waskitho

UPAYA KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

In Uncategorized on Februari 28, 2010 at 2:07 pm

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan semakin banyak dibicarakan dunia pada akhir-akhir ini, dimana hal itu semakin menyebabkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan  hidup antar Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang. Demikian juga gap atau ketimpangan yang meningkat diantara manusia-manusia yang mampu didalam suatu Negara, kemajuan teknologi turut  andil dalam meningkatkan  ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap teknologi yang melanda dunia semakin terpinggirkan.

Kebutuhan dasar manusia sandang, pangan, dan papan. Bukan berarti semua didapatkan dari hasil keringat sendiri. Misalnya, orang miskin di Amerika bisa mendapatkan makanan dengan mengantri pembagian makan. Mereka ngga punya penghasilan untuk beli makan, tapi mereka bisa makan. Artinya yang penting bukan dapat penghasilan untuk makan, yang penting adalah bisa makan meskipun itu diberikan secara gratis. Sandang dan papan pun bisa diberikan secara gratis, misalnya saja dipenampungan korban bencana alam yang biasanya dapat tenda dan pakaian sumbangan. Kita ngga bicara masalah kualitas.

Dalam penerapannya, berbagai kebijakan akan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana serta dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak untuk dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang. Disebutkan, kebijakan itu meliputi kebijakan ekonomi makro dan kebijakan pemenuhan hak dasar. Dimana hal tersebut merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Semua diarahkan pada terwujudnya kondusifitas lingkungan bagi pengembangan usaha, dan terbukanya kesempatan seluas mungkin bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin.

Selama tahun 2007, kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum masih memprihatinkan  karena jumlah rakyat miskin Indonesia masih cukup banyak dan tidak mengalami perubahan secara signifikan meski berbagai usaha telah dilakukan. Menurut data BPS, jumlah rakyat miskin di tahun 2006 meningkat menjadi 39,05 juta orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35 juta orang. Seiring berkembangnya pemikiran bahwa kemiskinan adalah masalah struktural, maka upaya untuk mengatasi kemiskinan pun kini dikaitkan dengan perbaikan sistem dan struktur, tidak semata-mata bertumpu pada aksi sesaat berupa crash program. Sebuah upaya yang kini populer adalah mengembangkan konsep social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial, yang bermaksud menggandengkan kekuatan kapitalisme dengan komitmen sosial bagi komunitas di sekitarnya. Kemiskinan adalah fakta sosial yang nyaris absolut di Indonesia. Sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang, negara ini dikenal sebagai negara miskin. Data tentang kemiskinan sekarang, terlepas dari perdebatan tentang indikator, tidaklah membanggakan. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 17% dari penduduk saat ini yang 220 juta. Jumlah penganggur 10 juta orang.

Problematika kemiskinan sangat kompleks. Faktanya penanganan kemiskinan selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya belum optimal. Kerelawanan social dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.  Kemiskinan di Indonesia harus dilihat sebagai malapetaka kemanusiaan yang amat tragis. Bila di negara maju kemiskinan itu bisa relatif karena mereka memperoleh tunjangan sosial walaupun tidak memperoleh pekerjaan. Di Indonesia orang-orang miskin betul-betul kehilangan segala-galanya, termasuk harapan. Karena tidak ada jaring pengaman apa pun oleh negara yang mampu menolongnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan yang harus diterapkan dan dilaksanakan melihat selama ini  strategi penanggulangan kemiskinan memperlihatkan beberapa kekeliruan kebijakan yang semestinya dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan?

C. Teori Yang Digunakan

1. Pemahaman Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harus dilakukan adalah elaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif. Hall dan Midgley (2004:14), menyatakan kemiskinan dapat didefenisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

John Friedman, kemiskinan didefenisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial danm politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna (Friedmann, 1979: 101). Pengertian kemiskinan memiliki dimensi meliputi ekonomi, sosial-budaya dan politik. Dimensi kemiskinan yang bersifat ekonomi memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material manusia seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya. Dimensi ini dapat diukur dengan nilai uang meskipun harganya akan selalu berubah tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi. Dimensi sosial dan budaya memandang kemiskinan sebagai pelembagaan dan pelestarian nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dan sebagainya. Dalam kategori ini, lapisan masyarakat miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan kemiskinan.

Sedangkan dimensi politik melihat kemiskinan sebagai ketakmampuan masyarakat dalam mengakses proses-proses politik karena tidak adanya lembaga yang mewakili kepentingan mereka menyebabkan terhambatnya kelompok masyarakat memperjuangkan aspirasinya. Dimensi kemiskinan berimplikasi pada upaya untuk mendefinisikan kemiskinan, termasuk ukuranukuran yang digunakan. Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial2 mendefinisiikan kemiskinan sebagai berikut :

“Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan social. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.”

kemiskinan tidak mungkin diatasi tanpa realisasi hak-hak manusia. Asian Development Bank – ADB (1999) memahami masalah kemiskinan sebagai perampasan terhadap aset-aset dan kesempatan-kesempatan penting dimana individu pada dasarnya berhak atasnya. Dalam pendekatan baru ini diakui adanya hambatanhambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin. Secara umum definisi-definisi tentang kemiskinan di atas menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan:

“kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau keterbatasan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan”.

Berbagai pemikiran baru tentang kemiskinan yang memasukkan aspek ketidakberdayaan (powerlessness) dan keterkucilan (isolation), kerentanan (vulnerability) dan keamanan (security) muncul sebagai konsep yang banyak dikaitkan dengan kemiskinan. Selain itu juga dikembangkan pemahaman mengenai penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) (Ellis, 1998). Amartya Sen kemudian menekankan perlunya meningkatkan kemampuan individu yang memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan dalam masyarakat. Belakangan juga dimasukkannya relasi gender dalam konsep kemiskinan. Akhirnya, pada 1990an konsep kemiskinan diperluas dengan munculnya gagasan mengenai kesejahteraan (well-being) dan ketersisihan sosial (social exclusion). Oleh karenanya, untuk dapat memahami kemiskinan secara utuh diperlukan pemahaman mengenai seluruh dimensi kehidupan manusia.

Sifat multidimensi dari kemiskinan inilah yang dicoba untuk ditangkap melalui berbagai macam konsep kemiskinan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pengertian kemiskinan telah melangkah ke arah hak asasi. GAPRI memandang kemiskinan sebagai sebuah pelanggaran hak asasi. Gagasan tersebut kemudian digunakan untuk mempengaruhi substansi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), 2004), yang mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya (meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

2. Kemiskinan Absolut dan Relatif

Menurut Widjajanti (2005) Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga. Kedua istilah itu merujuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif, kategorisasi kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Kategori ini dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan konsumsi maupun kemiskinan keterbelakangan yang bersifat multidimensi. Dalam kemiskinan absolut, standar kemiskinan dihitung berdasarkan nilai uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan kebutuhan non-makanan tertentu; Tingkat pendidikan yang dianggap tertinggal ditetapkan berdasarkan kemampuan membaca/menulis (melek huruf) atau kelulusan dari sekolah dasar.

Standar-standar ini tidak akan berubah meskipun tingkat kemakmuran masyarakat berubah. Standar kemiskinan absolute digunakan untuk menganalisis angka kemiskinan oleh dunia dengan menetapkan garis kemiskinan $ 1 per orang per hari dan angka kemiskinan yang dihitung Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan relatif memandang kemiskinan berdasarkan kondisi riil tingkat kemakmuran masyarakat. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan penduduk di suatu daerah; Ketertinggalan pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Standar ini dapat berubah antar-waktu dan antar-tempat, sehingga seolaholah kemiskinan akan selalu ada sepanjang waktu. Kemiskinan relatif dianggap sebagai alat penting untuk melihat isu ketimpangan yang sering mendapat sorotan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kemiskinan absolut dapat dihapuskan, isu kemiskinan akan tetap disoroti jika standar hidup layak suatu masyarakat meningkat sejalan dengan meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat.

3. Kemiskinan Objektif dan Subjektif

Menurut Triwibowo (2007) Pendekatan objektif dan subjektif terhadap kemiskinan berkaitan erat dengan perkembangan pendekatan kualitatif-partisipatoris. Kemiskinan bersifat subjektif ketika standarnya ditekankan pada selera dan pilihan-pilihan seseorang atau sekelompok orang dalam menilai pentingnya barang-barang dan jasa bagi mereka. Sebagai pembanding adalah kemiskinan objektif yang melihat kemiskinan berdasarkan penilaian normatif secara umum tentang apa yang dianggap sebagai unsur-unsur kemiskinan dan apa yang dibutuhkan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi objektif ketika ditekankan pada kebutuhan untuk dapat memperbandingkan kondisi kemiskinan antar daerah, walaupun masyarakat di daerah-daerah tersebut mempunyai preferensi yang berbeda-beda. Pendekatan ini banyak digunakan para ekonom, misalnya melalui pengukuran kebutuhan nutrisi (kalori) meskipun pilihan jenis-jenis makanan yang dianggap penting atau yang dinilai lebih berharga akan berbeda-beda antarindividu atau antarkelompok masyarakat. Kemiskinan subjektif lebih menekankan pemahaman pada konsep kemiskinan dari sudut pandang masyarakat miskin. Perkembangan ini distimulasi ketakmampuan pendekatan objektif dalam menangkap fenomena kemiskinan secara utuh. Pendekatan ini didukung oleh pengembangan analisis kemiskinan partisipatoris dimana kelompok miskin dilibatkan untuk menjawab dan menganalisis keadaannya sendiri, dan pada akhirnya untuk bersama-sama menentukan program penanggulangannya.

BPS menggunakan pendekatan objektif dengan menetapkan nilai uang untuk membeli makanan setara 2.100 dan satu set konsumsi non-makanan sebagai batasan garis kemiskinan. Di samping itu, untuk keperluan sensus kemiskinan ditetapkan 8 indikator yang meliputi luas lantai rumah, jenis lantai, jenis jamban, sumber air bersih, kepemilikan aset, konsumsi lauk-pauk, pembelian pakaian dan keikutsertaan dalam rapat RT/desa. Rumah tangga yang tidak memenuhi lima kriteria di atas dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Sedangkan kriteria kemiskinan yang digunakan oleh masyarakat sendiri, sebagaimana disajikan pada Kotak 2.1 didasarkan pada indikator yang berbeda-beda sesuai realitas daerah masing-masing.

4. Kemiskinan sebagai Keterbelakangan Fisiologis dan Sosiologis

Menurut Daniel Suryadarma (2005) Konsep kemiskinan sebagai keterbelakangan fisiologis menitikberatkan standar kemiskinan yang masih berbasis konsumsi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemiskinan konsumsi didasarkan pada kegagalan pemenuhan kebutuhan makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya (pakaian, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya). Konsep kemiskinan konsumsi melatarbelakangi munculnya kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan, baik melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, atau peningkatan produktivitas, serta kebijakan untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh orang miskin, seperti subsidi harga barang kebutuhan pokok dan penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan murah. Konsep kemiskinan yang mengacu pada kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar juga menyoroti tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Konsep ini cenderung mencetuskan upaya penyediaan pelayanan-pelayanan dasar yang murah dan terjangkau oleh penduduk miskin.

Konsep ini beranjak dari pemikiran tentang ketimpangan struktural dan diskriminasi sebagai penyebabnya. Pemikiran ini dilandasi oleh kenyataan bahwa meskipun sumberdaya yang cukup besar telah disalurkan ke sektor-sektor yang didominasi masyarakat miskin, tetapi mereka tidak mendapat keuntungan dari sumberdaya tersebut karena adanya struktur yang menjadi penghalang. Penghalang utama berasal dari struktur kekuasaan dan tata pemerintahan, serta ketimpangan dan ketersisihan yang diciptakan melalui kebijakan ekonomi makro dan sistem distribusi. Konsep kemiskinan ini lebih dikenal sebagai konsep kemiskinan struktural yang cenderung mencetuskan perlunya perubahan-perubahan kebijakan dan struktur kekuasaan. Konsep ini memandang sebagai kegagalan kapabilitas (human capability approach) menekankan peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Secara spesifik ini tidak hanya menyoroti kondisi keterbelakangan yang diderita masyarakat miskin, tetapi juga kurangnya peluang-peluang nyata akibat adanya hambatan sosial dan faktor-faktor individual. Dalam konsep ini pendapatan hanya merupakan salah satu komponen dari penguasaan sumber daya ekonomi. Komponen lainnya adalah penguasaan atas barang dan jasa yang disediakan publik (pemerintah); akses terhadap sumber daya yang dimiliki atau dikelola komunal; dan penguasaan terhadap sumberdaya yang dapat disediakan melalui jaringan dukungan formal dan informal. Untuk meningkatkan kapabilitas dalam menanggulangi kemiskinan, kebijakan harus diarahkan pada upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan masyarakat supaya tercipta peluang bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Konsekuensi dari konsep ini mengarah pada upaya pemberdayaan, partisipasi dan penciptaan iklim yang kondusif akan menciptakan tantangan baru bagi strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Salah satu tantangannya adalah belum adanya kesepakatan tentang bentuk pemberdayaan dan partisipasi yang ideal. Selain itu, isu-isu struktural seringkali dipandang mengaburkan permasalahan kemiskinan fisiologis yang ada. Oleh sebab itu, banyak pihak menyarankan untuk tidak mencampuradukkan kebijakan fisiologis dan kebijakan sosiologis dalam program pemberantasan kemiskinan.

5. Kemiskinan Sebagai Proses

Syaifuddin (2007), membagi cara berpikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolut; dan, sebagai gejala relatif. Cara berfikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai kondisi serba berkekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistik ini terdiri atas dua cara pandang, yakni cara pandang (model) kebudayaan, dan cara pandang (model) struktural. Kemudian, bermula pada tahun 1990an, terjadi perkembangan baru dalam pendekatan terhadap kemiskinan, yakni memandang kemiskinan sebagai proses. Pendekatan proses mengenai kemiskinan baru saja dikenal di Indonesia. Untuk sebagian besar, pendekatan yang digunakan di ruang ilmiah maupun praktis masih didominasi pendekatan kebudayaan dan struktural sebagaimana dibicarakan di atas. Kedudukan dan otoritas peneliti dan pemerintah dalam konteks praktis dominan dalam pendekatan kebudayaan (Lewis 1961, 1966) dan structural (Valentine 1968) mengenai kemiskinan. Dengan kata lain, “orang miskin” dalam kedua model kemiskinan ini dilihat sebagai obyek, baik sebagai sasaran

penelitian maupun sebagai sasaran program kebijakan. Dalam pendekatan proses, peneliti berupaya mengungkapkan kemiskinan menurut apa yang sesungguhnya terjadi dalam realitas empirik. Orang miskin diposisikan sebagai subyek yang berpikir dan bertindak, mengembangkan strategistrategi dan kiat-kiat agar bertahan hidup. Mengikuti cara berfikir proses tersebut, maka masalah penelitian ini adalah bahwa orang miskin – sebagaimana halnya orang yang tidak miskin – mengembangkan hubungan-hubungan sosial khusus di antara sesama orang miskin maupun orang-orang yang tidak miskin berdasarkan kompleks kepentingan satu sama lain, yakni mempertahankan hidup (dalam hal ini berarti memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendasar). Penulis berasumsi bahwa: Pertama, kompleks keterjalinan hubungan-hubungan sosial yang khas ini membangun suatu integrasi sosial orang-orang miskin dan tidak miskin sedemikian, sehingga batas-batas golongan miskin yang diasumsikan dalam pendekatan kebudayaan dan struktural di atas menjadi baur. Kedua, sebagai konsekuensi dari hubungan-hubungan sosial yang khas tersebut, maka akumulasi totalitas hubungan sosial dan tindakan sosial yang terwujud berimplikasi mundurnya kondisi kehidupan perkotaan, karena hubungan-hubungan sosial yang tidak formal semakin penting, dan bahkan kadang-kadang lebih penting daripada aturan-aturan formal dalam menentukan arah tindakan.

6. Konsep-Konsep

a. Ketimpangan (Inequality)

Menurut Supartono dkk (2007) Kemiskinan dan ketimpangan adalah konsep yang berbeda, tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang erat antara keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kapabilitas), sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di antara anggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Penggabungan indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali diwujudkan dalam analisis dan menilai kemiskinan, misalnya berdasarkan kelompok, gender, wilayah, atau etnis. Penggabungan ini merupakan keniscayaan karena memang kemiskinan tidak berdiri sendiri. Mencermati ketimpangan pada gilirannya akan dapat memotret seberapa besar gap antara satu kelompok, wilayah, gender dengan kelompok lainnya. Hasil yang diperoleh dari analisis keduanya adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Secara kuantitatif, Kedalaman kemiskinan berarti mengukur secara rata-rata seberapa jauh jarak orang miskin dari garis kemiskinan. Secara singkat, pengukuran ini melihat seberapa miskinnya si miskin. Jika secara rata-rata konsumsi orang miskin hanya sedikit di bawah garis kemiskinan, maka kedalaman kemiskinan lebih kecil daripada jika rata-rata konsumsi orang miskin jauh di bawah garis kemiskinan. Secara kualitatif, kedalaman kemiskinan juga dapat ditunjukkan dengan gak antara klasifikasi kaum termiskin dengan kelompok-kelompok diatasnya. Demikian pula dengan Keparahan kemiskinan, secara kuantitatif dapat mengukur ketimpangan distribusi di antara orang miskin. Penghitungan kedalaman dan keparahan kemiskinan diperlukan karena ada beberapa program yang mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan tetapi mengurangi kedalaman maupun keparahan kemiskinan. Sementara ukuran secara kualitatif ketika kaum miskin tidak lagi hidup seperti biasanya, misalnya terpaksa makan nasi aking, mendorong anaknya bekerja, dan lainnya. Penggabungan indikator kemiskinan dengan ukuran ketimpangan mempertajam dan memperkaya gambaran mengenai sebaran permasalahan kemiskinan, sekaligus perilaku kaum miskin itu sendiri.

b. Kerentanan (Vulnerability)

Kemiskinan merupakan konsep yang selalu bergerak. Seseorang menjadi miskin sangat tergantung dari indikator yang ditetapkan, basis yang dimilki dan kebijakan pemerintah. Secara ekononomik, kemiskinan memiliki garis yang dapat berubah kapan saja, dan kelompok masyarakat yang tingkat pengeluarannya berada di sekitar garis kemiskinan akan cenderung keluar-masuk kategori miskin jika terjadi gejolak harga atau gejolak penghasilan. Kelompok ini ini biasanya disebut kemiskinan sementara (transient). Sementara masyarakat miskin yang lebih sering miskin dalam waktu yang lama dan mempunyai kecenderungan untuk dibawah garis tersebut disebut kemiskinan kronis. Adapun keluarga miskin yang sama sekali tidak pernah keluar dari kemiskinan dalam jangka waktu yang sangat lama disebut kemiskinan berkanjang (persistently poor). Keluar-masuknya kelompok sementara tersebut pada garis kemiskinan munculnya konsep kerentanan (vulnerability). Namun secara dominan kerentanan tersebut lebih didominasi faktor eksternal, terutama kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah misalnya menaikkan BBM jelas akan membuat kelompok sementara tersebut dapat menjadi miskin. Sementara yang sudah miskin akan bertambah menjadi miskin. Konsep kerentanan dilandasi bahwa guncangan ekonomi maupun non-ekonomi dapat memperparah permasalahan kemiskinan, misalnya krisis ekonomi. Kerentanan dapat diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam yang terjadi sesaat, seperti gunung meletus dan tsunami; gejolak alam yang bersifat musiman, seperti kekeringan, banjir atau datangnya ombak besar; gejolak ekonomi makro yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau naiknya hargaharga barang kebutuhan pokok; dan gangguan keamanan atau gejolak politik yang mengganggu kestabilan aktivitas kerja; serta kematian atau sakitnya anggota keluarga. Kerentanan juga dapat disebabkan oleh faktor internal berupa kondisi kesehatan, pendidikan dan ketrampilan yang kurang memadai, ataupun perilaku dan kebiasaan yang cenderung mengakibatkan terjadinya kemiskinan seperti kebiasaan berjudi atau pola hidup yang terlalu konsumtif dan tidak adanya kebiasaan menabung.

Namun, dominan hal tersebut disebabkan oleh pihak eksternal, terutama pemerintah. Konsep kerentanan pada akhirnya harus dipahami oleh pemerintah, sehingga dalam pembuatan kebijakannya mendasarkan kondisi yang ada. Perhatian terhadap peluang dan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk guncangan mempengaruhi penyusunan kebijakan. Dalam kaitan dengan isu ketahanan pangan (food security), konsep kerentanan mengarahkan kebijakan ketahanan pangan agar tidak hanya memperhatikan masalah kekurangan gizi, tetapi juga pada ketersediaan pangan sepanjang musim atau peluang seseorang atau sekelompok orang untuk tidak mempunyai pangan yang mencukupi pada musim tertentu. Konsekuensi serupa juga dapat diaplikasikan pada isu-isu lainnya, seperti peluang putus sekolah, menderita penyakit atau tidak bekerja pada saat-saat tertentu. Pemahaman tentang risiko dan kerentanan akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat rentan, dan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Masyarakat dengan pendapatan rendah dan mempunyai kerentanan yang tinggi akan cenderung mempertahankan tingkat kehidupan subsisten dengan tidak memanfaatkan peluang untuk melakukan kegiatan yang berorientasi pasar, yang cenderung lebih fluktuatif.

Menurut Sri Kusumastuti Rahayu (2005) Fenomena semacam ini seringkali membuat frustrasi pembuat kebijakan yang berupaya meningkatkan kegiatan ekonomi berupa peningkatan produksi yang berorientasi pasar. Dengan adanya pemahaman tentang persepsi masyarakat terhadap kerentanan, kebijakan peningkatan produksi akan menjadi lebih efektif dengan menanggulangi kerentanan endemis di kalangan masyarakat rentan. Fenomena semacam ini dapat lebih dipahami melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif mampu menjawab variabel-variabel yang tidak mampu dijelaskan melalui analisis kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memberikan gambaran yang representatif dan dapat digunakan untuk generalisasi karena ketepatannya dapat dihitung. Namun, ada variabel-variabel yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan tapi sulit dikuantifikasi (dengan menggunakan teknik-teknik statistik), misalnya: kultur/budaya, perilaku, identitas, persepsi, kepercayaan, nilai-nilai, ‘trust and reciprocity’. Kebijakan dan program untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan reproduktif perempuan misalnya, perlu memperhatikan hubungan jender dalam masyarakat dimana kebijakan dan program tersebut dilaksanakan. Jika dalam masyarakat tersebut suami (laki-laki secara umum) memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan baik dalam ranah domestik (rumah tangga) maupun dalam ranah publik maka para suami/bapak juga harus menjadi sasaran program tersebut. Dengan demikian penyuluhan tidak hanya dilakukan terhadap para istri/ibu tetapi juga harus dilakukan terhadap para suami/bapak sekalipun materinya bisa berbeda sesuai dengan strategi dan kebutuhan.

c. Budaya Kemiskinan

Oscar Lewis, mengembangkan konsep ‘budaya kemiskinan’ pada tahun 1959. Ia adalah ahli antropologi, yang melakukan penelitian di komunitas slum di Meksiko. Konsep ini menjelaskan bahwa kelompok miskin cenderung mengembangkan ‘budaya kemiskinan’ untuk melindungi diri dari ideology akumulasi yang umumnya dianut oleh kelompok kelas menengah dan atas. Orangorang yang terjerat kemiskinan dari generasi ke generasi tahu bahwa mereka hanya memiliki posisi pinggiran (marginal) dalam masyarakat yang individualistis dan terkotak-kotak dalam jenjang sosial. Kelompok miskin juga tahu bahwa masyarakat luas tidak menawarkan prospek kepada mereka untuk menaikkan posisi sosialekonomi. Untuk bertahan hidup, kelompok miskin mengembangkan strategi tersendiri karena masyarakat luas cenderung mengabaikan mereka. Strategi ini berupa seperangkat nilai, norma, pola perilaku yang berbeda dengan pola yang diikuti secara luas. Dalam pandangan Lewis, sekali budaya kemiskinan berkembang maka budaya itu akan berulang dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep budaya kemiskinan telah diperdebatkan secara panjang lebar selama beberapa dekade. Dalam pandangan Lewis, kultur kemiskinan bukanlah sesuatu yang telah ada secara intrinsik pada masyarakat miskin, melainkan suatu bentuk adaptasi yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu (yaitu kemiskinan yang parah dan lama). Yang menarik untuk dicacat adalah bahwa adaptasi ini tampaknya bisa memecahkan masalah dalam jangka waktu pendek tapi justru merugikan dalam jangka waktu panjang. Ini dapat menyebabkan orang terjerat kemiskinan. Saat adaptasi itu disosialisasikan pada generasi berikutnya, maka mereka mendapat tranfer minus (yaitu belajar strategi bertahan hidup yang tidak bisa membantu keluar dari kemiskinan).

d. Gender

Menurut Puguh Irawan (2005) Konsep jender mengacu pada hal-hal yang lebih luas dan kompleks dari sekedar perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan). Konsep ini berusaha mengangkat berbagai pembedaan yang dikaitkan dengan bagaimana menjadi ‘lakilaki’ dan ‘perempuan’ baik diranah publik maupun ranah domestik, dalam suatu konteks sosial, ekonomis, politis dan kultural tertentu. Pembedaan ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk dilakukan dengan berbagai cara dan diterapkan oleh berbagai institusi sosial. Berbagai literatur kemiskinan berargumen bahwa perempuan cenderung lebih terpuruk dalam kemiskinan dibanding laki-laki. Dalam perdebatan ini muncul konsep ‘feminisasi kemiskinan’ (feminization of poverty) yang berisi berbagai pemikiran dimana perempuan lebih sering mengalami kemiskinan lebih parah dari pada oleh laki-laki.

e. Adaptasi dan Modal Sosial

Konsep adaptasi dapat dipandang sebagai suatu proses yang menempatkan manusia sebagai pelaku berupaya mencapai tujuan-tujuannya atau kebutuhankebutuhannya, untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubahubah agar tetap bertahan. Sedang dalam proses adaptasi atau untuk mencapai tujuan dan kebutuhan secara individuil atau kelompok, dapat memobilisasi dan memanfaatkan sumber-sumber sosial, material, tehnologi serta pengetahuan kebudayaan yang dimiliki. Cara-cara yang dipilih biasanya mengadakan hubunganhubungan sosial baik dengan pihak-pihak yang berada di dalam maupun di luar komunitas. Hubungan-hubungan tersebut selanjutnya dikenal dengan modal sosial. Putnam (1993:167) menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (trust), aturan-aturan (norms) dan jaringan-jaringan kerja (networks) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkordinasi. Lebih lanjut dikatakan Putman bahwa kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik danjaringan-jaringan kesepakatan antar warga.

Menurut Tonkiss (2000) bahwa modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok misalnya untuk mengakses sumbersumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi. Lebih jauh, Tonkiss mengatakan pula bahwa pada kenyataannya, jaringan sosial tidaklah begitu saja menciptakan modal fisik dan modal finansial yang belum pernah ada. Biasanya penduduk miskin memiliki pertalian-pertalian sosial yang kuat, namun ini terisolasi dari jaringan ekonomi dan sosial yang mendominasi (mainstream). Maka, dalam hal ini, “jaringan kemiskinan” tidaklah menunjuk kepada tiadanya atau lemahnya jaringan-jaringan sosial, melainkan karena menunjuk kepada sulitnya untuk mengakses peluang dan sumber daya melalui jaringan-jaringan yang ada.

D. Analisis

Sebagaimana diakuinya, BPS (2006,2007) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Setiap tahun BPS melakukan penyesuaian terhadap garis kemiskinannya. Sebab utamanya adalah perubahan harga (inflasi), namun kadang juga oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, GK pada bulan Maret 2007 adalah Rp.166.697,- per kapita per bulan. Sebetulnya yang secara praktis dipergunakan adalah garis kemiskinan menurut daerah, pedesaan atau perkotaan. Garis kemiskinan pada Maret 2007 untuk daerah pedesaan sebesar Rp.146.837,- sedangkan untuk daerah perkotaan sebesar Rp.187.942,-. Berikut data kemiskinan di Indonesia menurut BPS :

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1996-2008

Tahun Jumlah penduduk miskin (juta) Persentase penduduk miskin
Kota Desa K+D Kota Desa K+D
1996 9.42 24.59 34.01 13.39 19.78 17.47
1998 17.60 31.90 49.50 21.92 25.72 24.23
1999 15.64 32.33 47.97 19.41 26.03 23.43
2000 122.30 26.40 38.70 14.60 22.38 19.14
2001 8.60 29.30 37.90 9.76 24.84 18.41
2002 13.30 25.10 38.40 14.46 21.10 18.20
2003 12.20 25.10 37.30 13.57 20.23 17.42
2004 11.40 24.80 36.10 12.13 20.11 16.66
2005 12.40 22.70 35.10 11.68 19.98 15.97
2006 14.49 24.81 39.30 13.47 21.81 17.75
2007 13.56 23.61 37.17 12.52 20.37 16.58
2008 12.77 22.19 36.96 11.65 18.93 15.42

Sumber : Badan Pusat Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009

Tabel.2. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Maret 2008-2009

Prov Jumlah Penduduk Miskin (%)

Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota Desa K + D Kota Desa K + D
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
NAD 195.82 182.19 763.88 710.68 959.70 892.86 16.67 15.44 26.30 24.37 23.53 21.80
Sumut 761.75 688.04 852.08 811.64 1.613.83 1.499.68 12.85 11.45 12.29 11.56 12.55 11.51
Sumbar 127.28 115.78 349.94 313.48 477.21 429.25 8.30 7.50 11.91 10.60 10.67 9.51
Riau 245.06 225.60 321.61 301.89 566.67 527.49 9.12 8.04 12.16 10.93 10.63 8.77
Jambi 120.10 117.29 140.48 132.41 260.28 246.69 13.28 12.71 7.43 6.88 9.32 16.28
Sumsel 514.70 470.03 734.91 697.85 1249.61 1167.87 18.87 16.93 17.01 15.87 17.73 18.59
Bengkulu 131.76 117.60 220.21 206.53 351.97 324.13 21.95 19.16 19.93 18.28 20.64 20.22
Lampung 365.56 349.31 1226.03 1208.97 1591.58 1558.28 17.85 16.78 22.14 21.49 20.98 7.46
Babel 36.54 28.78 50.18 47.85 86.76 76.63 7.57 586 9.52 8.93 8.58 8.27
Kep.Riau 69.22 62.58 67.14 65.63 136.36 128.21 8.81 7.63 9.60 8.98 9.18 3.62
DKI Jakarta 379.62 323.17 - - 379.62 323.17 4.29 3.62 - - 4.29 11.96
Jabar 2617.43 2531.37 2705.01 2452.20 5322.44 4983.57 10.88 10.33 16.05 14.28 13.01 17.72
Jateng 2556.48 2420.94 3633.15 3304.75 6189.63 5725.69 16.34 15.41 21.96 19.89 19.23 17.23
DIY 324.16 311.47 292.12 274.31 616.28 585.78 14.99 14.25 24.32 22.60 18.32 16.68
Jatim 2340.64 2148.51 4340.64 3874.07 6651.28 6022.59 13.15 12.17 23.64 21.00 18.51 7.64
Banten 371.06 348.74 445.71 439.33 816.74 788.07 6.15 562 11.18 10.70 8.15 5.13
Bali 115.05 92.06 100.65 89.66 215.70 181.72 5.70 4.50 6.81 5.98 6.17 22.78
NTB 560.42 557.54 520.20 493.41 1080.61 1050.95 29.47 28.84 19.73 18.40 23.81 23.31
NTT 119.26 109.41 979.07 903.74 1098.33 1013.15 15.50 14.01 27.88 25.35 25.65 9.30
Kalbar 12749 93.98 381.29 340.79 508.78 434.77 9.98 7.23 11.49 10.09 11.07 7.02
Kalteng 45.35 35.78 154.65 130.08 199.99 165.85 5.81 4.45 10.20 8.34 8.71 5.12
Kalsel 81.15 68.76 137.75 107.21 281.90 175.98 5.79 4.82 6.97 5.33 6.48 7.73
Kaltim 110.36 77.06 176.08 1622.16 286.44 239.22 5.69 4.00 15.47 13.86 9.51 9.79
Sulut 72.68 79.25 150.86 140.31 223.55 219.57 7.56 8.14 12.04 11.05 10.10 18.98
Sul.tengah 60.6. 54.67 463.77 435.17 524.70 489.84 11.47 10.09 23.22 21.35 20.75 12.31
Sulsel 150.82 124.50 880.93 839.06 1031.75 963.57 6.05 4.94 16.79 15.81 13.34 18.93
Sel.tenggara 27.16 26.19 408.73 408.15 435.89 434.34 5.29 4.96 23.78 23.11 19.53 25.01
Gorontolo 27.53 22.19 194.09 202.43 221.62 224.62 9.87 7.89 31.72 32.82 24.88 15.29
Sulbar 48.33 43. 51 122.75 114.72 171.08 158.23 14.14 12.59 18.03 16.65 16.73 28.23
Maluku 44.66 38.77 346.66 341.24 391.32 380.01 1297 11.03 35.56 34.30 29.66 10.36
Malut 9.03 8.72 96.02 89.27 105.05 98.00 3.27 3.10 14.67 13.42 11.28 15.48
Papua Barat 9.48 8.55 237.02 248.29 246.50 256.84 5.93 5.22 43.67 44.71 35.12 35.71
Papua 31.65 28.19 701.50 732.16 733.15 760.35 7.02 6.10 45.74 46.81 37.08 37.53
Indonesia 12768.48 11910.53 22194.78 20619.44 34963.26 32529.97 11.65 10.72 18.93 17.35 15.42 14.15

Sumber : Badan Pusat Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009

  1. 1. Penyebab Kemiskinan dan Masalah Kemiskinan

Berdasarkan penyebabnya kemiskinan, dapat dibedakan menjadi kemiskinan natural-kultural dan struktural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan faktor alamiah, seperti cacat, sakit, dan lanjut usia. Kemiskinan struktural disebabkan faktor budaya, seperti malas, tidak disiplin, kurang menghargai waktu, boros, dan kurang memiliki rasa malu. Sementara itu, kemiskinan struktural disebabkan faktor buatan manusia, seperti distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, korupsi dan kolusi baik di pusat maupun di daerah, serta tatanan perekonomian dunia yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

Sri Kusumastuti Rahayu (2005) Sebab-sebab kemiskinan struktural antara lain (1) Kurangnya demokrasi, sehingga mengurangi partisipasi; (2) Kurangnya akses dan kontrol terhadap sumberdaya; (3) Ketimpangan akumulasi dan distribusi aset produktif baik lahan maupun modal; (4) Kebijakan berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik; (5) Pengikisan peran pemerintah dalam meminimalkan ketimpangan sosial dan swastanisasi yang berlebihan; (6) Eksploitasi berlebihan terhadap SDA yang berdampak kepada orang miskin; dan (7) Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasiekonomi dan polarisasi masyarakat.

Beberapa faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di wilayah antara lain disebabkan oleh : (1) makin terbatasnya penguasaan lahan pertanian; (2) rendahnya ketersediaan dan akses terhadap program kredit pemerintah; (3) Terbatasnya kesempatan kerja di sektor non pertanian; (4) Tingginya tingkat pengangguram; (5) Remdahnya tingkat pendidikandan tingginya tingkat kesakitan penduduk.

2. Aspek dan Kesetaraan Gender Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Gender erat kaitannya dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks demikian gender juga erat hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam aspek ekonomi, seringkali ditemukan bias gender baik dalam kesempatan kerja, jam kerja, tingkat upah/gaji, serta dalam akses memanfaatkan dasar tenaga kerja. Sebagai ilustrasi adanya bias gender menurut Saptana, dll (2003) perbadaan upah tenaga kerja laki-laki dengan perempuan di daerah penelitiannya berkisar antara Rp. 20.000 – 25.000 per hari untuk laki-laki dan Rp. 15.000 untuk perempuan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan aspek gender dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dapat didefinisikan sebagai persamaan peluang kesempatan, dan akses untuk meraih kemajuan dan peran baik di sektor domestik maupun sektor publik antara laki-laki dan perempuan (Hadmaji, 2004).

Hasil penelitian Syahyuti (1995) menyimpulkan bahwa secara umum implementasi kelompok-kelompok yang berupa  organisasi atau asosiasi ke tengah masyarakat melalui program dan proyek menunjukkan kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan pendekatan yang bersifat top down planning serta tidak tumbuhnya partisipasi dari masyarakat kelompok sasaran. Di era Reformasi seperti saat ini, pemerintah telah melaksanakan program yang sebenarnya berbasis bottom up dan mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Namun, upaya-upaya tersebut juga belum memberikan hasil optimal, meskipun sudah sangat membantu kelompok miskin, namun program tersebut belum mengenai pada kebutuhan dasar masyarakat miskin. Masyarakat masih beranggapan bahwa program yang diberikan kepada masyarakat bersifat karitatif. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat penggaguran tetap tinggi karena terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya pengangguran tetap tinggi karena terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya tingkat pemutusan kerja, anak putus sekolah tetap tinggi, tingkat status gizi masyarakat tetap rendah, serta tersumbatnya pasar ekspor.

Menurut Ghofur Abdul dkk (2007) Upaya kebijakan dam program penanggulangan kemiskinan di masa yang lalu perlu dilakukan beberapa koreksi mendasar, antara lain : (1) masih berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi makro; (2) kebijakan yang bersifat sentralistis dan cenderung homogen; (3) cenderung bersifat sektoral dan diskontinyu; (4) memposisikan kelompok masyarakat miskin sebagai obyek dan bukan subyek; (5) memandang kemiskinan cenderung dari sudut pandang ekonomi; (6) kurang memperhatikan sistem kelembagaan lokal  dan keragaman budaya; (7) pendekatan bersifat top down planning, sehingga tidak menumbuhkan partisipasi dari kelompok masyarakat miskin; (8) terjadinya tumpang tindih antar program penanggulangan kemiskinan, sehingga belum terpadu, merata, dan kurang berkesinambungan; (9) peranan kelembagaan pemerintah yang besar kurang melibatkan kelembagaan-kelembagaan ekonomi setempat dan kelembagaan komunitas-lokal ; dan (10) kebijakan yang bersifat sektoral dan kurang dikoordinasikan dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

Beberapa langkah konkrit yang penting untuk dilakukan adalah : (1) meningkatkan akses masyarakat terhadap asset produktif; (2) memperkuat posisi (bargaining position) dalam transaksi dan dalam bermitra usaha; (3) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) pengembangan industri dalam rangka memperkuat industry rakyat; (5) mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

3. Sistem Koordinasi Antar Kelembagaan ke Arah Keterpaduan Program

Menurut Johanes Arus dkk (2007) Dari masyarakat ada beberapa unsur yang harus dilibatkan dalam forum tersebut, yaitu: (1) kelompok masyarakat miskin, (2) tokoh masyarakat, (3) tokoh agama, (4) organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan (5) akademisi (perguruan tinggi). Beberapa peran penting kelembagaan kemasyarakatan ini antara lain adalah: (1) Bagaimana membangun kelompok masyarakat miskin menjadi individu dan kelompok masyarakat yang berkualitas sehingga mampu mengembangkan dirinya keluar dari lingkaran kemiskinan; (2) Kelompok masyarakat miskin mampu melakukan transformasi menjadi kelompok masyarakat yang produktif; (3) Dapat meningkatkan disiplin diri dan menghargai waktu untuk berbagai kegiatan produktif; (4) Mendorong kelompok masyarakat miskin untuk memiliki etos kerja yang bagus; (5) Meningkatkan kebersamaan dalam wadah kelompok usaha ekonomi produktif.

Kelembagaan Ekonomi atau Pelaku Ekonomi di antaranya meliputi: (1) BUMD/BUMN; (2) Kelembagaan keuangan baik bank maupun non bank; (3) Kelembagaan koperasi dan KUD; dan (4) pelaku usaha swasta. Peran BUMD/BUMN diantaranya adalah: (1) pada proses pembuatan kebijakan yang menyangkut perusahaan BUMD/BUMN diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya pada kelompok tenaga kerja miskin; (2) Memberikan masukan tentang kebijakan dan program terutama dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keswadayaan kelompok masyarakat miskin; dan (3) Memberikan masukan berupa Pendapatan Asli Daerah, yang mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan.

Peran swasta diantaranya adalah : (1) Pada proses pembuatan kebijakan swasta diharapkan dapat terlibat untuk memberikan masukan tentang berbagai hal dalam bidang kerjanya yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, baik yang mendukung maupun yang menghambat jalan usahanya, serta memberikan alternatif pemecahannya; dan (2) Pada implementasi kebijakan, banyak peran yang dapat dimainkan oleh pihak swasta, misalnya terlibat dalam investasi dalam sektor-sektor strategis yang mempunyai dampak signifikan terhadap masalah pengangguran, pengurangan kemiskinan, membangun kemitraan yang melibatkan partisipasi kelompok masyarakat miskin.

Peran yang dapat dijalankan kelembagaan pemerintah-politik, diantaranya adalah: (1) Membuat berbagai kebijakan dan program yang berpihak pada masyarakat miskin; (2) Dalam penyusunan anggaran memiliki keberpihakan pada kaum miskin (pro poor budgeting), baik untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan, dan kesehatan; (3) Menjadi mediasi dan fasilitator yang menghubungkan antara kepentingan swasta dengan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin, sehingga tercipta hubungan kerja yang saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

4. Kinerja Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Simpul Kritis Lemahnya Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

Pada masa datang upaya penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan melalui jalur sektoral, regional, dan khusus dihadapkan pada tekanan faktor-faktor berikut: pertama, arus globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Kedua, semakin terbatasnya anggaran pembangunan untuk program penanggulangan kemiskinan. Ketiga, meningkatnya kelangkaan sumberdaya dan degradasi sumberdaya alam, khususnya lahan. Hal ini tampak lebih nyata pada kelompok masyarakat miskin. Keempat, pelaksanaan otonomi daerah, yang membawa implikasi desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pembangunan, di mana ada kecenderungan pemerintah daeran mengejar pembangunan sektor-sektor yang menghasilkan PAD. Berdasarkan kondisi di atas dan meningkatnya jumlah KK dan penduduk miskin, maka perlu mengkoordinasikan kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah.

Pemberian otonomi pada pemerintah atau masyarakat daerah seharusnya dapat mendekatkan kedaulatan rakyat dalam akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumberdaya ekonomi setempat. Berdasarkan kajian di dua provinsi tersebut maka jelas otonomi di tingkat kabupaten/kota dalam memberdayakan kelompok masyarakat miskin masih “nggantungnya”. Jarak politik antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat di desa-desa miskin masih jauh, sehingga belum ada link and match antara potensi, kendala, dan kebutuhan masyarakat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Beberapa simpul kritis yang menunjukkan masih lemahnya sistem kelembagaan, yaitu: (1) Sistem produksi, umumnya masih dicirikan oleh orientasi bahan mentah pertanian bernilai tambah rendah; (2) Sisten ekonomi kerakyatan di pedesaan hingga saat ini belum dijadikan visi ekonomi oleh pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif); (3) Tatanan politik dan pemerintahan dalam pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin masih lemah; (4) Sistem manajemen dan keorganisasian usaha kelompok masyarakat miskin atau usaha ekonomi rakyat di pedesaan masih lemah; (5) Sistem penyelenggaraan pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan masih didasarkan pada kepemimpinan formal dari atas desa (belum dengan strong local leadership), dukungan infrastruktur publik dan upaya penyehatan agroekosistem yang lemah.

5. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Kajian

Beberapa ciri penduduk miskin adalah: (1) memiliki pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan dan wawasan sangat terbatas; (2) penguasaan asset produktif khususnya lahan garapan dan modal yang sangat terbatas, sehingga mengandalkan hidupnya dengan tenaganya; (3) kondisi fisik perumahan yang sangat memprihatinkan; (4) keterbatasan sarana dan prasarana (transportasi, telekomunikasi dan informasi); dan (5) kondisi kesehatan keluarga yang memprihatinkan, serta (6) pola pengeluaran rumah tangga didominasi untuk pangan, terutama bahan pangan pokok.

Program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pemberdayaan, yaitu bagaimana membantu keluarga miskin itu sendiri agar mampu mengentaskan diri dan keluarganya dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin, maka penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan, pelatihan-pelatihan praktis, pemberian kesempatan kerja dan berusaha, bantuan teknis produksi, bantuan permodalan, dan membantu mengakses psar. Upaya memperkuat dan memperluas jaringan ekonomi rakyat atau kelompok masyarakat miskin akan memberikan kesempatan kepada keluarga dan anggotanya mengembangkan dirinya sesuai kesempatan (peluang) dan pilihan yang ada untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Untuk itu perlu adanya keterpaduan antara kelembagaan di daerah kabupaten/kota hingga tingka desa, yaitu: antara kelembagaan pemerintah-non poliltik, kelembagaan ekonomi-dunia usaha/swasta dan kelembagaan masyarakat. Kelembagaan pemerintah, bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga masyarakat banyak (rakyat) dapat memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya setempat dan alam sistem ekonomi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin. Sementara itu, kelembagaan masyarakat ditujukan untuk memperkuat kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Disamping ketiga kelembagaan tersebut kelembagaan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat difungsikan sebagai katalisator dan fasilitator dari pelaksanaan pembanguna ekonomi rakyat.

Strategi jangka pendek, antara lain adalah: (1) Identifikasi masalah kemiskinan; (2) Mengkaji potensi yang dimiliki baik SDA, SDM, teknologi dan kelembagaan yang ada; (3) Identifikasi kendala dan permasalahan pokok dalam penanggulangan kemiskinan baik kendala teknis, ekonomi, maupun sosial kelembagaan; (4) Identifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dari ketiga kelembagaan yang ada; (5) Koordinasi dan sinkronisasi program antardinas atau instansi pemerintah terkait baik secara vertikal maupun horisontal; (6) Konsistensi antara program/kegiatan dengan alokasi anggaran; (7) Pembagian peran antara ketiga kelembagaan; (8) Menentukan kelompok sasaran dan merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan melakukan monev program pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif.

Strategi jangka panjang: (1) Membentuk KPK di daerah yang mempertemukan ketiga kelembagaan yang saling terkait; (2) Melakukan kajian bersama terhadap masalah kemiskinan yang terjadi di daerah dan kajian kebijakan penanggulangan kemiskinan; dan (3) Merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan program jangka panjang, sehingga program tersebut berkelanjutan dan berhasil memberdayakan kelompok masyarakat miskin menjadi kelompok masyarakat yang maju, produktif, dan mandiri.

Menyimak dua pola pendekatan di atas, diperlukan metode atau langkah kerja bersama yang sekaligus mampu menjawab strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah yang kemudian diambil diarahkan dalam lima strategi pokok sebagai berikut: (1) Kepemimpinan yang visioner; (2) Koordinasi unit-unit kerja birokrasi; (3) Pengembangan sistem inovasi baru untuk kelompok masyarakat miskin; (4) Pengembangan berbagai usaha ekonomi produktif yang didasarkan atas potensi yang dimiliki kelompok masyarakat miskin; dan (5) Pengembangan unit-unit pelayanan di daerah hingga di pelosok desa.

Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM baik kepemimpinan, kelembagaan pelaksana, serta sasaran program menjadi sangat vital, karena akan menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Melalui keterpaduan antara unsur kepemimpinan, pelaksana dan kelompok sasaran, maka diharapkan kelompok masyarakat miskin mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi dan dengan kualitas yang baik. Dengan demikian produk-produk yang dihasilkan kelompok ini mampu diintegrasikan ke dalam sistem perekonomian pasar, baik pasar lokal, regional maupun global.

6. Pilihan Strategi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin ke Depan

Walaupun telah banyak program pembangunan ekonomi rakyat dan pemberdayaan masyarakat miskin, namun tetap saja bahaya kemiskinan menghantui kehidupan masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan salah satu kondisi keterbelakangan yang ditunjukkan adanya gejala kualitas hidup manusia (masyarakat) yang jauh dari cukupo diukur dari kebutuhan hidup normal. Masalah keterbelakangan yang ditunjukkan oleh kemiskinan yang masih cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia terjadi seiring dengan klaim keberhasilan pembangunan, dengan menganut pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro.

Pilihan strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin tetap ditempuh antara lain dengan (Bobo, 2003): (1) Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kelembagaan lokal; (2) Pengembangan pertanian rakyat dengan kebudayaan industrial; (3) Pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat; dan (4) Pengembangan teknologi tepat guna dan bersifat spesifik lokasi, serta (5) Penyediaan permodalan melalui program kredit mikro untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang secara khusus ditujukan pada kelompok masyarakat miskin.

Gambar 6. Kondisi salah satu perkampungan di sekitar Sungai Code Yogyakarta

Disampig beberapa strategi di atas Tri Pranadji (2003) memberikan beberapa alternatif strategi yang bisa dipertimbangkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, antara lain adalah : (1) Strategi Charitas (SC), yaitu suatu strategi yang diarahkan langsung untuk menutupi gejala ketidakberdayaan masyarakat, seperti mengatasi gejala kurang pangan dan gizi dan pad anak balita dan ibu menyusui dengan pemberdayaan materi pangan yang sesuai berharga murah dan gratis; (2) Strategi Produksi (SP), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memproduksi bahan pangan sendiri (seperti: padi atau jagung); (3) Strategi Ekonomi (SE), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya setempat di suatu wilayah; (4) Strategi Perbaikan Agroekosistem (SPA), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memperbaiki kondisi agroekosistem yang rusak dan tidak sehat; (5) Strategi Sosio Budaya (SB), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memperbaiki tatanan masyarakat berpenghasilan rendah secara khusus dan masyarakat luas dalam arti lebih umum.

7. Keefektifan Sistem Koordinasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Untuk melakukan program penanggulangan kemiskinan diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja secara simultan. Dengan pertumbuhan, pemerataan dan sistem koordinasi yang efektif diharapkan dapat dilakukan peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur publik (public social infrastructure). Khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi produktif yang merata. Disamping itu, adanya sistem koordinasi antar kelembagaan yang efektif, baik pada skala nasional maupun skala lokal atau daerah akan dapat mentransformasikan kelompok masyarakat miskin menjadi kelompok masyarakat yang produktif, sehingga kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing. Dengan demikian ekonomi kelompok masyarakt miskin secara bertahap dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional, maupun ekspor.

8. Evaluasi Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan sesungguhnya dapat disebabkan oleh keterbatasan kesempatan sebagian besar rakyat Indonesia untuk mengakses sumber daya yang sebenarnya dapat berfungsi untuk menghasilkan income (pendapatan), seperti keterbatasan modal dan asset untuk usaha dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi. Selain itu, tingginya tingkat kemiskinan di negara kita juga disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam kaitannya dengan kualitas SDM, tentu kita dapat melihat bagaimana kondisi dunia pendidikan kita. Apakah usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan dan memajukan dunia pendidikan di negara kita sudah benar-benar terwujud? Seperti kebijakan sertifikasi guru yang telah ditetapkan pemerintah. Karena nyatanya hingga kini banyak guru yang mengajar di sekolah (baik SD, SMP maupun SMU) kualitas keilmuannya masih sangat memprihatinkan.

Meskipun para guru telah mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan profesi guru. Lalu, bagaimana kualitas SDM Indonesia akan meningkat, kalau SDM (tingkat keilmuan) gurunya saja masih rendah. Tentu kondisi ini lagi-lagi akan menjadi kendala pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Padahal pendidikan merupakan modal terpenting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Maka tak salah kalau akhirnya Human Development Indeks (HDI) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa posisi kualitas SDM Indonesia sangatlah rendah.

Penyebab kemiskinan lain adalah budaya atau etos kerja rakyat Indonesia yang kini sudah terdegradasi oleh pengaruh perkembangan zaman. Kini, semangat untuk terus bekerja (melakukan apa saja) yang penting bisa menghasilkan uang (penghasilan) dengan cara yang halal demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga telah beralih pada etos kerja yang menghalalkan segala macam cara. Dan kini, budaya atau etos kerja itu telah mengalami penurunan dan beralih menjadi budaya malas yang tahunnya hanya “meminta-minta saja”. Makanya kini tidak heran kalau para pengemis, pengamen dan anak-anak jalanan kian menjamur di kota-kota besar dan merupakan suatu bukti bagaimana pola pikir masyarakat kita yang telah terdegradasi. Maraknya tindakan korupsi di berbagai lembaga pemerintahan kita juga merupakan penyebab lain, mengapa tingkat kemiskinan belum juga dapat ditekan. Karena miliaran hingga triliunan uang negara yang telah diselewengkan oleh berbagai pejabat di pemerintahan kita telah menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara.

Di satu sisi negara ingin mengentaskan kemiskinan dengan mengucurkan berbagai aliran dana kepada rakyat miskin. Tetapi di sisi lain, ternyata banyak aliran dana yang malah diselewengkan oleh pejabat-pejabat kita di pemerintahan hanya untuk kepentingan (memperkaya diri sendiri). Seharusnya dana yang diselewengkan oleh para koruptor tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian di negara kita, termasuk membantu rakyat miskin.

9. Ciptakan Lapangan Kerja Sendiri

Tanggung jawab sebenarnya adalah terletak pada diri kita sendiri. Akan lebih bijaksana jika tidak menyalahkan siapa pun jika lapangan pekerjaan saat ini begitu terbatas dan tidak sebanding dengan tenaga kerja yang harus diserap. Jika hanya berpikir untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain, masalah tidak akan pernah selesai. Masing-masing pihak akan saling melemparkan tanggung jawab ke pihak yang lain

Kita dapat mengambil tanggung jawab itu setidak-tidaknya dengan cara tidak ikut ambil bagian dalam kontes tenaga kerja, paling tidak jumlah kontestan akan berkurang satu. Jika kita dapat menciptakan satu lagi kursi lapangan pekerjaan, paling tidak tingkat persaingan perebutan lapangan pekerjaan akan sedikit berkurang. Jadi, dengan menciptakan lapangan pekerjaan, paling tidak untuk diri sendiri maka kita sudah ikut ambil bagian dalam memecahkan masalah pengangguran.

Memang, menciptakan lapangan pekerjaan meskipun untuk diri kita sendiri adalah hal yang tidak mudah. Menjadi wirausaha memberikan peluang untuk berkembang yang cukup besar. Di sisi lain, risikonya juga tidak kecil. Jika menjadi wirausaha lebih mudah dari pada menjadi pekerja, akan lebih banyak orang yang memilih menjadi enterpreneur dari pada menjadi pekerja. Oleh karena itu, orang yang menjadi pekerja juga tidak dapat disalahkan karena tidak semua orang mampu menjadi enterpreneur. Banyak masalah yang harus dipecahkan. Bahkan, sebelum menentukan jenis usaha yang akan dibuat masalah yang lebih awal adalah apakah kita berani untuk memilih jalan menjadi wirausaha (enterpreneur).

Akan tetapi, memilih untuk menjadi kontestan perebutan lapangan kerja juga bukan hal yang mudah. Dunia usaha penuh dengan persaingan. Tetapi, dunia pekerjaan juga penuh dengan persaingan diawali sejak tahap melamar pekerjaan. Setelah kita masuk ke dunia kerja, persaingan juga tetap ada. Dalam sebuah perusahaan, jumlah staf hampir selalu lebih banyak dari pada jumlah manajer.

E. Kesimpulan

Sebagai bentuk refleksi efektivitas sebuah peran yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin kiranya perlu diterapkan suatu sikap yang rendah hati sekaligus meyakini sebuah harapan.  Sebenarnya apa yang kita putuskan atau tidak-putuskan hari ini tidak akan berarti banyak bagi orang miskin besok atau bulan depan.  Mereka tetap akan berusaha untuk “survive” dengan caranya sendiri.   Oleh karenanya, harapan akan masa depan disertai kesabaran dan konsistensi akan menjadi komponen penting disamping ketepatan memilih langkah yang akan dilakukan.

Penanggulangan kemiskinan yang selama ini terjadi memperlihatkan beberapa kekeliruan paradigmatik, antara lain pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Dalam konteks budaya, orang miskin diindikasikan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dsb. Sementara dalam konteks dimensi struktural atau politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kedua, lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) ketimbang produktivitas. Penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan atas karitatif, tidak akan muncul dorongan dari masyarakat miskin sendiri untuk berupaya bagaimana mengatasi kemiskinannya. Mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif. Ketiga, memosisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Seharusnya, mereka dijadikan sebagai subjek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Keempat, pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Dalam penanganan kemiskinan, pemerintah masih bertindak sebagai penguasa yang kerapkali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin. Sebaliknya, pemerintah semestinya bertindak sebagai fasilitator, yang tugasnya mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Paradigma baru menekankan apa yang dimiliki orang miskin ketimbang apa yang tidak dimiliki orang miskin. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (coping strategies) yang telah dijalankannya secara lokal.

Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula. Meletakkan permasalahan kemiskinan semata-mata sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah merupakan hal yang kurang bijak. Pada faktanya, pemerintah yang sudah bergelimang kekuasaan dan kenyamanan sangat rentan dengan masalah inefesiensi, konflik kepentingan, korupsi, dan berbagai masalah lain. Sejauh ini, pemerintah masih belum mampu menuntaskan masalah-masalah tersebut. Namun, hal ini juga tidak berarti pemerintah bebas untuk melepaskan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di negara ini. Konstitusi sudah dengan jelas mengamanatkan tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, demikian juga amanat founding fathers yang termaktub pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai visi kebangsaan Indonesia.

Upaya menghempang kemiskinan dari Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, LSM, partai politik, akademisi, dan pihak terkait lainnya melalui upaya-upaya yang terintegrasi mulai dari daerah hingga pusat. Masing-masing pihak harus memikirkan dan melaksanakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Upaya tersebut juga harus bersifat komprehensif, berkelanjutan dan jangka panjang. Sekali lagi, hal penting yang harus dimiliki diawali dengan adanya impian sekaligus tekad bersama yang kuat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memandang kemiskinan serta orang miskin secara utuh dan holistik. Semoga saja impian terwujudnya Indonesia bebas dari kemiskinan dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Arus, DM Johanes, Dkk, 2007. Panduan Kajiulang Kebijakan Kemiskinan. GAPRI. Jakarta

Bappenas. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta

Bobo Julius. 2003. Transformasi Ekonomi Rakyat. PT. Pustaka CIDESINDO. Jakarta

Ghofur Abdul, Dkk. Panduan Advokasi Anggaran Berbasis Hak. GAPRI. 2007. Jakarta

Hall, Anthony dan James Midgley, (2004), Social Policy for Development, London : Sage Publications Ltd.

Irawan, B Puguh. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. Materi Analisis dan Diagnosis Kemiskinan di Indonesia. SMERU. Jakarta 9-13 Mei 2005

Friedmann, John (1979), Urban Poverty in Latin America, Some Theoritical Considerations, dimuat dalam: Development Dialogue, Vol.1, Upsala, Dag Hammarskjold Foundation.

Hadmaji, Sri H. 2004. Aspek Gender dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Makalah dalam seminar : ”Aspek Kependudukan dalam Perencanaan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan”. Jakarta

Lewis, Oscar. 1988. Kisah Lima Keluarga Telaah Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

Rahayu, Sri Kusumastuti. Memahami Kemiskinan, Materi Analisis dan Diagnosis Kemiskinan di Indonesia. SMERU. Jakarta 9-13 Mei 2005

Saptana, Tri Pranadji, Syahyuti, dan Roosgandha. 2003. Transformasi kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan (Studi Kasus di Provinsi Bali dan Bengkulu). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian

Supartono, Dkk. 2007. Panduan Kajian Kemiskinan Partisipatif. GAPRI. Jakarta

Suryadarma, Daniel. Pengukuran Kemiskinan Secara Kuantitatif. Materi Analisis dan Diagnosis Kemiskinan di Indonesia. SMERU. Jakarta 9-13 Mei. 2005

Syahyuti. 1995. Pendekatan Kelompok dalam Pelaksanaan Program/Proyek Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Suatu Tinjauan Kelembagaan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 13 No.2, Desember 1995. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor

Syaifuddin, A Fedyani. Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif Mengenai Kemiskinan, Kertas Kerja dalam Workshop GAPRI, 2007

Triwibowo, Darmawan, Dkk. 2007. Panduan Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Program Kemiskinan. GAPRI. Jakarta

Widjajanti I.S. dan Sudarno Sumarto, Konsep Kemiskinan: Sebuah Pengantar Materi Analisis dan Diagnosis Kemiskinan di Indonesia. SMERU. Jakarta 9-13 Mei 2005

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: