu dan hilir, pemerintah telah mengembangkan konsep pengelolaan DAS terpadu yang terbagi antara daerah hulu dan daerah hilir dengan DAS sebagai dasar perencanaan. Konsepsi ini menjadi suatu yang sulit dilaksanakan ketika dihadapkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan luas kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunannya Lebih bagi DAS yang wilayahnya meliputi beberapa wilayah administrasi baik kabupaten maupun propinsi. Hal ini terjadi antara lain karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah hulu dan hilir dalam menilai fungsi suatu DAS, Hasil penelitian Sumaryati (2001) menunjukkan bahwa pada era desentralisasi terjadi beberapa pergeseran pengelolaan DAS, khususnya pada penerapan kegiatan RLKT yang menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan DAS. Beberapa kabupaten lebih mementingkan kegiatan vegetatif dibanding dengan kegiatan sipil teknis, karena kegiatan vegetatif berhubungan langsung dengan peningkatan produksi, sedang sipil teknis yang berhubungan dengan pengendalian sedimentasi dianggap lebih menjadi urusan hilir. Potensi konflik antar hulu dan hilir DAS lintas kabupaten/kota dan lintas propinsi ini penting untuk disikapi berbagai pihak. Kelembagaan merupakan suatu sistem yang komplek, rumit dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan (IPB, 1999). Kelembagaan mengatur apa yang dilarang dikerjakan oleh individu (perorangan atau organisasi) atau dalam kondisi seperti apa individu dapat mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, kelembagaan adalah instrumen yang mengatur hubungan antar individu. Soekanto (1999) menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan untuk kelembagaan. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Leibo (1990) menggunakan istilah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan peraturan, norma-norma, adat istiadat yang mendapat dukungan dari masyarakat dalam mepertahankan nilai-nilai yang penting. Dan kemudian mengatur hubungan sosial antara para anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, demi kesejahteraan mereka sendiri. Menurut Susetiawan (2001) dalam Sumaryati (2001) ada tiga fungsi lembaga dalam masyarakat yaitu : 1) memberikan pedoman pada anggotanya bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi permasalahan kemasyarakatan; 2) menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan dan 3) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengontrolan dan pengawasan terhadap tingkah laku anggotanya. Wilayah DAS sebagai kesatuan bio-region harus dipahami secara holistik dan komprehensif oleh penyelenggara daerah otonom. Prinsip dasar dari DAS sebagai bio-region adalah keterkaitan berbagai komponen dalam DAS secara spasial (ruang), fungsional, dan temporal (waktu). Perubahan salah satu bagian dari bio-region atau DAS akan mempengaruhi bagian lainnya, sehingga dampak dari perubahan bagian bio-region atau DAS tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh bagian itu sendiri (on site) tetapi juga bagian luarnya (off site). Rusaknya hutan di bagian hulu akan menimbulkan banjir, erosi, sedimentasi, dan penurunan kualitas air di bagian hilirnya. Ketidakpahaman atas implementasi prinsip keterkaitan SDA dalam bio-region atau DAS dapat menimbulkan konflik antar daerah atau regional, terutama yang menyangkut alokasi dan distribusi sumberdaya. Semakin terbatas suatu SDA dibandingkan dengan permintaan masyarakat, maka kompetisi untuk memperoleh SDA tersebut semakin tinggi dan peluang terjadinya konflik makin besar. Hal ini jelas terlihat pada konflik pemanfaatan sumber daya air, hutan, dan lahan. Penggunaan SDA yang meliputi beberapa wilayah perlu diatur oleh strategi pengelolaan DAS secara terpadu, menyeluruh, fleksibel, efisien, dan berkeadilan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dari uraian diatas terlihat bahwa kapasitas untuk mengelola SDA atau DAS secara berkelanjutan masih sangat lemah . Untuk itu diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas (Capacity building) yang sistematis secara terus menerus. Strategi yang dapat ditempuh dalam peningkatan kapasitas dan untuk menghindari terjadinya konflik antar-wilayah adalah : 1. Membangun kesepahaman dan kesepakatan antar daerah otonom dalam pengelolaan DAS lintas regional 2. Membangun sistem legislasi yang kuat 3. Meningkatkan peranan institusi (kelembagaan) dalam Pengelolaan DAS Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan SDA Masing-masing daerah otonom perlu memahami mekanisme hidrologis yang berjalan secara alami dalam penggunaan SDA lintas regional. Mekanisme hidrologis menekankan adanya karakteristik ketergantungan/interdependensi (interdependency) antar spasial. Sebagai contoh terjadi penurunan penutupan lahan di bagian hulu DAS dapat mengakibatkan terjadinya banjir saat musim hujan di bagian hilir, dan meningkatnya buangan limbah di bagian hulu dapat menurunkan kualitas air aliran sungai di hilirnya. Masalah ketidakmerataan dan ketidak efisienan penggunaan alokasi SDA yang mencakup kuantitas dan kualitasnya sering memicu timbulnya konflik antar daerah. Daerah yang memiliki sumberdaya lebih dan cenderung menguasainya secara eksklusif akan mengancam daerah-daerah lainnya sepanjang DAS. Penguasaan secara eksklusif bersifat kaku akan memicu terjadinya inefisiensi sumberdaya dan meningkatkan biaya pemakaian sumberdaya serta memicu konflik. Beragam aktifitas pembangunan yang dilakukan sepanjang DAS selalu saling terkait, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik dalam pemanfaatan SDA perlu dibangun kesepakatan antar daerah otonom. Dasar kesepakatan adalah komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan DAS