waskitho

PENYEBAB KEGAGALAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Indonesia dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir memang tumbuh, tetapi lamban dengan fundamental ekonomi yang tidak kuat (rapuh) karena sub-sub sektor yang paling dominan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kita adalah non tradable (bukan industry penghasil barang) yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tidak menaikkan kemampuan daya beli dan kemakmuran rakyat secara nyata (Kedaulatan Rakyat, 21/02/2010). Selain itu, masalah kemiskinan menjadi persoalan berkepanjangan yang terus terjadi. Di luar halangan geografis, sebenarrnya ada faktor lain yang menyebabkan program-program pengentasan kemiskinan tak pernah berjalan efektif. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman banyak pihak tentang realitas kemiskinan itu sendiri.

Selama ini, di Indonesia, dan hampir semua negara, miskin tidaknya seseorang diukur dari kacamata garis kemiskinan (proverty line). Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinanan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan komsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan. Kebutuhan pokok ini dibedakan untuk makanan dan non makanan, serta sisi wilayah, untuk pedesaan dan perkotaan.

Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan yang disengaja itu bisa dilihat dari upaya sistematis penguasa dengan berbagai perangkat aturannya untuk menjauhkan masyarakat lokal dari sumberdaya alamnya. Hal ini bukan saja berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat tapi juga terhadap perubahan perilaku sosial dan budayanya. Adanya perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia tersebut, tentu menimbulkan tanda tanya di kepala kita. Apakah sebenarnya tingkat kemiskinan di negara kita benar-benar telah mengalami penurunan atau malah sebaliknya. Maka, dengan melihat kondisi yang kini sedang terjadi di negara kita, sebenarnya tanpa adanya pernyataan untuk menunjukkan tingkat kemiskinan, sesungguhnya kita telah menemukan jawabannya sendiri.

Dalam kenyataannya para pengemis Indonesia, termasuk di dalamnya para pengemis yang melakukan kegiatannya dengan kekerasan, telah ikut menciptakan rasa tidak aman di dalam masyarakat. Ditambah dengan kondisi kehidupan politik yang hiruk-pikuk seiring dengan bergulirnya perjuangan reformasi di segala bidang, maka citra umum mengenai kondisi keamanan di Indonesia menjadi kurang baik dan tidak kondusif untuk segera pulihnya kegiatan-kegiatan investasi di bidang ekonomi. Lambatnya proses pemulihan ekonomi dengan sendirinya berarti lambatnya pengurangan jumlah orang miskin.

Dalam setengah tahun terakhir  situasi tidak kondusif itu diperparah dengan terjadinya peristiwa pemboman di Bali pada bulan Oktober 2002, dan terakhir peristiwa invasi Amerika ke Irak. Semuanya menyebabkan hilangnya banyak lapangan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya lapisan pekerja kasar. Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-faktor kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor eksternal. Korupsi yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor eksternal.

Sementara itu, keterbatasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal.  Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga. Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja. Dan seterusnya begitu, berputar-putar dalam proses saling terkait.

Mengurai berbagai faktor penyebab kemiskinan tidak mudah dan tidak jelas harus mulai dari titik mana. Keterbatasan lapangan kerja, misalnya, seharusnya bisa diatasi dengan penciptaan lapangan kerja. Namun penciptaan lapangan kerja bukanlah hal yang begitu saja dapat dilakukan, misalnya dengan meminjam dari sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Buktinya, pinjaman luar negeri Indonesia pada saat ini sudah mencapai lebih dari US$140 milyar, namun tetap tidak mudah bagi banyak warga negara, khususnya yang tidak memiliki ketrampilan khusus, untuk mendapatkan lapangan kerja.

Upaya meningkatkan penguasaan iptek masyarakat juga bukan perkara yang mudah. Masalah utamanya adalah biaya pendidikan. Tetapi bukan hanya itu, budaya menghargai simbol-simbol formal di masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat menghambat kemajuan penguasaan iptek. Entah sejak kapan, manusia Indonesia merasa lebih terpandang di lingkungan masyarakatnya apabila telah memiliki ijazah kesarjanaan daripada memiliki kemampuan nyata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Akhirnya dunia pendidikan pun tidak tergerak untuk mencetak manusia-manusia siap pakai. Sekolah-sekolah kejuruan kurang berkembang. Orang  merasa lebih bergengsi apabila tamat dari sekolah umum daripada sekolah kejuruan karena para siswa sekolah kejuruan dianggap kurang berkemampuan secara intelektual dibandingkan anak-anak dari sekolah umum. Alhasil, Indonesia tidak memiliki cukup tenaga teknis dan insinyur-insinyur lapisan menengah yang tumbuh dari bawah. Padahal sebagai salah satu negara sedang berkembang kebutuhan akan tenaga-tenaga teknis amat besar. Merekalah yang akan membentuk lapisan tenaga kerja menengah Indonesia dan menjadi infrastruktur lunak bagi pengembangan teknologi lebih canggih pada tahap berikutnya. Dengan demikian, kemiskinan yang dialami Indonesia di tengah-tengah kelimpahan sumber daya alamnya antara lain disebabkan oleh sistem pendidikan yang kurang sesuai dengan tahap perkembangan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasrkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

  1. mengapa program pengentasan kemiskinan yang dari Orde Lama sampai Orde Demokrasi sekarang ini belum bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia?
  2. Seberapa besar efek pemberdayaan yang telah ditimbulkan berbagai program tersebut pada lapisan masyarakat miskin yang menjadi sasarannya?

C. Teori Yang Digunakan

1. Pengertian Kemiskinan

Pengertian kemiskinan ada bermacam-macam, namun dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terpadu harus ada kesepakatan pemahaman semua pihak penyelenggara agar targeting yang dilaksanakan tepat sasaran baik target penduduk miskin maupun program yang dilaksanakan. Pengertian kemiskinan yang perlu diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut:

  1. Kriteria BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari.
  2. Kriteria BKKBN, kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera apabila:

1)   Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya.

2)   Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari.

3)   Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.

4)   Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah.

5)   Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

  1. Kriteria Bank Dunia, kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari.

Para ahli mempunyai pendapat yang beragam tentang kemiskinan. Beberapa mengartikan kemiskinan dalam lingkup yang luas dengan memasukkan dimensi-dimensi sosial dan moral. Kemudian ada pula yang mendefinisikan kemiskinan secara lebih spesifik pada kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Nasikun (1995) ada tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu:

  1. Kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling medasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan (standard of living). Standar hidup ini tentunya perlu ditetapkan secara obyektif.
  2. Rendahnya pendapatan harus diukur secara subyektif, yakni relative rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam masyarakat.
  3. Kemiskinan dihubungkan dengan Usaha seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang memadai.

Namun yang lebih umum, Menurut Susetiawan (2002) kemiskinan dibagi dua jenis, yakni kemiskinan mutlak (absolute poverty) dan kemiskinan relatif (relative poverty). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan garis kemiskinan atau poverty line. Jadi seseorang dikatakan miskin secara absolut jika pendapatan atau pengeluarannya berada tepat Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran orang lain. Jadi seseorang atau sekelompok orang dikatakan relatif miskin jika pengeluaran atau pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran kelompok lain. atau dibawah garis kemiskinan tertentu. Tingginya garis kemiskinan itu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kondisi obyektif yang ada.

2. Masyarakat Miskin

Menurut Gunawan Sumodiningrat (2000), masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (powerlessness) dalam hal:

  1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation).
  2. Melakukan kegiatan usaha produktif (unproductiveness).
  3. Menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (inacceribility).
  4. Menentukan nasibnya diri sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (vulnerability); dan
  5. Membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (no freedom for poor).

Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan tersebut menumbuhkan perilaku miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan untuk berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobjektifkan dalam bentuk angka-angka (Heru Nugroho, 1995:30). Beberapa garis batas kemiskinan yang sering dipergunakan antara lain:

  1. Ukuran dari Sayogyo

Sayogyo memberikan batas garis kemiskinan untuk masyarakat pedesaan setara dengan 20 kg beras perkapita perbulan dan bagi masyarakat perkotaan sama dengan 30 kg beras perkapita per bulan. Sebelum menetapkan ukuran beras perkapita perbulan sebagaimana disebutkan diatas, ukuran yang digunakan Sayogyo untuk kategori penduduk miskin adalah pengeluaran perkapita per tahun kurang dari 320 kg beras untuk penduduk pedesaan dan 480 kg beras untuk penduduk perkotaan. Sedangkan pengeluaran setara atau kurang dari 180 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 270 kg beras bagi penduduk perkotaan dijadikan batas bagi kelompok penduduk paling miskin.

  1. Batasan Menurut Badan Pusat statistik

Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan berdasarkan tingkat kecukupan konsumsi kalori yaitu 2.100 kalori per kapita per hari. Suatu keluarga digolongkan sangat miskin jika pendapatannya hanya mampu memenuhi kebutuhan minimum kalori yang ditetapkan, sedangkan bila pendapatannya selain mampu mencukupi kebutuhan kalorinya juga mampu memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, air, sandang, dan pendidikan digolongkan sebagai keluarga miskin.

  1. Ukuran Sam F. Poli

Sam F. Poli menyatakan bahwa batas garis kemiskinan di Indonesia bagi masyarakat pedesaan adalah sama dengan 27 kg ekuivalen beras perkapita per bulan dan untuk masyarakat perkotaan sama dengan 40 kg beras perkapita perbulan. Ukuran Sam F. Poli ini lebih tinggi dari ukuran yang diusulkan oleh Sayogyo.

  1. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia menetapkan ukuran garis kemiskinan untuk Indonesia berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional termasuk dalam kategori miskin. Secara umum Bank Dunia menetapkan garis batas kemiskinan sebesar US S1 perhari bagi negara-negara berkembang dan US$ 2 bagi negara-negara maju.

3. Kemiskinan dan Arah Kebijakan Pembangunan

Pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dititikberatkan kepada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumberdaya manusia pembangunan yang harus senantiasa ditingkatkan kualitas dan martabatnya. Pembangunan yang bertumpu pada peran serta masyarakat (people driven) dilaksanakan secara merata di semua lapisan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi, dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang nantinya menjadi ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat (sosial). Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah bersama antara pemerintah, masyarakat dan segenap pelaku ekonomi.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (1999), Keadaan kemiskinan pada umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Selain itu, berdasarkan pola waktunya kemiskinan dapat dibedakan menjadi: persistent poverty, cyclical poverty, seasonal poverty, serta accidenal poverty.

Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Umumnya menimpa wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang kritis dan atau terisolasi. Cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu seasonal povery, yaitu kemiskinan musiman seperti yang terjadi pada usahatani tanaman pangan dan nelayan. Pola yang lain adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Penduduk miskin erat kaitannya dengan wilayah miskin. Wilayah dengan potensi daerah yang tertinggal besar kemungkinan menyebabkan penduduknya miskin. Oleh karena itu pendekatan pemecahan kemiskinan dapat pula dilakukan terhadap pengembangan wilayah atau desa yang bersangkutan.

Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata pula.

Menurut Sumitro Maskun (1997) Kondisi kemiskian dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian, motivasi dan kesadaran untuk lepas dari kungkungan kemiskinan yang menghimpit.  Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, maka kebijaksanaan dituangkan dalam tiga arah kebijaksanaan. Pertama kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua kebijaksanaan langsung yang ditujukan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masayarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Saat ini, mengingat pentingnya program kemiskinan, pemerintah telah menyusun lembaga, dan strategi, kebijakan dan program yang mudah dan implemtatif. Untuk pemerintah kabupaten, lembaga yang berkompeten dengan kemiskinan adalah: BKKBN, Depkes, Depdiknas, BPS, PMK, Bagian Sosial, dan sebagainya.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Internal lebih banyak melibatkan faktor sumberdaya manusianya, sedangkan faktor eksternal menunjukan kondisi yang lebih kompleks karena satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Oleh karenanya, program akan berjalan efektif apabila memperhatikan unsur kedua-duanya. Kebijakan yang keliru dapat menyebabkan suatu keadaan kemiskinan yang semakin mengkhawatirkan. Ketidakmampuan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan, merupakan tantangan bagi seluruh stake holder.

4. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada era reformasi seperti saat ini, Pemerintah Pusat telah mengundang-undangkan UU Otonomi Daerah serta Otonomi Khusus agar Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur maupun mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi, kemampuan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sunyoto Usman (1998) Untuk melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu transformasi peranan Pemerintah daerah dari inisiator berubah menjadi fasilitator. Perubahan paradigma baru ini ditetapkan dalam strategi pembangunan yang ditawarkan, antara lain:

  1. Memperkuat, memperbaiki dan menciptakan kapasitas kelembagaan produksi, pendapatan dan pengeluaran;
  2. Meningkatkatkan dan melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
  3. Mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat yang difasilitasi oleh Pemda; dan
  4. Meningkatkan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan manusia (capacity building) yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat melalui strategi pemberdayaan.

Menurut Rakhmat Jalaludin (1999) Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, antara lain :

  1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); dengan kata lain, adanya pemihakan kepada masyarakat untuk maju dan berkembang karena pada dasarnya setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pengertian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya tersebut dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta mengembangkan potensi tersebut; dan
  2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dengan kata kuncinya adalah penyiapan. Diperlukan untuk menciptakan iklim dan suasana yang kondusif, meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opporunity) yang akan membantu masyarakat lebih berdaya guna.
  3. Memberdayakan masyarakat mengandung makna melindungi (kata kuncinya adalah perlindungan kepada masyarakat). Dalam proses pemberdayaan masyarakat harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat lemah atau miskin amat mendasar sifatnya, karena melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup dari interaksi, karena hal itu akan mengkerdilkan dan melunglaikan masyarakat yang lemah. Dengan kata lain, melindungi harus ditinjau sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau sehat, serta eksploitasi yang kuat atas masyarakat yang tidak berdaya. Dalam konsep pembangunan, pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat bukan sebagai obyek dari berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan.

D. Analisis

Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) maupun kriteria kemiskinan versi Bank Dunia menunjukkan bahwa kemiskinan pada Maret 2008 telah mengalami penurunan 2,21 juta jiwa. Atau, jika dipersentasekan, tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan dari 17,7% pada tahun 2006 menjadi 15,4% pada Maret 2008.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1996-2008

Tahun Jumlah penduduk miskin (juta) Persentase penduduk miskin
Kota Desa K+D Kota Desa K+D
1996 9.42 24.59 34.01 13.39 19.78 17.47
1998 17.60 31.90 49.50 21.92 25.72 24.23
1999 15.64 32.33 47.97 19.41 26.03 23.43
2000 122.30 26.40 38.70 14.60 22.38 19.14
2001 8.60 29.30 37.90 9.76 24.84 18.41
2002 13.30 25.10 38.40 14.46 21.10 18.20
2003 12.20 25.10 37.30 13.57 20.23 17.42
2004 11.40 24.80 36.10 12.13 20.11 16.66
2005 12.40 22.70 35.10 11.68 19.98 15.97
2006 14.49 24.81 39.30 13.47 21.81 17.75
2007 13.56 23.61 37.17 12.52 20.37 16.58
2008 12.77 22.19 36.96 11.65 18.93 15.42

Sumber : Badan Pusat Statistik No. 43 atau 07 atau Th. XII, 1 Juli 2009

Tabel.2. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Maret 2008-2009

Prov Jumlah Penduduk Miskin (%)

Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota Desa K + D Kota Desa K + D
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
NAD 195.82 182.19 763.88 710.68 959.70 892.86 16.67 15.44 26.30 24.37 23.53 21.80
Sumut 761.75 688.04 852.08 811.64 1.613.83 1.499.68 12.85 11.45 12.29 11.56 12.55 11.51
Sumbar 127.28 115.78 349.94 313.48 477.21 429.25 8.30 7.50 11.91 10.60 10.67 9.51
Riau 245.06 225.60 321.61 301.89 566.67 527.49 9.12 8.04 12.16 10.93 10.63 8.77
Jambi 120.10 117.29 140.48 132.41 260.28 246.69 13.28 12.71 7.43 6.88 9.32 16.28
Sumsel 514.70 470.03 734.91 697.85 1249.61 1167.87 18.87 16.93 17.01 15.87 17.73 18.59
Bengkulu 131.76 117.60 220.21 206.53 351.97 324.13 21.95 19.16 19.93 18.28 20.64 20.22
Lampung 365.56 349.31 1226.03 1208.97 1591.58 1558.28 17.85 16.78 22.14 21.49 20.98 7.46
Babel 36.54 28.78 50.18 47.85 86.76 76.63 7.57 586 9.52 8.93 8.58 8.27
Kep.Riau 69.22 62.58 67.14 65.63 136.36 128.21 8.81 7.63 9.60 8.98 9.18 3.62
DKI Jakarta 379.62 323.17 - - 379.62 323.17 4.29 3.62 - - 4.29 11.96
Jabar 2617.43 2531.37 2705.01 2452.20 5322.44 4983.57 10.88 10.33 16.05 14.28 13.01 17.72
Jateng 2556.48 2420.94 3633.15 3304.75 6189.63 5725.69 16.34 15.41 21.96 19.89 19.23 17.23
DIY 324.16 311.47 292.12 274.31 616.28 585.78 14.99 14.25 24.32 22.60 18.32 16.68
Jatim 2340.64 2148.51 4340.64 3874.07 6651.28 6022.59 13.15 12.17 23.64 21.00 18.51 7.64
Banten 371.06 348.74 445.71 439.33 816.74 788.07 6.15 562 11.18 10.70 8.15 5.13
Bali 115.05 92.06 100.65 89.66 215.70 181.72 5.70 4.50 6.81 5.98 6.17 22.78
NTB 560.42 557.54 520.20 493.41 1080.61 1050.95 29.47 28.84 19.73 18.40 23.81 23.31
NTT 119.26 109.41 979.07 903.74 1098.33 1013.15 15.50 14.01 27.88 25.35 25.65 9.30
Kalbar 12749 93.98 381.29 340.79 508.78 434.77 9.98 7.23 11.49 10.09 11.07 7.02
Kalteng 45.35 35.78 154.65 130.08 199.99 165.85 5.81 4.45 10.20 8.34 8.71 5.12
Kalsel 81.15 68.76 137.75 107.21 281.90 175.98 5.79 4.82 6.97 5.33 6.48 7.73
Kaltim 110.36 77.06 176.08 1622.16 286.44 239.22 5.69 4.00 15.47 13.86 9.51 9.79
Sulut 72.68 79.25 150.86 140.31 223.55 219.57 7.56 8.14 12.04 11.05 10.10 18.98
Sul.tengah 60.6. 54.67 463.77 435.17 524.70 489.84 11.47 10.09 23.22 21.35 20.75 12.31
Sulsel 150.82 124.50 880.93 839.06 1031.75 963.57 6.05 4.94 16.79 15.81 13.34 18.93
Sel.tenggara 27.16 26.19 408.73 408.15 435.89 434.34 5.29 4.96 23.78 23.11 19.53 25.01
Gorontolo 27.53 22.19 194.09 202.43 221.62 224.62 9.87 7.89 31.72 32.82 24.88 15.29
Sulbar 48.33 43. 51 122.75 114.72 171.08 158.23 14.14 12.59 18.03 16.65 16.73 28.23
Maluku 44.66 38.77 346.66 341.24 391.32 380.01 1297 11.03 35.56 34.30 29.66 10.36
Malut 9.03 8.72 96.02 89.27 105.05 98.00 3.27 3.10 14.67 13.42 11.28 15.48
Papua Barat 9.48 8.55 237.02 248.29 246.50 256.84 5.93 5.22 43.67 44.71 35.12 35.71
Papua 31.65 28.19 701.50 732.16 733.15 760.35 7.02 6.10 45.74 46.81 37.08 37.53
Indonesia 12768.48 11910.53 22194.78 20619.44 34963.26 32529.97 11.65 10.72 18.93 17.35 15.42 14.15

Sumber : Badan Pusat Statistik No. 43 atau 07 atau Th. XII, 1 Juli 2009

  1. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan sesungguhnya dapat disebabkan oleh keterbatasan kesempatan sebagian besar rakyat Indonesia untuk mengakses sumber daya yang sebenarnya dapat berfungsi untuk menghasilkan income (pendapatan), seperti keterbatasan modal dan asset untuk usaha dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi. Selain itu, tingginya tingkat kemiskinan di negara kita juga disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam kaitannya dengan kualitas SDM, tentu kita dapat melihat bagaimana kondisi dunia pendidikan kita. Apakah usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan dan memajukan dunia pendidikan di negara kita sudah benar-benar terwujud. Seperti kebijakan sertifikasi guru yang telah ditetapkan pemerintah. Karena nyatanya hingga kini banyak guru yang mengajar di sekolah (baik SD, SMP maupun SMU) kualitas keilmuannya masih sangat memprihatinkan.

Meskipun para guru telah mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan profesi guru. Lalu, bagaimana kualitas SDM Indonesia akan meningkat, kalau SDM (tingkat keilmuan) gurunya saja masih rendah. Tentu kondisi ini lagi-lagi akan menjadi kendala pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Padahal pendidikan merupakan modal terpenting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Maka tak salah kalau akhirnya Human Development Indeks (HDI) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa posisi kualitas SDM Indonesia sangatlah rendah. Penyebab kemiskinan lain adalah budaya atau etos kerja rakyat Indonesia yang kini sudah terdegradasi oleh pengaruh perkembangan zaman. Kini, semangat untuk terus bekerja (melakukan apa saja) yang penting bisa menghasilkan uang (penghasilan) dengan cara yang halal demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga telah beralih pada etos kerja yang menghalalkan segala macam cara. Dan kini, budaya atau etos kerja itu telah mengalami penurunan dan beralih menjadi budaya malas yang tahunnya hanya “meminta-minta saja”. Makanya kini tidak heran kalau para pengemis, pengamen dan anak-anak jalanan kian menjamur di kota-kota besar dan merupakan suatu bukti bagaimana pola pikir masyarakat kita yang telah terdegradasi.

Maraknya tindakan korupsi di berbagai lembaga pemerintahan kita juga merupakan penyebab lain, mengapa tingkat kemiskinan belum juga dapat ditekan. Karena miliaran hingga triliunan uang negara yang telah diselewengkan oleh berbagai pejabat di pemerintahan kita telah menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Di satu sisi negara ingin mengentaskan kemiskinan dengan mengucurkan berbagai aliran dana kepada rakyat miskin. Tetapi di sisi lain, ternyata banyak aliran dana yang malah diselewengkan oleh pejabat-pejabat kita di pemerintahan hanya untuk kepentingan (memperkaya diri sendiri). Seharusnya dana yang diselewengkan oleh para koruptor tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian di negara kita, termasuk membantu rakyat miskin

  1. 2. Kekeliruan Kebijakan

Maka jelaslah, kenapa hingga kini masalah kemiskinan belum juga dapat ditekan hingga pada titik yang terendah. Karena masalah kemiskinan ternyata merupakan masalah yang kompleks dan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam setiap sisi kehidupan. Karenanya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, tapi hingga kini faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sepertinya pemerintah harus lebih jeli lagi dalam memahami masalah kemiskinan. Karena selama ini, banyak kebijakan yang ditetapkan pemerintah justru malah membebani rakyat dan secara langsung bukan malah memerangi kemiskinan, tapi malah menjadikan rakyat semakin miskin. Seperti kebijakan pemerintah untuk menetapkan berbagai pajak kepada rakyat yang kini dirasa semakin membebani rakyat. Karena kita ketahui, banyak hasil pajak yang dipungut dari rakyat tapi penggunaannya melenceng dari yang diharapkan.

Menurut Sajogyo (1988) Pajak bukan lagi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi banyaknya pungutan pajak, malah sering digunakan sebagai ajang korupsi bagi para pejabat kita di pemerintahan. Kekeliruan lain dari kebijakan pemerintah adalah dengan menyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada pihak swasta (asing) dengan alasan demi efisiensi, kelancaran dan persaingan yang kompetitif dalam mekanisme pasar. Dengan kebijakan tersebut, sesungguhnya telah menjadi boomerang bagi negara sendiri. Karena otomatis perusahaan-perusaan asing seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmount, Freeport dan yang lainnya bebas mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Akibatnya, bukan pemasukan negara yang bertambah, tetapi pemasukan asing yang bertambah. Sedang pemasukan negara tidak juga bertambah (malah berkurang). Dalam kondisi yang seperti ini, tampak jelas bahwa pemerintah sesungguhnya telah gagal dalam melindungi aset-aset atau kekayaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, agar sepenuhnya tetap berada dalam kekuasaan atau kepemilikan negara. Kalau setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tidak juga memikirkan dampak buruknya terhadap tingkat kesejahteraan rakyat dan hanya mementingkan kepentingan para pengusaha dengan tujuan mencari laba (keuntungan pihak-pihak tertentu saja), rasanya kemiskinan akan sulit untuk dituntaskan. Karena dampak dari kekeliruan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah imbasnya justru telah memporak-porandakan kehidupan perekonomian masyarakat bawah yang selalu saja menjadi objek penderita yang harus menerima segala kegagalan. Sehingga upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kini tak ubahnya seperti sebuah pertaruhan antara hidup dan kematian.

Menurut Dewanta (1995) Dengan demikian pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat akan lebih mengutamakan empat faktor penting yakni : pemberdayaan masyarakat (people empowerement), partisipasi masyarakat (people participation), organisasi masyarakat (community organization), dan pemimpin yang bijaksana (leadership). Faktor-faktor tersebut diatas dimaksudkan untuk memadukan dan menentukan arah kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan anatara lain meliputi :

  1. a. Kebijaksanaan yang tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijaksanaan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah..
  2. b. Kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Oleh karena itu, menurut Korten (dalam Supriatna, 2000) karakteristik pokok pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia harus memperhatikan beberapa hal, yaitu :

  1. a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal.
    Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan menurut daerahnya.
    Toleransi terhadap perbedaan.
  2. b. Proses pembelajaran sosial (social learning) yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi proyek.
  3. c. Budaya kelembagaan yang ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi.
  4. d. Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan LSM lokal, satuan organisasi tradisional mandiri.
  5. 3. Penyebab kegagalan

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak.

Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal. Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten atau kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur (Edi Suharto, dkk. 2002) :

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu. Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen.

Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS. Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antar daerah.

Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik. Meski demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal Strategi ke depan Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal. Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten atau kota, maupun di tingkat komunitas. Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah. Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten atau kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya. Belum memadai Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan. Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Menurut Karseno Arief (2002) Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen. Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program. Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten. Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.

Menurut Sritua Arief (1999) Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Misalnya, di bidang pendidikan, pemerintah melancarkan pemberantasan buta huruf tak terbatas di sekolah formal saja, namun juga secara non-formal. Di era Bung Karno, anak-anak usia sekolah bahkan “dikejar” agar mau masuk sekolah. Di era Pak Harto, dicanangkan wajib belajar sembilan tahun, dan hasilnya luar biasa. Hal ini ditunjukkan pada peningkatan peserta pendidikan dasar dari 62 persen anak-anak pada tahun 1973 menjadi lebih dari 90 persen pada tahun 1983. Namun, sampai saat ini tingkat buta huruf dilaporkan masih cukup tinggi di Indonesia, yaitu meliputi sekitar 5,9 juta orang yang berumur antara 10-44 tahun.

Di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan sistem santunan sosial. Di era Orde Baru, sejak 1970-an, dikenalkan pusat pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan (Puskesmas) agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat desa. Belakangan dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa. Pada awal 1990-an pembangunan pusat kesehatan masyarakat meningkat lebih tinggi daripada rumah sakit.  Penempatan bidan di desa yang mendidik kader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri, dan mendampingi kader dalam kegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Kaderisasi semacam ini meningkatkan peluang keberlanjutan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Berencana juga merupakan program strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan keluarga. Melalui program transmigrasi, penduduk miskin dari daerah padat diberi peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Pembukaan dan pengembangan tanah pertanian baru diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja para transmigran.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pula diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan yang agak belakangan namun cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat  (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan seterusnya. Hampir semua departemen mempunyai program penanggulangan kemiskinan, dan dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan trilyun rupiah.

Sebagaimana dikemukan di atas, struktur perekonomian Indonesia dengan mudah ambruk karena berat di atas rapuh di bawah. Hal itu terjadi karena kurang seimbangnya perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai kini pada pengembangan ekonomi kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan kelompok-kelompok usaha besar. Kelompok-kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat dengan kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga. Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya  membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistic tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen. Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.

Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak dibarengi pemerataan merupakan kesalahan besar yang dilakukan para pemimpin negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menjalankan strategi tersebut, pinjaman luar negeri telah memainkan peran besar sebagai sumber pembiayaan. Padahal, sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara paket pembangunan yang dianjurkan donor dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter juga tidak pro kaum miskin, pengelolaan sumber daya alam kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab, perencanaan pembangunan bersifat top-down, pelaksanaan program berorientasi keproyekan, misleading industrialisasi, liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan yang memadai untuk melindungi kemungkinan terpinggirkannya kelompok-kelompok miskin di dalam masyarakat. Selanjutnya berkembang budaya materialisme, praktek KKN

E. Kesimpulan

kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten. Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari paparan di atas adalah:

  1. Masalah kemiskinan perkotaan merupakan bagian dari kemiskinan bangsa, bersumber dari dalam kaum papa sendiri, dan terutama dampak pembangunan topdown yang belum memihak sepenuhnya kepada rakyat banyak.
  2. Sumberdaya yang dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan perkotaan selama ini masih terlihat belum signifikan disertai komitmen yang tidak sungguh-sungguh (lipservice).
  3. Peningkatan good governance merupakan kunci penanggulangan kemiskinan perkotaan.
  4. Learning process bagi kaum papa perkotaan dan bagi pemerintah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, memang merupakan hal berat yang harus dijalankan, namun demikian hal itu tidak terasa berat jika kita sebagai bangsa segera bertekad meninggalkan kemiskinan yang telah berubah menjadi kehinaan seperti sekarang ini.

Kemiskinan di indonesia, sampai saat sekarang masih banyak dan masih belum bisa ditangani secara keseluruhan, makin bertambah dan banyak. Tapi semoga dengan adanya penangulangan kemiskinan yang pemerintah adakan kemiskinan akan lebih bisa berkurang dan warga masyarakat akan lebih sejahtera dan makmur. Berdasar uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh (comprehensif), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan. Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (powerless) agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya

Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat top-down menjadi partisipatif, dengan bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya lokal. Penanggulangan kemiskinan yang tidak berbasis komunitas dan keluarga miskin itu sendiri akan sulit berhasil.  Proses otonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini, meskipun gamang pada awalnya, diyakini nanti akan berada pada jalur yang  pas. Yang diperlukan adalah konsistensi dari pemerintah pusat untuk membimbing ke arah otonomi yang memberdayakan tersebut. Maka disarankan agar program-program penanggulangan kemiskinan ke depan mengarah pada penciptaan lingkungan lokal yang kondusif bagi keluarga miskin bersama komunitasnya dalam menolong diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Nur Affandi. Analisis : Bahaya Deindustrialisasi.  Harian Kedaulatan Rakyat Minggu 21 Februari 2010 hal 1.

Arief, Sritua. 1977. Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.

Arief R. Karseno, PemberdayaanMasyarakat Melalui Pengembangan Lokalitas Dalam Perspekti Ekonomi, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM, 2002.

Badan Pusat Statistik,  2009. Penduduk Miskin (PoorPopulation). Berita Resmi Statistis Penduduk Miskin No.04/Th.II/July, Jakarta:CBS.

Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2003, Penduduk Fakir Miskin Indonesia, BPS, Jakarta Indonesia

Dewanta, A.S. 1995. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta : Aditya Media.

Gunawan Sumodiningrat; Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM, 2002.

Jalaludin, Rakhmat., 1999. Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Maskun, Sumitro, 1997 Pembangunan Masyarakat Desa, Asas, Kebijaksanaan, dan Manajemen, Media Widya Mandala, Yogyakarta,

Nasikun, 1995, Kemiskinan di Indonesia Menurun, dalam  Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya, (Bagong Suyanto, ed), Airlangga Univercity Press

Nugroho, Heru, 1995., Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan, dalam buku Dewanta, Awan Setya,1995., Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia , Yogyakarta: Aditya Media.

Pandu Suharto dan Makmun, Sebuah Pengalaman Dalam Mengurangi Kemiskinan di daerah Pedesaan, dalam Majalah Pengembangan Perbankan Edisi Juli-Agustus 2006.

Sajogyo. 1998. Masalah Kemiskinan di Indonesia. Antara Teori dan Praktek. Mimbar Sosek Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Suharto, Edi dkk. 2002, Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Keluarga Miskin di Indonesia, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan (LSP) STKS

Sumodiningrat, Gunawan 1997, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Bina Rena Pariwara, Jakarta. Cet.2

Supriatna, T. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta : Rineka Cipta.

Susetiawan, Pengembangan Lokalitas Dalam perspekif Sosial Budaya, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM, 2002.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999, Pembangunan: Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Usman, Sunyoto, 1998, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: