waskitho

UPAYA KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

In Uncategorized on Februari 28, 2010 at 2:07 pm

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan semakin banyak dibicarakan dunia pada akhir-akhir ini, dimana hal itu semakin menyebabkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan  hidup antar Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang. Demikian juga gap atau ketimpangan yang meningkat diantara manusia-manusia yang mampu didalam suatu Negara, kemajuan teknologi turut  andil dalam meningkatkan  ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap teknologi yang melanda dunia semakin terpinggirkan.

Kebutuhan dasar manusia sandang, pangan, dan papan. Bukan berarti semua didapatkan dari hasil keringat sendiri. Misalnya, orang miskin di Amerika bisa mendapatkan makanan dengan mengantri pembagian makan. Mereka ngga punya penghasilan untuk beli makan, tapi mereka bisa makan. Artinya yang penting bukan dapat penghasilan untuk makan, yang penting adalah bisa makan meskipun itu diberikan secara gratis. Sandang dan papan pun bisa diberikan secara gratis, misalnya saja dipenampungan korban bencana alam yang biasanya dapat tenda dan pakaian sumbangan. Kita ngga bicara masalah kualitas.

Dalam penerapannya, berbagai kebijakan akan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana serta dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak untuk dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang. Disebutkan, kebijakan itu meliputi kebijakan ekonomi makro dan kebijakan pemenuhan hak dasar. Dimana hal tersebut merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Semua diarahkan pada terwujudnya kondusifitas lingkungan bagi pengembangan usaha, dan terbukanya kesempatan seluas mungkin bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin.

Selama tahun 2007, kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum masih memprihatinkan  karena jumlah rakyat miskin Indonesia masih cukup banyak dan tidak mengalami perubahan secara signifikan meski berbagai usaha telah dilakukan. Menurut data BPS, jumlah rakyat miskin di tahun 2006 meningkat menjadi 39,05 juta orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35 juta orang. Seiring berkembangnya pemikiran bahwa kemiskinan adalah masalah struktural, maka upaya untuk mengatasi kemiskinan pun kini dikaitkan dengan perbaikan sistem dan struktur, tidak semata-mata bertumpu pada aksi sesaat berupa crash program. Sebuah upaya yang kini populer adalah mengembangkan konsep social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial, yang bermaksud menggandengkan kekuatan kapitalisme dengan komitmen sosial bagi komunitas di sekitarnya. Kemiskinan adalah fakta sosial yang nyaris absolut di Indonesia. Sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang, negara ini dikenal sebagai negara miskin. Data tentang kemiskinan sekarang, terlepas dari perdebatan tentang indikator, tidaklah membanggakan. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 17% dari penduduk saat ini yang 220 juta. Jumlah penganggur 10 juta orang.

Problematika kemiskinan sangat kompleks. Faktanya penanganan kemiskinan selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya belum optimal. Kerelawanan social dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.  Kemiskinan di Indonesia harus dilihat sebagai malapetaka kemanusiaan yang amat tragis. Bila di negara maju kemiskinan itu bisa relatif karena mereka memperoleh tunjangan sosial walaupun tidak memperoleh pekerjaan. Di Indonesia orang-orang miskin betul-betul kehilangan segala-galanya, termasuk harapan. Karena tidak ada jaring pengaman apa pun oleh negara yang mampu menolongnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan yang harus diterapkan dan dilaksanakan melihat selama ini  strategi penanggulangan kemiskinan memperlihatkan beberapa kekeliruan kebijakan yang semestinya dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan?

C. Teori Yang Digunakan

1. Pemahaman Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harus dilakukan adalah elaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif. Hall dan Midgley (2004:14), menyatakan kemiskinan dapat didefenisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

John Friedman, kemiskinan didefenisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial danm politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna (Friedmann, 1979: 101). Pengertian kemiskinan memiliki dimensi meliputi ekonomi, sosial-budaya dan politik. Dimensi kemiskinan yang bersifat ekonomi memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material manusia seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya. Dimensi ini dapat diukur dengan nilai uang meskipun harganya akan selalu berubah tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi. Dimensi sosial dan budaya memandang kemiskinan sebagai pelembagaan dan pelestarian nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dan sebagainya. Dalam kategori ini, lapisan masyarakat miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan kemiskinan.

Sedangkan dimensi politik melihat kemiskinan sebagai ketakmampuan masyarakat dalam mengakses proses-proses politik karena tidak adanya lembaga yang mewakili kepentingan mereka menyebabkan terhambatnya kelompok masyarakat memperjuangkan aspirasinya. Dimensi kemiskinan berimplikasi pada upaya untuk mendefinisikan kemiskinan, termasuk ukuranukuran yang digunakan. Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial2 mendefinisiikan kemiskinan sebagai berikut :

“Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan social. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.”

kemiskinan tidak mungkin diatasi tanpa realisasi hak-hak manusia. Asian Development Bank – ADB (1999) memahami masalah kemiskinan sebagai perampasan terhadap aset-aset dan kesempatan-kesempatan penting dimana individu pada dasarnya berhak atasnya. Dalam pendekatan baru ini diakui adanya hambatanhambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin. Secara umum definisi-definisi tentang kemiskinan di atas menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan:

“kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau keterbatasan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan”.

Berbagai pemikiran baru tentang kemiskinan yang memasukkan aspek ketidakberdayaan (powerlessness) dan keterkucilan (isolation), kerentanan (vulnerability) dan keamanan (security) muncul sebagai konsep yang banyak dikaitkan dengan kemiskinan. Selain itu juga dikembangkan pemahaman mengenai penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) (Ellis, 1998). Amartya Sen kemudian menekankan perlunya meningkatkan kemampuan individu yang memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan dalam masyarakat. Belakangan juga dimasukkannya relasi gender dalam konsep kemiskinan. Akhirnya, pada 1990an konsep kemiskinan diperluas dengan munculnya gagasan mengenai kesejahteraan (well-being) dan ketersisihan sosial (social exclusion). Oleh karenanya, untuk dapat memahami kemiskinan secara utuh diperlukan pemahaman mengenai seluruh dimensi kehidupan manusia.

Sifat multidimensi dari kemiskinan inilah yang dicoba untuk ditangkap melalui berbagai macam konsep kemiskinan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pengertian kemiskinan telah melangkah ke arah hak asasi. GAPRI memandang kemiskinan sebagai sebuah pelanggaran hak asasi. Gagasan tersebut kemudian digunakan untuk mempengaruhi substansi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), 2004), yang mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya (meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

2. Kemiskinan Absolut dan Relatif

Menurut Widjajanti (2005) Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga. Kedua istilah itu merujuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif, kategorisasi kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Kategori ini dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan konsumsi maupun kemiskinan keterbelakangan yang bersifat multidimensi. Dalam kemiskinan absolut, standar kemiskinan dihitung berdasarkan nilai uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan kebutuhan non-makanan tertentu; Tingkat pendidikan yang dianggap tertinggal ditetapkan berdasarkan kemampuan membaca/menulis (melek huruf) atau kelulusan dari sekolah dasar.

Standar-standar ini tidak akan berubah meskipun tingkat kemakmuran masyarakat berubah. Standar kemiskinan absolute digunakan untuk menganalisis angka kemiskinan oleh dunia dengan menetapkan garis kemiskinan $ 1 per orang per hari dan angka kemiskinan yang dihitung Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan relatif memandang kemiskinan berdasarkan kondisi riil tingkat kemakmuran masyarakat. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan penduduk di suatu daerah; Ketertinggalan pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Standar ini dapat berubah antar-waktu dan antar-tempat, sehingga seolaholah kemiskinan akan selalu ada sepanjang waktu. Kemiskinan relatif dianggap sebagai alat penting untuk melihat isu ketimpangan yang sering mendapat sorotan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kemiskinan absolut dapat dihapuskan, isu kemiskinan akan tetap disoroti jika standar hidup layak suatu masyarakat meningkat sejalan dengan meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat.

3. Kemiskinan Objektif dan Subjektif

Menurut Triwibowo (2007) Pendekatan objektif dan subjektif terhadap kemiskinan berkaitan erat dengan perkembangan pendekatan kualitatif-partisipatoris. Kemiskinan bersifat subjektif ketika standarnya ditekankan pada selera dan pilihan-pilihan seseorang atau sekelompok orang dalam menilai pentingnya barang-barang dan jasa bagi mereka. Sebagai pembanding adalah kemiskinan objektif yang melihat kemiskinan berdasarkan penilaian normatif secara umum tentang apa yang dianggap sebagai unsur-unsur kemiskinan dan apa yang dibutuhkan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi objektif ketika ditekankan pada kebutuhan untuk dapat memperbandingkan kondisi kemiskinan antar daerah, walaupun masyarakat di daerah-daerah tersebut mempunyai preferensi yang berbeda-beda. Pendekatan ini banyak digunakan para ekonom, misalnya melalui pengukuran kebutuhan nutrisi (kalori) meskipun pilihan jenis-jenis makanan yang dianggap penting atau yang dinilai lebih berharga akan berbeda-beda antarindividu atau antarkelompok masyarakat. Kemiskinan subjektif lebih menekankan pemahaman pada konsep kemiskinan dari sudut pandang masyarakat miskin. Perkembangan ini distimulasi ketakmampuan pendekatan objektif dalam menangkap fenomena kemiskinan secara utuh. Pendekatan ini didukung oleh pengembangan analisis kemiskinan partisipatoris dimana kelompok miskin dilibatkan untuk menjawab dan menganalisis keadaannya sendiri, dan pada akhirnya untuk bersama-sama menentukan program penanggulangannya.

BPS menggunakan pendekatan objektif dengan menetapkan nilai uang untuk membeli makanan setara 2.100 dan satu set konsumsi non-makanan sebagai batasan garis kemiskinan. Di samping itu, untuk keperluan sensus kemiskinan ditetapkan 8 indikator yang meliputi luas lantai rumah, jenis lantai, jenis jamban, sumber air bersih, kepemilikan aset, konsumsi lauk-pauk, pembelian pakaian dan keikutsertaan dalam rapat RT/desa. Rumah tangga yang tidak memenuhi lima kriteria di atas dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Sedangkan kriteria kemiskinan yang digunakan oleh masyarakat sendiri, sebagaimana disajikan pada Kotak 2.1 didasarkan pada indikator yang berbeda-beda sesuai realitas daerah masing-masing.

4. Kemiskinan sebagai Keterbelakangan Fisiologis dan Sosiologis

Menurut Daniel Suryadarma (2005) Konsep kemiskinan sebagai keterbelakangan fisiologis menitikberatkan standar kemiskinan yang masih berbasis konsumsi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemiskinan konsumsi didasarkan pada kegagalan pemenuhan kebutuhan makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya (pakaian, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya). Konsep kemiskinan konsumsi melatarbelakangi munculnya kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan, baik melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, atau peningkatan produktivitas, serta kebijakan untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh orang miskin, seperti subsidi harga barang kebutuhan pokok dan penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan murah. Konsep kemiskinan yang mengacu pada kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar juga menyoroti tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Konsep ini cenderung mencetuskan upaya penyediaan pelayanan-pelayanan dasar yang murah dan terjangkau oleh penduduk miskin.

Konsep ini beranjak dari pemikiran tentang ketimpangan struktural dan diskriminasi sebagai penyebabnya. Pemikiran ini dilandasi oleh kenyataan bahwa meskipun sumberdaya yang cukup besar telah disalurkan ke sektor-sektor yang didominasi masyarakat miskin, tetapi mereka tidak mendapat keuntungan dari sumberdaya tersebut karena adanya struktur yang menjadi penghalang. Penghalang utama berasal dari struktur kekuasaan dan tata pemerintahan, serta ketimpangan dan ketersisihan yang diciptakan melalui kebijakan ekonomi makro dan sistem distribusi. Konsep kemiskinan ini lebih dikenal sebagai konsep kemiskinan struktural yang cenderung mencetuskan perlunya perubahan-perubahan kebijakan dan struktur kekuasaan. Konsep ini memandang sebagai kegagalan kapabilitas (human capability approach) menekankan peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Secara spesifik ini tidak hanya menyoroti kondisi keterbelakangan yang diderita masyarakat miskin, tetapi juga kurangnya peluang-peluang nyata akibat adanya hambatan sosial dan faktor-faktor individual. Dalam konsep ini pendapatan hanya merupakan salah satu komponen dari penguasaan sumber daya ekonomi. Komponen lainnya adalah penguasaan atas barang dan jasa yang disediakan publik (pemerintah); akses terhadap sumber daya yang dimiliki atau dikelola komunal; dan penguasaan terhadap sumberdaya yang dapat disediakan melalui jaringan dukungan formal dan informal. Untuk meningkatkan kapabilitas dalam menanggulangi kemiskinan, kebijakan harus diarahkan pada upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan masyarakat supaya tercipta peluang bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Konsekuensi dari konsep ini mengarah pada upaya pemberdayaan, partisipasi dan penciptaan iklim yang kondusif akan menciptakan tantangan baru bagi strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Salah satu tantangannya adalah belum adanya kesepakatan tentang bentuk pemberdayaan dan partisipasi yang ideal. Selain itu, isu-isu struktural seringkali dipandang mengaburkan permasalahan kemiskinan fisiologis yang ada. Oleh sebab itu, banyak pihak menyarankan untuk tidak mencampuradukkan kebijakan fisiologis dan kebijakan sosiologis dalam program pemberantasan kemiskinan.

5. Kemiskinan Sebagai Proses

Syaifuddin (2007), membagi cara berpikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolut; dan, sebagai gejala relatif. Cara berfikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai kondisi serba berkekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistik ini terdiri atas dua cara pandang, yakni cara pandang (model) kebudayaan, dan cara pandang (model) struktural. Kemudian, bermula pada tahun 1990an, terjadi perkembangan baru dalam pendekatan terhadap kemiskinan, yakni memandang kemiskinan sebagai proses. Pendekatan proses mengenai kemiskinan baru saja dikenal di Indonesia. Untuk sebagian besar, pendekatan yang digunakan di ruang ilmiah maupun praktis masih didominasi pendekatan kebudayaan dan struktural sebagaimana dibicarakan di atas. Kedudukan dan otoritas peneliti dan pemerintah dalam konteks praktis dominan dalam pendekatan kebudayaan (Lewis 1961, 1966) dan structural (Valentine 1968) mengenai kemiskinan. Dengan kata lain, “orang miskin” dalam kedua model kemiskinan ini dilihat sebagai obyek, baik sebagai sasaran

penelitian maupun sebagai sasaran program kebijakan. Dalam pendekatan proses, peneliti berupaya mengungkapkan kemiskinan menurut apa yang sesungguhnya terjadi dalam realitas empirik. Orang miskin diposisikan sebagai subyek yang berpikir dan bertindak, mengembangkan strategistrategi dan kiat-kiat agar bertahan hidup. Mengikuti cara berfikir proses tersebut, maka masalah penelitian ini adalah bahwa orang miskin – sebagaimana halnya orang yang tidak miskin – mengembangkan hubungan-hubungan sosial khusus di antara sesama orang miskin maupun orang-orang yang tidak miskin berdasarkan kompleks kepentingan satu sama lain, yakni mempertahankan hidup (dalam hal ini berarti memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendasar). Penulis berasumsi bahwa: Pertama, kompleks keterjalinan hubungan-hubungan sosial yang khas ini membangun suatu integrasi sosial orang-orang miskin dan tidak miskin sedemikian, sehingga batas-batas golongan miskin yang diasumsikan dalam pendekatan kebudayaan dan struktural di atas menjadi baur. Kedua, sebagai konsekuensi dari hubungan-hubungan sosial yang khas tersebut, maka akumulasi totalitas hubungan sosial dan tindakan sosial yang terwujud berimplikasi mundurnya kondisi kehidupan perkotaan, karena hubungan-hubungan sosial yang tidak formal semakin penting, dan bahkan kadang-kadang lebih penting daripada aturan-aturan formal dalam menentukan arah tindakan.

6. Konsep-Konsep

a. Ketimpangan (Inequality)

Menurut Supartono dkk (2007) Kemiskinan dan ketimpangan adalah konsep yang berbeda, tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang erat antara keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kapabilitas), sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di antara anggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Penggabungan indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali diwujudkan dalam analisis dan menilai kemiskinan, misalnya berdasarkan kelompok, gender, wilayah, atau etnis. Penggabungan ini merupakan keniscayaan karena memang kemiskinan tidak berdiri sendiri. Mencermati ketimpangan pada gilirannya akan dapat memotret seberapa besar gap antara satu kelompok, wilayah, gender dengan kelompok lainnya. Hasil yang diperoleh dari analisis keduanya adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Secara kuantitatif, Kedalaman kemiskinan berarti mengukur secara rata-rata seberapa jauh jarak orang miskin dari garis kemiskinan. Secara singkat, pengukuran ini melihat seberapa miskinnya si miskin. Jika secara rata-rata konsumsi orang miskin hanya sedikit di bawah garis kemiskinan, maka kedalaman kemiskinan lebih kecil daripada jika rata-rata konsumsi orang miskin jauh di bawah garis kemiskinan. Secara kualitatif, kedalaman kemiskinan juga dapat ditunjukkan dengan gak antara klasifikasi kaum termiskin dengan kelompok-kelompok diatasnya. Demikian pula dengan Keparahan kemiskinan, secara kuantitatif dapat mengukur ketimpangan distribusi di antara orang miskin. Penghitungan kedalaman dan keparahan kemiskinan diperlukan karena ada beberapa program yang mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan tetapi mengurangi kedalaman maupun keparahan kemiskinan. Sementara ukuran secara kualitatif ketika kaum miskin tidak lagi hidup seperti biasanya, misalnya terpaksa makan nasi aking, mendorong anaknya bekerja, dan lainnya. Penggabungan indikator kemiskinan dengan ukuran ketimpangan mempertajam dan memperkaya gambaran mengenai sebaran permasalahan kemiskinan, sekaligus perilaku kaum miskin itu sendiri.

b. Kerentanan (Vulnerability)

Kemiskinan merupakan konsep yang selalu bergerak. Seseorang menjadi miskin sangat tergantung dari indikator yang ditetapkan, basis yang dimilki dan kebijakan pemerintah. Secara ekononomik, kemiskinan memiliki garis yang dapat berubah kapan saja, dan kelompok masyarakat yang tingkat pengeluarannya berada di sekitar garis kemiskinan akan cenderung keluar-masuk kategori miskin jika terjadi gejolak harga atau gejolak penghasilan. Kelompok ini ini biasanya disebut kemiskinan sementara (transient). Sementara masyarakat miskin yang lebih sering miskin dalam waktu yang lama dan mempunyai kecenderungan untuk dibawah garis tersebut disebut kemiskinan kronis. Adapun keluarga miskin yang sama sekali tidak pernah keluar dari kemiskinan dalam jangka waktu yang sangat lama disebut kemiskinan berkanjang (persistently poor). Keluar-masuknya kelompok sementara tersebut pada garis kemiskinan munculnya konsep kerentanan (vulnerability). Namun secara dominan kerentanan tersebut lebih didominasi faktor eksternal, terutama kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah misalnya menaikkan BBM jelas akan membuat kelompok sementara tersebut dapat menjadi miskin. Sementara yang sudah miskin akan bertambah menjadi miskin. Konsep kerentanan dilandasi bahwa guncangan ekonomi maupun non-ekonomi dapat memperparah permasalahan kemiskinan, misalnya krisis ekonomi. Kerentanan dapat diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam yang terjadi sesaat, seperti gunung meletus dan tsunami; gejolak alam yang bersifat musiman, seperti kekeringan, banjir atau datangnya ombak besar; gejolak ekonomi makro yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau naiknya hargaharga barang kebutuhan pokok; dan gangguan keamanan atau gejolak politik yang mengganggu kestabilan aktivitas kerja; serta kematian atau sakitnya anggota keluarga. Kerentanan juga dapat disebabkan oleh faktor internal berupa kondisi kesehatan, pendidikan dan ketrampilan yang kurang memadai, ataupun perilaku dan kebiasaan yang cenderung mengakibatkan terjadinya kemiskinan seperti kebiasaan berjudi atau pola hidup yang terlalu konsumtif dan tidak adanya kebiasaan menabung.

Namun, dominan hal tersebut disebabkan oleh pihak eksternal, terutama pemerintah. Konsep kerentanan pada akhirnya harus dipahami oleh pemerintah, sehingga dalam pembuatan kebijakannya mendasarkan kondisi yang ada. Perhatian terhadap peluang dan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk guncangan mempengaruhi penyusunan kebijakan. Dalam kaitan dengan isu ketahanan pangan (food security), konsep kerentanan mengarahkan kebijakan ketahanan pangan agar tidak hanya memperhatikan masalah kekurangan gizi, tetapi juga pada ketersediaan pangan sepanjang musim atau peluang seseorang atau sekelompok orang untuk tidak mempunyai pangan yang mencukupi pada musim tertentu. Konsekuensi serupa juga dapat diaplikasikan pada isu-isu lainnya, seperti peluang putus sekolah, menderita penyakit atau tidak bekerja pada saat-saat tertentu. Pemahaman tentang risiko dan kerentanan akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat rentan, dan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Masyarakat dengan pendapatan rendah dan mempunyai kerentanan yang tinggi akan cenderung mempertahankan tingkat kehidupan subsisten dengan tidak memanfaatkan peluang untuk melakukan kegiatan yang berorientasi pasar, yang cenderung lebih fluktuatif.

Menurut Sri Kusumastuti Rahayu (2005) Fenomena semacam ini seringkali membuat frustrasi pembuat kebijakan yang berupaya meningkatkan kegiatan ekonomi berupa peningkatan produksi yang berorientasi pasar. Dengan adanya pemahaman tentang persepsi masyarakat terhadap kerentanan, kebijakan peningkatan produksi akan menjadi lebih efektif dengan menanggulangi kerentanan endemis di kalangan masyarakat rentan. Fenomena semacam ini dapat lebih dipahami melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif mampu menjawab variabel-variabel yang tidak mampu dijelaskan melalui analisis kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memberikan gambaran yang representatif dan dapat digunakan untuk generalisasi karena ketepatannya dapat dihitung. Namun, ada variabel-variabel yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan tapi sulit dikuantifikasi (dengan menggunakan teknik-teknik statistik), misalnya: kultur/budaya, perilaku, identitas, persepsi, kepercayaan, nilai-nilai, ‘trust and reciprocity’. Kebijakan dan program untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan reproduktif perempuan misalnya, perlu memperhatikan hubungan jender dalam masyarakat dimana kebijakan dan program tersebut dilaksanakan. Jika dalam masyarakat tersebut suami (laki-laki secara umum) memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan baik dalam ranah domestik (rumah tangga) maupun dalam ranah publik maka para suami/bapak juga harus menjadi sasaran program tersebut. Dengan demikian penyuluhan tidak hanya dilakukan terhadap para istri/ibu tetapi juga harus dilakukan terhadap para suami/bapak sekalipun materinya bisa berbeda sesuai dengan strategi dan kebutuhan.

c. Budaya Kemiskinan

Oscar Lewis, mengembangkan konsep ‘budaya kemiskinan’ pada tahun 1959. Ia adalah ahli antropologi, yang melakukan penelitian di komunitas slum di Meksiko. Konsep ini menjelaskan bahwa kelompok miskin cenderung mengembangkan ‘budaya kemiskinan’ untuk melindungi diri dari ideology akumulasi yang umumnya dianut oleh kelompok kelas menengah dan atas. Orangorang yang terjerat kemiskinan dari generasi ke generasi tahu bahwa mereka hanya memiliki posisi pinggiran (marginal) dalam masyarakat yang individualistis dan terkotak-kotak dalam jenjang sosial. Kelompok miskin juga tahu bahwa masyarakat luas tidak menawarkan prospek kepada mereka untuk menaikkan posisi sosialekonomi. Untuk bertahan hidup, kelompok miskin mengembangkan strategi tersendiri karena masyarakat luas cenderung mengabaikan mereka. Strategi ini berupa seperangkat nilai, norma, pola perilaku yang berbeda dengan pola yang diikuti secara luas. Dalam pandangan Lewis, sekali budaya kemiskinan berkembang maka budaya itu akan berulang dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep budaya kemiskinan telah diperdebatkan secara panjang lebar selama beberapa dekade. Dalam pandangan Lewis, kultur kemiskinan bukanlah sesuatu yang telah ada secara intrinsik pada masyarakat miskin, melainkan suatu bentuk adaptasi yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu (yaitu kemiskinan yang parah dan lama). Yang menarik untuk dicacat adalah bahwa adaptasi ini tampaknya bisa memecahkan masalah dalam jangka waktu pendek tapi justru merugikan dalam jangka waktu panjang. Ini dapat menyebabkan orang terjerat kemiskinan. Saat adaptasi itu disosialisasikan pada generasi berikutnya, maka mereka mendapat tranfer minus (yaitu belajar strategi bertahan hidup yang tidak bisa membantu keluar dari kemiskinan).

d. Gender

Menurut Puguh Irawan (2005) Konsep jender mengacu pada hal-hal yang lebih luas dan kompleks dari sekedar perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan). Konsep ini berusaha mengangkat berbagai pembedaan yang dikaitkan dengan bagaimana menjadi ‘lakilaki’ dan ‘perempuan’ baik diranah publik maupun ranah domestik, dalam suatu konteks sosial, ekonomis, politis dan kultural tertentu. Pembedaan ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk dilakukan dengan berbagai cara dan diterapkan oleh berbagai institusi sosial. Berbagai literatur kemiskinan berargumen bahwa perempuan cenderung lebih terpuruk dalam kemiskinan dibanding laki-laki. Dalam perdebatan ini muncul konsep ‘feminisasi kemiskinan’ (feminization of poverty) yang berisi berbagai pemikiran dimana perempuan lebih sering mengalami kemiskinan lebih parah dari pada oleh laki-laki.

e. Adaptasi dan Modal Sosial

Konsep adaptasi dapat dipandang sebagai suatu proses yang menempatkan manusia sebagai pelaku berupaya mencapai tujuan-tujuannya atau kebutuhankebutuhannya, untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubahubah agar tetap bertahan. Sedang dalam proses adaptasi atau untuk mencapai tujuan dan kebutuhan secara individuil atau kelompok, dapat memobilisasi dan memanfaatkan sumber-sumber sosial, material, tehnologi serta pengetahuan kebudayaan yang dimiliki. Cara-cara yang dipilih biasanya mengadakan hubunganhubungan sosial baik dengan pihak-pihak yang berada di dalam maupun di luar komunitas. Hubungan-hubungan tersebut selanjutnya dikenal dengan modal sosial. Putnam (1993:167) menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (trust), aturan-aturan (norms) dan jaringan-jaringan kerja (networks) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkordinasi. Lebih lanjut dikatakan Putman bahwa kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik danjaringan-jaringan kesepakatan antar warga.

Menurut Tonkiss (2000) bahwa modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok misalnya untuk mengakses sumbersumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi. Lebih jauh, Tonkiss mengatakan pula bahwa pada kenyataannya, jaringan sosial tidaklah begitu saja menciptakan modal fisik dan modal finansial yang belum pernah ada. Biasanya penduduk miskin memiliki pertalian-pertalian sosial yang kuat, namun ini terisolasi dari jaringan ekonomi dan sosial yang mendominasi (mainstream). Maka, dalam hal ini, “jaringan kemiskinan” tidaklah menunjuk kepada tiadanya atau lemahnya jaringan-jaringan sosial, melainkan karena menunjuk kepada sulitnya untuk mengakses peluang dan sumber daya melalui jaringan-jaringan yang ada.

D. Analisis

Sebagaimana diakuinya, BPS (2006,2007) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Setiap tahun BPS melakukan penyesuaian terhadap garis kemiskinannya. Sebab utamanya adalah perubahan harga (inflasi), namun kadang juga oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, GK pada bulan Maret 2007 adalah Rp.166.697,- per kapita per bulan. Sebetulnya yang secara praktis dipergunakan adalah garis kemiskinan menurut daerah, pedesaan atau perkotaan. Garis kemiskinan pada Maret 2007 untuk daerah pedesaan sebesar Rp.146.837,- sedangkan untuk daerah perkotaan sebesar Rp.187.942,-. Berikut data kemiskinan di Indonesia menurut BPS :

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1996-2008

Tahun Jumlah penduduk miskin (juta) Persentase penduduk miskin
Kota Desa K+D Kota Desa K+D
1996 9.42 24.59 34.01 13.39 19.78 17.47
1998 17.60 31.90 49.50 21.92 25.72 24.23
1999 15.64 32.33 47.97 19.41 26.03 23.43
2000 122.30 26.40 38.70 14.60 22.38 19.14
2001 8.60 29.30 37.90 9.76 24.84 18.41
2002 13.30 25.10 38.40 14.46 21.10 18.20
2003 12.20 25.10 37.30 13.57 20.23 17.42
2004 11.40 24.80 36.10 12.13 20.11 16.66
2005 12.40 22.70 35.10 11.68 19.98 15.97
2006 14.49 24.81 39.30 13.47 21.81 17.75
2007 13.56 23.61 37.17 12.52 20.37 16.58
2008 12.77 22.19 36.96 11.65 18.93 15.42

Sumber : Badan Pusat Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009

Tabel.2. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Maret 2008-2009

Prov Jumlah Penduduk Miskin (%)

Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota Desa K + D Kota Desa K + D
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
NAD 195.82 182.19 763.88 710.68 959.70 892.86 16.67 15.44 26.30 24.37 23.53 21.80
Sumut 761.75 688.04 852.08 811.64 1.613.83 1.499.68 12.85 11.45 12.29 11.56 12.55 11.51
Sumbar 127.28 115.78 349.94 313.48 477.21 429.25 8.30 7.50 11.91 10.60 10.67 9.51
Riau 245.06 225.60 321.61 301.89 566.67 527.49 9.12 8.04 12.16 10.93 10.63 8.77
Jambi 120.10 117.29 140.48 132.41 260.28 246.69 13.28 12.71 7.43 6.88 9.32 16.28
Sumsel 514.70 470.03 734.91 697.85 1249.61 1167.87 18.87 16.93 17.01 15.87 17.73 18.59
Bengkulu 131.76 117.60 220.21 206.53 351.97 324.13 21.95 19.16 19.93 18.28 20.64 20.22
Lampung 365.56 349.31 1226.03 1208.97 1591.58 1558.28 17.85 16.78 22.14 21.49 20.98 7.46
Babel 36.54 28.78 50.18 47.85 86.76 76.63 7.57 586 9.52 8.93 8.58 8.27
Kep.Riau 69.22 62.58 67.14 65.63 136.36 128.21 8.81 7.63 9.60 8.98 9.18 3.62
DKI Jakarta 379.62 323.17 379.62 323.17 4.29 3.62 4.29 11.96
Jabar 2617.43 2531.37 2705.01 2452.20 5322.44 4983.57 10.88 10.33 16.05 14.28 13.01 17.72
Jateng 2556.48 2420.94 3633.15 3304.75 6189.63 5725.69 16.34 15.41 21.96 19.89 19.23 17.23
DIY 324.16 311.47 292.12 274.31 616.28 585.78 14.99 14.25 24.32 22.60 18.32 16.68
Jatim 2340.64 2148.51 4340.64 3874.07 6651.28 6022.59 13.15 12.17 23.64 21.00 18.51 7.64
Banten 371.06 348.74 445.71 439.33 816.74 788.07 6.15 562 11.18 10.70 8.15 5.13
Bali 115.05 92.06 100.65 89.66 215.70 181.72 5.70 4.50 6.81 5.98 6.17 22.78
NTB 560.42 557.54 520.20 493.41 1080.61 1050.95 29.47 28.84 19.73 18.40 23.81 23.31
NTT 119.26 109.41 979.07 903.74 1098.33 1013.15 15.50 14.01 27.88 25.35 25.65 9.30
Kalbar 12749 93.98 381.29 340.79 508.78 434.77 9.98 7.23 11.49 10.09 11.07 7.02
Kalteng 45.35 35.78 154.65 130.08 199.99 165.85 5.81 4.45 10.20 8.34 8.71 5.12
Kalsel 81.15 68.76 137.75 107.21 281.90 175.98 5.79 4.82 6.97 5.33 6.48 7.73
Kaltim 110.36 77.06 176.08 1622.16 286.44 239.22 5.69 4.00 15.47 13.86 9.51 9.79
Sulut 72.68 79.25 150.86 140.31 223.55 219.57 7.56 8.14 12.04 11.05 10.10 18.98
Sul.tengah 60.6. 54.67 463.77 435.17 524.70 489.84 11.47 10.09 23.22 21.35 20.75 12.31
Sulsel 150.82 124.50 880.93 839.06 1031.75 963.57 6.05 4.94 16.79 15.81 13.34 18.93
Sel.tenggara 27.16 26.19 408.73 408.15 435.89 434.34 5.29 4.96 23.78 23.11 19.53 25.01
Gorontolo 27.53 22.19 194.09 202.43 221.62 224.62 9.87 7.89 31.72 32.82 24.88 15.29
Sulbar 48.33 43. 51 122.75 114.72 171.08 158.23 14.14 12.59 18.03 16.65 16.73 28.23
Maluku 44.66 38.77 346.66 341.24 391.32 380.01 1297 11.03 35.56 34.30 29.66 10.36
Malut 9.03 8.72 96.02 89.27 105.05 98.00 3.27 3.10 14.67 13.42 11.28 15.48
Papua Barat 9.48 8.55 237.02 248.29 246.50 256.84 5.93 5.22 43.67 44.71 35.12 35.71
Papua 31.65 28.19 701.50 732.16 733.15 760.35 7.02 6.10 45.74 46.81 37.08 37.53
Indonesia 12768.48 11910.53 22194.78 20619.44 34963.26 32529.97 11.65 10.72 18.93 17.35 15.42 14.15

Sumber : Badan Pusat Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009

  1. 1. Penyebab Kemiskinan dan Masalah Kemiskinan

Berdasarkan penyebabnya kemiskinan, dapat dibedakan menjadi kemiskinan natural-kultural dan struktural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan faktor alamiah, seperti cacat, sakit, dan lanjut usia. Kemiskinan struktural disebabkan faktor budaya, seperti malas, tidak disiplin, kurang menghargai waktu, boros, dan kurang memiliki rasa malu. Sementara itu, kemiskinan struktural disebabkan faktor buatan manusia, seperti distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, korupsi dan kolusi baik di pusat maupun di daerah, serta tatanan perekonomian dunia yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

Sri Kusumastuti Rahayu (2005) Sebab-sebab kemiskinan struktural antara lain (1) Kurangnya demokrasi, sehingga mengurangi partisipasi; (2) Kurangnya akses dan kontrol terhadap sumberdaya; (3) Ketimpangan akumulasi dan distribusi aset produktif baik lahan maupun modal; (4) Kebijakan berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik; (5) Pengikisan peran pemerintah dalam meminimalkan ketimpangan sosial dan swastanisasi yang berlebihan; (6) Eksploitasi berlebihan terhadap SDA yang berdampak kepada orang miskin; dan (7) Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasiekonomi dan polarisasi masyarakat.

Beberapa faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di wilayah antara lain disebabkan oleh : (1) makin terbatasnya penguasaan lahan pertanian; (2) rendahnya ketersediaan dan akses terhadap program kredit pemerintah; (3) Terbatasnya kesempatan kerja di sektor non pertanian; (4) Tingginya tingkat pengangguram; (5) Remdahnya tingkat pendidikandan tingginya tingkat kesakitan penduduk.

2. Aspek dan Kesetaraan Gender Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Gender erat kaitannya dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks demikian gender juga erat hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam aspek ekonomi, seringkali ditemukan bias gender baik dalam kesempatan kerja, jam kerja, tingkat upah/gaji, serta dalam akses memanfaatkan dasar tenaga kerja. Sebagai ilustrasi adanya bias gender menurut Saptana, dll (2003) perbadaan upah tenaga kerja laki-laki dengan perempuan di daerah penelitiannya berkisar antara Rp. 20.000 – 25.000 per hari untuk laki-laki dan Rp. 15.000 untuk perempuan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan aspek gender dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dapat didefinisikan sebagai persamaan peluang kesempatan, dan akses untuk meraih kemajuan dan peran baik di sektor domestik maupun sektor publik antara laki-laki dan perempuan (Hadmaji, 2004).

Hasil penelitian Syahyuti (1995) menyimpulkan bahwa secara umum implementasi kelompok-kelompok yang berupa  organisasi atau asosiasi ke tengah masyarakat melalui program dan proyek menunjukkan kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan pendekatan yang bersifat top down planning serta tidak tumbuhnya partisipasi dari masyarakat kelompok sasaran. Di era Reformasi seperti saat ini, pemerintah telah melaksanakan program yang sebenarnya berbasis bottom up dan mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Namun, upaya-upaya tersebut juga belum memberikan hasil optimal, meskipun sudah sangat membantu kelompok miskin, namun program tersebut belum mengenai pada kebutuhan dasar masyarakat miskin. Masyarakat masih beranggapan bahwa program yang diberikan kepada masyarakat bersifat karitatif. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat penggaguran tetap tinggi karena terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya pengangguran tetap tinggi karena terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya tingkat pemutusan kerja, anak putus sekolah tetap tinggi, tingkat status gizi masyarakat tetap rendah, serta tersumbatnya pasar ekspor.

Menurut Ghofur Abdul dkk (2007) Upaya kebijakan dam program penanggulangan kemiskinan di masa yang lalu perlu dilakukan beberapa koreksi mendasar, antara lain : (1) masih berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi makro; (2) kebijakan yang bersifat sentralistis dan cenderung homogen; (3) cenderung bersifat sektoral dan diskontinyu; (4) memposisikan kelompok masyarakat miskin sebagai obyek dan bukan subyek; (5) memandang kemiskinan cenderung dari sudut pandang ekonomi; (6) kurang memperhatikan sistem kelembagaan lokal  dan keragaman budaya; (7) pendekatan bersifat top down planning, sehingga tidak menumbuhkan partisipasi dari kelompok masyarakat miskin; (8) terjadinya tumpang tindih antar program penanggulangan kemiskinan, sehingga belum terpadu, merata, dan kurang berkesinambungan; (9) peranan kelembagaan pemerintah yang besar kurang melibatkan kelembagaan-kelembagaan ekonomi setempat dan kelembagaan komunitas-lokal ; dan (10) kebijakan yang bersifat sektoral dan kurang dikoordinasikan dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

Beberapa langkah konkrit yang penting untuk dilakukan adalah : (1) meningkatkan akses masyarakat terhadap asset produktif; (2) memperkuat posisi (bargaining position) dalam transaksi dan dalam bermitra usaha; (3) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) pengembangan industri dalam rangka memperkuat industry rakyat; (5) mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

3. Sistem Koordinasi Antar Kelembagaan ke Arah Keterpaduan Program

Menurut Johanes Arus dkk (2007) Dari masyarakat ada beberapa unsur yang harus dilibatkan dalam forum tersebut, yaitu: (1) kelompok masyarakat miskin, (2) tokoh masyarakat, (3) tokoh agama, (4) organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan (5) akademisi (perguruan tinggi). Beberapa peran penting kelembagaan kemasyarakatan ini antara lain adalah: (1) Bagaimana membangun kelompok masyarakat miskin menjadi individu dan kelompok masyarakat yang berkualitas sehingga mampu mengembangkan dirinya keluar dari lingkaran kemiskinan; (2) Kelompok masyarakat miskin mampu melakukan transformasi menjadi kelompok masyarakat yang produktif; (3) Dapat meningkatkan disiplin diri dan menghargai waktu untuk berbagai kegiatan produktif; (4) Mendorong kelompok masyarakat miskin untuk memiliki etos kerja yang bagus; (5) Meningkatkan kebersamaan dalam wadah kelompok usaha ekonomi produktif.

Kelembagaan Ekonomi atau Pelaku Ekonomi di antaranya meliputi: (1) BUMD/BUMN; (2) Kelembagaan keuangan baik bank maupun non bank; (3) Kelembagaan koperasi dan KUD; dan (4) pelaku usaha swasta. Peran BUMD/BUMN diantaranya adalah: (1) pada proses pembuatan kebijakan yang menyangkut perusahaan BUMD/BUMN diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya pada kelompok tenaga kerja miskin; (2) Memberikan masukan tentang kebijakan dan program terutama dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keswadayaan kelompok masyarakat miskin; dan (3) Memberikan masukan berupa Pendapatan Asli Daerah, yang mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan.

Peran swasta diantaranya adalah : (1) Pada proses pembuatan kebijakan swasta diharapkan dapat terlibat untuk memberikan masukan tentang berbagai hal dalam bidang kerjanya yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, baik yang mendukung maupun yang menghambat jalan usahanya, serta memberikan alternatif pemecahannya; dan (2) Pada implementasi kebijakan, banyak peran yang dapat dimainkan oleh pihak swasta, misalnya terlibat dalam investasi dalam sektor-sektor strategis yang mempunyai dampak signifikan terhadap masalah pengangguran, pengurangan kemiskinan, membangun kemitraan yang melibatkan partisipasi kelompok masyarakat miskin.

Peran yang dapat dijalankan kelembagaan pemerintah-politik, diantaranya adalah: (1) Membuat berbagai kebijakan dan program yang berpihak pada masyarakat miskin; (2) Dalam penyusunan anggaran memiliki keberpihakan pada kaum miskin (pro poor budgeting), baik untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan, dan kesehatan; (3) Menjadi mediasi dan fasilitator yang menghubungkan antara kepentingan swasta dengan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin, sehingga tercipta hubungan kerja yang saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

4. Kinerja Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Simpul Kritis Lemahnya Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

Pada masa datang upaya penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan melalui jalur sektoral, regional, dan khusus dihadapkan pada tekanan faktor-faktor berikut: pertama, arus globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Kedua, semakin terbatasnya anggaran pembangunan untuk program penanggulangan kemiskinan. Ketiga, meningkatnya kelangkaan sumberdaya dan degradasi sumberdaya alam, khususnya lahan. Hal ini tampak lebih nyata pada kelompok masyarakat miskin. Keempat, pelaksanaan otonomi daerah, yang membawa implikasi desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pembangunan, di mana ada kecenderungan pemerintah daeran mengejar pembangunan sektor-sektor yang menghasilkan PAD. Berdasarkan kondisi di atas dan meningkatnya jumlah KK dan penduduk miskin, maka perlu mengkoordinasikan kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah.

Pemberian otonomi pada pemerintah atau masyarakat daerah seharusnya dapat mendekatkan kedaulatan rakyat dalam akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumberdaya ekonomi setempat. Berdasarkan kajian di dua provinsi tersebut maka jelas otonomi di tingkat kabupaten/kota dalam memberdayakan kelompok masyarakat miskin masih “nggantungnya”. Jarak politik antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat di desa-desa miskin masih jauh, sehingga belum ada link and match antara potensi, kendala, dan kebutuhan masyarakat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Beberapa simpul kritis yang menunjukkan masih lemahnya sistem kelembagaan, yaitu: (1) Sistem produksi, umumnya masih dicirikan oleh orientasi bahan mentah pertanian bernilai tambah rendah; (2) Sisten ekonomi kerakyatan di pedesaan hingga saat ini belum dijadikan visi ekonomi oleh pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif); (3) Tatanan politik dan pemerintahan dalam pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin masih lemah; (4) Sistem manajemen dan keorganisasian usaha kelompok masyarakat miskin atau usaha ekonomi rakyat di pedesaan masih lemah; (5) Sistem penyelenggaraan pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan masih didasarkan pada kepemimpinan formal dari atas desa (belum dengan strong local leadership), dukungan infrastruktur publik dan upaya penyehatan agroekosistem yang lemah.

5. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Kajian

Beberapa ciri penduduk miskin adalah: (1) memiliki pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan dan wawasan sangat terbatas; (2) penguasaan asset produktif khususnya lahan garapan dan modal yang sangat terbatas, sehingga mengandalkan hidupnya dengan tenaganya; (3) kondisi fisik perumahan yang sangat memprihatinkan; (4) keterbatasan sarana dan prasarana (transportasi, telekomunikasi dan informasi); dan (5) kondisi kesehatan keluarga yang memprihatinkan, serta (6) pola pengeluaran rumah tangga didominasi untuk pangan, terutama bahan pangan pokok.

Program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pemberdayaan, yaitu bagaimana membantu keluarga miskin itu sendiri agar mampu mengentaskan diri dan keluarganya dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin, maka penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan, pelatihan-pelatihan praktis, pemberian kesempatan kerja dan berusaha, bantuan teknis produksi, bantuan permodalan, dan membantu mengakses psar. Upaya memperkuat dan memperluas jaringan ekonomi rakyat atau kelompok masyarakat miskin akan memberikan kesempatan kepada keluarga dan anggotanya mengembangkan dirinya sesuai kesempatan (peluang) dan pilihan yang ada untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Untuk itu perlu adanya keterpaduan antara kelembagaan di daerah kabupaten/kota hingga tingka desa, yaitu: antara kelembagaan pemerintah-non poliltik, kelembagaan ekonomi-dunia usaha/swasta dan kelembagaan masyarakat. Kelembagaan pemerintah, bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga masyarakat banyak (rakyat) dapat memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya setempat dan alam sistem ekonomi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin. Sementara itu, kelembagaan masyarakat ditujukan untuk memperkuat kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Disamping ketiga kelembagaan tersebut kelembagaan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat difungsikan sebagai katalisator dan fasilitator dari pelaksanaan pembanguna ekonomi rakyat.

Strategi jangka pendek, antara lain adalah: (1) Identifikasi masalah kemiskinan; (2) Mengkaji potensi yang dimiliki baik SDA, SDM, teknologi dan kelembagaan yang ada; (3) Identifikasi kendala dan permasalahan pokok dalam penanggulangan kemiskinan baik kendala teknis, ekonomi, maupun sosial kelembagaan; (4) Identifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dari ketiga kelembagaan yang ada; (5) Koordinasi dan sinkronisasi program antardinas atau instansi pemerintah terkait baik secara vertikal maupun horisontal; (6) Konsistensi antara program/kegiatan dengan alokasi anggaran; (7) Pembagian peran antara ketiga kelembagaan; (8) Menentukan kelompok sasaran dan merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan melakukan monev program pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif.

Strategi jangka panjang: (1) Membentuk KPK di daerah yang mempertemukan ketiga kelembagaan yang saling terkait; (2) Melakukan kajian bersama terhadap masalah kemiskinan yang terjadi di daerah dan kajian kebijakan penanggulangan kemiskinan; dan (3) Merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan program jangka panjang, sehingga program tersebut berkelanjutan dan berhasil memberdayakan kelompok masyarakat miskin menjadi kelompok masyarakat yang maju, produktif, dan mandiri.

Menyimak dua pola pendekatan di atas, diperlukan metode atau langkah kerja bersama yang sekaligus mampu menjawab strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah yang kemudian diambil diarahkan dalam lima strategi pokok sebagai berikut: (1) Kepemimpinan yang visioner; (2) Koordinasi unit-unit kerja birokrasi; (3) Pengembangan sistem inovasi baru untuk kelompok masyarakat miskin; (4) Pengembangan berbagai usaha ekonomi produktif yang didasarkan atas potensi yang dimiliki kelompok masyarakat miskin; dan (5) Pengembangan unit-unit pelayanan di daerah hingga di pelosok desa.

Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM baik kepemimpinan, kelembagaan pelaksana, serta sasaran program menjadi sangat vital, karena akan menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Melalui keterpaduan antara unsur kepemimpinan, pelaksana dan kelompok sasaran, maka diharapkan kelompok masyarakat miskin mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi dan dengan kualitas yang baik. Dengan demikian produk-produk yang dihasilkan kelompok ini mampu diintegrasikan ke dalam sistem perekonomian pasar, baik pasar lokal, regional maupun global.

6. Pilihan Strategi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin ke Depan

Walaupun telah banyak program pembangunan ekonomi rakyat dan pemberdayaan masyarakat miskin, namun tetap saja bahaya kemiskinan menghantui kehidupan masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan salah satu kondisi keterbelakangan yang ditunjukkan adanya gejala kualitas hidup manusia (masyarakat) yang jauh dari cukupo diukur dari kebutuhan hidup normal. Masalah keterbelakangan yang ditunjukkan oleh kemiskinan yang masih cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia terjadi seiring dengan klaim keberhasilan pembangunan, dengan menganut pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro.

Pilihan strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin tetap ditempuh antara lain dengan (Bobo, 2003): (1) Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kelembagaan lokal; (2) Pengembangan pertanian rakyat dengan kebudayaan industrial; (3) Pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat; dan (4) Pengembangan teknologi tepat guna dan bersifat spesifik lokasi, serta (5) Penyediaan permodalan melalui program kredit mikro untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang secara khusus ditujukan pada kelompok masyarakat miskin.

Gambar 6. Kondisi salah satu perkampungan di sekitar Sungai Code Yogyakarta

Disampig beberapa strategi di atas Tri Pranadji (2003) memberikan beberapa alternatif strategi yang bisa dipertimbangkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, antara lain adalah : (1) Strategi Charitas (SC), yaitu suatu strategi yang diarahkan langsung untuk menutupi gejala ketidakberdayaan masyarakat, seperti mengatasi gejala kurang pangan dan gizi dan pad anak balita dan ibu menyusui dengan pemberdayaan materi pangan yang sesuai berharga murah dan gratis; (2) Strategi Produksi (SP), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memproduksi bahan pangan sendiri (seperti: padi atau jagung); (3) Strategi Ekonomi (SE), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya setempat di suatu wilayah; (4) Strategi Perbaikan Agroekosistem (SPA), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memperbaiki kondisi agroekosistem yang rusak dan tidak sehat; (5) Strategi Sosio Budaya (SB), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memperbaiki tatanan masyarakat berpenghasilan rendah secara khusus dan masyarakat luas dalam arti lebih umum.

7. Keefektifan Sistem Koordinasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Untuk melakukan program penanggulangan kemiskinan diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja secara simultan. Dengan pertumbuhan, pemerataan dan sistem koordinasi yang efektif diharapkan dapat dilakukan peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur publik (public social infrastructure). Khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi produktif yang merata. Disamping itu, adanya sistem koordinasi antar kelembagaan yang efektif, baik pada skala nasional maupun skala lokal atau daerah akan dapat mentransformasikan kelompok masyarakat miskin menjadi kelompok masyarakat yang produktif, sehingga kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing. Dengan demikian ekonomi kelompok masyarakt miskin secara bertahap dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional, maupun ekspor.

8. Evaluasi Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan sesungguhnya dapat disebabkan oleh keterbatasan kesempatan sebagian besar rakyat Indonesia untuk mengakses sumber daya yang sebenarnya dapat berfungsi untuk menghasilkan income (pendapatan), seperti keterbatasan modal dan asset untuk usaha dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi. Selain itu, tingginya tingkat kemiskinan di negara kita juga disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam kaitannya dengan kualitas SDM, tentu kita dapat melihat bagaimana kondisi dunia pendidikan kita. Apakah usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan dan memajukan dunia pendidikan di negara kita sudah benar-benar terwujud? Seperti kebijakan sertifikasi guru yang telah ditetapkan pemerintah. Karena nyatanya hingga kini banyak guru yang mengajar di sekolah (baik SD, SMP maupun SMU) kualitas keilmuannya masih sangat memprihatinkan.

Meskipun para guru telah mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan profesi guru. Lalu, bagaimana kualitas SDM Indonesia akan meningkat, kalau SDM (tingkat keilmuan) gurunya saja masih rendah. Tentu kondisi ini lagi-lagi akan menjadi kendala pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Padahal pendidikan merupakan modal terpenting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Maka tak salah kalau akhirnya Human Development Indeks (HDI) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa posisi kualitas SDM Indonesia sangatlah rendah.

Penyebab kemiskinan lain adalah budaya atau etos kerja rakyat Indonesia yang kini sudah terdegradasi oleh pengaruh perkembangan zaman. Kini, semangat untuk terus bekerja (melakukan apa saja) yang penting bisa menghasilkan uang (penghasilan) dengan cara yang halal demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga telah beralih pada etos kerja yang menghalalkan segala macam cara. Dan kini, budaya atau etos kerja itu telah mengalami penurunan dan beralih menjadi budaya malas yang tahunnya hanya “meminta-minta saja”. Makanya kini tidak heran kalau para pengemis, pengamen dan anak-anak jalanan kian menjamur di kota-kota besar dan merupakan suatu bukti bagaimana pola pikir masyarakat kita yang telah terdegradasi. Maraknya tindakan korupsi di berbagai lembaga pemerintahan kita juga merupakan penyebab lain, mengapa tingkat kemiskinan belum juga dapat ditekan. Karena miliaran hingga triliunan uang negara yang telah diselewengkan oleh berbagai pejabat di pemerintahan kita telah menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara.

Di satu sisi negara ingin mengentaskan kemiskinan dengan mengucurkan berbagai aliran dana kepada rakyat miskin. Tetapi di sisi lain, ternyata banyak aliran dana yang malah diselewengkan oleh pejabat-pejabat kita di pemerintahan hanya untuk kepentingan (memperkaya diri sendiri). Seharusnya dana yang diselewengkan oleh para koruptor tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian di negara kita, termasuk membantu rakyat miskin.

9. Ciptakan Lapangan Kerja Sendiri

Tanggung jawab sebenarnya adalah terletak pada diri kita sendiri. Akan lebih bijaksana jika tidak menyalahkan siapa pun jika lapangan pekerjaan saat ini begitu terbatas dan tidak sebanding dengan tenaga kerja yang harus diserap. Jika hanya berpikir untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain, masalah tidak akan pernah selesai. Masing-masing pihak akan saling melemparkan tanggung jawab ke pihak yang lain

Kita dapat mengambil tanggung jawab itu setidak-tidaknya dengan cara tidak ikut ambil bagian dalam kontes tenaga kerja, paling tidak jumlah kontestan akan berkurang satu. Jika kita dapat menciptakan satu lagi kursi lapangan pekerjaan, paling tidak tingkat persaingan perebutan lapangan pekerjaan akan sedikit berkurang. Jadi, dengan menciptakan lapangan pekerjaan, paling tidak untuk diri sendiri maka kita sudah ikut ambil bagian dalam memecahkan masalah pengangguran.

Memang, menciptakan lapangan pekerjaan meskipun untuk diri kita sendiri adalah hal yang tidak mudah. Menjadi wirausaha memberikan peluang untuk berkembang yang cukup besar. Di sisi lain, risikonya juga tidak kecil. Jika menjadi wirausaha lebih mudah dari pada menjadi pekerja, akan lebih banyak orang yang memilih menjadi enterpreneur dari pada menjadi pekerja. Oleh karena itu, orang yang menjadi pekerja juga tidak dapat disalahkan karena tidak semua orang mampu menjadi enterpreneur. Banyak masalah yang harus dipecahkan. Bahkan, sebelum menentukan jenis usaha yang akan dibuat masalah yang lebih awal adalah apakah kita berani untuk memilih jalan menjadi wirausaha (enterpreneur).

Akan tetapi, memilih untuk menjadi kontestan perebutan lapangan kerja juga bukan hal yang mudah. Dunia usaha penuh dengan persaingan. Tetapi, dunia pekerjaan juga penuh dengan persaingan diawali sejak tahap melamar pekerjaan. Setelah kita masuk ke dunia kerja, persaingan juga tetap ada. Dalam sebuah perusahaan, jumlah staf hampir selalu lebih banyak dari pada jumlah manajer.

E. Kesimpulan

Sebagai bentuk refleksi efektivitas sebuah peran yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin kiranya perlu diterapkan suatu sikap yang rendah hati sekaligus meyakini sebuah harapan.  Sebenarnya apa yang kita putuskan atau tidak-putuskan hari ini tidak akan berarti banyak bagi orang miskin besok atau bulan depan.  Mereka tetap akan berusaha untuk “survive” dengan caranya sendiri.   Oleh karenanya, harapan akan masa depan disertai kesabaran dan konsistensi akan menjadi komponen penting disamping ketepatan memilih langkah yang akan dilakukan.

Penanggulangan kemiskinan yang selama ini terjadi memperlihatkan beberapa kekeliruan paradigmatik, antara lain pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Dalam konteks budaya, orang miskin diindikasikan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dsb. Sementara dalam konteks dimensi struktural atau politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kedua, lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) ketimbang produktivitas. Penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan atas karitatif, tidak akan muncul dorongan dari masyarakat miskin sendiri untuk berupaya bagaimana mengatasi kemiskinannya. Mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif. Ketiga, memosisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Seharusnya, mereka dijadikan sebagai subjek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Keempat, pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Dalam penanganan kemiskinan, pemerintah masih bertindak sebagai penguasa yang kerapkali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin. Sebaliknya, pemerintah semestinya bertindak sebagai fasilitator, yang tugasnya mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Paradigma baru menekankan apa yang dimiliki orang miskin ketimbang apa yang tidak dimiliki orang miskin. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (coping strategies) yang telah dijalankannya secara lokal.

Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula. Meletakkan permasalahan kemiskinan semata-mata sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah merupakan hal yang kurang bijak. Pada faktanya, pemerintah yang sudah bergelimang kekuasaan dan kenyamanan sangat rentan dengan masalah inefesiensi, konflik kepentingan, korupsi, dan berbagai masalah lain. Sejauh ini, pemerintah masih belum mampu menuntaskan masalah-masalah tersebut. Namun, hal ini juga tidak berarti pemerintah bebas untuk melepaskan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di negara ini. Konstitusi sudah dengan jelas mengamanatkan tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, demikian juga amanat founding fathers yang termaktub pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai visi kebangsaan Indonesia.

Upaya menghempang kemiskinan dari Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, LSM, partai politik, akademisi, dan pihak terkait lainnya melalui upaya-upaya yang terintegrasi mulai dari daerah hingga pusat. Masing-masing pihak harus memikirkan dan melaksanakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Upaya tersebut juga harus bersifat komprehensif, berkelanjutan dan jangka panjang. Sekali lagi, hal penting yang harus dimiliki diawali dengan adanya impian sekaligus tekad bersama yang kuat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memandang kemiskinan serta orang miskin secara utuh dan holistik. Semoga saja impian terwujudnya Indonesia bebas dari kemiskinan dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Arus, DM Johanes, Dkk, 2007. Panduan Kajiulang Kebijakan Kemiskinan. GAPRI. Jakarta

Bappenas. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta

Bobo Julius. 2003. Transformasi Ekonomi Rakyat. PT. Pustaka CIDESINDO. Jakarta

Ghofur Abdul, Dkk. Panduan Advokasi Anggaran Berbasis Hak. GAPRI. 2007. Jakarta

Hall, Anthony dan James Midgley, (2004), Social Policy for Development, London : Sage Publications Ltd.

Irawan, B Puguh. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. Materi Analisis dan Diagnosis Kemiskinan di Indonesia. SMERU. Jakarta 9-13 Mei 2005

Friedmann, John (1979), Urban Poverty in Latin America, Some Theoritical Considerations, dimuat dalam: Development Dialogue, Vol.1, Upsala, Dag Hammarskjold Foundation.

Hadmaji, Sri H. 2004. Aspek Gender dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Makalah dalam seminar : ”Aspek Kependudukan dalam Perencanaan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan”. Jakarta

Lewis, Oscar. 1988. Kisah Lima Keluarga Telaah Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

Rahayu, Sri Kusumastuti. Memahami Kemiskinan, Materi Analisis dan Diagnosis Kemiskinan di Indonesia. SMERU. Jakarta 9-13 Mei 2005

Saptana, Tri Pranadji, Syahyuti, dan Roosgandha. 2003. Transformasi kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan (Studi Kasus di Provinsi Bali dan Bengkulu). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian

Supartono, Dkk. 2007. Panduan Kajian Kemiskinan Partisipatif. GAPRI. Jakarta

Suryadarma, Daniel. Pengukuran Kemiskinan Secara Kuantitatif. Materi Analisis dan Diagnosis Kemiskinan di Indonesia. SMERU. Jakarta 9-13 Mei. 2005

Syahyuti. 1995. Pendekatan Kelompok dalam Pelaksanaan Program/Proyek Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Suatu Tinjauan Kelembagaan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 13 No.2, Desember 1995. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor

Syaifuddin, A Fedyani. Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif Mengenai Kemiskinan, Kertas Kerja dalam Workshop GAPRI, 2007

Triwibowo, Darmawan, Dkk. 2007. Panduan Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Program Kemiskinan. GAPRI. Jakarta

Widjajanti I.S. dan Sudarno Sumarto, Konsep Kemiskinan: Sebuah Pengantar Materi Analisis dan Diagnosis Kemiskinan di Indonesia. SMERU. Jakarta 9-13 Mei 2005

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CILIWUNG SECARA TERPADU

In Uncategorized on Januari 28, 2010 at 3:07 am

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

email :waskitho87@yahoo.co.id

A. Latar Belakang Masalah Menurut data Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) (2002; 23-27), Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta, yang membentang sepanjang 76 km dari kawasan Gunung Gede (1.500 m dpl) melewati kota-kota Bogor, Depok sampai DKI Jakarta, yang bermuara di daerah Muara Baru, Muara Heemraad, dan Muara Pekapuran Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang selalu menimbulkan ancaman banjir pada setiap tahunnya, khususnya di musim penghujan. Sementara itu pada musim kemarau debit sungai Ciliwung sangat kecil. Dengan demikian terjadi fluktuasi debit sungai yang sangat besar antara musim kemarau dan musim penghujan. Adanya fluktuasi debit sungai yang besar tersebut merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, telah mengalami kerusakan.. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima dan menyimpan air hujan, dan kemudian mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (outlet) melalui sungai utama. Terjadinya limpasan air yang besar pada saat musim penghujan menunjukkan bahwa DAS tersebut tidak lagi mampu menyerap curah hujan yang ada sehingga air yang diterima sebagian besar langsung dialirkan melalui aliran permukaan (run off) ke sungai. Terbatasnya jumlah air yang masuk ke dalam tanah juga berdampak pada sedikitnya jumlah air yang memasok air tanah (groundwater), sehingga pada musim kemarau debit air sungai menjadi kecil. Disamping itu besarnya limpasan permukaan dapat menimbulkan erosi, yang dicirikan oleh warna air sungai yang keruh (tidak jernih). Pada kondisi DAS yang baik, fluktuasi antara debit sungai di musim penghujan dan kemarau adalah kecil, karena sebagian besar curah hujan dapat diserap ke dalam tanah, sehingga aliran permukaan sangat kecil. Oleh karena itu aliran airnya tampak jernih sebagai indikator bahwa lingkungan di DAS tersebut dalam kondisi baik. DAS sebagai sebuah ekosistem umumnya dibagi ke dalam3 (tiga) daerah, yaitu daerah hulu, daerah tengah dan daerah hilir. Ekosistem DAS bagian hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan fungsi tata air terhadap seluruh bagian DAS. Keterkaitan daerah hulu dan hilir adalah melalui keterkaitan biofisik, yaitu melalui siklus hidrologi. Hulu DAS Ciliwung merupakan tempat yang sangat strategis, karena pada akhirnya penduduk DKI Jakarta dan juga di sekitar DAS Ciliwung pada hakikatnya sangat tergantung pada berfungsinya secara optimal sungai tersebut (Harinowo, 2003). Oleh karena itu dalam kajian pengelolaan DAS Ciliwung ini lebih difokuskan pada penelaahan di bagian hulu. Dalam menganalisis DAS, output yang diharapkan adalah tersedianya air dalam jumlah yang memadai dengan fluktuasi yang kecil antara musim penghujan dan musim kemarau serta kualitas air yang baik. Hal yang mengacu pada keharmonisan hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Dalam pendekatan ini berkembangnya sosio-teknosistem cenderung akan mendesak keberadaan ekosistem suatu DAS. Sosiosistem ditelusuri melalui pola hidup masyarakat, tingkat pengetahuan dan pendidikan, kesehatan, pendapatan perkapita dan tingkat kepedulian terhadap potensi sumberdaya alam dan lingkungannya. Sedangkan teknosistem ditelusuri berdasarkan aspek penggunaan tanah baik untuk penerapan teknologi budidaya, industri, maupun pemanfaatan lainnya yang erat kaitannya dengan konservasi tanah. B. Rumusan Masalah Pola dasar sistem penyelesaian baik secara fisik maupun ekonomi yang dilakukan selama ini menunjukkan hanya sebatas penyelesaian sementara antara lain dengan pengerukan dan normalisasi sungai, penghijauan sporadis, pemberian ijin perubahan fungsi lahan untuk kawasan permukiman yang tidak didasarkan pertimbangan kepentingan sektor lain dan keseimbangan lingkungan. Di samping itu, air merupakan sumberdaya yang mengalir (flowing resource) dari hulu ke hilir dan DAS tidak mempunyai batas yang bertepatan dengan batas wilayah administrasi, sehingga sering terjadi konflik kepentingan antara daerah hulu dan hilir. Hal tersebut menunjukan bahwa masih ada perbedaan persepsi dan tujuan pengelolaan DAS dari berbagai pihak Maka, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah : 1. Berdasarkan Master Plan DAS Ciliwung dan Cisadane (1997) yang sudah ada apakah dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah Kota Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan di daerahnya termasuk program berbagi pendanaan? 2. Bagaimana implikasinya terhadap lemahnya komitmen daerah dalam pengelolaan DAS? C. Kerangka Literatur Dalam pengelolaan DAS, Asdak (2002) mengemukakan perlunya mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan yang beroperasi di dalam dan di luar DAS. Artinya, pendekatan teknis saja melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan konservasi tanah, hutan dan air saja tidak cukup, diperlukan pendekatan lainnya dalam mendukung aspek pendekatan teknis. Waryono (2002) mengemukakan bahwa keterpaduan dalam pemulihan, penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan DAS secara optimal yang akan memberikan keuntungan ekologis, ekonomis maupun sosial dikenal dengan pendekatan bioregional Menurut Dixon dan Easter (1986), Pengelolaan DAS didefinisikan sebagai proses formulasi dan implementasi suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut sumberdaya alam dan manusia dalam suatu DAS dengan memperhitungkan kondisi sosial, politik, ekonomi dan faktor-faktor institusi yang ada di DAS tersebut dan sekitarnya untuk mencapai tujuan sosial yang spesifik. Praktek pengelolaan DAS diimplementasikan dalam penanggulangan permasalahan degradasi tanah dan air berupa kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT). Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting dalam pelestarian wilayah DAS karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. Perlindungan ini antara lain terhadap tata air (kualitas, kuantitas dan kontinyuitas), banjir, erosi dan sedimentasi (Sheng, 2000 dalam Sumaryati, dkk., 2001). Selain penyiapan rencana untuk wilayah administratif, maka disusun pula rencana pengembangan (spatial development plan) untuk kawasan-kawasan fungsional yang memiliki nilai strategis. Misalnya, untuk kawasan dengan nilai strategis ekonomi, maka disusun rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan andalan. Sementara itu untuk kawasan dengan nilai strategis pertahanankeamanan (security), disusun rencana pengembangan kawasan perbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Selain itu juga disusun rencana pengembangan kawasan agropolitan (sentra-sentra produksi pertanian), dan sebagainya. Berbagai fenomena bencana (water-related disaster) seperti banjir, longsor dan kekeringan yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia pada awal tahun 2002 dan 2003 ini, pada dasarnya, merupakan indikasi yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Menurut Sumaryati (2001), penyebab terjadinya bencana sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) hal, yakni : (1) kondisi alam yang bersifat statis, seperti kondisi geografi, topografi, dan karakteristik sungai, (2) peristiwa alam yang bersifat dinamis, seperti : perubahan iklim (pemanasan) global, land subsidence, sedimentasi, dan sebagainya, serta (3) aktivitas sosial-ekonomi manusia yang dinamis, seperti penggundulan hutan, konversi lahan pada kawasan lindung, pemanfaatan sempadan sungai untuk permukiman, pemanfaatan wilayah retensi banjir, perilaku masyarakat, dan sebagainya. Eksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan aspek konservasi akan mempercepat laju degradasi lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan pada wilayah terjadinya kerusakan (insitu effects) tetapi juga di luar wilayahnya (exsitu effects). Persoalan yang sering dikeluhkan oleh pihak hilir adalah terjadinya banjir dan sedimentasi pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau. Pihak hilir seringkali menyalahkan pihak hulu karena tidak mau menjaga kawasan lindungnya. Dalam mengatasi keserasian daerah hulu dan hilir, pemerintah telah mengembangkan konsep pengelolaan DAS terpadu yang terbagi antara daerah hulu dan daerah hilir dengan DAS sebagai dasar perencanaan. Konsepsi ini menjadi suatu yang sulit dilaksanakan ketika dihadapkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan luas kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunannya Lebih bagi DAS yang wilayahnya meliputi beberapa wilayah administrasi baik kabupaten maupun propinsi. Hal ini terjadi antara lain karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah hulu dan hilir dalam menilai fungsi suatu DAS, Hasil penelitian Sumaryati (2001) menunjukkan bahwa pada era desentralisasi terjadi beberapa pergeseran pengelolaan DAS, khususnya pada penerapan kegiatan RLKT yang menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan DAS. Beberapa kabupaten lebih mementingkan kegiatan vegetatif dibanding dengan kegiatan sipil teknis, karena kegiatan vegetatif berhubungan langsung dengan peningkatan produksi, sedang sipil teknis yang berhubungan dengan pengendalian sedimentasi dianggap lebih menjadi urusan hilir. Potensi konflik antar hulu dan hilir DAS lintas kabupaten/kota dan lintas propinsi ini penting untuk disikapi berbagai pihak. Kelembagaan merupakan suatu sistem yang komplek, rumit dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan (IPB, 1999). Kelembagaan mengatur apa yang dilarang dikerjakan oleh individu (perorangan atau organisasi) atau dalam kondisi seperti apa individu dapat mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, kelembagaan adalah instrumen yang mengatur hubungan antar individu. Soekanto (1999) menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan untuk kelembagaan. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Leibo (1990) menggunakan istilah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan peraturan, norma-norma, adat istiadat yang mendapat dukungan dari masyarakat dalam mepertahankan nilai-nilai yang penting. Dan kemudian mengatur hubungan sosial antara para anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, demi kesejahteraan mereka sendiri. Menurut Susetiawan (2001) dalam Sumaryati (2001) ada tiga fungsi lembaga dalam masyarakat yaitu : 1) memberikan pedoman pada anggotanya bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi permasalahan kemasyarakatan; 2) menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan dan 3) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengontrolan dan pengawasan terhadap tingkah laku anggotanya. Wilayah DAS sebagai kesatuan bio-region harus dipahami secara holistik dan komprehensif oleh penyelenggara daerah otonom. Prinsip dasar dari DAS sebagai bio-region adalah keterkaitan berbagai komponen dalam DAS secara spasial (ruang), fungsional, dan temporal (waktu). Perubahan salah satu bagian dari bio-region atau DAS akan mempengaruhi bagian lainnya, sehingga dampak dari perubahan bagian bio-region atau DAS tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh bagian itu sendiri (on site) tetapi juga bagian luarnya (off site). Rusaknya hutan di bagian hulu akan menimbulkan banjir, erosi, sedimentasi, dan penurunan kualitas air di bagian hilirnya. Ketidakpahaman atas implementasi prinsip keterkaitan SDA dalam bio-region atau DAS dapat menimbulkan konflik antar daerah atau regional, terutama yang menyangkut alokasi dan distribusi sumberdaya. Semakin terbatas suatu SDA dibandingkan dengan permintaan masyarakat, maka kompetisi untuk memperoleh SDA tersebut semakin tinggi dan peluang terjadinya konflik makin besar. Hal ini jelas terlihat pada konflik pemanfaatan sumber daya air, hutan, dan lahan. Penggunaan SDA yang meliputi beberapa wilayah perlu diatur oleh strategi pengelolaan DAS secara terpadu, menyeluruh, fleksibel, efisien, dan berkeadilan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dari uraian diatas terlihat bahwa kapasitas untuk mengelola SDA atau DAS secara berkelanjutan masih sangat lemah . Untuk itu diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas (Capacity building) yang sistematis secara terus menerus. Strategi yang dapat ditempuh dalam peningkatan kapasitas dan untuk menghindari terjadinya konflik antar-wilayah adalah : 1. Membangun kesepahaman dan kesepakatan antar daerah otonom dalam pengelolaan DAS lintas regional 2. Membangun sistem legislasi yang kuat 3. Meningkatkan peranan institusi (kelembagaan) dalam Pengelolaan DAS Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan SDA Masing-masing daerah otonom perlu memahami mekanisme hidrologis yang berjalan secara alami dalam penggunaan SDA lintas regional. Mekanisme hidrologis menekankan adanya karakteristik ketergantungan/interdependensi (interdependency) antar spasial. Sebagai contoh terjadi penurunan penutupan lahan di bagian hulu DAS dapat mengakibatkan terjadinya banjir saat musim hujan di bagian hilir, dan meningkatnya buangan limbah di bagian hulu dapat menurunkan kualitas air aliran sungai di hilirnya. Masalah ketidakmerataan dan ketidak efisienan penggunaan alokasi SDA yang mencakup kuantitas dan kualitasnya sering memicu timbulnya konflik antar daerah. Daerah yang memiliki sumberdaya lebih dan cenderung menguasainya secara eksklusif akan mengancam daerah-daerah lainnya sepanjang DAS. Penguasaan secara eksklusif bersifat kaku akan memicu terjadinya inefisiensi sumberdaya dan meningkatkan biaya pemakaian sumberdaya serta memicu konflik. Beragam aktifitas pembangunan yang dilakukan sepanjang DAS selalu saling terkait, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik dalam pemanfaatan SDA perlu dibangun kesepakatan antar daerah otonom. Dasar kesepakatan adalah komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan DAS yang berkelanjutan yang melandaskan setiap strategi pada upaya untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara kepentingan ekonomi, ekologis, dan sosial budaya. Komitmen bersama antar daerah otonom adalah strategi awal yang perlu dilakukan untuk menyusun langkah-langkah pengelolaan DAS. Salah satu faktor dari ketidakberhasilan pengelolaan DAS selama ini adalah tidak dibangunnya komitmen bersama antar daerah secara baik. Wujud dari komitmen bersama adalah munculnya perhatian dan tanggung-jawab bersama terhadap kelestarian SDA pada setiap unit kegiatan pembangunan di daerah masing-masing. Proses untuk mencapai komitmen bersama dapat ditempuh dengan melakukan negosiasi politik antar daerah yang didasarkan pada adanya kepentingan bersama dalam memanfaatkan SDA, sehingga alokasi dan distribusi SDA dapat ditetapkan secara adil. Kerjasama antar daerah otonom dapat diwujudkan dengan membentuk Badan Kerjasama antar Daerah (Pasal 87 ayat 2, UU No. 22/1999). Keputusan bersama yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing. Jika Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan kerjasama antar daerah, maka kewenangan penyediaan pelayanan lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Propinsi. Apabila kerjasama antar Propinsi diperlukan maka kerjasama tersebut harus dibawah koordinasi pemerintah pusat. Kewenangan propinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing. Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota, maka Kabupaten dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi. Kebijakan publik dalam aspek pengelolaan sumberdaya alam akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku masyarakat (publik) apabila dikukuhkan oleh sistem legal (hukum) yang memadai. Legislasi dalam pengelolaan DAS sangat diperlukan terutama dalam merancang dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan DAS. Beberapa peran legislasi dalam menjamin pelaksanaan pengelolaan DAS yang baik adalah : 1. Adanya Undang-undang, keputusan presiden, atau produk hukum lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk institusi dan perangkat organisasi yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan pengelolaan DAS berkelanjutan. 2. Untuk melegalisasi mandat yang diterima oleh institusi yang dibentuk dan menjamin sahnya alokasi anggaran rutin yang diberikan oleh pemerintah 3. Untuk mengurangi aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam DAS dan “memaksa” publik untuk mentaati prinsip-prinsip pengelolaan DAS berkelanjutan. Legislasi lingkungan dapat mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan alokasi dan pemanfaatan sumberdaya alam, seperti lahan, air, udara, mineral, hutan dan lanskap alam. Perilaku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam diberi pedoman agar tidak menimbulkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Legislasi memberikan kekuatan (power) dan kewenangan (authorities) kepada pemerintah atau lembaga yang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengaturan, penguasaan, pengusahaan, pemeliharaan, perlindungan, rehabilitasi, pemberian sanksi, penyelesaian konflik dan sebagainya, dalam mengatur hubungan manusia dengan sumberdaya alam dan lingkungan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan sumberdaya alam yang dikehendaki (sustainable natural resources development) Produk legal harus menempatkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan DAS. Institusi atau kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Institusi mengatur apa yang dilarang untuk dikerjakan oleh individu atau dalam kondisi bagaimana individu dapat mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, institusi adalah instrumen yang mengatur antar individu (Kartodihardjo, et.al, 2000). Institusi juga berarti seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, dimana masyarakat tersebut telah mendefinisikan kesempatan-kesempatan yang tersedia, bentuk-bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan, serta tanggung-jawab yang harus mereka lakukan. Hak-hak tersebut mengatur hubungan antar individu dan/atau kelompok yang terlibat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam tertentu (Schmid, 1987 dalam Kartodihardjo, 2000). Di Amerika Serikat dikenal adanya riparian right dan appropriation-rights dalam pengelolaan sumberdaya air. Institusi sebagai modal dasar masyarakat (social capital) dapat dipandang sebagai aset produktif yang mendorong anggotanya untuk bekerjasama menurut aturan perilaku tertentu yang disetujui bersama untuk meningkatkan produktifitas anggotanya secara keseluruhan. Ikatan institusi masyarakat yang rusak secara langsung akan menurunkan produktifitas masyarakat dan menjadi faktor pendorong percepatan eksploitasi sumberdaya alam disekitarnya (Kartodihardjo, et. al, 2000). Perwujudan institusi masyarakat dapat diidentifikasi melalui sifat-sifat kepemilikan (property rights) sumberdaya, batas-batas kewenangan (jurisdiction boundary) masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya, dan aturan-aturan perwakilan (rules of representation) dalam memanfaatkan sumberdaya, apakah ditetapkan secara individu atau kelompok. Instansi pemerintah merupakan institusi formal yang menjadi agen pembangunan dan berperan sentral dalam menentukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kinerja institusi sangat tergantung dari kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Penguatan institusi dalam pengelolaan DAS dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan DAS. Kondisi institusi yang kuat merupakan prasyarat penyelenggaraan pengelolaan DAS yang baik. Kinerja institusi pengelolaan DAS di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, bahkan Thailand. Ketergantungan terhadap sumberdaya alam yang masih tinggi dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan merupakan indikator lemahnya institusi pengelolaan DAS di Indonesia. Institusi pengelolaan DAS yang ada di Indonesia belum memiliki peranan yang kuat terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam DAS. Pengembangan kelembagaan masih bersifat keproyekan, sehingga intervensi penguatan institusi hanya berjalan selama proyek masih ada. Instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan DAS di Indonesia sebagai institusi formal cukup beragam. Kendala yang sering dihadapi antara lain adalah masalah koordinasi program; seringkali program yang sama atau mirip diusulkan oleh instansi yang berbeda. Duplikasi program akan menyebabkan ketidak efisienan anggaran berupa pemborosan dan mark-up, ketidaksinambungan pembinaan program, serta ketidakjelasan rentang kewenangan pengelolaan DAS. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAS di Indonesia belum menerapkan prinsip strategi satu perencanaan (one plan strategy) dengan baik, sehingga tingkat keberhasilan program pengelolaan DAS masih rendah. Prinsip one river, one plan belum di implementasikan secara menyeluruh. Ruang lingkup masalah yang dibahas adalah sehubungan dengan pendekatan dalam menjawab permasalahan DAS Ciliwung Hulu dikelompokkan kedalam 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan (a) teknis biofisik, (b) teknis fisik, (c) sosial ekonomi, dan (d) kebijakan. D. Pembahasan Ekosistem DAS Hulu pada umumnya dipandang sebagai suatu ekositem pedesaan yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu desa, sawah atau ladang, sungai dan hutan. Interaksi dari keempat komponen tersebut akan berdampak pada output yang akan dihasilkan, yaitu air, dalam hal ini sungai, dalam bentuk debit dan kualitas air. Desa merupakan komponen sentral dalam pengelolaan DAS, antara lain dikarenakan faktor manusia di dalamnya. Menurut Suko Bandiyono (2004) Pertumbuhan jumlah manusia mengakibatkan ketidak seimbangan perbandingan antara lahan pertanian dan kepemilikan lahan pertanian. Dengan kondisi dimana lapangan kerja semakin terbatas serta ketrampilan terbatas berdampak pada kecilnya pendapatan petani. Hal tersebut sering menyebabkan terjadinya perambahan hutan dan lahan marjinal yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan. Kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya peningkatan aliran permukaan, erosi dan muatan sedimen yang berdampak pada penurunan kualitas air dan terjadinya fluktuasi debit sungai pada musim kemarau dan musim penghujan (Asdak, 2002). Peningkatan aliran permukan ini dipicu pula perubahan tata guna lahan, dimana daerah yang semula berfungsi sebagai daerah penampung dan penyerap air hujan telah berubah fungsi sebagai daerah hunian, industri dan lainnya (Diah, 2002). Perubahan tersebut dipicu oleh pengembang atau individu yang melihat peluang ekonomi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pemukiman. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Harinowo (2003) yang menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya perambahan hutan dan kerusakan lingkungan ialah disebabkan oleh alasan “ekonomi”. Alasan ekonomi ini tidak hanya terkait dengan kelaparan dan kemiskinan, tetapi juga menyangkut masalah “kerakusan” untuk memperoleh daerah yang strategis (Harinowo, 2003). Jika dikaitkan dengan kerusakan lingkungan di DAS Ciliwung Hulu sangatlah relevan, di satu sisi adanya tekanan eknomi bagi masyarakat di pedesaan, di sisi lain terjadinya perubahan tataruang akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman dan bangunan lainnya. Permasalahan inilah yang akan menjadi fokus bahasan dalam rangka pengelolaan DAS Ciliwung di bagian hulu. Menurut data Balai RLKT Ciliwung (2002) DAS Ciliwung Hulu mempunyai luas 14.867 ha, yang terdiri hutan seluas 4.274 Ha (28,8%), Pertanian 9.503 Ha (63,9%) dan pemukiman 1.099 ha (7,4%). Areal pertanian terdiri dari perkebunan 2.407 ha (16,2%), kebun campuran 1.775 ha (11,9%), tegalan/lahan kering 1.543 ha (10,4%) dan sawah 3.777 ha (25,4%). Ditinjau dari perbandingan antara luasan hutan di daerah hulu dengan luasan DAS secara keseluruhan, luasan hutan tersebut hanya 12%, sementara luasan hutan ideal dalam suatu DAS adalah 30% (Saparjadi, 2002). Hal ini berarti menunjukkan bahwa luasan hutan DAS Ciliwung jauh dari kondisi ideal dari suatu DAS. Dengan mengacu pada indikator kerusakan suatu DAS, yang dicirikan oleh Rasio debit sungai maksimum dan minimum, koefisien limpasan, erosi dan sedimentasi, muka air tanah dan debit mata air; beberapa indikator telah menunjukkan bahwa DAS Cilwung Hulu telah mengalami kerusakan, yaitu antara lain : Nilai koefisien limpasan DAS Ciliwung telah mencapai 67%, dengan mengacu pada debit sungai Ciliwung yang mencapai 2.363 mm/tahun dan curah hujan rata-rata 3.519 mm/tahun. Data dari hidrograf menunjukkan bahwa koefisien aliran permukaan berkisar antara 60-75% (Prastowo, 2003). Ditambahkan, menurut data Balai RLKT Ciliwung (2002) Rasio debit air sungai Ciliwung maksimum dan minimum mencapai 146 : 1 yang menunjukkan ancaman kekeringan dan turunnya muka air tanah yang tajam pada musim kemarau. Angka tersebut telah sangat jauh melebihi batas wajar yang aman. 1. Debit maksimum Terjadinya perubahan tataguna lahan di DAS Ciliwung pada periode 1990-1996 telah meningkatkan debit puncak (maksimum) dari 280 m3/detik menjadi 383m3/detik. Perhitungan debit banjir 100 tahunan yang dilakukan oleh JICA pada tahun 1997 dibandingkan dengan data tahun 1973 menunjukkan perbedaan yang cukup nyata, yaitu terjadi peningkatan dari 370 m3 menjadi 570 m3 (Djendam, 2002) 2. Erosi dan sedimentasi Secara kumulatif laju erosi yang terjadi di DAS Ciliwung Hulu mencapai 19,3 ton/ha/tahun, dengan indeks erosi sebesar 1,29 (lebih besar dari 1), dengan kehilangan lapisan tanah akibat erosi sebesar 1,6 mm/tahun. 3. Debit mata air Telah terjadi penurunan debit mata air, khususnya pemanfaatan oleh PDAM Bogor sebesar 4-15% Kondisi di atas mencerminkan bahwa DAS Ciliwung Hulu perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Dengan mengacu pada konsep pendekatan ekosistem DAS yang berbasis desa, kondisi lapangan yang ada dan data yang tersedia, kerusakan yang terjadi di DAS Ciliwung Hulu disebabkan antara lain oleh : a) Luasan hutan yang semakin kecil akibat terjadinya perambahan hutan dan perubahan hutan menjadi lahan pertanian, yang berdampak pada meningkatnya aliran permukaan dan berkurangnya kapasitas tanah untuk menyimpan air b) Beralihfungsinya lahan-lahan pertanian menjadi areal pemukiman & hotel, yang juga berdampak pada meningkatnya aliran permukaan c) Budidaya pertanian yang tidak mengacu pada kaidah konservasi, yang berdampak pada meningkatnya erosi Sehubungan dengan pendekatan dalam menjawab permasalahan DAS Ciliwung Hulu dikelompokkan kedalam 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan (a) teknis biofisik, (b) teknis fisik, (c) sosial ekonomi, dan (d) kebijakan. 1. Pendekatan teknis biofisik Menurut Direktorat Jenderal RLPS. Dep. Kehutanan (2000) pendekatan pada aspek biofisik, dengan penekanan pada pengembangan kultur teknis, pola tanam, pilihan komoditas yang akan dikembangkan yang terkait dengan sistim usahatani yang berkelanjutan. a) Pertanian hutan (agroforestry) Merupakan suatu sistim usaha tani yang telah lama dipraktekan di Negara-negara berkembang dan sangat relevant dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di negara-negara berkembang. Sistim pertanian-hutan pada prinsipnya merupakan suatu sistim usaha tani atau penggunaan tanah yang mengintegrasikan tanaman tahunan berkayu di atas lahan yang sama dengan tanaman rendah (semusim) secara spatial dan atau temporal. Dengan demikian sistim ini merupakan penggunaan tanah terpadu dengan mengakomodasikan aspek ekologi dan ekonomi, dan sesuai untuk tanah-tanah marjinal dan sistim masukan rendah. (Arsyad, 1989). Pertanian hutan dapat memadukan bermacam-macam tanaman yang masing-masing memiliki fungsi konservasi tanah dan air, maupun fungsi pendukung ekonomi masyarakat. Sistem usaha tani pertanian-hutan ini dapat dikelompokkan ke dalam : 1) Kebun Pekarangan Merupakan kebun campuran yang tidak teratur antara tanaman tahunan (buah-buahan) dan tanaman semusim di sekitar pekarangan dengan fungsi penyediaan karbohidrat, vitamin dan mineral, serta obat-obatan sepanjang tahun 2) Talun-kebun Merupakan pertanian-hutan tradisional dimana berbagai macam tanaman ditanam secara spatial dan urutan temporal. Lokasinya jauh dari pekarangan, dengan fungsi (1) penyediaan subsisten karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, (2) produksi komoditas komersial, (3) konservasi tanah dan genetic, (4) sosial (penyediaan kayu bakar bagi desa, (5) peningkatan ekonomi masyarakat dari hasil komoditas komersial. Pertanian talun-kebun ini telah berhasil dikembangkan di daerah Jawa Barat. 3) Tumpang sari Tumpang sari bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan Pertanian, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta menyelamatkan sumber daya lahan dan air, serta mengurangi resiko kegagalan panen (Direktorat Pengembangan Usaha, 2003). Prinsip tumpang sari adalah keanekaragaman vegetasi, dengan penanaman bermacam-macam tanaman, berupa tanaman keras/ kayu-kayuan dan buah-buahan, dengan intercrop tanaman semusim seperti tanaman pangan, tanaman obat-obatan, tanaman penutup dll. 4) Rumput-hutan Merupakan usaha tani campuran antara kehutanan dan peternakan (sylvopasture), dimana rumput ditanam di bawah pohon damar, pinus dan Albisia sp. Pengembangan system ini dapat berhasil di daerah yang petaninya mempunyai ternak, tapi tidak ada ladang untuk penggembalaan. Selain sebagai pakan ternak, rumput berfungsi sebagai pencegah erosi yang ditanam sebagai penutup tanah, penguat teras dan guludan serta penguat tebing-tebing pada tanah yang miring. Dalam usaha Pertanian, rumput dapat dimanfaatkan sebagai mulsa dan pupuk kompos. 5) Pertanaman lorong Merupakan penanaman tanaman semusim atau tanaman pangan di lorong antara barisan pagar tanaman pohon. Tanaman pagar dijaga agar tetap rendah agar tanaman semusim tidak ternaungi, kecuali jika tidak ada tanaman semusim maka tanaman pagar dibiarkan tumbuh bebas. Pada tanah yang berlereng, tanaman pagar dan tanaman semusim ditanam mengikuti kontur agar erosi dapat tercegah dengan baik. Sistem usaha tani pertanian-hutan ini merupakan system usahatani tradisional yang telah dikenal oleh masyarakat namun telah dilupakan, tetapi ternyata efektif untuk mengatasi berbagai masalah kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang akibat adanya pertambahan penduduk. Disamping itu, hasil usaha pertanian tersebut sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. b) Reboisasi Reboisasi merupakan upaya untuk penghutanan kembali (penanaman kembali) hutan-hutan yang telah rusak dengan tanaman hutan, atau pada daerah-daerah yang berlereng curam dimana faktor erosi dapat terjadi. Upaya reboisasi ini dapat berhasil apabila masyarakat di sekitar hutan terlebih dahulu diberdayakan. Pemilihan pohon untuk reboisasi hendaknya memperhatikan faktor ekologidan faktor ekonomi serta faktor sosial penduduk di sekitarnya. Khusus untuk reboisasi tanah gundul, disamping dipilih jenis tanaman yang bernilai juga harus cepat tumbuh, sehingga mampu menahan dan mengawetkan tanah dan air (Manan, 1997) c) Penghijauan Merupakan upaya penanaman pohon-pohonan di lahan-lahan di luar kawasan hutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus mengawetkan lahan (mengurangi terjadinya erosi). Penghijauan akan efektif bila diarahkan pada penanaman tanaman pohon yang bernilai ekonomis, seperti buah-buahan. Pemerintah pada saat ini tengah menggalakkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), dimana tanaman buah-buahan menjadi salah satu pilihan yang digunakan untuk penghijauan. Pada penerapan program ini peran dan partisipasi masyarakat perlu dilibatkan sejak awal perencanaan, sehingga dapat dikembangkan komoditas-komoditas yang sesuai dengan harapan petani, khususnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi serta baik untuk konservasi lahan. Penghijauan dapat dilaksanakan pada jalur penyangga, jalur hijau dan daerah aliran sungai, sebagai berikut :Penghijauan pada daerah penyangga Ditambahkan menurut Direktorat Jenderal RLPS. Dep. Kehutanan (2000) Penghijauan dilakukan pada daerah perbatasan antara hutan dengan pemukiman masyarakat atau areal budidaya tanamanm yang dinamakan daerah pengangga hutan (buffer zone), yang cukup rentan terhadap timbulnya permasalahan lingkungan. Derah ini merupakan pintu masuk bagi masyarakat kawasan hutan, oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan buffer zone dengan penanaman komoditas komersial seperti buah-buahan sangat penting, sehingga dapat mencegah dan mengurangi minat masyarakat untuk merambah hutan. Penghijauan dilakukan di daerah “antara” yang menghubungakan hutan dengan pemukiman. Daerah koridor ini sebaiknya ditanam bermacam-macam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi. Disamping untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, keaneka ragaman tersebut sebagai relung kehidupan fauna, sehingga tidak terjadi proses pemutusan flora dan fauna dari ekosistem hutan ke daerah budidaya tanaman (Ditjen BPH, 2003). d) Sistem perkebunan atau mokokultur Merupakan penanaman satu jenis komoditas tanaman dengan maksud untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam usaha tani. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas tanaman pohon, yang mempunyai sistem perakaran yang dalam, seperti tanaman buah-buahan, disamping juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi Biasanya menggunakan input sarana produksi yang tinggi (intensifikasi). Dalam penanaman monokultur perlu diikuti oleh upaya konservasi antara lain : 1) Pada lahan yang bergelombang atau miring perlu pembuatan teras-teras dan guludan untuk menghambat aliran permukaan air dan mengurangi erosi, serta menampung dan menyalurkan aliran air dengan kekuatan yang tidak merusak. 2) Pengolahan tanah minimum, dilakukan secara terbatas atau seperlunya pada lobang tanam saja 3) Tanaman utama misalnya komoditas buah-buahan seperti jeruk, durian, mangga dll, pada teras ditanam menurut sabuk gunung atau memotong lereng 4) Penanaman rumput-rumputan pada guludan dan lereng-lereng atau tebing untuk mencegah erosi 5) Penanaman rumput Selain sebagai tanaman penutup, rumput juga berperan sebagai tanaman penguat teras dan guludan. Jenis tanaman rumput yang dianjurkan ialah rumput gajah, rumput kolonjono dan rumput bahi (Paspalum notatum). Tempat penanaman rumput dapat di galengan atau pematang, talud teras, dinding dan dasar saluran pengairan, serta di tebing-tebing sungai. Sedangkan cara penanamannya dapat dilakukan secara rapat, secara barisan menurut arah kontur, atau secara berselang-seling menurut arah lereng. Tanaman rumput harus disulam terus menerus sehingga rapat dan dipangkas secara periodik untuk mencegah supaya tidak menjadi sarang tikus. Penanaman menurut kontur berarti penanaman dilakukan menurut sabuk gunung atau memotong lereng. Cara ini dilakukan pada tanah-tanah yang berlereng dengan membuat guludan-guludan 2. Pendekatan teknis fisik Merupakan pendekatan yang mengacu pada pembangunan sarana dan prasarana bangunan dalam rangka pengendalian banjir (limpasan air sungai) a) Channel reservoir Merupakan upaya untuk menampung, menyimpan dan mendistribusikan air di alam, dengan membendung aliran air di sungai, sehingga air tersebut dapat mengalir ke samping dan mengisi reservoir. Pola ini mengacu pada pengembangan sistim sawah teras bertingkat. Terdapat 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh, yaitu : (a) menampung sebagian besar volume air hujan dan aliran permukaan, (b) menurunkan kecepatan aliran permukaan, (c) peningkatan cadangan air tanah (Irianto, 2003) b) Pemanenan Air (Water harvesting) Merupakan upaya penampungan air aliran permukaan melalui pembangunan waduk-waduk kecil. Teknologi ini telah dikembangkan di Gunung kidul dengan ukuran waduk yang mampu menampung air sejumlah 300 m3 (20 m x 5 m x 3 m). dan dapat mengurangi volume dan kecepatan aliran air permukaan, menyimpan air untuk musim kemarau. Pembuatan waduk-waduk kecil dalam jumlah yang banyak, jika diterapkan di DAS Ciliwung Hulu akan mampu meretensi air dan mengurangi volume air yang dialirkan melalui aliran permukaan (Irianto, 2003) c) Pembangunan sumur resapan Salah satu penyebab terjadinya peningkatan aliran air permukaan di DAS Ciliwung Hulu adalah akibat terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi areal pemukiman. Dengan demikian air hujan yang jatuh tidak dapat diserap oleh tanah tetapi air mengalir dari permukaan beton atau aspal menuju saluran (parit), dan selanjutnya menuju sungai. Untuk itu agar mengurangi air yang melimpas tersebut diperlukan pembuatan sumur-sumur resapan di setiap bangunan, yang mampu menyimpan atau menahan air yang jatuh dari talang-talang bangunan agar tidak melimpas, tetapi dapat mengisi air di dalam tanah. Teknologi resapan air yang dikembangkan oleh Sunjoto, (1998) cukup menarik yakni dengan “sistem drainase air hujan berwawasan lingkungan”. Akhir akhir ini dikeluhkan adanya intrusi air laut jauh ke wilayah daratan yang akan mengakibatkan defisit air di beberapa wilayah khususnya kota kota di pulau Jawa. Dengan system tersebut dan di padukan dengan upaya reboisasi di daerah hulu dan penataan pola konsumsi air yang benar maka kekhawatiran kekurangan sumber air bersih akan dapat dihindarkan. Sistem drainase air hujan berwawasan lingkungan pada prinsipnya adalah sistem sumur resapan yang telah dikemukakan diatas yakni dimulai dari masing masing rumah atau tempat bermukim dengan cara menampung air hujan yang jatuh di atap atau diperkerasan untuk tidak dialirkan langsung ke system drainase perkotaan sungai melainkan dialirkan kedalam sumuran yang di buat di setiap halaman rumah atau hamparan terbuka baik secara individual maupun secara kolektif. Cara tersebut dimaksudkan untuk menampung air yang berkualitas dapat meresap kembali ke dalam tanah. Konstruksi sumur resapan seperti halnya sumur gali yakni dengan dinding perkuatan di bagian atas dan ruang sumur dibagian bawah di rencanakan kosong untuk menampung air sebanyak mungkin. Manfaat yang diperoleh dari system ini antara lain : 1) Mencegah intrusi air laut untuk perkotaan daerah pantai 2) Mereduksi dimensi jaringan drainase perkotaan 3) Menghindari kemungkinan terjadinya banjir di daerah hilir 4) Menurunkan konsentrasi pencemaran air tanah 5) Mempertahankan tinggi muka air tanah 6) Melestarikan teknologi tradisional 7) Meningkatkan peran serta masyarakat 8) Membudayakan pola pikir pelestarian lingkungan Desain sumur resapan tersebut disesuaikan dengan : debit air yang mungkin dapat di tampung di sumur resapan, faktor geometrik, durasi aliran, radius sumur (Sunjoto, 1989) d) Transfer air antar DAS (water transfer from basin to basin) Merupakan upaya untuk menurunkan debit maksimum (peak discharge) dan waktu puncak (time to peak discharge), dengan mengalirkan air dari sungai Ciliwung ke sungai Cisadane melalui pembangunan saluran (sodetan), yang kini telah menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta akibat melimpahnya volume air sungai Ciliwung. e) Konservasi mekanik lahan Konservasi cara mekanik menggunakan sarana fisik seperti batu, tanah dll, yang bertujuan untuk memperlambat aliran permukaan dan mengurangi erosi, serta menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Menurut Direktorat Tanaman Buah (2001) dikenal beberapa teknik konservasi mekanik lahan untuk usaha pertanian sebagai berikut : 1) Pengolahan tanah menurut kontur atau memotong lereng Pengolahan tanah yang dilakukan menurut kontur atau sabuk gunung, baik dengan pembajakan, pencangkulan atau perataan, sehingga terbentuk alur-alur dan jalur-jalur tumpukan tanah yang searah dengan kontur. Alur tanah tersebut akan merupakan penghambat erosi. Pengolahan tanah menurut kontur ini sebainya diikuti dengan penanaman dalam baris-baris memotong lereng. 2) Pembuatan guludan, teras, dan saluran atau pembuangan air. Beberapa cara dikenal guludan biasa, teras (teras guludan, teras kredit atau sederhana dan teras bangku). Sedangkan saluran air berupa saluranpembuangan dan got buntu atau rorak. 3) Guludan biasa Guludan biasa dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng dibawah 6%, dimaksudkan untuk aliran permukaan yang mengalir menurut arah lereng. Dibuat menurut kontur, sedikit miring yang menuju saluran pembuangan. Pada guludan sebaiknya ditanami rumput penguat guludan dan tanaman tahuan penguat teras seperti lamtoro. 4) Teras guludan dan teras kredit Teras guludan dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng 6-15%, arah memanjang sejajar kontur dan menuju ke saluran. Teras kredit merupakan penyempurnaan dari teras guludan yang memungkinkan daya tampung lumpur lebih besar lagi. 5) Teras bangku Teras bangku dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng 8-30%. Teras bangku memiliki bentuk khas, antar bidang olah teras dibatasi oleh terjunan. Teras bangku terdiri dari beberapa bagian utama yaitu bidang olah, talut, guludan atau galengan dan saluran pembuangan air. 6) Saluran atau pembuangan air Untuk mengatasi genangan air dan mengatur jalannya air perlu dibuat saluran air. Pembuatan saluran pembuangan air dilakukan untuk mengendalikan air sehingga tidak merusak teras, guludan dan untuk meningkatkan presapan air ke dalam tanah. Saluran air dibuat pada tempat-tempat yang terjadi akumulasi air hujan dan air tsb dialirkan menuju saluran pembuangan air alami. Pada permukaan saluran perlu ditanami rumput. Pada tempat yang memiliki ketinggian yang berbeda, perlu dibuat bangunan terjunan air yang diberi penguat dengan batu, bambu atau kayu. Dengan demikian air yang mengalir turun tidak akan mengikis tanah yang menimbulkan longsor. Dikenal saluran air yang buntu, yang disebut rorak. Rorak dibuat untuk menampung air hujan yang jatuh dan air aliran permukaan dari bagian atas, sehingga tanah-tanah yang tererosi dari bagian atasnya diendapkan pada rorak dan tidak hanyut/hilang terbawa air. Setelah rorak penuh endapan tanah erosi, digali lagi dan tanah diratakan pada bidang olah teras. 3. Pendekatan Sosial & Ekonomi Merupakan pendekatan dari sisi pemberdayaan masyarakat di dalam DAS dalam menjaga dan memelihara DAS, yang sekaligus sebagai sarana dalam mengembangkan usaha ekonomi a) Pemberdayaan Masyarakat Karena pemberdayaan masyarakat merupakan inti dan sekaligus tujuan setiap proses pengembangan masyarakat (community development), maka kerangka berpikir pemberdayaan masyarakat akan sepenuhnya terkait dengan pengembangan masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam konsep pembangunan ini, istilah pengembangan atau pembangunan masyarakat tetap menekankan pada pendekatan swadaya. Karena itu pengembagan masyarakat perlu dibangun di atas realitas masyarakat. Pada dasarnya pengembangan masyarakat yang dibangun di atas realitas diyakini akan lebih mampu menjamin pemberdayaan masyarakat, yakni proses untuk membina kemampuan masyarakat untuk mewujudkan daya kerjanya dalam memperbaiki martabat dan kedudukan sendiri. (Nasution, 2004) Menurut Naustion (2004), terdapat 4 (empat) strategi yang dapat digunakan dalam melakukan pemberdayaan yaitu: 1) Strategi fasilitas, strategi ini dipergunakan ketika kelompok atau sistem yang dijadikan target mengetahui ada suatu masalah dan membutuhkan perubahan, kemudian ada keterbukaan terhadap bantuan dari luar dan keinginan pribadi untuk terlibat. 2) Strategi reeduktif, strategi ini membetuhkan waktu, khususnya dalam membentuk pengetahuan dan keahlian. 3) Strategi persuasif, strategi ini berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan. 4) Strategi kekuasaan, membutuhkan agen perubahan yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai kemampuan untuk memonopoli akses. Berdasarkan pemikiran di atas, maka kegagalan dan keberhasilan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akan ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat pada proses pengembangan masyarakat dalam memahami realitas masyarakat dan lingkungannnya, sistem keprcayaan dan sistem nilai masyarakat tentang arti perubahan dan arti masa depan, mindscape masyarakat dalam bersikap dan berperilaku, serta faktor-faktor yang menentukan terbentuknya suatu mindscape tertentu. Dengan kata lain, pemahaman akan budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya masyarakat akan menentukan keberhasilan suatu program atau proyek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. b) Pengembangan kelembagaan Pengembangan kelembagaan diarahkan untuk dapat lebih melibatkan masyarakat dan memberdayakan masyarakat, dengan basis agar aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa mengganggu kelangsungan ekosistem atau mampu menjaga kelestarian alam., antara lain: 1) Pengembangan Koperasi Koperasi dikembangkan untuk memenuhi dan menampung kebutuhan warga 2) Pemberdayaan Pondok Pesantren Pesantren mempunyai peran strategis sebagai institusi yang bergerak di bidang spiritual, ekonomi dan penjaga kelestarian alam. Oleh karena itu pemberdayaan pesantren diharapkan akan mampu menjadi acuan dan panutan dalam pengembangan model-model percontohan usaha pertanian yang terkait dengan pelestarian alam c) Penyuluhan Penyuluhan ditekankan pada pengembangan usaha ekonomi produktif yang tidak merusak lingkungan, khususnya di bidang usaha pertanian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan, serta pelestarian lingkungan. Penyuluhan dapat dilaksanakan dalam bentuk pameran pendidikan, penyuluhan ke sekolah-sekolah, kelompok-kelompok tani, pesantren, PKK, karang taruna, dan lain-lainnya. d) Pengembangan Produk Ekowisata Pariwisata telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi global yang terbesar, dan melalui pengembangan produk ekowisata diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk membiayai konservasi alam dan meningkatkan nilai lahan yang dibiarkan alami (The Ecotourism Society, 1999). Karena itu, pengembangan sebuah produk yang mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan harus menjadi prioritas. Ekowisata merupakan gabungan dari berbagai kepentingan yang muncul dari kepedulian terhadap masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan kata lain, ekowisata adalah wisata bertanggung jawab ke daerah alami yang melestarikan lingkungan. Pengembangan ekowisata yang benar harus dilakukan berdasarkan sistem pandang yang mencakup di dalamnya prinsip berkelanjutan dan partisipasi keterlibatan penduduk setempat di dalam area DAS yang potensial untuk pengembangan ekowisata. Jadi, di sini ekowisata harus berupa kerangka sebuah usaha bersama antara penduduk setempat dan pengunjung yang peduli dan berpengetahuan untuk melindungi lahan-lahan liar dan asset biologi, serta kebudayaan melalui dukungan dari pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat di sini kita definisikan sebagai pemberdayaan kelompok setempat yang sudah ada untuk mengontrol dan mengelola sumber daya yang berharga dengan cara yang tidak hanya menjaga kelangsungan sumber daya tersebut tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan ekonomi dari kelompok tersebut (Nasution, 2004) e) Pengembangan pemasaran Dalam pengelolaan DAS agar dapat lestaris perlu ditangani melalui penanganan teknis dan sosial ekonomi, untuk memasarkan produk produk hasil DAS Ciliwung tidak lah sulit, selain DAS hulu merupakan daerah wisata, juga dekat dengan daerah pemasaran potensial yaitu Bogor, Depok dan Jakarta. Dengan melalui kelompok kelompok masyarakat yang dibentuk yang diikat melalui paguyuban usaha Koperasi, sehingga produk produk tersebut mudah cara pemasarannya, baik melalui pasar tradisional, supermaket dan mall. Yang lebih penting justru menjaga kualitas dan kontinuitasnya, shg dengan demikian pemasran dapat diusahakan secara effisien. Untuk itu perlu diciptakan jaringan yang mantap antara produsen (petani) dengan tempat pemasaran (pasar tradisional, Super maket dan mall). 4. Pendekatan kebijakan Penataan air DAS Ciliwung adalah bagian dari penataan ruang Jabodetabek-Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur), yang berdasarkan peraturan pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ; kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bakasi dimana Depok termasuk di dalamnya, dan kawasan Depok, Puncak dan Cianjur dikategorian sebagai kawasan tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Selain itu juga pemanfaatan ruangnya diatur dengan Kepres RI Nomor 114 tahun 1999, tentang Penataan Ruang Bopunjur sampai dengan tahun 2014 yang di dalamnya mencakup pembangunan 2 (dua) buah waduk di hulu sungai. Keppres tersebut sekarang akan diperbaharui dengan Kepres yang lebih menyeluruh (masih dalam tahap persiapan). Pembahasan mengenai hal ini melibatkan Pemerintah Pusat, Proinsi, Kabupaten dan Kota. Kawasan ini terbagi atas zona Budibaya (B) dan zona Non budidaya (N). Zona Budidaya dan zona Non budidaya adalah zona-zona yang ditetapkan karakteristik pemanfatan ruangnya, berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budidaya dan kawasan lindung. Untuk DAS Ciliwung masalah yang penting menyangkut kedua jenis zona tersebut adalah : a) Keseimbangan lingkungan secara terpadu b) Penyediaan dan pengelolaan air baku c) Sistem pengendalian banjir, sbb: 1) Reboisasi hutan dan penghijauan tangkapan air 2) Pentaan kawasan sungai dan anak-anak sungainya 3) Normalisasi sungai dan anak-anak sungainya 4) Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ 5) Pembangunan prasarana dan pengendali banjir d) Sistem pengelolaan persampahan Dari hulu ke hilir DAS Ciliwung akan mempengaruhi dan melalui kawasan-kawasan (zona N) yang diarahkan untuk konservasi air dan tanah : 1) Kawasan hutan lindung 2) Kawasan resapan air 3) Kawasan dengan kemiringan tertentu 4) Sempadan sungai 5) Kawasan sekitar danau/ waduk/ situ 6) Kawasan sekitar mata air 7) Kawasan pantai berhutan bakau 8) Taman hutan raya 9) Taman wisata alam E. Kesimpulan Sedangkan untuk kawasan budidaya lainnya maka DAS Ciliwung akan dipengaruhi oleh permukiman sepanjang DAS dan peruntukan lain seperti industri. Penataan bangunan dan lingkungan di perkotaan dan di perdesaan yang sesuai dengan pola pemanfaatan ruangnya. Pengendalian pemanfaatan ruang sangat penting antara lain dengan pemberian izin membangun bangunan gedung, prasaranan dan sarana lingkungan. Selain itu, perlu difikirkan kebijakan satu sungai satu pengelolaan, agar sungai dapat hidup secara alami dalam kerangka penataan ruang yang disetujui lintas provinsi, kabupaten dan kota seperti telah diaksanakan pada DAS Bengawan Solo dalam lembaga otorita. Pelaksanaan penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Daerah. Untuk dapat lebih mengoperasionalkan dalam pengelolaan DAS Ciliwung, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah telah membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pengelolaan Sungai Ciliwung, melalui Kepmen Kimpraswil No. 20/Kpts/M/2002. Anggota Tim Koordinasi terdiri dari para Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, Ketua & Wakil Ketua Pokja, Direktur Perkotaan Metropolitan serta konsultan Belanda. Kelompok Kerja terdir dari 3 (tiga), yaitu Pokja Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Pokja Bidang Perumahan dan Perkotaan, serta Pokja Bidang Pengelolaan Sungai Terpadu. Disamping itu Menteri Kehutanan dan Perkebunan telah menetapkan bahwa DAS Ciliwung merupakan salah satu DAS yang diprioritaskan untuk diperbaiki mengingat posisi strategis dalam pengelolaan sumberdaya alam. DAS Ciliwung masuk dalam daftar Prioritas I penanganan bersama 61 DAS lainnya, dari sejumlah 178 DAS yang ada di Indonesia. F. Rekomendasi Berdasarkan pembahasan di atas maka rekomendasi meliputi sebagai berikut. a) Rekomendasi Praktis Jangka Pendek 1) Adanya suatu lembaga yang difungsikan untuk mengkoordinasikan dan mengelola kompensasi (cost sharing) tersebut. Kelembagaan yang mengelola kompensasi hulu hilir tidak saja harus mampu memberikan seperangkat aturan, norma dan ketentuan tentang hak dan kewajiban pihak hulu hilir tetapi juga harus dapat memberikan jaminan bahwa setiap pihak yang terlibat harus mau dan mampu untuk mentaati kesepakatan. Jaminan bahwa pihak hilir mau membayar pihak hulu dan pihak hulu mau mengkonservasi lahannya dan memberikan jaminan bahwa pihak hilir tidak akan memperoleh dampak negatif dari apa yang dilakukan oleh pihak hulu. Kesepakatan tersebut harus didukung oleh perundangan yang ada agar terdapat kepastian hukum untuk pelaksanaannya. 2) Perlu diberlakukan reward dan punishment untuk memacu tanggung jawab tiap wilayah untuk melaksanakan pengelolaan DAS. Dalam hal ini penegakan hukum kepada pelanggaran dan penyimpangan yang berakibat pada kerusakan DAS perlu dilakukan (diperlukan sanksi sosial dan ekonomi terhadap pelanggar aturan atau kesepakatan). 3) Perlu pelibatan berbagai aktor seperti LSM, pakar sektor bisnis, serta pemerintah dari pusat sampai daerah. 4) Partisipasi masyarakat lokal pada berbagai tingkat sangat strategis untuk terus ditingkatkan ini berarti bahwa program penyuluhan harus lebih ditingkatkan juga. b) Rekomendasi Praktis Jangka Menengah Upaya eksploitasi SDA secara besar-besaran di beberapa daerah untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) disinyalir telah meningkatkan laju kerusakan SDA. Banyak pelaku pembangunan di daerah mengejar PAD sebesar-besarnya sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan OTDA yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi pada daerah setempat (on-site effects) seperti longsor dan erosi tanah tetapi juga di luar daerah setempat (off-site effects) seperti banjir dan sedimentasi. Fenomena degradasi lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, sedimentasi dimusim hujan serta kekeringan dimusim kemarau itu sudah terjadi dengan frekuensi yang semakin sering dan intensitas yang semakin parah.

Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Pantai Depok Bantul DIY serta Strategi dan Aksi Pemberdayaan Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu

In Uncategorized on Januari 28, 2010 at 2:29 am

Oleh : Waskitho

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta


A. Latar Belakang Masalah

Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan. Ternyata jumlah nelayan kecil secara magnitute tetap bertambah. Desa-desa pesisir semakin hari semakin luas areanya dan banyak jumlahnya. Karena itu meskipun banyak upaya telah dilakukan, umumnya bisa dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang memuaskan. Motorisasi armada nelayan skala kecil adalah program yang dikembangkan pada awal tahun 1980-an untuk meningkatkan produktivitas. Program motorisasi dilaksanakan di daerah padat nelayan, juga sebagai respons atas dikeluarkannya Keppres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan pukau harimau. Program ini semacam kompensasi untuk meningkatkan produksi udang nasional. Namun ternyata motorisasi armada ini banyak gagal karena tidak tepat sasaran yaitu bias melawan nelayan kecil, dimanipulasi oleh aparat dan elit demi untuk kepentingan mereka dan bukannya untuk kepentingan nelayan. Akan tetapi program motorisasi ini juga membawa dampak positip, dilihat dari bertambahnya jumlah perahu bermotor di banyak daerah di Indonesia. Saat ini bila ada program pemerintah untuk mengadakan armada kapal/perahu nelayan, atau bila ada rencana investasi oleh nelayan, selalu pengadaan motor penggerak perahu menjadi permintaan nelayan.

Program lain yang dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah pengembangan nilai tambah melalui penerapan sistem rantai dingin (cold chain system). Sistem rantai dingin adalah penerapan cara-cara penanganan ikan dengan menggunakan es guna menghindari kemunduran mutu ikan. Dikatakan sistem rantai dingin karena esensinya yaitu menggunakan es di sepanjang rantai pemasaran dan transportasi ikan, yaitu sejak ditangkap atau diangkat dari laut hingga ikan tiba di pasar eceran atau di tangan konsumen. Sistem rantai dingin dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia pada awal tahun 1980-an. Namun demikian masalah yang dihadapi adalah sosialisasi sistem ini yang tidak begitu baik sehingga akhirnya kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Sebagai contoh hingga saat ini, di daerah tertentu di DIY, ada pendapat bahwa ikan yang menggunakan es adalah ikan yang rendah kualitasnya. Bagi masyarakat di kedua daerah ini, meskipun ikan sudah sangat turun mutunya namun tetap dikonsumsi bila tidak memakasi es. Sebaliknya meskipun masih baik mutunya namun apabila menggunakan es maka ikan tersebut tidak akan dibeli oleh masyarakat.

  1. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimana pelaksanaan program yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Kawasan Pantai Depok Bantul DIY?

  1. C. Teori Yang Digunakan
  2. 1. Kemiskinan dan Kehidupan Nelayan

Menurut Moeljarto (1997) Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabelvariabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabelvariabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan ndalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga adanya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan masyarakat miskin. Dengan kata lain affirmative actions, perlu dilaksanakan oleh pemerintah npusat maupun daerah.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (patron) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (indigenous) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di nbeberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan agama menunjukkan juga bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan keluarga.

Smith (1979) yang mengadakan kajian pembangunan perikanan di berbagai negara Asia serta Anderson (1979) yang melakukannya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara tiba pada kesimpulan bahwa kekauan aset perikanan (fixity and rigidity of fishing assets) adalah asalan utama kenapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset tersebut adalah karena sifat asset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nnelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Subade and Abdullah (1993) mengajukan argumen lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya opportunity cost mereka. Opportunity cost nelayan, menurut definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, opportunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila opportunity cost rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

Ada juga argumen yang mengatakan bahwa opportunity cost nelayan, khususnya di negara berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan lain sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian apa yang terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.

Panayotou (1982) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (preference for a particular way of life). Pendapat Panayotou (1982) ini dikalimatkan oleh Subade dan Abdullah (1993) dengan menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasaan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena way of life yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. Way of life sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

  1. 2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Menurut Bengen, D.G. (2001), Populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Namun untuk lebih operasional, definisi populasi masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil.

Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek. Dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, memang mereka dapat pergi jauh dari pantai dengan cara bekerjasama sebagai mitra perusahaan besar. Namun usaha dengan hubungan kemitraan seperti tidak begitu banyak dan berarti dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang begitu banyak.

Sunyoto Usman (2003) mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada saat ini tidak akan dapat lepas dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia. Persolan politik dan ekonomi tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai persoalan nasional. Keterkaitan antar negara menjadi persoalan yang patut untuk diperhitungkan. Masalah ekonomi atau politik yang dihadapi oleh satu negara membawa imbas bagi negara lainnya dan permasalahan tersebut akan berkembang menjadi masalah internasional.

Menurut Soejadi (2001), kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor produksi oleh penguasa (Prijono, 1996).

Menurut Maria Fraskho, (2000), konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industralisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun sebagai kerangka logik sebagai berikut; (1). Proses pemusatan  kekuasaan terbangunan dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2). Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3). Keuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulatif, untuk memperkuat legitimasi; (4). Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum sistem politik dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan disisi lain manusia dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebesan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless).

  1. D. Analisis

Rumah tangga dengan usaha skala kecil ini sekitar 370.031 unit (81,67%) dari total rumah tangga. Jika, suatu unit usaha mempekerjakan 4 orang, maka secara total terdapat 1.480.124 keluarga yang menjalankan usaha skala kecil penangkapan ikan. Dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, proporsi rumah tangga skala usaha kecil ini boleh dikatakan tidak berubah. Secara magnitude jumlahnya bahkan meningkat dengan berarti. Bila data-data ini digunakan sebagai variabel determinan ketidak-mampuan dan ketidakberdayaan usaha maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar nelayan kecil itu tidak berdaya dan di sisi lain mereka terperangkap dalam ketidak berdayaannya.

Tabel 1. Komposisi Populasi Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Skala Usaha.

Uraian Jumlah 1989 Jumlah 1998 Presentase 1998
Tanpa Perahu 45.298

50.785

11,21

Perahu tanpa motor

208.171

208.171

48,69

Perahu motor tempel

64.723

98.647

21,77

SUBTOTAL

318.192

370.031

81,67

Kapal Motor

40.240

83.073

18,33

TOTAL 358.432

453.104

100,00

Sumber: Statistik Perikanan Indonesia, 2000.

Banyak Program yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di sekitar pesisir termasuk di Pantai Depok Bantul. Salah satu program yang dilakukan pada masa pemerintahan Habibie adalah Protekan 2003 yaitu Gerakan Peningkatan Eskpor Perikanan hingga menjelang tahun 2003 mencapai nilai ekspor 10 milyar dolar. Gerakan ini namun mati pada usia yang sangat muda, sejalan dengan berhentinya era pemerintahan Habibie. Program lain berhubungan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup. Pembuatan karang buatan, penanam kembali hutan bakau, konservasi kasawan laut dan jenis ikan tertentu, serta penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap ikan yang destrukif adalah program-program pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Dari sisi kelembagaan dikembangkan juga pola-pola usaha perikanan yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan. Untuk itu dikembangkan koperasi perikanan, KUD Mina, kelompok usaha bersama perikanan, kelompok nelayan, kelompok wanita nelayan, dan organisasi profesi nelayan

Tanggung jawab pemberdayaan masyarakat pesisisr seolah-olah hanya ada pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentu saja tidak benar karena instansi pemerintah lainnya memiliki juga tanggung jawab di kawasan pesisir. Departemen Kelautan dan Perikanan memang menjalankan kegiatan pembangunan yang berfokus pada pembangunan perikanan, penataan wilayah dan ruang pesisir, pembangunan nelayan dan pembudidaya ikan, serta eksplorasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Tetapi tugas-tugas pembangunan lainnya yang memang masih banyak seperti pengembangan prasarana wilayah, pendidikan, kesehatan, pembangunan pertanian, pembangunan industri dan jasa, perhubungan, transportasi, komunikasi, serta pembangunan sosial dalam arti yang luas bukan berada di bawah tanggung jawab Departemen Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat adalah resultante dari semua upaya pembangunan yang dilaksanakan atau diprogramkan oleh setiap instansi. Hal ini perlu diperjelas dan dipahami oleh semua pihak. Dengan istilah yang lebih populer, hal ini menuntut adanya sinergitas dan koordinasi yang benar-benar terjalin antara berbagai instansi pemerintah. Bila ini bisa diwujudkan maka pembangunan atau pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif, terpadu, menyangkut berbagai aspek pembangunan, bukan saja teknis tetapi juga sosial budaya. Tanggung jawab pembangunan masyarakat lebih banyak berada pada pundak pemerintah daerah, dan bukan didominasi oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerahlah yang lebih mengenal masyarakatnya, memahami masalah-masalah yang dihadapi mereka. Selama ini, meskipun pada era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, ada kesan bahwa pengembangan masyarakat dilepaskan dan diserahkan kepada pemerintah pusat.

Penyerahan tanggung jawab ini karena memang tugas-tugas pembangunan masyarakat termasuk berat untuk dilaksanakan. Dengan adanya desentralisasi kegiatan pembangunan, selayaknya dan sepatutnya pemerintah daerah lebih banyak memberikan prioritas pada pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Tanggung jawab pembangunan masyarakat pesisir bukan saja berada pada tangan pemerintah tetapi juga pihak-pihak non-pemerintah yaitu masyarakat sendiri, pengusaha swasta, usaha milik negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak harus berupaya sendiri karena hasilnya tidak akan optimal. Kemampuan pemerintah sangat terbatas, karena itu kemampuan yang dimiliki pemerintah harus dipadukan dengan apa yang dimiliki oleh non-pemerintah.

Tangggung jawab membangun masyarakat pada hekekatnya merupakan tanggung jawab utama masyarakat itu sendiri. Selama ini, masyarakat semata-mata menjadi objek pembangunan. Dalam hubungan ini, masyarakat didekati, didatangi, diprogramkan, dan diarahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nantinya membawa manfaat kepada mereka. Tentu saja hal ini kurang begitu tepat karena apa yang dilakukan dengan pendekatakan ini berkesan dipaksakan dan masyarakat sendiri terlibat pada lapisan permukaan saja. Mereka tidak masuk lebih dalam pada kegiatan-kegiatan pembangunan dengan pendekatan ini yang akhirnya membuat ketidakberhasilan. Supaya pembangunan masyarakat berlangsung dengan tepat maka pemerintah hanya mempersiapkan dan memfasilitasi lingkungan yang sehat bagi peningkatan, perluasan, serta pendalaman kegiatan-kegiatan yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Hal ini merupakan makna pemberdayaan yaitu mengembangkan apa yang telah ada pada masyarakat menjadi lebih besar skalanya, lebih ekonomis, dan lebih berdayaguna dan berhasilguna.

  1. A. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Depok Bantul yang baru saja diimplementasikan. Dengan adanya kelima pendekatan ini tidak berarti bahwa pendekatan lain tidak ada. Selama ini, baik lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan maupun instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan khususnya lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk yayasan dan koperasi telah banyak yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelima pendekatan tersebut adalah: (1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (self financing mechanism), (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguhsungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

  1. B. Internalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu

Pemberdayaan masyarakat secara khusus dan eksistensi masyarakat secara umum perlu diinternalisasikan dalam pengembangan, perencanaan, serta pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. Beberapa aspek yang berkenan dengan masyarakat adalah kekuatan penentu (driving forces) status dan eksistensi suatu kawasan pesisir. Kekuatan tersebut perlu dilibatkan atau diperhitungkan dalam menyusun konsep pengelolaan sumberdaya secara terpadu. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Jumlah penduduk pesisir yang cenderung bertambah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, (2) Kemiskinan yang diperburuk oleh sumberdaya alam yang menurun, degradasi habitat, serta kelangkaan mata pencaharian alternative, (3) Adanya usaha skala besar, menghasilkan keuntungan dengan segera, dan usaha komersial yang menurunkan kualitas sumberdaya dan sering menyebabkan konflik kepentingan dengan penduduk local, (4) Kurang sadar dan pengertian di pihak masyarakat serta pemerintahan lokal tentang pentingnya keberlanjutan sumberdaya bagi kepentingan manusia, (5) Kurang pengertian di pihak masyarakat tentang kontribusi dan pentingnya sumberdaya pesisir bagi masyarakat, (6) Kurang pengertian pemerintahan lokal tentang tindak lanjut dan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat, (7) Faktor budaya yang berkaitan langsung pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir secara terpadu.

Berdasarkan konsep pembanguanan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan maka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan yang tinggal di kawasan pesisir Pantai Depok Bantul, yaitu sebagai berikut:

1)    Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

2)    Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.

3) Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collective action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.

4)    Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (resource-based), memiliki pasar yang jelas (market-based), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (environmental-based), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat local (local society-based), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (scientific-based).

5)    Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.

6)    Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

  1. E. Kesimpulan

Pemerintah bersama masyarakat desa di sekitar Pantai Depok Bantul menentukan kelompok sasaran program. Mereka yang mungkin merupakan sasaran kelompok ini adalah mereka yang paling rentan kegiatan ekonominya akibat memburuknya situasi ekonomi negara pada akhir-akhir ini. Pertimbangan lain adalah mereka yang memiliki kemauan untuk memperbaiki diri sehingga bisa keluar dari kesulitan dan kemiskinan yang dialaminya. Masyarakatlah yang juga menentukan kegiatan ekonomi yang mungkin dikembangkannya. Dalam hal ini masyarakat dibantu atau difasilitasi oleh LSM atau konsultan lokal yang ditunjuk sebagai pendamping masyarakat, namun mereka diminta untuk bekerja di luar batas-batas proyek, terutama pada pasca program nanti. Karena itu maka LSM dan konsultan lokal diprioritaskan. Masyarakat terlibat penuh pada pengadaan sarana dan prasarana produksi. Untuk itu, merekalah yang menentukan dimana harus membeli barang-barang yang dibutuhkan mereka. Demikian juga mereka berhak menjual barang yang dihasilkan. Keterlibatan stakeholder perikanan yaitu sejak perencanaan hingga evaluasi dan pengembangan program. Stakeholder utama adalah nelayan atau masyarakat. Stakeholder lainnya adalah LSM, konsultan, swasta lokal, serta instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dengan mempertimbangkan sifat dan potensi daerah maka beberapa varian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir atau nelayan adalah: (1) pemberdayaan perempuan nelayan, (2) pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam organisasi keagamaan, (3) pemberdayaan pemuda nelayan, (4) pemberdayaan LSM nelayan, (5) pengembangan akses pasar ke daerah yang memiliki kesamaan komoditas, serta (6) pengembangan usaha non-perikanan sebagai bagian dari diversifikasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perikanan Indonesia.2000. Komposisi Populasi Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Skala Usaha, Jakarta.

Bengen, D.G. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 21-22 September 2001

Direktorat Jenderal Dikdas-Direktorat Dikmenum Depdiknas. 1999, Panduan Manajemen Sekolah, Depdiknas: Jakarta.

Fraskho, Maria, 2000 , “Praktek dan Teori Pembangunan Ketergantungan”, Analisis CSIS No. 9. Jakarta

Ife, Jim. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practise. Longman.

Moeljarto, (1997). “Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi”. Yogyakarta : Tiara Wacana

Mulyasa, E. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah: konsep, strategi dan implementasi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Panayatou, T. 1992. Management Concepts for Small-scale Fisheries: Economic and Social Aspects. FAO Fish. Tech. Paper, 228: 53 p.

Schumacher, E.F. 1973. Small is Beautiful. Economics as if People Mattered. Perenial Library, San Fransisco, London. 305.

Smith, I.R. 1983. A Research Framework for Traditional Fishery. ICLARM Studies and Reviews No. 2. ICLARM. 45 p.

Soejadi. (2001). “Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan”. Philosophy Press: Yogyakarta.

Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases. United States of Amrica. Kumarian Press. Chapter 7.

Usman, Sunyoto. 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.