yang berkelanjutan yang melandaskan setiap strategi pada upaya untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara kepentingan ekonomi, ekologis, dan sosial budaya. Komitmen bersama antar daerah otonom adalah strategi awal yang perlu dilakukan untuk menyusun langkah-langkah pengelolaan DAS. Salah satu faktor dari ketidakberhasilan pengelolaan DAS selama ini adalah tidak dibangunnya komitmen bersama antar daerah secara baik. Wujud dari komitmen bersama adalah munculnya perhatian dan tanggung-jawab bersama terhadap kelestarian SDA pada setiap unit kegiatan pembangunan di daerah masing-masing. Proses untuk mencapai komitmen bersama dapat ditempuh dengan melakukan negosiasi politik antar daerah yang didasarkan pada adanya kepentingan bersama dalam memanfaatkan SDA, sehingga alokasi dan distribusi SDA dapat ditetapkan secara adil. Kerjasama antar daerah otonom dapat diwujudkan dengan membentuk Badan Kerjasama antar Daerah (Pasal 87 ayat 2, UU No. 22/1999). Keputusan bersama yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing. Jika Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan kerjasama antar daerah, maka kewenangan penyediaan pelayanan lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Propinsi. Apabila kerjasama antar Propinsi diperlukan maka kerjasama tersebut harus dibawah koordinasi pemerintah pusat. Kewenangan propinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing. Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota, maka Kabupaten dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi. Kebijakan publik dalam aspek pengelolaan sumberdaya alam akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku masyarakat (publik) apabila dikukuhkan oleh sistem legal (hukum) yang memadai. Legislasi dalam pengelolaan DAS sangat diperlukan terutama dalam merancang dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan DAS. Beberapa peran legislasi dalam menjamin pelaksanaan pengelolaan DAS yang baik adalah : 1. Adanya Undang-undang, keputusan presiden, atau produk hukum lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk institusi dan perangkat organisasi yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan pengelolaan DAS berkelanjutan. 2. Untuk melegalisasi mandat yang diterima oleh institusi yang dibentuk dan menjamin sahnya alokasi anggaran rutin yang diberikan oleh pemerintah 3. Untuk mengurangi aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam DAS dan “memaksa” publik untuk mentaati prinsip-prinsip pengelolaan DAS berkelanjutan. Legislasi lingkungan dapat mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan alokasi dan pemanfaatan sumberdaya alam, seperti lahan, air, udara, mineral, hutan dan lanskap alam. Perilaku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam diberi pedoman agar tidak menimbulkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Legislasi memberikan kekuatan (power) dan kewenangan (authorities) kepada pemerintah atau lembaga yang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengaturan, penguasaan, pengusahaan, pemeliharaan, perlindungan, rehabilitasi, pemberian sanksi, penyelesaian konflik dan sebagainya, dalam mengatur hubungan manusia dengan sumberdaya alam dan lingkungan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan sumberdaya alam yang dikehendaki (sustainable natural resources development) Produk legal harus menempatkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan DAS. Institusi atau kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Institusi mengatur apa yang dilarang untuk dikerjakan oleh individu atau dalam kondisi bagaimana individu dapat mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, institusi adalah instrumen yang mengatur antar individu (Kartodihardjo, et.al, 2000). Institusi juga berarti seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, dimana masyarakat tersebut telah mendefinisikan kesempatan-kesempatan yang tersedia, bentuk-bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan, serta tanggung-jawab yang harus mereka lakukan. Hak-hak tersebut mengatur hubungan antar individu dan/atau kelompok yang terlibat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam tertentu (Schmid, 1987 dalam Kartodihardjo, 2000). Di Amerika Serikat dikenal adanya riparian right dan appropriation-rights dalam pengelolaan sumberdaya air. Institusi sebagai modal dasar masyarakat (social capital) dapat dipandang sebagai aset produktif yang mendorong anggotanya untuk bekerjasama menurut aturan perilaku tertentu yang disetujui bersama untuk meningkatkan produktifitas anggotanya secara keseluruhan. Ikatan institusi masyarakat yang rusak secara langsung akan menurunkan produktifitas masyarakat dan menjadi faktor pendorong percepatan eksploitasi sumberdaya alam disekitarnya (Kartodihardjo, et. al, 2000). Perwujudan institusi masyarakat dapat diidentifikasi melalui sifat-sifat kepemilikan (property rights) sumberdaya, batas-batas kewenangan (jurisdiction boundary) masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya, dan aturan-aturan perwakilan (rules of representation) dalam memanfaatkan sumberdaya, apakah ditetapkan secara individu atau kelompok. Instansi pemerintah merupakan institusi formal yang menjadi agen pembangunan dan berperan sentral dalam menentukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kinerja institusi sangat tergantung dari kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Penguatan institusi dalam pengelolaan DAS dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan DAS. Kondisi institusi yang kuat merupakan prasyarat penyelenggaraan pengelolaan DAS yang baik. Kinerja institusi pengelolaan DAS di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, bahkan Thailand. Ketergantungan terhadap sumberdaya alam yang masih tinggi dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan merupakan indikator lemahnya institusi pengelolaan DAS di Indonesia. Institusi pengelolaan DAS yang ada di Indonesia belum memiliki peranan yang kuat terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam DAS. Pengembangan kelembagaan masih bersifat keproyekan, sehingga intervensi penguatan institusi hanya berjalan selama proyek masih ada. Instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan DAS di Indonesia sebagai institusi formal cukup beragam. Kendala yang sering dihadapi antara lain adalah masalah koordinasi program; seringkali program yang sama atau mirip diusulkan oleh instansi yang berbeda. Duplikasi program akan menyebabkan ketidak efisienan anggaran berupa pemborosan dan mark-up, ketidaksinambungan pembinaan program, serta ketidakjelasan rentang kewenangan pengelolaan DAS. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAS di Indonesia belum menerapkan prinsip strategi satu perencanaan (one plan strategy) dengan baik, sehingga tingkat keberhasilan program pengelolaan DAS masih rendah. Prinsip one river, one plan belum di implementasikan secara menyeluruh. Ruang lingkup masalah yang dibahas adalah sehubungan dengan pendekatan dalam menjawab permasalahan DAS Ciliwung Hulu dikelompokkan kedalam 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan (a) teknis biofisik, (b) teknis fisik, (c) sosial ekonomi, dan (d) kebijakan. D. Pembahasan Ekosistem DAS Hulu pada umumnya dipandang sebagai suatu ekositem pedesaan yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu desa, sawah atau ladang, sungai dan hutan. Interaksi dari keempat komponen tersebut akan berdampak pada output yang akan dihasilkan, yaitu air, dalam hal ini sungai, dalam bentuk debit dan kualitas air. Desa merupakan komponen sentral dalam pengelolaan DAS, antara lain dikarenakan faktor manusia di dalamnya. Menurut Suko Bandiyono (2004) Pertumbuhan jumlah manusia mengakibatkan ketidak seimbangan perbandingan antara lahan pertanian dan kepemilikan lahan pertanian. Dengan kondisi dimana lapangan kerja semakin terbatas serta ketrampilan terbatas berdampak pada kecilnya pendapatan petani. Hal tersebut sering menyebabkan terjadinya perambahan hutan dan lahan marjinal yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan. Kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya peningkatan aliran permukaan, erosi dan muatan sedimen yang berdampak pada penurunan kualitas air dan terjadinya fluktuasi debit sungai pada musim kemarau dan musim penghujan (Asdak, 2002). Peningkatan aliran permukan ini dipicu pula perubahan tata guna lahan, dimana daerah yang semula berfungsi sebagai daerah penampung dan penyerap air hujan telah berubah fungsi sebagai daerah hunian, industri dan lainnya (Diah, 2002). Perubahan tersebut dipicu oleh pengembang atau individu yang melihat peluang ekonomi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pemukiman. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Harinowo (2003) yang menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya perambahan hutan dan kerusakan lingkungan ialah disebabkan oleh alasan “ekonomi”. Alasan ekonomi ini tidak hanya terkait dengan kelaparan dan kemiskinan, tetapi juga menyangkut masalah “kerakusan” untuk memperoleh daerah yang strategis (Harinowo, 2003). Jika dikaitkan dengan kerusakan lingkungan di DAS Ciliwung Hulu sangatlah relevan, di satu sisi adanya tekanan eknomi bagi masyarakat di pedesaan, di sisi lain terjadinya perubahan tataruang akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman dan bangunan lainnya. Permasalahan inilah yang akan menjadi fokus bahasan dalam rangka pengelolaan DAS Ciliwung di bagian hulu. Menurut data Balai RLKT Ciliwung (2002) DAS Ciliwung Hulu mempunyai luas 14.867 ha, yang terdiri hutan seluas 4.274 Ha (28,8%), Pertanian 9.503 Ha (63,9%) dan pemukiman 1.099 ha (7,4%). Areal pertanian terdiri dari perkebunan 2.407 ha (16,2%), kebun campuran 1.775 ha (11,9%), tegalan/lahan kering 1.543 ha (10,4%) dan sawah 3.777 ha (25,4%). Ditinjau dari perbandingan antara luasan hutan di daerah hulu dengan luasan DAS secara keseluruhan, luasan hutan tersebut hanya 12%, sementara luasan hutan ideal dalam suatu DAS adalah 30% (Saparjadi, 2002). Hal ini berarti menunjukkan bahwa luasan hutan DAS Ciliwung jauh dari kondisi ideal dari suatu DAS. Dengan mengacu pada indikator kerusakan suatu DAS, yang dicirikan oleh Rasio debit sungai maksimum dan minimum, koefisien limpasan, erosi dan sedimentasi, muka air tanah dan debit mata air; beberapa indikator telah menunjukkan bahwa DAS Cilwung Hulu telah mengalami kerusakan, yaitu antara lain : Nilai koefisien limpasan DAS Ciliwung telah mencapai 67%, dengan mengacu pada debit sungai Ciliwung yang mencapai 2.363 mm/tahun dan curah hujan rata-rata 3.519 mm/tahun. Data dari hidrograf menunjukkan bahwa koefisien aliran permukaan berkisar antara 60-75% (Prastowo, 2003). Ditambahkan, menurut data Balai RLKT Ciliwung (2002) Rasio debit air sungai Ciliwung maksimum dan minimum mencapai 146 : 1 yang menunjukkan ancaman kekeringan dan turunnya muka air tanah yang tajam pada musim kemarau. Angka tersebut telah sangat jauh melebihi batas wajar yang aman. 1. Debit maksimum Terjadinya perubahan tataguna lahan di DAS Ciliwung pada periode 1990-1996 telah meningkatkan debit puncak (maksimum) dari 280 m3/detik menjadi 383m3/detik. Perhitungan debit banjir 100 tahunan yang dilakukan oleh JICA pada tahun 1997 dibandingkan dengan data tahun 1973 menunjukkan perbedaan yang cukup nyata, yaitu terjadi peningkatan dari 370 m3 menjadi 570 m3 (Djendam, 2002) 2. Erosi dan sedimentasi Secara kumulatif laju erosi yang terjadi di DAS Ciliwung Hulu mencapai 19,3 ton/ha/tahun, dengan indeks erosi sebesar 1,29 (lebih besar dari 1), dengan kehilangan lapisan tanah akibat erosi sebesar 1,6 mm/tahun. 3. Debit mata air Telah terjadi penurunan debit mata air, khususnya pemanfaatan oleh PDAM Bogor sebesar 4-15% Kondisi di atas mencerminkan bahwa DAS Ciliwung Hulu perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Dengan mengacu pada konsep pendekatan ekosistem DAS yang berbasis desa, kondisi lapangan yang ada dan data yang tersedia, kerusakan yang terjadi di DAS Ciliwung Hulu disebabkan antara lain oleh : a) Luasan hutan yang semakin kecil akibat terjadinya perambahan hutan dan perubahan hutan menjadi lahan pertanian, yang berdampak pada meningkatnya aliran permukaan dan berkurangnya kapasitas tanah untuk menyimpan air b) Beralihfungsinya lahan-lahan pertanian menjadi areal pemukiman & hotel, yang juga berdampak pada meningkatnya aliran permukaan c) Budidaya pertanian yang tidak mengacu pada kaidah konservasi, yang berdampak pada meningkatnya erosi Sehubungan dengan pendekatan dalam menjawab permasalahan DAS Ciliwung Hulu dikelompokkan kedalam 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan (a) teknis biofisik, (b) teknis fisik, (c) sosial ekonomi, dan (d) kebijakan. 1. Pendekatan teknis biofisik Menurut Direktorat Jenderal RLPS. Dep. Kehutanan (2000) pendekatan pada aspek biofisik, dengan penekanan pada pengembangan kultur teknis, pola tanam, pilihan komoditas yang akan dikembangkan yang terkait dengan sistim usahatani yang berkelanjutan. a) Pertanian hutan (agroforestry) Merupakan suatu sistim usaha tani yang telah lama dipraktekan di Negara-negara berkembang dan sangat relevant dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di negara-negara berkembang. Sistim pertanian-hutan pada prinsipnya merupakan suatu sistim usaha tani atau penggunaan tanah yang mengintegrasikan tanaman tahunan berkayu di atas lahan yang sama dengan tanaman rendah (semusim) secara spatial dan atau temporal. Dengan demikian sistim ini merupakan penggunaan tanah terpadu dengan mengakomodasikan aspek ekologi dan ekonomi, dan sesuai untuk tanah-tanah marjinal dan sistim masukan rendah. (Arsyad, 1989). Pertanian hutan dapat memadukan bermacam-macam tanaman yang masing-masing memiliki fungsi konservasi tanah dan air, maupun fungsi pendukung ekonomi masyarakat. Sistem usaha tani pertanian-hutan ini dapat dikelompokkan ke dalam : 1) Kebun Pekarangan Merupakan kebun campuran yang tidak teratur antara tanaman tahunan (buah-buahan) dan tanaman semusim di sekitar pekarangan dengan fungsi penyediaan karbohidrat, vitamin dan mineral, serta obat-obatan sepanjang tahun 2) Talun-kebun Merupakan pertanian-hutan tradisional dimana berbagai macam tanaman ditanam secara spatial dan urutan temporal. Lokasinya jauh dari pekarangan, dengan fungsi (1) penyediaan subsisten karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, (2) produksi komoditas komersial, (3) konservasi tanah dan genetic, (4) sosial (penyediaan kayu bakar bagi desa, (5) peningkatan ekonomi masyarakat dari hasil komoditas komersial. Pertanian talun-kebun ini telah berhasil dikembangkan di daerah Jawa Barat. 3) Tumpang sari Tumpang sari bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan Pertanian, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta menyelamatkan sumber daya lahan dan air, serta mengurangi resiko kegagalan panen (Direktorat Pengembangan Usaha, 2003). Prinsip tumpang sari adalah keanekaragaman vegetasi, dengan penanaman bermacam-macam tanaman, berupa tanaman keras/ kayu-kayuan dan buah-buahan, dengan intercrop tanaman semusim seperti tanaman pangan, tanaman obat-obatan, tanaman penutup dll. 4) Rumput-hutan Merupakan usaha tani campuran antara kehutanan dan peternakan (sylvopasture), dimana rumput ditanam di bawah pohon damar, pinus dan Albisia sp. Pengembangan system ini dapat berhasil di daerah yang petaninya mempunyai ternak, tapi tidak ada ladang untuk penggembalaan. Selain sebagai pakan ternak, rumput berfungsi sebagai pencegah erosi yang ditanam sebagai penutup tanah, penguat teras dan guludan serta penguat tebing-tebing pada tanah yang miring. Dalam usaha Pertanian, rumput dapat dimanfaatkan sebagai mulsa dan pupuk kompos. 5) Pertanaman lorong Merupakan penanaman tanaman semusim atau tanaman pangan di lorong antara barisan pagar tanaman pohon. Tanaman pagar dijaga agar tetap rendah agar tanaman semusim tidak ternaungi, kecuali jika tidak ada tanaman semusim maka tanaman pagar dibiarkan tumbuh bebas. Pada tanah yang berlereng, tanaman pagar dan tanaman semusim ditanam mengikuti kontur agar erosi dapat tercegah dengan baik. Sistem usaha tani pertanian-hutan ini merupakan system usahatani tradisional yang telah dikenal oleh masyarakat namun telah dilupakan, tetapi ternyata efektif untuk mengatasi berbagai masalah kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang akibat adanya pertambahan penduduk. Disamping itu, hasil usaha pertanian tersebut sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. b) Reboisasi Reboisasi merupakan upaya untuk penghutanan kembali (penanaman kembali) hutan-hutan yang telah rusak dengan tanaman hutan, atau pada daerah-daerah yang berlereng curam dimana faktor erosi dapat terjadi. Upaya reboisasi ini dapat berhasil apabila masyarakat di sekitar hutan terlebih dahulu diberdayakan. Pemilihan pohon untuk reboisasi hendaknya memperhatikan faktor ekologidan faktor ekonomi serta faktor sosial penduduk di sekitarnya. Khusus untuk reboisasi tanah gundul, disamping dipilih jenis tanaman yang bernilai juga harus cepat tumbuh, sehingga mampu menahan dan mengawetkan tanah dan air (Manan, 1997) c) Penghijauan Merupakan upaya penanaman pohon-pohonan di lahan-lahan di luar kawasan hutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus mengawetkan lahan (mengurangi terjadinya erosi). Penghijauan akan efektif bila diarahkan pada penanaman tanaman pohon yang bernilai ekonomis, seperti buah-buahan. Pemerintah pada saat ini tengah menggalakkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), dimana tanaman buah-buahan menjadi salah satu pilihan yang digunakan untuk penghijauan. Pada penerapan program ini peran dan partisipasi masyarakat perlu dilibatkan sejak awal perencanaan, sehingga dapat dikembangkan komoditas-komoditas yang sesuai dengan harapan petani, khususnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi serta baik untuk konservasi lahan. Penghijauan dapat dilaksanakan pada jalur penyangga, jalur hijau dan daerah aliran sungai, sebagai berikut :Penghijauan pada daerah penyangga Ditambahkan menurut Direktorat Jenderal RLPS. Dep. Kehutanan (2000) Penghijauan dilakukan pada daerah perbatasan antara hutan dengan pemukiman masyarakat atau areal budidaya tanamanm yang dinamakan daerah pengangga hutan (buffer zone), yang cukup rentan terhadap timbulnya permasalahan lingkungan. Derah ini merupakan pintu masuk bagi masyarakat kawasan hutan, oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan buffer zone dengan penanaman komoditas komersial seperti buah-buahan sangat penting, sehingga dapat mencegah dan mengurangi minat masyarakat untuk merambah hutan. Penghijauan dilakukan di daerah “antara” yang menghubungakan hutan dengan pemukiman. Daerah koridor ini sebaiknya ditanam bermacam-macam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi. Disamping untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, keaneka ragaman tersebut sebagai relung kehidupan fauna, sehingga tidak terjadi proses pemutusan flora dan fauna dari ekosistem hutan ke daerah budidaya tanaman (Ditjen BPH, 2003). d) Sistem perkebunan atau mokokultur Merupakan penanaman satu jenis komoditas tanaman dengan maksud untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam usaha tani. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas tanaman pohon, yang mempunyai sistem perakaran yang dalam, seperti tanaman buah-buahan, disamping juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi Biasanya menggunakan input sarana produksi yang tinggi (intensifikasi). Dalam penanaman monokultur perlu diikuti oleh upaya konservasi antara lain : 1) Pada lahan yang bergelombang atau miring perlu pembuatan teras-teras dan guludan untuk menghambat aliran permukaan air dan mengurangi erosi, serta menampung dan menyalurkan aliran air dengan kekuatan yang tidak merusak. 2) Pengolahan tanah minimum, dilakukan secara terbatas atau seperlunya pada lobang tanam saja 3) Tanaman utama misalnya komoditas buah-buahan seperti jeruk, durian, mangga dll, pada teras ditanam menurut sabuk gunung atau memotong lereng 4) Penanaman rumput-rumputan pada guludan dan lereng-lereng atau tebing untuk mencegah erosi 5) Penanaman rumput Selain sebagai tanaman penutup, rumput juga berperan sebagai tanaman penguat teras dan guludan. Jenis tanaman rumput yang dianjurkan ialah rumput gajah, rumput kolonjono dan rumput bahi (Paspalum notatum). Tempat penanaman rumput dapat di galengan atau pematang, talud teras, dinding dan dasar saluran pengairan, serta di tebing-tebing sungai. Sedangkan cara penanamannya dapat dilakukan secara rapat, secara barisan menurut arah kontur, atau secara berselang-seling menurut arah lereng. Tanaman rumput harus disulam terus menerus sehingga rapat dan dipangkas secara periodik untuk mencegah supaya tidak menjadi sarang tikus. Penanaman menurut kontur berarti penanaman dilakukan menurut sabuk gunung atau memotong lereng. Cara ini dilakukan pada tanah-tanah yang berlereng dengan membuat guludan-guludan 2. Pendekatan teknis fisik Merupakan pendekatan yang mengacu pada pembangunan sarana dan prasarana bangunan dalam rangka pengendalian banjir (limpasan air sungai) a) Channel reservoir Merupakan upaya untuk menampung, menyimpan dan mendistribusikan air di alam, dengan membendung aliran air di sungai, sehingga air tersebut dapat mengalir ke samping dan mengisi reservoir. Pola ini mengacu pada pengembangan sistim sawah teras bertingkat. Terdapat 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh, yaitu : (a) menampung sebagian besar volume air hujan dan aliran permukaan, (b) menurunkan kecepatan aliran permukaan, (c) peningkatan cadangan air tanah (Irianto, 2003) b) Pemanenan Air (Water harvesting) Merupakan upaya penampungan air aliran permukaan melalui pembangunan waduk-waduk kecil. Teknologi ini telah dikembangkan di Gunung kidul dengan ukuran waduk yang mampu menampung air sejumlah 300 m3 (20 m x 5 m x 3 m). dan dapat mengurangi volume dan kecepatan aliran air permukaan, menyimpan air untuk musim kemarau. Pembuatan waduk-waduk kecil dalam jumlah yang banyak, jika diterapkan di DAS Ciliwung Hulu akan mampu meretensi air dan mengurangi volume air yang dialirkan melalui aliran permukaan (Irianto, 2003) c) Pembangunan sumur resapan Salah satu penyebab terjadinya peningkatan aliran air permukaan di DAS Ciliwung Hulu adalah akibat terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi areal pemukiman. Dengan demikian air hujan yang jatuh tidak dapat diserap oleh tanah tetapi air mengalir dari permukaan beton atau aspal menuju saluran (parit), dan selanjutnya menuju sungai. Untuk itu agar mengurangi air yang melimpas tersebut diperlukan pembuatan sumur-sumur resapan di setiap bangunan, yang mampu menyimpan atau menahan air yang jatuh dari talang-talang bangunan agar tidak melimpas, tetapi dapat mengisi air di dalam tanah. Teknologi resapan air yang dikembangkan oleh Sunjoto, (1998) cukup menarik yakni dengan “sistem drainase air hujan berwawasan lingkungan”. Akhir akhir ini dikeluhkan adanya intrusi air laut jauh ke wilayah daratan yang akan mengakibatkan defisit air di beberapa wilayah khususnya kota kota di pulau Jawa. Dengan system tersebut dan di padukan dengan upaya reboisasi di daerah hulu dan penataan pola konsumsi air yang benar maka kekhawatiran kekurangan sumber air bersih akan dapat dihindarkan. Sistem drainase air hujan berwawasan lingkungan pada prinsipnya adalah sistem sumur resapan yang telah dikemukakan diatas yakni dimulai dari masing masing rumah atau tempat bermukim dengan cara menampung air hujan yang jatuh di atap atau diperkerasan untuk tidak dialirkan langsung ke system drainase perkotaan sungai melainkan dialirkan kedalam sumuran yang di buat di setiap halaman rumah atau hamparan terbuka baik secara individual maupun secara kolektif. Cara tersebut dimaksudkan untuk menampung air yang berkualitas dapat meresap kembali ke dalam tanah. Konstruksi sumur resapan seperti halnya sumur gali yakni dengan dinding perkuatan di bagian atas dan ruang sumur dibagian bawah di rencanakan kosong untuk menampung air sebanyak mungkin. Manfaat yang diperoleh dari system ini antara lain : 1) Mencegah intrusi air laut untuk perkotaan daerah pantai 2) Mereduksi dimensi jaringan drainase perkotaan 3) Menghindari kemungkinan terjadinya banjir di daerah hilir 4) Menurunkan konsentrasi pencemaran air tanah 5) Mempertahankan tinggi muka air tanah 6) Melestarikan teknologi tradisional 7) Meningkatkan peran serta masyarakat 8) Membudayakan pola pikir pelestarian lingkungan Desain sumur resapan tersebut disesuaikan dengan : debit air yang mungkin dapat di tampung di sumur resapan, faktor geometrik, durasi aliran, radius sumur (Sunjoto, 1989) d) Transfer air antar DAS (water transfer from basin to basin) Merupakan upaya untuk menurunkan debit maksimum (peak discharge) dan waktu puncak (time to peak discharge), dengan mengalirkan air dari sungai Ciliwung ke sungai Cisadane melalui pembangunan saluran (sodetan), yang kini telah menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta akibat melimpahnya volume air sungai Ciliwung. e) Konservasi mekanik lahan Konservasi cara mekanik menggunakan sarana fisik seperti batu, tanah dll, yang bertujuan untuk memperlambat aliran permukaan dan mengurangi erosi, serta menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Menurut Direktorat Tanaman Buah (2001) dikenal beberapa teknik konservasi mekanik lahan untuk usaha pertanian sebagai berikut : 1) Pengolahan tanah menurut kontur atau memotong lereng Pengolahan tanah yang dilakukan menurut kontur atau sabuk gunung, baik dengan pembajakan, pencangkulan atau perataan, sehingga terbentuk alur-alur dan jalur-jalur tumpukan tanah yang searah dengan kontur. Alur tanah tersebut akan merupakan penghambat erosi. Pengolahan tanah menurut kontur ini sebainya diikuti dengan penanaman dalam baris-baris memotong lereng. 2) Pembuatan guludan, teras, dan saluran atau pembuangan air. Beberapa cara dikenal guludan biasa, teras (teras guludan, teras kredit atau sederhana dan teras bangku). Sedangkan saluran air berupa saluranpembuangan dan got buntu atau rorak. 3) Guludan biasa Guludan biasa dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng dibawah 6%, dimaksudkan untuk aliran permukaan yang mengalir menurut arah lereng. Dibuat menurut kontur, sedikit miring yang menuju saluran pembuangan. Pada guludan sebaiknya ditanami rumput penguat guludan dan tanaman tahuan penguat teras seperti lamtoro. 4) Teras guludan dan teras kredit Teras guludan dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng 6-15%, arah memanjang sejajar kontur dan menuju ke saluran. Teras kredit merupakan penyempurnaan dari teras guludan yang memungkinkan daya tampung lumpur lebih besar lagi. 5) Teras bangku Teras bangku dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng 8-30%. Teras bangku memiliki bentuk khas, antar bidang olah teras dibatasi oleh terjunan. Teras bangku terdiri dari beberapa bagian utama yaitu bidang olah, talut, guludan atau galengan dan saluran pembuangan air. 6) Saluran atau pembuangan air Untuk mengatasi genangan air dan mengatur jalannya air perlu dibuat saluran air. Pembuatan saluran pembuangan air dilakukan untuk mengendalikan air sehingga tidak merusak teras, guludan dan untuk meningkatkan presapan air ke dalam tanah. Saluran air dibuat pada tempat-tempat yang terjadi akumulasi air hujan dan air tsb dialirkan menuju saluran pembuangan air alami. Pada permukaan saluran perlu ditanami rumput. Pada tempat yang memiliki ketinggian yang berbeda, perlu dibuat bangunan terjunan air yang diberi penguat dengan batu, bambu atau kayu. Dengan demikian air yang mengalir turun tidak akan mengikis tanah yang menimbulkan longsor. Dikenal saluran air yang buntu, yang disebut rorak. Rorak dibuat untuk menampung air hujan yang jatuh dan air aliran permukaan dari bagian atas, sehingga tanah-tanah yang tererosi dari bagian atasnya diendapkan pada rorak dan tidak hanyut/hilang terbawa air. Setelah rorak penuh endapan tanah erosi, digali lagi dan tanah diratakan pada bidang olah teras. 3. Pendekatan Sosial & Ekonomi Merupakan pendekatan dari sisi pemberdayaan masyarakat di dalam DAS dalam menjaga dan memelihara DAS, yang sekaligus sebagai sarana dalam mengembangkan usaha ekonomi a) Pemberdayaan Masyarakat Karena pemberdayaan masyarakat merupakan inti dan sekaligus tujuan setiap proses pengembangan masyarakat (community development), maka kerangka berpikir pemberdayaan masyarakat akan sepenuhnya terkait dengan pengembangan masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam konsep pembangunan ini, istilah pengembangan atau pembangunan masyarakat tetap menekankan pada pendekatan swadaya. Karena itu pengembagan masyarakat perlu dibangun di atas realitas masyarakat. Pada dasarnya pengembangan masyarakat yang dibangun di atas realitas diyakini akan lebih mampu menjamin pemberdayaan masyarakat, yakni proses untuk membina kemampuan masyarakat untuk mewujudkan daya kerjanya dalam memperbaiki martabat dan kedudukan sendiri. (Nasution, 2004) Menurut Naustion (2004), terdapat 4 (empat) strategi yang dapat digunakan dalam melakukan pemberdayaan yaitu: 1) Strategi fasilitas, strategi ini dipergunakan ketika kelompok atau sistem yang dijadikan target mengetahui ada suatu masalah dan membutuhkan perubahan, kemudian ada keterbukaan terhadap bantuan dari luar dan keinginan pribadi untuk terlibat. 2) Strategi reeduktif, strategi ini membetuhkan waktu, khususnya dalam membentuk pengetahuan dan keahlian. 3) Strategi persuasif, strategi ini berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan. 4) Strategi kekuasaan, membutuhkan agen perubahan yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai kemampuan untuk memonopoli akses. Berdasarkan pemikiran di atas, maka kegagalan dan keberhasilan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akan ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat pada proses pengembangan masyarakat dalam memahami realitas masyarakat dan lingkungannnya, sistem keprcayaan dan sistem nilai masyarakat tentang arti perubahan dan arti masa depan, mindscape masyarakat dalam bersikap dan berperilaku, serta faktor-faktor yang menentukan terbentuknya suatu mindscape tertentu. Dengan kata lain, pemahaman akan budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya masyarakat akan menentukan keberhasilan suatu program atau proyek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. b) Pengembangan kelembagaan Pengembangan kelembagaan diarahkan untuk dapat lebih melibatkan masyarakat dan memberdayakan masyarakat, dengan basis agar aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa mengganggu kelangsungan ekosistem atau mampu menjaga kelestarian alam., antara lain: 1) Pengembangan Koperasi Koperasi dikembangkan untuk memenuhi dan menampung kebutuhan warga 2) Pemberdayaan Pondok Pesantren Pesantren mempunyai peran strategis sebagai institusi yang bergerak di bidang spiritual, ekonomi dan penjaga kelestarian alam. Oleh karena itu pemberdayaan pesantren diharapkan akan mampu menjadi acuan dan panutan dalam pengembangan model-model percontohan usaha pertanian yang terkait dengan pelestarian alam c) Penyuluhan Penyuluhan ditekankan pada pengembangan usaha ekonomi produktif yang tidak merusak lingkungan, khususnya di bidang usaha pertanian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan, serta pelestarian lingkungan. Penyuluhan dapat dilaksanakan dalam bentuk pameran pendidikan, penyuluhan ke sekolah-sekolah, kelompok-kelompok tani, pesantren, PKK, karang taruna, dan lain-lainnya. d) Pengembangan Produk Ekowisata Pariwisata telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi global yang terbesar, dan melalui pengembangan produk ekowisata diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk membiayai konservasi alam dan meningkatkan nilai lahan yang dibiarkan alami (The Ecotourism Society, 1999). Karena itu, pengembangan sebuah produk yang mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan harus menjadi prioritas. Ekowisata merupakan gabungan dari berbagai kepentingan yang muncul dari kepedulian terhadap masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan kata lain, ekowisata adalah wisata bertanggung jawab ke daerah alami yang melestarikan lingkungan. Pengembangan ekowisata yang benar harus dilakukan berdasarkan sistem pandang yang mencakup di dalamnya prinsip berkelanjutan dan partisipasi keterlibatan penduduk setempat di dalam area DAS yang potensial untuk pengembangan ekowisata. Jadi, di sini ekowisata harus berupa kerangka sebuah usaha bersama antara penduduk setempat dan pengunjung yang peduli dan berpengetahuan untuk melindungi lahan-lahan liar dan asset biologi, serta kebudayaan melalui dukungan dari pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat di sini kita definisikan sebagai pemberdayaan kelompok setempat yang sudah ada untuk mengontrol dan mengelola sumber daya yang berharga dengan cara yang tidak hanya menjaga kelangsungan sumber daya tersebut tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan ekonomi dari kelompok tersebut (Nasution, 2004) e) Pengembangan pemasaran Dalam pengelolaan DAS agar dapat lestaris perlu ditangani melalui penanganan teknis dan sosial ekonomi, untuk memasarkan produk produk hasil DAS Ciliwung tidak lah sulit, selain DAS hulu merupakan daerah wisata, juga dekat dengan daerah pemasaran potensial yaitu Bogor, Depok dan Jakarta. Dengan melalui kelompok kelompok masyarakat yang dibentuk yang diikat melalui paguyuban usaha Koperasi, sehingga produk produk tersebut mudah cara pemasarannya, baik melalui pasar tradisional, supermaket dan mall. Yang lebih penting justru menjaga kualitas dan kontinuitasnya, shg dengan demikian pemasran dapat diusahakan secara effisien. Untuk itu perlu diciptakan jaringan yang mantap antara produsen (petani) dengan tempat pemasaran (pasar tradisional, Super maket dan mall). 4. Pendekatan kebijakan Penataan air DAS Ciliwung adalah bagian dari penataan ruang Jabodetabek-Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur), yang berdasarkan peraturan pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ; kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bakasi dimana Depok termasuk di dalamnya, dan kawasan Depok, Puncak dan Cianjur dikategorian sebagai kawasan tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Selain itu juga pemanfaatan ruangnya diatur dengan Kepres RI Nomor 114 tahun 1999, tentang Penataan Ruang Bopunjur sampai dengan tahun 2014 yang di dalamnya mencakup pembangunan 2 (dua) buah waduk di hulu sungai. Keppres tersebut sekarang akan diperbaharui dengan Kepres yang lebih menyeluruh (masih dalam tahap persiapan). Pembahasan mengenai hal ini melibatkan Pemerintah Pusat, Proinsi, Kabupaten dan Kota. Kawasan ini terbagi atas zona Budibaya (B) dan zona Non budidaya (N). Zona Budidaya dan zona Non budidaya adalah zona-zona yang ditetapkan karakteristik pemanfatan ruangnya, berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budidaya dan kawasan lindung. Untuk DAS Ciliwung masalah yang penting menyangkut kedua jenis zona tersebut adalah : a) Keseimbangan lingkungan secara terpadu b) Penyediaan dan pengelolaan air baku c) Sistem pengendalian banjir, sbb: 1) Reboisasi hutan dan penghijauan tangkapan air 2) Pentaan kawasan sungai dan anak-anak sungainya 3) Normalisasi sungai dan anak-anak sungainya 4) Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ 5) Pembangunan prasarana dan pengendali banjir d) Sistem pengelolaan persampahan Dari hulu ke hilir DAS Ciliwung akan mempengaruhi dan melalui kawasan-kawasan (zona N) yang diarahkan untuk konservasi air dan tanah : 1) Kawasan hutan lindung 2) Kawasan resapan air 3) Kawasan dengan kemiringan tertentu 4) Sempadan sungai 5) Kawasan sekitar danau/ waduk/ situ 6) Kawasan sekitar mata air 7) Kawasan pantai berhutan bakau 8) Taman hutan raya 9) Taman wisata alam E. Kesimpulan Sedangkan untuk kawasan budidaya lainnya maka DAS Ciliwung akan dipengaruhi oleh permukiman sepanjang DAS dan peruntukan lain seperti industri. Penataan bangunan dan lingkungan di perkotaan dan di perdesaan yang sesuai dengan pola pemanfaatan ruangnya. Pengendalian pemanfaatan ruang sangat penting antara lain dengan pemberian izin membangun bangunan gedung, prasaranan dan sarana lingkungan. Selain itu, perlu difikirkan kebijakan satu sungai satu pengelolaan, agar sungai dapat hidup secara alami dalam kerangka penataan ruang yang disetujui lintas provinsi, kabupaten dan kota seperti telah diaksanakan pada DAS Bengawan Solo dalam lembaga otorita. Pelaksanaan penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Daerah. Untuk dapat lebih mengoperasionalkan dalam pengelolaan DAS Ciliwung, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah telah membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pengelolaan Sungai Ciliwung, melalui Kepmen Kimpraswil No. 20/Kpts/M/2002. Anggota Tim Koordinasi terdiri dari para Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, Ketua & Wakil Ketua Pokja, Direktur Perkotaan Metropolitan serta konsultan Belanda. Kelompok Kerja terdir dari 3 (tiga), yaitu Pokja Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Pokja Bidang Perumahan dan Perkotaan, serta Pokja Bidang Pengelolaan Sungai Terpadu. Disamping itu Menteri Kehutanan dan Perkebunan telah menetapkan bahwa DAS Ciliwung merupakan salah satu DAS yang diprioritaskan untuk diperbaiki mengingat posisi strategis dalam pengelolaan sumberdaya alam. DAS Ciliwung masuk dalam daftar Prioritas I penanganan bersama 61 DAS lainnya, dari sejumlah 178 DAS yang ada di Indonesia. F. Rekomendasi Berdasarkan pembahasan di atas maka rekomendasi meliputi sebagai berikut. a) Rekomendasi Praktis Jangka Pendek 1) Adanya suatu lembaga yang difungsikan untuk mengkoordinasikan dan mengelola kompensasi (cost sharing) tersebut. Kelembagaan yang mengelola kompensasi hulu hilir tidak saja harus mampu memberikan seperangkat aturan, norma dan ketentuan tentang hak dan kewajiban pihak hulu hilir tetapi juga harus dapat memberikan jaminan bahwa setiap pihak yang terlibat harus mau dan mampu untuk mentaati kesepakatan. Jaminan bahwa pihak hilir mau membayar pihak hulu dan pihak hulu mau mengkonservasi lahannya dan memberikan jaminan bahwa pihak hilir tidak akan memperoleh dampak negatif dari apa yang dilakukan oleh pihak hulu. Kesepakatan tersebut harus didukung oleh perundangan yang ada agar terdapat kepastian hukum untuk pelaksanaannya. 2) Perlu diberlakukan reward dan punishment untuk memacu tanggung jawab tiap wilayah untuk melaksanakan pengelolaan DAS. Dalam hal ini penegakan hukum kepada pelanggaran dan penyimpangan yang berakibat pada kerusakan DAS perlu dilakukan (diperlukan sanksi sosial dan ekonomi terhadap pelanggar aturan atau kesepakatan). 3) Perlu pelibatan berbagai aktor seperti LSM, pakar sektor bisnis, serta pemerintah dari pusat sampai daerah. 4) Partisipasi masyarakat lokal pada berbagai tingkat sangat strategis untuk terus ditingkatkan ini berarti bahwa program penyuluhan harus lebih ditingkatkan juga. b) Rekomendasi Praktis Jangka Menengah Upaya eksploitasi SDA secara besar-besaran di beberapa daerah untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) disinyalir telah meningkatkan laju kerusakan SDA. Banyak pelaku pembangunan di daerah mengejar PAD sebesar-besarnya sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan OTDA yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi pada daerah setempat (on-site effects) seperti longsor dan erosi tanah tetapi juga di luar daerah setempat (off-site effects) seperti banjir dan sedimentasi. Fenomena degradasi lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, sedimentasi dimusim hujan serta kekeringan dimusim kemarau itu sudah terjadi dengan frekuensi yang semakin sering dan intensitas yang semakin parah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: