waskitho

Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Pantai Depok Bantul DIY serta Strategi dan Aksi Pemberdayaan Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu

In Uncategorized on Januari 28, 2010 at 2:29 am

Oleh : Waskitho

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta


A. Latar Belakang Masalah

Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan. Ternyata jumlah nelayan kecil secara magnitute tetap bertambah. Desa-desa pesisir semakin hari semakin luas areanya dan banyak jumlahnya. Karena itu meskipun banyak upaya telah dilakukan, umumnya bisa dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang memuaskan. Motorisasi armada nelayan skala kecil adalah program yang dikembangkan pada awal tahun 1980-an untuk meningkatkan produktivitas. Program motorisasi dilaksanakan di daerah padat nelayan, juga sebagai respons atas dikeluarkannya Keppres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan pukau harimau. Program ini semacam kompensasi untuk meningkatkan produksi udang nasional. Namun ternyata motorisasi armada ini banyak gagal karena tidak tepat sasaran yaitu bias melawan nelayan kecil, dimanipulasi oleh aparat dan elit demi untuk kepentingan mereka dan bukannya untuk kepentingan nelayan. Akan tetapi program motorisasi ini juga membawa dampak positip, dilihat dari bertambahnya jumlah perahu bermotor di banyak daerah di Indonesia. Saat ini bila ada program pemerintah untuk mengadakan armada kapal/perahu nelayan, atau bila ada rencana investasi oleh nelayan, selalu pengadaan motor penggerak perahu menjadi permintaan nelayan.

Program lain yang dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah pengembangan nilai tambah melalui penerapan sistem rantai dingin (cold chain system). Sistem rantai dingin adalah penerapan cara-cara penanganan ikan dengan menggunakan es guna menghindari kemunduran mutu ikan. Dikatakan sistem rantai dingin karena esensinya yaitu menggunakan es di sepanjang rantai pemasaran dan transportasi ikan, yaitu sejak ditangkap atau diangkat dari laut hingga ikan tiba di pasar eceran atau di tangan konsumen. Sistem rantai dingin dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia pada awal tahun 1980-an. Namun demikian masalah yang dihadapi adalah sosialisasi sistem ini yang tidak begitu baik sehingga akhirnya kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Sebagai contoh hingga saat ini, di daerah tertentu di DIY, ada pendapat bahwa ikan yang menggunakan es adalah ikan yang rendah kualitasnya. Bagi masyarakat di kedua daerah ini, meskipun ikan sudah sangat turun mutunya namun tetap dikonsumsi bila tidak memakasi es. Sebaliknya meskipun masih baik mutunya namun apabila menggunakan es maka ikan tersebut tidak akan dibeli oleh masyarakat.

  1. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimana pelaksanaan program yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Kawasan Pantai Depok Bantul DIY?

  1. C. Teori Yang Digunakan
  2. 1. Kemiskinan dan Kehidupan Nelayan

Menurut Moeljarto (1997) Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabelvariabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabelvariabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan ndalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga adanya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan masyarakat miskin. Dengan kata lain affirmative actions, perlu dilaksanakan oleh pemerintah npusat maupun daerah.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (patron) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (indigenous) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di nbeberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan agama menunjukkan juga bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan keluarga.

Smith (1979) yang mengadakan kajian pembangunan perikanan di berbagai negara Asia serta Anderson (1979) yang melakukannya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara tiba pada kesimpulan bahwa kekauan aset perikanan (fixity and rigidity of fishing assets) adalah asalan utama kenapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset tersebut adalah karena sifat asset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nnelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Subade and Abdullah (1993) mengajukan argumen lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya opportunity cost mereka. Opportunity cost nelayan, menurut definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, opportunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila opportunity cost rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

Ada juga argumen yang mengatakan bahwa opportunity cost nelayan, khususnya di negara berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan lain sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian apa yang terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.

Panayotou (1982) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (preference for a particular way of life). Pendapat Panayotou (1982) ini dikalimatkan oleh Subade dan Abdullah (1993) dengan menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasaan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena way of life yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. Way of life sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

  1. 2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Menurut Bengen, D.G. (2001), Populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Namun untuk lebih operasional, definisi populasi masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil.

Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek. Dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, memang mereka dapat pergi jauh dari pantai dengan cara bekerjasama sebagai mitra perusahaan besar. Namun usaha dengan hubungan kemitraan seperti tidak begitu banyak dan berarti dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang begitu banyak.

Sunyoto Usman (2003) mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada saat ini tidak akan dapat lepas dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia. Persolan politik dan ekonomi tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai persoalan nasional. Keterkaitan antar negara menjadi persoalan yang patut untuk diperhitungkan. Masalah ekonomi atau politik yang dihadapi oleh satu negara membawa imbas bagi negara lainnya dan permasalahan tersebut akan berkembang menjadi masalah internasional.

Menurut Soejadi (2001), kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor produksi oleh penguasa (Prijono, 1996).

Menurut Maria Fraskho, (2000), konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industralisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun sebagai kerangka logik sebagai berikut; (1). Proses pemusatan  kekuasaan terbangunan dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2). Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3). Keuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulatif, untuk memperkuat legitimasi; (4). Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum sistem politik dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan disisi lain manusia dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebesan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless).

  1. D. Analisis

Rumah tangga dengan usaha skala kecil ini sekitar 370.031 unit (81,67%) dari total rumah tangga. Jika, suatu unit usaha mempekerjakan 4 orang, maka secara total terdapat 1.480.124 keluarga yang menjalankan usaha skala kecil penangkapan ikan. Dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, proporsi rumah tangga skala usaha kecil ini boleh dikatakan tidak berubah. Secara magnitude jumlahnya bahkan meningkat dengan berarti. Bila data-data ini digunakan sebagai variabel determinan ketidak-mampuan dan ketidakberdayaan usaha maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar nelayan kecil itu tidak berdaya dan di sisi lain mereka terperangkap dalam ketidak berdayaannya.

Tabel 1. Komposisi Populasi Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Skala Usaha.

Uraian Jumlah 1989 Jumlah 1998 Presentase 1998
Tanpa Perahu 45.298

50.785

11,21

Perahu tanpa motor

208.171

208.171

48,69

Perahu motor tempel

64.723

98.647

21,77

SUBTOTAL

318.192

370.031

81,67

Kapal Motor

40.240

83.073

18,33

TOTAL 358.432

453.104

100,00

Sumber: Statistik Perikanan Indonesia, 2000.

Banyak Program yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di sekitar pesisir termasuk di Pantai Depok Bantul. Salah satu program yang dilakukan pada masa pemerintahan Habibie adalah Protekan 2003 yaitu Gerakan Peningkatan Eskpor Perikanan hingga menjelang tahun 2003 mencapai nilai ekspor 10 milyar dolar. Gerakan ini namun mati pada usia yang sangat muda, sejalan dengan berhentinya era pemerintahan Habibie. Program lain berhubungan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup. Pembuatan karang buatan, penanam kembali hutan bakau, konservasi kasawan laut dan jenis ikan tertentu, serta penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap ikan yang destrukif adalah program-program pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Dari sisi kelembagaan dikembangkan juga pola-pola usaha perikanan yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan. Untuk itu dikembangkan koperasi perikanan, KUD Mina, kelompok usaha bersama perikanan, kelompok nelayan, kelompok wanita nelayan, dan organisasi profesi nelayan

Tanggung jawab pemberdayaan masyarakat pesisisr seolah-olah hanya ada pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentu saja tidak benar karena instansi pemerintah lainnya memiliki juga tanggung jawab di kawasan pesisir. Departemen Kelautan dan Perikanan memang menjalankan kegiatan pembangunan yang berfokus pada pembangunan perikanan, penataan wilayah dan ruang pesisir, pembangunan nelayan dan pembudidaya ikan, serta eksplorasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Tetapi tugas-tugas pembangunan lainnya yang memang masih banyak seperti pengembangan prasarana wilayah, pendidikan, kesehatan, pembangunan pertanian, pembangunan industri dan jasa, perhubungan, transportasi, komunikasi, serta pembangunan sosial dalam arti yang luas bukan berada di bawah tanggung jawab Departemen Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat adalah resultante dari semua upaya pembangunan yang dilaksanakan atau diprogramkan oleh setiap instansi. Hal ini perlu diperjelas dan dipahami oleh semua pihak. Dengan istilah yang lebih populer, hal ini menuntut adanya sinergitas dan koordinasi yang benar-benar terjalin antara berbagai instansi pemerintah. Bila ini bisa diwujudkan maka pembangunan atau pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif, terpadu, menyangkut berbagai aspek pembangunan, bukan saja teknis tetapi juga sosial budaya. Tanggung jawab pembangunan masyarakat lebih banyak berada pada pundak pemerintah daerah, dan bukan didominasi oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerahlah yang lebih mengenal masyarakatnya, memahami masalah-masalah yang dihadapi mereka. Selama ini, meskipun pada era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, ada kesan bahwa pengembangan masyarakat dilepaskan dan diserahkan kepada pemerintah pusat.

Penyerahan tanggung jawab ini karena memang tugas-tugas pembangunan masyarakat termasuk berat untuk dilaksanakan. Dengan adanya desentralisasi kegiatan pembangunan, selayaknya dan sepatutnya pemerintah daerah lebih banyak memberikan prioritas pada pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Tanggung jawab pembangunan masyarakat pesisir bukan saja berada pada tangan pemerintah tetapi juga pihak-pihak non-pemerintah yaitu masyarakat sendiri, pengusaha swasta, usaha milik negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak harus berupaya sendiri karena hasilnya tidak akan optimal. Kemampuan pemerintah sangat terbatas, karena itu kemampuan yang dimiliki pemerintah harus dipadukan dengan apa yang dimiliki oleh non-pemerintah.

Tangggung jawab membangun masyarakat pada hekekatnya merupakan tanggung jawab utama masyarakat itu sendiri. Selama ini, masyarakat semata-mata menjadi objek pembangunan. Dalam hubungan ini, masyarakat didekati, didatangi, diprogramkan, dan diarahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nantinya membawa manfaat kepada mereka. Tentu saja hal ini kurang begitu tepat karena apa yang dilakukan dengan pendekatakan ini berkesan dipaksakan dan masyarakat sendiri terlibat pada lapisan permukaan saja. Mereka tidak masuk lebih dalam pada kegiatan-kegiatan pembangunan dengan pendekatan ini yang akhirnya membuat ketidakberhasilan. Supaya pembangunan masyarakat berlangsung dengan tepat maka pemerintah hanya mempersiapkan dan memfasilitasi lingkungan yang sehat bagi peningkatan, perluasan, serta pendalaman kegiatan-kegiatan yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Hal ini merupakan makna pemberdayaan yaitu mengembangkan apa yang telah ada pada masyarakat menjadi lebih besar skalanya, lebih ekonomis, dan lebih berdayaguna dan berhasilguna.

  1. A. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Depok Bantul yang baru saja diimplementasikan. Dengan adanya kelima pendekatan ini tidak berarti bahwa pendekatan lain tidak ada. Selama ini, baik lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan maupun instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan khususnya lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk yayasan dan koperasi telah banyak yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelima pendekatan tersebut adalah: (1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (self financing mechanism), (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguhsungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

  1. B. Internalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu

Pemberdayaan masyarakat secara khusus dan eksistensi masyarakat secara umum perlu diinternalisasikan dalam pengembangan, perencanaan, serta pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. Beberapa aspek yang berkenan dengan masyarakat adalah kekuatan penentu (driving forces) status dan eksistensi suatu kawasan pesisir. Kekuatan tersebut perlu dilibatkan atau diperhitungkan dalam menyusun konsep pengelolaan sumberdaya secara terpadu. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Jumlah penduduk pesisir yang cenderung bertambah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, (2) Kemiskinan yang diperburuk oleh sumberdaya alam yang menurun, degradasi habitat, serta kelangkaan mata pencaharian alternative, (3) Adanya usaha skala besar, menghasilkan keuntungan dengan segera, dan usaha komersial yang menurunkan kualitas sumberdaya dan sering menyebabkan konflik kepentingan dengan penduduk local, (4) Kurang sadar dan pengertian di pihak masyarakat serta pemerintahan lokal tentang pentingnya keberlanjutan sumberdaya bagi kepentingan manusia, (5) Kurang pengertian di pihak masyarakat tentang kontribusi dan pentingnya sumberdaya pesisir bagi masyarakat, (6) Kurang pengertian pemerintahan lokal tentang tindak lanjut dan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat, (7) Faktor budaya yang berkaitan langsung pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir secara terpadu.

Berdasarkan konsep pembanguanan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan maka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan yang tinggal di kawasan pesisir Pantai Depok Bantul, yaitu sebagai berikut:

1)    Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

2)    Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.

3) Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collective action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.

4)    Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (resource-based), memiliki pasar yang jelas (market-based), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (environmental-based), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat local (local society-based), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (scientific-based).

5)    Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.

6)    Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

  1. E. Kesimpulan

Pemerintah bersama masyarakat desa di sekitar Pantai Depok Bantul menentukan kelompok sasaran program. Mereka yang mungkin merupakan sasaran kelompok ini adalah mereka yang paling rentan kegiatan ekonominya akibat memburuknya situasi ekonomi negara pada akhir-akhir ini. Pertimbangan lain adalah mereka yang memiliki kemauan untuk memperbaiki diri sehingga bisa keluar dari kesulitan dan kemiskinan yang dialaminya. Masyarakatlah yang juga menentukan kegiatan ekonomi yang mungkin dikembangkannya. Dalam hal ini masyarakat dibantu atau difasilitasi oleh LSM atau konsultan lokal yang ditunjuk sebagai pendamping masyarakat, namun mereka diminta untuk bekerja di luar batas-batas proyek, terutama pada pasca program nanti. Karena itu maka LSM dan konsultan lokal diprioritaskan. Masyarakat terlibat penuh pada pengadaan sarana dan prasarana produksi. Untuk itu, merekalah yang menentukan dimana harus membeli barang-barang yang dibutuhkan mereka. Demikian juga mereka berhak menjual barang yang dihasilkan. Keterlibatan stakeholder perikanan yaitu sejak perencanaan hingga evaluasi dan pengembangan program. Stakeholder utama adalah nelayan atau masyarakat. Stakeholder lainnya adalah LSM, konsultan, swasta lokal, serta instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dengan mempertimbangkan sifat dan potensi daerah maka beberapa varian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir atau nelayan adalah: (1) pemberdayaan perempuan nelayan, (2) pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam organisasi keagamaan, (3) pemberdayaan pemuda nelayan, (4) pemberdayaan LSM nelayan, (5) pengembangan akses pasar ke daerah yang memiliki kesamaan komoditas, serta (6) pengembangan usaha non-perikanan sebagai bagian dari diversifikasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perikanan Indonesia.2000. Komposisi Populasi Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Skala Usaha, Jakarta.

Bengen, D.G. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 21-22 September 2001

Direktorat Jenderal Dikdas-Direktorat Dikmenum Depdiknas. 1999, Panduan Manajemen Sekolah, Depdiknas: Jakarta.

Fraskho, Maria, 2000 , “Praktek dan Teori Pembangunan Ketergantungan”, Analisis CSIS No. 9. Jakarta

Ife, Jim. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practise. Longman.

Moeljarto, (1997). “Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi”. Yogyakarta : Tiara Wacana

Mulyasa, E. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah: konsep, strategi dan implementasi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Panayatou, T. 1992. Management Concepts for Small-scale Fisheries: Economic and Social Aspects. FAO Fish. Tech. Paper, 228: 53 p.

Schumacher, E.F. 1973. Small is Beautiful. Economics as if People Mattered. Perenial Library, San Fransisco, London. 305.

Smith, I.R. 1983. A Research Framework for Traditional Fishery. ICLARM Studies and Reviews No. 2. ICLARM. 45 p.

Soejadi. (2001). “Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan”. Philosophy Press: Yogyakarta.

Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases. United States of Amrica. Kumarian Press. Chapter 7.

Usman, Sunyoto. 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: