waskitho

KONFLIK PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI KAWASAN GUNUNGKIDUL

In Uncategorized on Januari 27, 2010 at 2:14 pm
  1. A. Gambaran Singkat Keadaan Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo Jawa Tengah di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri di sebelah timur, Kabupaten Bantul dan Sleman di sebelah barat, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar 1.485,36 km2 (46,63% dari luas wilayah Provinsi DIY).

Wilayah Kabupaten Gunungkidul berada di zona bukit seribu, dengan topografi yang berbukit-bukit dan bergunung, sebagian besar lahannya (54,51%) memiliki kemiringan terjal dan sangat terjal, dengan tingkat ketinggian lahannya sebagian besar (92,21%) berada di antara 100-500 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi kemiringan lahan dan ketebalan lapisan tanah yang demikian menyebabkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat rentan terhadap bahaya erosi. Apabila musim kemarau tiba, rerumputan menjadi kering, tanaman meranggas dan sumber air mengering, sehingga sebagian masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan itu harus memanfaatkan telaga dan sumber air bawah tanah yang banyak terdapat di wilayah itu, untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Ketika musim penghujan tiba, lahan menjadi hijau kembali, pepohonan bersemi, tetapi air hujan yang cukup deras membawa akibat tingkat erosi yang cukup tinggi.

Ditinjau dari lapangan kerjanya, sebagian besar penduduk baik laki-laki maupun perempuan berada di sektor pertanian. Besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini tidak didukung oleh kondisi lahan yang memadai maupun kondisi alam yang baik. Dengan kondisi topografi yang ada, usaha tani dengan irigasi teknis sangat sedikit jumlahnya, sebaliknya sebagian usaha tani sawah yang ada merupakan sawah tadah hujan. Karena kondisi lahan dan topografi yang kurang baik, sementara luas lahan yang dikerjakan rata-rata sempit, maka sebagai akibatnya, sektor pertanian menghadapi tekanan yang makin berat dari waktu ke waktu sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja yang ada di wilayah ini.

Besarnya peranan sektor pertanian ini juga nampak dari masih kuatnya nilai-nilai budaya agraris yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat di daerah ini. Berbagai upacara yang berkaitan dengan bercocok tanam masih dilakukan, seperti selamatan menjelang panen dan yang paling menonjol adalah upacara rosulan, yang diadakan setahun sekali oleh suatu lingkungan, biasanya ditingkat dusun.

  1. B. Potensi Sumber Daya Hutan di Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan data Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka tahun 2001, di Provinsi DIY terdapat sebagian lahannya yang berupa hutan, yang berada di empat kabupaten di provinsi DIY, dengan status sebagai hutan negara. Ditinjau dari tata guna hutan yang ada di Provinsi DIY, hutan negara yang berstatus hutan lindung serta hutan suaka alam dan wisata terdapat di Kabupaten Sleman, sementara hutan produksi tetap ada di Kabupaten Bantul. Kulonprogo, dan Gunungkidul, sedangkan hutan pendidikan atau penelitian ”Wanagama” terdapat di Kabupaten Gunungkidul.

Luas wilayah hutan yang terbesar atau hampir 87% dari total wilayah hutan di Provinsi DIY terdapat di Kabupaten Gunungkidul, yaitu 13.221.500 Ha, yang terdiri dari hutan pendidikan atau penelitian ”Wanagama” seluas 622.250 Ha, sedangkan hutan tetap seluas 12.599.250 Ha.

Di Kabupaten Gunungkidul, instansi yang menangani sektor kehutanan dan perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul. Untuk keperluan tersebut, hutan negara yang ada di Kabupaten Gunungkidul dibagi dalam dua kegiatan kerja, yaitu Bagian Daerah Hutan (BDH) dan Bagian Pengelolaan Hutan Produksi Kayu Putih (BPHPKP). Untuk BPHPKP ini membawai wilayah seluruh hutan produksi kayu putih se-Kabupaten Gunungkidul seluas 4.552,70 Ha, sementara itu untuk bagian Daerah Hutan dibagai menjadi empat BDH seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

Penetapan Wilayah Kerja BDH dan BPHPKP

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001

No Bagian Pengelolaan Hutan Kayu Putih/Bagian Daerah Hutan Luas (Ha)
1 BPHKP se-Gunungkidul 4.544,70
2 BDH Panggang 1.597,40
3 BDH Paliyan 2.734,40
4 BDH Karangmojo 1.226,70
5 BDH Playen (termasukj Hutan Pendidikan Wanagama 622.250 Ha) 3.002,30
Jumlah 13.105,50

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002.

Berdasarkan data di atas, hutan negara yang ditanami tanaman kayu putih seluas 4.544,70 Ha, sementara hutan negara dengan tanaman campuran, terutama jati, mahoni, akasia, dan kayu rimba seluas 8.560,80 Ha. Hutan negara di Kabupaten Gunungkidul ini telah memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Meskipun diyakini bahwa luas hutan negara yang ada di masa Kolonial lebih luas dibandingkan dengan luas hutan negara yang sekarang ada. Hal ini disebabkan beberapa wilayah hutan telah berubah fungsi, baik melalui cara-cara yang legal maupun ilegal, telah menjadi pemukiman penduduk. Hutan negara di Kabupaten Gunungkidul hampir semuanya berbatasan langsung dengan desa-desa. Oleh sebab itu dapat dipahami jika interaksi antara hutan negara dengan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan negara tersebut itu telah berlangsung sejak lama dan terjadi secara intensif. Lebih dari 25 desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul, kehidupan penduduknya bergantung pada pengelolaan hutan. Lahan milik penduduk yang pada umumnya dengan luasan yang kecil dan kondisinya kurang subur, telah membuat lahan kawasan hutan menjadi sasaran untuk digarap sebagai penopang kebutuhan hidupnya, yang pada umumnya miskin.

Selain itu keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul memiliki peranan yang penting dan unik. Di satu sisi, hutan negara itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan, yang memiliki arti penting bagi perolehan pendapatan daerah. Di sisi yang lain, keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghijaukan kembali lahan kritis yang ada di wilayah ini.

Selain hutan negara, sasaran usaha rehabilitasi lahan kritis terutama ditujukan pada lahan pekarangan milik penduduk, yang dikenal dengan istilah hutan rakyat. Menurut data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2002, luas hutan rakyat yang ada 12.615 Ha. Dari hutan rakyat ini berbagai potensi kehutanan dan perkebunan dapat dikembangkan, dengan beberapa hasil komoditas kehutanan seperti kayu jati, mahoni, sonokeling, bambu, akasia, dll. Dari hutan rakyat itu pula beberapa komoditas perkebunan dapat dihasilkan seperti cengkeh, jambu mete, kakao, kapas, dll.

Dari potensi hutan rakyat ini, menurut data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul, telah diproduksi berbagai macam komoditas kehutanan, dengan tujuan pemasaran ke pasar lokal Gunungkidul maupun ke wilayah lain di DIY (Bantul, Sleman, dan Yogyakarta), di Jawa Tengah (sentra mebel di Klaten, Jepara, dan sukoharjo), Jawa Timur (sentra industri mebel di Sidoarjo). Dari data ini menunjukkan bahwa potensi hutan rakyat yang masih mengkin untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selain komoditas kehutanan, beberapa komoditas kehutanan yang cukup signifikan, bahkan memiliki tujuan ekspor ke beberapa negara, seperti Jerman dan Amerika Serikat untuk produk perkebunan berupa jambu mete olahan.

  1. C. Kebijakan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Gunungkidul

Dari kajian pustaka, menurut Hasanu Simon (1999) pengolahan hutan di Pulau Jawa sebenarnya telah berlangsung sejak sebelum penjajahan. Pada masa kerajaan-kerajaan besar, pengambilan kayu dilakukan untuk keperluan pembuatan kapal dan bangunan. Menurut Simon setelah VOC datang, ekstradisi kayu yang dilakukan makin besar, tanpa adanya usaha-usaha untuk melakukan penanaman kembali hutan yang ditebang. Namun yang menarik, di masa VOC itu, mulai dibentuk organisasi khusus penebang hutan (blandongdiensten) dan dilakukannya eksploitasi kayu oleh swasta.

Tatkala Indonesia merdeka, pengolahan hutan berpindah ke tangan pemerintah Indonesia dan kemudian terjadi proses nasionalisme pengusahaan hutan di Indonesia. Menurut Simon, proses ini ditandai dengan pembentukan Jawatan kehutanan sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan hutan di Jawa, meskipun apa yang dilakukan lembaga ini hanyalah meneruskan apa yang dilakukan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda di masa penjajahan. Pada saat yang sama, perkembangan jumlah penduduk, meningkatnya permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi dengan cepat.

Dari berbagai perkembangan instrumen sosial itu nampak bahwa problema sosial dalam pengelolaan hutan belum mendapatkan titik pemecahan yang tuntas, bahkan ada kecenderungan mangalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bahkan pada saat pemerintahan Orde Baru tumbang, era reformasi lebih ditandai oleh makin maraknya konflik di sekitar pengelolaan hutan. Hilangnya sistem politik Orde Baru yang represif, telah membuka peluang terjadinya pengambilan aset kehutanan oleh masyarakat, antara lain penyerobotan lahan hutan, pencurian kayu, dan hasil hutan.

Mengacu pada apa yang terjadi pada skala nasional, pengelolaan hutan di Provinsi DIY, khususnya di Kabupaten Gunungkidul, pada masa Orde Baru telah diwarnai oleh usaha-usaha yang menekankan hutan sebagai komoditas yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, pengelolaan hutan di Kabupaten Gunungkidul memiliki tujuan yang lain, yaitu dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan lahan kritis yang ada di daerah itu, baik dalam pengembangan hutan rakyat maupun huran negara, sebagai upaya menghapus citra sebagai daerah tidak produktif, miskin, dan minus.

Meskipun berbagai usaha dan kebijakan untuk menyelamatkan dan menghijaukan hutan telah dilakukan, pada kenyataannya ”gangguan” terhadap hutan oleh penduduk sekitar hutan tetap terjadi. Hal itu dapat dipahami karena ada banyak desa-desa yang tergolong desa miskin da relatif terisolir yang ada di sekitar hutan tersebut dan sebagian besar penduduk desa-desa tersebut dalam keadaan kekurangan dan menggantungkan hidupnya dari keberadaan hutan tersebut. Untuk meminimalisir gangguan terhadap hutan, pemerintah juga melakukan upaya lain berupa pengembangan hutan rakyat. Pekarangan dan tegal milik penduduk juga didorong untuk dihutankan. Dari waktu ke waktu, jumlah lahan kritis yang berhasil dihijaukan makin besar, potensi hutan rakyat makin berkembang, masyarakat dapat memetik secara langsung mabfaat hutan rakyat, baik secara sosial, ekologi, maupun ekonomi.

Persoalan yang cukup signifikan dalam pengelolaan hutan di DIY adalah ketidak jelasan wewenang pengelolaan hutan. Bergulirnya otonomi daerah telah membawa perubahan yang penting dalam pemerintahan di daerah. Kantor Wilayah Kehutanan di Provinsi DIY dilikuidasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Sementara itu ditingkat Kabupaten Gunungkidul juga dibentuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten.

Untuk tingkat Kabupaten Gunungkidul, meskipun memiliki hutan negara, namun kebijakan yang dikeluarkan instansi ini lebih tertuju pada hutan rakyat. Hanya beberapa kebijakan yang telah mendapat kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan provinsi saja yang dilaksanakan di kawasan hutan negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan kehutanan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun sinergitas seluruh pihak sehingga akan muncul suatu kesepakatan bersama dalam keseimbangan kepentingan kingkungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di samping itu, kebijakan pembangunan kehutanan di Gunungkidul menempatkan sumber daya hutan dalam tiga sisi manfaat, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial yang seimbang, serta mampu menunjang kesejahteraan masyarakat.

  1. D. Konflik Pengelolaan Sumber daya Hutan di Kabupaten Gunungkidul

Konflik pengelolaan sumber daya hutan pada dasarnya merupakan konflik kepentingan ekonomi, antara negara sebagai pemilik aset dengan masyarakat desa sekitar hutan sebagai pihak lain yang menginginkan aset tersebut secara ekonomi. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, konflik pengelolaan sumber daya hutan tidak hanya bersifat ekonomi semata, tetapi juga sosial, kultural, dan juga ekologis. Konflik pengelolaan sumber daya hutan tidak hanya berkaitan dengan penindasan, pemerasan, dan eksploitasi terhadap masyarakat sekitar hutan oleh para pengelola hutan, baik di masa kolonial maupun masa pemerintahan. Konflik itu berkaitan pula dengan realitas sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat petani, yaitu tekanan jumlah penduduk yang makin besar, kualitas dan kuantitas lahan yang dimiliki petani yang buruk kesuburannya dan rata-rata sempit, serta kelangkaan peluang kerja di luar sektor pertanian, serta tekanan ekosistem yang berat, terutama kekeringan yang panjang.

  1. 1. Sumber Konflik

Keberadaan hutan negara di tengah-tengah masyarakat desa yang kondisinya secara ekonomi miskin, lahan garapannya sempit, tingkat kesuburannya rendah, tiadanya akses pada lapangan pekerjaan di luar pertanian, jelas akan menciptakan kondisi yang mengarah pada konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Di satu pihak, negara sangat berkepentingan terhadap keberadaan hutan yang berproduksi optimal sehingga memberi pemasukan yang besar bagi negara, di pihak lain, masyarakat sekitar hutan yang karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, sangat mengharapkan dapat ikut menikmati dan mendapat ”bagian” dari hasil hutan tersebut. Ketika cara-cara yang legal tertutup sama sekali, maka keterdesakan ekonomi itu akan mengarahkan masyarakat tepian hutan pada tindakan ilegal, yang dalam poandanmgan negara dianggap sebagai perilaku kriminal yang harus dicegah, ditindak, dan dihukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak masa Kolonial Hindia-Belanda sampai Orde Baru, pengelolaan hutan di Indonesia didomonasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi makro sehingga untuk kepentingan itu, pemerintah mengedepankan pendekatan yang represif dan polisial dalam mengamankan aset negara yang berupa hutan ini. Sementara itu penduduk desa-desa sekitar hutan, kehidupannya subsisten sangat bergantung pada keberadaan hutan, yang sejak nenek moyang mereka telah memberikan lahan garapan, pemenuhan kebutuhan kayu, dan tempat mendapatkan pakan atau menggembala ternak mereka. Makin ketatnya pengaturan pengelolaan hutan, akan cenderung diikuti oleh makin seringnya terjadi konflik dengan masyarakat desa sekitar hutan.

Petani penggarap yang tanaman tumpangsarinya mulai tertutup tegakan seharusnya pindah ke lahan lain yang diperbolehkan untuk dikerjakan. Akan tetapi pada umumnya tidak mau pindah dan justru petani poenggarap ini mulai melakukan aktifitas penjarangan, dengan cara menebang pohon jati yang dahulu ditanam dan dipeliharanya, atau akan memangkas batang ranting yang dianggap menutupi tanaman tumpangsarinya. Akibatnya, tanaman pokok yang ditanam di huta negara itu tidak pernah dapat berkembang optimal atau bahkan akan selalu ditebang oleh petani penggarap saat tegakan tanaman itu telah menutupi tanaman tumpangsarinya, kemudian petani menggantinya dengan tanaman jati yang masih kecil.

Hak petani untuk melakukan penanaman tumpangsri ini kebanyakan diperoleh secara tidak resmi. Artinya, banyak petani penggarap yang menggarap lahan kehutanan karena mandor memperbolehkan, semenrata bagi mandor, petani penggarap adalah tenaga kerja yang siap dimobilitasi bila diperlukan untuk kepentingan pengelolaan hutan. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, hak untuk menanami lahan hutan milik negara ini dapat dialihkan kepada pihak lain melalui proses jual beli. Bagi petani penggarap yang merasa membeli lahan garapan itu, kepedulian terhadap tanaman pokok sangat kecil, karena yang membeli beranggapan bahwa lahan itu adalah lahan produksi, tanpa ada tanaman kayu jati yang harus dipelihara. Peralihan hak garap lahan hutan melalui jual beli ini seringkali diketahui oleh pihak mandor, tetapi mandor tidak mempermasalahkannya sepanjang ada kesanggupan dari penggarap baru untuk melakukan kewajibannya, terutama dalam hal penanaman dan pemeliharaan tanaman jati.

Proses jual beli lahan ini terutama karena faktor kemiskinan, dan keterdesakan akan pemenuhan suatu kebutuhan, misalnya biaya sekolah, pengobatan, atau bahkan mempunyai hajat menikahkan anggoita keluarganya. Akibatnya di beberapa lokasi terjadi konsentrasi pemilikan lahan garapan di tangan beberapa orang petani penggarap yang cukup kaya, sementara petani yang kehilangan hak penggarapannya terpaksa bekerja sebagai buruh tani atau menggarap lahan kehutanan yang masih dapat digarap.

  1. 2. Hutan Kemasyarakatan Sebagai Resolusi Konflik dan Munculnya Konflik Baru Disekitar Program Hutan Kemasyarakatan

Untuk mengatisipasi meningkatnya jumlah perambah hutan ini, pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY lebih mengintesifkan pengamanan aset kehutanan. Hal ini terjadi karena dari waktu ke waktu, lahan dan aset kehutanan selalu menjadi sasaran menyerobotan, pencurian, dan penjarahan. Untuk merealisasikan hal itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY mengharuskan para penggarap lahan kehutanan milik negara itu harus diwadai dalam bentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Sebagai hasilnya, sampai saat ini terdapat banyak KTH di Kabupaten Gunungkidul, tetapi kualitasnya tidak lebih dari sekelompok lahan kehutanan. Kebijakan pembuatan KTH bagi para petani penggarap lahan hutan negara ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk resolusi konflik pengelolaan sumber daya hutan yang digulirkan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Akan tetapi karena pembentukan KTH ini merupakan kebijakan yang bersifat top down, maka kesadaran yang tumbuh di kalangan petani hutan dalam menjadi anggota KTH tidak lebih dari sekedar mematuhi perintah dan instansi pemerintah. Akibatnya, rasa memiliki masyarakat terhadap hutan yang dikerjakannya sengat rendah. Petani penggarap lahan kehutanan tidak merasa ikut memiliki hutan itu maupun kelestariannya sehingga ketika tanaman kehutanan yang mereka tanam mulai besar, mereka menganggap itu miliknya dan memiliki hak untuk memanfaatkannya. Dengan demikian KTH seperti yang dibentuk tersebut tidak begitu efektif untuk menunjang program kerja aparat kehutanan untuk menjaga dan memelihara tanaman kehutanan. Sejalan dengan perkembangan kebijakan kehutanan pada skala nasional, terutama membuka peluang bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, maka di Kabupaten Gunungkidul juga mulai disosialisasikan program Hutan Kemasyarakatan(HKm).

Ketika HKm disosialisasikan di Kabupaten Gunungkidul, beberapa persoalan baru kemudian muncul. Pada dasarnya HKm itu berbeda dari hutan rakyat. HKm adalah pengelolaan hutan oleh masyarakat di lahan hutan milik negara. Dalam hal HKm ini, banyak terjadi perubahan aturan pelaksanaannya, sehingga di lapangan masyarakat maupun aparat tingkat bawah mengalami kebingungan dalam merespon kebijakan ini.

Tidak lama setalah sosialisasi program HKm itu berlangsung, beberapat KTH di Kabupaten Gunungkidul segera mengajukan permohonan untuk menggarap lahan hutan milik negara sebagai HKm. Salah satu persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa Pemerintah telah menetapkan kawasan hutan di cadangan sebagai HKm yang dalam penetapan itu, masyarakat sekitar hutan sama sekali tidak dilibatkan. Akibatnya, seringkali muncul konflik antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY selaku instansi yang memiliki wewenang mengelola hutan negara dengan KTH yang mengajukan HKm, karena lokasi yang diinginkan KTH tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY sebagai lokasi di HKm.

Menyikapi kuatnya tekanan agar ijin HKm segera diproses, pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY merasa perlu untuk mengambil sikap. Namun yang kemudian keluar bukanlah ijin HKm seperti yang selama ini ditunggu-tunggu oleh banyak KTH di DIY, terutama di Gunungkidul, akan tetapi yang dikeluarkan adalah ijin penanaman tumpangsari di lokasi yang direncanakan untuk HKm. Ini sangat mengecewakan banyak KTH karena kalau hanya tumpangsari, hal itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan di lahan milik kehutanan itu.

Pada saat itu, muncul kabar yang menyatakan bahwa ijin HKm tidak dikeluarkan oleh pemerintah karena pemerintah khawatir akan terjadi pengambil alihan hak atas lahan kehutanan oleh masyarakat yang mengikuti program HKm ini. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY mengeluarkan ijin tumpangsari itu sebagai suatu solusi dimasa transisi, karena belum jelasnya kewenangan pengelolaan  hutan di Gunungkidul di era otonomi daerah ini. Persoalan perijinan yang tersendat sekarang ini menunjukan bahwa kebijakan HKm ini masih menyisakan persoalan yang krusial.

Sumber konflik yang lain dalam pengelolaan HKm adalah mengenai kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), yang menurut banyak anggota KTH dasar aturan dan dasar penghitungannya belum jelas. Berkaiatan dengan sharing profit, pada umumnya anggota KTH menginginkan PSDH menjadi kewajiban pemerintah, sehingga sharing profit dilakukan lebih dahulu kemudian baru PSDH ditarik dan menjadi kewajiban pemerintah selaku pemilik lahan. Akan tetapi proses pengajuan ijin HKm selama ini, pemerintah tidak menerima pola seperti itu. Ketidakjelasan aturan dan dasar perhitungan serta pembebanan PSDH dalam HKm ini merupakan sumber konflik yang potensial dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan di masa mendatang, karena HKm berjangka waktu 25 tahun.

  1. E. Penutup

Masih banyaknya masalah yang terpendam dan potensial menjadi sumber konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui kerangka HKm ini telah membuat banyak petani penggarap yang tergabun dalam KTH yang mengajukan ijin HKm menjadi pesimis keberhasilannya. (RECOFTC-FAO ,2002: 45).

Bagi aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan di lapangan, meskipun tiap panen para penggarap memberikan sebagian hasil panennya, tetapi itu tidak dapat menutupi rasa pesimisme akan keberhasilan rehabilitasi hutan. Tiadanya alternatif pekerjaan lain dan tingkat kemiskinan yang dialami masyarakat sumber kering ini menjadi ancaman nyata dari setiap usaha untuk melakukan rehabilitasi hutan negara. Penjarahan besar atau pencurian kecil (tapi terus menerus) bagi para mandor itu akibatnya sama saja, rehabilitasi hutan kritis itu tetap akan gagal.

Tidak adanya wewenang untuk melakukan penyidikan dan melakukan proses hukum terhadap para penjarah hutan, pencuri kayu, dan penadah kayu gelap telah membuat aparat pengawas hutan tidak banyak memiliki ruang untuk menindak para pelaku pengrusakan hutan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik,  2001. Tata GunaHhutan yang ada di Provinsi DIY, Jakarta.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul (2002). Penetapan Wilayah Kerja BDH dan BPHPKP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001. Yogyakarta

RECOFTC-FAO (2002). Training Modul on Managing Conflict in Forest Resource Management. Bangkok Thailand.

Simon, Hasanu, 1999. Pengolahan Hutan di Pulau Jawa. Yudisthira. Yogyakarta

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: