waskitho

Konflik Umbul Wadon: Upaya Membangun Gerakan Sosial di Hulu-Hilir

  1. A. Latar Belakang

Sungai Kuning, atau biasa disebut masyarakat sekitar sebagai Kali Kuning, terletak di perbatasan Kecamatan Pakem dan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kali Kuning terletak di lereng selatan Gunung Merapi (2986 meter di atas permukaan air laut, salah satu gunung api teraktif di dunia. Mata air Umbul Wadon, sumber air utama Kali Kuning, yang terletak di ketinggian sekitar 1250 meter dpl, merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak, salah DAS utama yang dimiliki Provinsi DIY, disamping DAS Progo dan DAS Oyo.

Lingkungan alam di sekeliling Kali Kuning berupa hutan pegunungan tropis (mountain tropical forest), dengan dominasi jenis pohon adalah pinus dan sebagian lagi pohon Puspa, Rasamala, dan Sarangan. Kali Kuning juga kaya akan keanekaragaman hayati, seperti Bunga Kantung Semar, Pohon Kina, Ayam Hutan, Elang Hitam, serta Burung Elang Jawa (Spizaetus Bartelsi).

Umbul Wadon termasuk jenis mata air artesis yang muncul dari patahan lempengan bumi. Menurut cerita para sesepuh desa, lokasi munculnya Umbul Wadon adalah titik dimana lahar dari Gunung Merapi berhenti, ketika terjadi letusan besar ratusan tahun yang lalu. Pada musim hujan, debit atau kapasitas air yang keluar dari Umbul Wadon sekitar 650 liter/detik dan 400 liter/detik pada musim kemarau. Pada musim hujan debitnya lebih besar karena mendapat tambahan resapan air hujan dan akar pepohonan yang menyimpan air.

Air dari Umbul Wadon telah dimanfaatkan selama puluhan tahun untuk berbagai keperluan manusia, baik untuk irigasi pertanian, konsumsi rumah tangga, dan industri kecil. Menurut data dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), lahan pertanian seluas 650 hektar mendapatkan aliran irigasi dari Umbul Wadon. Namun data dari masyarakat setempat, yang tergabung dalam Organisasi Pemakai Air (OPA), tidak kurang dari 1.250 hektar lahan pertanian yang mendapatkan aliran air dari Umbul Wadon, yaitu di wilayah Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak. Selain untuk irigasi, Umbul Wadon juga dimanfaatkan untuk air minum, dengan pengelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman, PDAM Tirta Marta Yogyakarta, dan PD. Anindya. Air minum yang dikelola oleh ketiga perusahaan tersebut mencukupi kebutuhan ribuan rumah tangga di Kabupaten Sleman dan Kodya Yogyakarta. Namun, dari ketiga pengelola air minum tersebut, PDAM Sleman adalah pihak yang ketergantungannya terhadap sumber Umbul Wadon sangat tinggi, karena sebagian besar suplai air diambil dari Umbul Wadon.

Secara administratif, Umbul Wadon terletak diantara Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, dan Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Walaupun secara geografis hanya dibatasi Kali Kuning, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di kedua wilayah tersebut cukup berlainan. Masyarakat Hargobinangun, khususnya di wilayah Kaliurang, sangat bertumpu pada pariwisata, dan sebagian lagi pada pertanian dan peternakan sapi perah; sedangkan masyarakat Umbulharjo sebagian besar bertumpu pada peternakan sapi perah dan pertanian musiman, seperti palawija.

Apabila ditinjau dari sisi kehidupan sosial-ekonomi, kehidupan keseharian masyarakat di Umbulharjo masih sangat “ndesani”, dalam arti tradisi gotong royong dan suasana perdesaan masih sangat kental nuansanya. Suasana di Hargobinangun sudah jauh berbeda. Di wilayah ini, kehidupan sosial-ekonomi penduduk sudah cenderung mengikuti gaya hidup orang kota, walaupun  tradisi gotong royong masih berlangsung dengan baik. Hal ini sangat dimungkinkan karena setting pengembangan kawasan yang memang berbeda. Hargobinangun diorientasikan sebagai wilayah pengembangan wisata, sedangkan Umbulharjo adalah kawasan pertanian dan peternakan. Walaupun masuk dalam kawasan daerah hulu atau atas, keberagaman sosial-ekonomi sangat kelihatan.

Dalam tulisan ini, pembedaan antara masyarakat hulu dan hilir berdasar pada posisi geografis dan fungsi tata ruang wilayah. Masyarakat hulu adalah mereka yang tinggal di kawasan resapan air primer dan sekunder, yaitu yang terletak di Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Turi. Sedangkan masyarakat hilir adalah mereka yang bertempat tinggal di kawasan pengembangan ekonomi, mulai dari kawasan Kecamatan Ngaglik sampai ke Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

  1. B. Konflik yang Mencuat: Berebut Emas Biru Umbul Wadon

Seperti halnya dengan sumberdaya kehidupan yang lain, kelestarian Umbul Wadon saat ini semakin terancam oleh eksploitasi yang berlebihan dari berbagai pihak tanpa ada upaya konservasi yang konsisten. Salah satu konflik yang mencuat adalah perebutan pembagian air antar-masyarakat di bagian hulu dan antara masyarakat hulu dengan hilir.

Tabel 1. Perkembangan Pertanian di Daerah Aliran Kali Kuning

Tahun Keterangan Kecamatan Total
Pakem Cangkringan Ngemplak
2000 Luas sawah (ha) 1.705 1.126 1.976 4.807
Luas panen (ha) 2.452 2.193 3.363 8.008
Produksi (ton) 13.745 13.576 20.331 47.652
2001 Luas sawah (ha) 1.699 1.126 1.974 4.799
Luas panen (ha) 3.321 2.619 3.243 9.183
Produksi (ton) 20.725 14.552 19.263 54.540
2002 Luas sawah (ha) 1.698 1.126 1.971 4.795
Luas panen (ha) 3.058 2.150 3.067 8.275
Produksi (ton) 16.104 11.673 15.587 43.463

Sumber: Kompas Jogja dan Dinas Pertanian Sleman, 2004

Dalam hal ini, konflik lebih diartikan sebagai sebuah situasi yang dinamis (baca: ada pertentangan kepentingan—ed.) antara dua pihak atau lebih dalam memandang suatu permasalahan. Konflik di sini belum diartikan sebagai sebuah situasi yang diasosiasikan dengan kekerasan fisik.

Konflik antar-masyarakat hulu terjadi antara petani dengan masyarakat yang memanfaatkan air untuk pariwisata yang disuplai oleh PD. Anindya dan bisnis air minum dalam kemasan, yaitu Qannat dan Evita yang disuplai oleh PDAM Sleman. Pabrik Qannat terletak di Kaliurang dan Evita berada di Kota Kecamatan Pakem.

Air yang dipakai untuk pariwisata dianggap sangat boros dan bahkan telah mengambil hak petani. Salah satu contoh, air irigasi yang mengalir melalui selokan Plunyon di Kaliurang ternyata disedot untuk kepentingan hotel dan penginapan yang lokasinya berada di sekitar aliran air selokan. Para pelaku wisata, khususnya investor hotel besar di Kaliurang adalah pihak yang paling besar mengkonsumsi air dibanding dengan penginapan kecil milik masyarakat sekitar. Mereka pemilik hotel besar dipandang oleh petani hanya bisa melakukan eksploitasi air tanpa bisa memberikan kontribusi untuk melestarikannya.

Namun, para pelaku wisata beranggapan bahwa mereka berhak mengeksploitasi air karena sudah membayar biaya langganan ke PD. Anindya, berbeda dengan petani yang sebagian besar memakai air secara gratis. Bahkan, para pelaku wisata balik menuding petani sebagai pihak yang sangat boros air karena tingginya angka ternak sapi perah di wilayah Cangkringan (seekor sapi rata-rata membutuhkan air 60 liter/hari, dan saat ini tercatat ada sekitar 5341 ekor sapi) serta pertanian yang tidak hemat air.

Konflik antar-masyarakat hulu yang terjadi masih berupa ketegangan, belum termanifestasi menjadi kekerasan antarkelompok karena proses komunikasi antarpihak masih bisa berjalan, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah desa serta kecamatan. Hal ini juga masih bisa diantisipasi dengan masih tercukupinya kebutuhan air di masing-masing pihak, walaupun manajemen air yang dipakai saat ini adalah sistem bergulir.

Konflik hulu-hilir terjadi dalam skala yang lebih lebar dan luas, yaitu antara petani dengan PDAM Sleman. Konflik yang sudah sampai pada tahap kekerasan antara kedua pihak sebenarnya sudah mulai di tahun 1999, yaitu ketika PDAM Sleman mempunyai proyek penyediaan air bersih dengan mengambil air dari Umbul Wadon. Pada saat itu, ribuan masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak, menolak dan berdemo ke kantor Bupati Sleman. Massa bahkan sudah sempat melakukan pembongkaran pipa-pipa berdiameter ¾ meter tersebut. Sampai akhirnya konflik tersebut bisa diredam melalui negosiasi yang diakomodir dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Dalam Amdal tersebut diatur mengenai pembagian air, yaitu 50 persen untuk irigasi pertanian, 35 persen untuk air minum (dibagi untuk PDAM Sleman, PDAM Tirta Marta, dan PD. Anindya), serta 25 persen untuk konservasi. Amdal ini diberlakukan mulai tahun 2000.

Sejak saat itu sampai dengan pertengahan tahun 2003, intensitas konflik menurun, walaupun bersifat laten. Meski demikian, dalam interval waktu tersebut sebagian masyarakat sudah menengarai adanya kecurangan air, yang dibuktikan dari aliran untuk irigasi yang semakin mengecil. Akan tetapi, masyarakat belum mempunyai kapasitas untuk menyelesaikannya atau berkonsolidasi untuk bertindak. Melalui rangkaian diskusi terbatas para aktivis dan masyarakat, kecurangan tersebut dimunculkan melalui media massa pada September 2003. Sejak saat itu, isu mengenai konflik Umbul Wadon mulai meningkat lagi. Selain dipicu oleh publikasi, konflik meningkat karena aliran air irigasi masyarakat yang sebelumnya juga disuplai dari Umbul Lanang, mulai September 2003 terhenti, karena Umbul Lanang mulai tidak mengeluarkan air. Praktis irigasi hanya bergantung dari Umbul Wadon yang sudah dieksploitasi untuk berbagai macam keperluan.

Konflik mencuat karena PDAM Sleman tidak mematuhi aturan pembagian air sesuai kesepakatan bersama yang tertera dalam Amdal. Seperti disebut di atas, jatah 35 persen untuk air minum dibagi untuk tiga perusahaan, yaitu PDAM Sleman, PDAM Kodya Yogyakarta, dan PD. Anindya, yaitu perusahaan daerah milik Provinsi DIY yang bergerak dalam bidang pariwisata di Kaliurang, yang salah satunya menyediakan layanan air bersih. Namun kenyataannya, dari hasil pengukuran yang dilakukan pada Oktober, Desember 2003 dan April 2004, PDAM Sleman telah mengambil jatah air yang berlebihan, dari yang diijinkan sekitar 80 liter/detik menjadi sekitar 190 liter/detik atau hampir 150 persen lebih banyak dari yang diijinkan.

Dari permasalahan itulah kemudian muncul ketidakpuasan masyarakat hulu. Perilaku PDAM Sleman yang mengambil air secara berlebihan tersebut telah menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian yang terletak di Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak, mengalami gagal panen dan sulit untuk ditanami lagi.

Selain telah menyebabkan petani tidak bisa berproduksi akibat ketiadaan air irigasi, pada gilirannya akan menyebabkan dampak ekonomi, yaitu bertambahnya pengangguran. Masyarakat yang semula bertani menjadi tidak bisa bertani lagi karena lahannya tidak mendapatkan aliran air. Dampak berikutnya, akibat lahan tidak ada aliran air, tidak bisa ditanami padahal masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan tidak ada pilihan lagi bagi masyarakat, kecuali menjual lahan miliknya. Akhirnya, penjualan tanah ke orang lain (khususnya orang kota) dan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan semakin bertambah. Masyarakat semakin termarginalisasi dan masuk dalam perangkap kemiskinan struktural. Indikator ini bisa disaksikan di sepanjang jalan Kaliurang, yaitu dimana alih fungsi lahan menjadi sangat cepat dan akhirnya akan berpengaruh pada tata ruang yang  banyak dilanggar dan tidak ada penegakan hukum dari Pemda Sleman.

Perseteruan antara petani dan PDAM ini meluas menjadi ketegangan antara petani dan para pelanggan PDAM Sleman yang merasa hak mereka sebagai pelanggan dicurangi oleh petani. Para pelanggan yang sudah kecukupan mendapatkan aliran air secara kontinyu tiba-tiba harus menghadapi kondisi yang tidak terbayangkan sebelumnya, yaitu kesulitan air. Sistem giliranpun akhirnya diterapkan oleh PDAM Sleman. Kondisi untuk mengembangkan “arena konflik” ini memang didesain oleh pihak tertentu sehingga substansi permasalahan bisa digeser, bukan lagi berfokus pada kecurangan pembagian air yang dilakukan PDAM Sleman, namun pada pembagian air antara petani dan pelanggan air PDAM Sleman. Namun komunikasi yang dibangun, baik melalui dialog maupun media massa telah mencairkan ketegangan antara petani dan forum pelanggan PDAM Sleman.

C.    Pengorganisasian Petani dan Strategi Negosiasi

Langkah awal sebelum kecurangan PDAM Sleman dimunculkan ke publik adalah dengan melakukan pendidikan kritis bagi para petani, yaitu membekali petani dengan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum pengelolaan air, Amdal, dan hak-hak petani. Dari proses yang dilakukan ini diharapkan akan terbangun militansi di kantong-kantong petani untuk ikut aktif berjuang mempertahankan hak-haknya. Proses ini berjalan secara kontinyu dari Agustus 2003 – Februari 2004.

Kecurangan PDAM secara terbuka disampaikan melalui kampanye di media massa dan pertemuan masyarakat pada April 2004. Terkuaknya kecurangan tersebut menyebabkan Pemda dan PDAM Sleman kalangkabut dan menyebabkan informasi yang beredar menjadi sangat kompleks dan apabila dibiarkan akan  menimbulkan konflik kekerasan.

Untuk itu, langkah kedua yang diambil, adalah dengan membentuk tim negosiasi yang terdiri atas 7 orang yang mewakili  petani, pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan aktivis LSM. Tim negosiasi, yang kemudian disebut Tim 7, bertugas untuk mewakili petani dalam mempersiapkan dan melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terkait, maupun menjadi juru bicara untuk kepentingan petani. Tim 7 juga mengambil peran untuk bisa melokalisir permasalahan sehingga tetap pada fokus semula, yaitu tentang kecurangan PDAM Sleman.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Yogyakarta

2000 2001 2002
Kota Yogyakarta: Kelompok Pelanggan
Sosial 711 718 730
Rumah tangga 31.247 31.298 32.214
Niaga 1.568 1.566 1.570
Industri 11 11 11
Pusat budaya 11 11 11
Total 33.548 33.604 34.536
Sleman: Jenis Langganan
Sosial 140 128 133
HidranUmum/Keran Umum 197 185 182
Rumah Tangga 16.595 16.263 17.293
Instansi Pemerintah 307 169 169
Niaga 302 87 96
Total 17.541 16.832 17.873

Sumber: Kompas Jogja

Melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh Tim 7 dengan Pemda Sleman dan PDAM Sleman sepanjang April – Mei 2004 akhirnya membuahkan hasil, walaupun sempat dilakukan perundingan yang sangat alot beberapa kali. Pada 21-30 Mei 2004, dilakukan pengukuran debit dan pengalokasian air sesuai dengan Amdal, yang diikuti oleh Pemda Sleman, petani, LSM, dan Perusahaan Air Minum.

Dalam pengukuran ulang tersebut juga terkuak ternyata bukan hanya PDAM Sleman yang melakukan kecurangan, tetapi juga PDAM Tirta Marta dan PD. Anindya karena mereka memasang pipa by pass yang tidak melalui bak pembagian air. Pada saat itu juga dilakukan pembongkaran pipa oleh masyarakat. Namun memang dari sisi eksploitasi air, PDAM Sleman melakukan kecurangan yang paling besar.

Selain pengalokasian air sesuai dengan Amdal, disepakati juga oleh para pihak agar ada perbaikan dan peningkatan dalam melakukan konservasi di Kali Kuning. Namun, poin yang terakhir ini sampai saat ini belum ada realisasi yang jelas, walaupun menurut informasi sudah dianggarkan dalam APBD Sleman tahun 2005 ini.

  1. D. Transformasi Konflik Menuju Kolaborasi

Meskipun Amdal sudah disepakati untuk dilaksanakan, permasalahan belumlah selesai. Ketidakpuasan akibat pelaksanaan Amdal masih terus disampaikan oleh PDAM Sleman dan Bupati Sleman. Mereka terus meminta agar jatah air untuk PDAM Sleman ditambah, dari yang sekarang setelah disesuaikan dengan Amdal sebesar 73 liter/detik menjadi 110 liter/detik. Konflik yang saat ini kembali menurun intensitasnya bukan berarti telah usai, karena ribuan petani tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut karena dianggap ilegal (tidak sesuai dengan Amdal). Konflik melalui pernyataan di media massa masih terus terjadi pada bulan Juni – Agustus 2004.

Konflikpun sempat berkembang menjadi perseteruan antara Bupati Sleman Ibnu Subiyanto dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, tentang peresmian pabrik air minum Evita oleh Gubernur DIY. Konflik tersebut berkembang pada bulan Juni 2004, karena menurut Bupati Sleman belum ada ijin beroperasi. Disamping itu, sikap Gubernur tersebut sangat disayangkan oleh banyak pihak karena dalam situasi sulit air untuk kepentingan pertanian dan konflik Umbul Wadon yang belum selesai, gubernur malah “merestui” berdirinya sebuah pabrik air minum. Keberpihakan gubernur pun dipertanyakan oleh masyarakat karena mementingkan bisnis air daripada air untuk publik. Walaupun sempat berhenti beroperasi, akhirnya Evita kembali menjalankan bisnisnya, meski permasalahan di Umbul Wadon dan krisis air masih terus terjadi. Sangat kelihatan bahwa perseteruan tersebut nampak sebagai sebuah “drama” yang hanya sekedar mempertahankan kepentingan bisnis masing-masing, yaitu antara Arbass yang mendapat restu dari Bupati Sleman dan Evita yang mendapat restu Gubernur DIY Disamping konflik vertikal-struktural tersebut, masih berkembang pula konflik antara masyarakat petani dan PDAM, yang kemudian ditransformasikan oleh “oknum-oknum” PDAM Sleman menjadi konflik horisontal antara masyarakat hulu dan masyarakat hilir (konsumen PDAM Sleman). Pelaksanaan Amdal masih terus dipertanyakan oleh para konsumen PDAM karena dinilai sepihak dan merugikan mereka.

Konflik horisontal tersebut dibuat untuk mengalihkan kelemahan dari pihak PDAM Sleman, yaitu masalah kecurangan air, menjadi konflik perebutan air antara petani dan pelanggan PDAM Sleman. Dengan memanipulasi konflik maka substansi advokasi berusaha dipecah menjadi sebuah provokasi dan akhirnya akan melepaskan tanggung jawab hukum dari para pejabat PDAM Sleman dan Pemda Sleman.

Namun provokasi ini mampu dikelola melalui komunikasi antara masyarakat hulu dan hilir dengan memanfaatkan media cetak, elektronik, maupun melalui pertemuan langsung antara pihak-pihak terkait. Kedewasaan dari masyarakat, baik petani dan pelanggan, harus diacungi jempol, karena mereka menyadari kepentingan yang lebih besar.

Dalam mengeliminir provokasi tersebut, peran media massa menjadi sangat penting untuk menjelaskan posisi petani dan pelanggan PDAM Sleman, ketika saluran komunikasi langsung belum memungkinkan dilakukan. Dialog melalui radio dipergunakan sebagai media untuk memberikan penjelasan objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi di Umbul Wadon, sehingga distorsi dan manipulasi informasi dapat ditekan.

Inisiatif melakukan komunikasi yang dilakukan oleh Tim 7 dilanjutkan secara langsung dan konkret dalam pertemuan dengan perwakilan dari Forum Pelanggan PDAM Sleman. Dalam pertemuan langsung, baik di lapangan maupun dalam pertemuan di rapat-rapat, dihasilkan jaminan dari para pihak untuk tidak terpancing pada provokasi dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan substansinya.

Namun, sampai sekarang, konflik menjadi sangat tidak “sehat” dan tidak proporsional, karena penyebab konflik hanya berkutat pada besar kecilnya pembagian air (water sharing), yang memang tidak akan pernah usai karena masing-masing pihak masih berkutat pada posisinya. Padahal persoalan mendasar lainnya bukan hanya pada masalah pembagian, tetapi juga pada keberadaan dari mata air Umbul Wadon yang semakin tidak ada perhatian dari para pihak.

Pada pengukuran Juni 2002, debit Umbul Wadon masih menunjukkan angka 550 liter/detik, namun pada pengukuran terakhir Mei 2004 tinggal 406 liter/detik. Sungguh sebuah warning yang sangat serius karena percepatan turunnya debit yang begitu hebat. Turunnya debit air bisa disebabkan karena faktor manusia dan alam. Faktor manusia, misalnya, alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman, akibatnya wilayah resapan air menjadi hilang. Air hujan tidak meresap menjadi air tanah, tetapi air permukaan yang berakumulasi menjadi banjir. Disamping itu memang faktor perilaku manusia yang belum mempunyai kesadaran untuk menjaga dan melestarikan mata air.

Faktor alami dominan yang menjadi penyebab adalah bencana alam Merapi tahun 1994 dan kebakaran hutan 2002 yang menyebabkan ratusan ribu pohon hangus dan mati, sehingga daya resap hutan menjadi sangat berkurang. Dua faktor inilah yang seharusnya menjadi titik tolak dari kasus konflik Umbul Wadon, yaitu bagaimana peran dari semua pihak melestarikan sumber mata air.

Apalagi menurut prediksi dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah DIY, dengan meningkatkan populasi penduduk, pada tahun 2015 mendatang DIY akan mengalami defisit air 1485 liter/detik. Sehingga dari warning ini yang mendesak untuk dilakukan adalah melakukan upaya mempertahankan kapasitas mata air dan melakukan konservasi kawasan. Prediksi ini juga menjadi sebuah warning yang serius atau menjadi peringatan dini karena potensi konflik air akan sangat besar di masa mendatang, karena gap antara supply dan demand air sangat mencolok.

Upaya Wana Mandira (WM) sampai saat ini dan seterusnya adalah bagaimana konflik menjadi sebuah titik masuk sehingga hubungan para pihak akan lebih sehat dan produktif.  WM berusaha melakukannya dengan cara mentransformasikan konflik menjadi energi bersama untuk melakukan perubahan cara pandang dan sistem pengelolaan Umbul Wadon yang lebih baik dan partisipatif. Apabila masing-masing pihak mau melihat pada kepentingan yang lebih besar, yaitu konservasi Umbul Wadon sehingga pemanfaatan air akan berkelanjutan, maka transformasi konflik menuju kolaborasi akan bisa dijalankan.

E.     Kolaborasi Hulu Hilir

Kolaborasi hulu hilir. Itulah yang saat ini sedang diusahakan dilaksanakan dalam pengelolaan Umbul Wadon. Manajemen Kolaborasi adalah suatu proses dimana dua atau lebih stakeholders dengan kepentingannya yang berbeda menghadapi masalah yang sama dan secara konstruktif mencari serta bekerjasama dalam perbedaan yang ada untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).

Kolaborasi merupakan sebuah keniscayaan para pihak dalam memandang persoalan merupakan peluang melakukan perbaikan dan pembenahan berdasar pada visi bersama. Dalam hal ini, para pihak yang akan diajak dalam berkolaborasi adalah:

  1. Pemerintah Pemda Sleman, Pemda Provinsi DIY, PDAM Sleman, PDAM Kodya Yogyakarta, PD. Arga Jasa, Dinas Kehutanan DIY, Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman, dan aparat Kecamatan Pakem-Cangkringan
  2. Masyarakat OPA (Organisasi Pemakai Air) Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Ngemplak; Paguyuban Pondok Wisata Kaliurang, Konsumen PDAM Sleman dan Kodya Yogyakarta.
  3. Sektor Swasta Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (yang mengambil air dari Umbul Wadon), yaitu Evita, Arbas, dan Qannat ; pemilik hotel/penginapan di Kaliurang, dan Universitas Islam Indonesia.
  4. Akademisi PSLH UGM dan PSLH UII.
  5. Ornop/LSM Wana Mandhira, Walhi, dan Komite Rakyat Lereng Merapi.

Salah satu tujuan utama kolaborasi adalah mengelola pemanfaatan sumberdaya alam melalui negosiasi prinsip-prinsip yang disetujui bersama dan dilaksanakan oleh stakeholders yang berkaitan. Dengan kolaborasi, akan dapat dibangun proses berbagi kekuatan diantara stakeholders untuk membuat keputusan paling disepakati mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya, yaitu Umbul Wadon. Bentuk kolaborasi yang hendak dikembangkan nantinya tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang berada di hulu, tetapi juga pihak-pihak di hilir, yang secara langsung dan tidak langsung mendapatkan manfaat dari Umbul Wadon.

Bagan diatas menunjukkan bahwa kolaborasi hanya mungkin dimulai dari kemauan dan keterbukaan dari para pihak untuk sampai pada kebutuhan bersama, yaitu kolaborasi adalah sebuah cara mencapai tujuan bersama. Pada tahap ini sampai dengan identifikasi para pihak yang akan diajak berkolaborasi, dilakukan oleh pihak eksternal atau fasilitator.

Tahapan berikutnya adalah berbagai pihak yang teridentifikasi dipertemukan dalam sebuah pertemuan bersama untuk menentukan pilihan strategi mengelola konflik; melalui proses mediasi, ligitasi atau pengadilan, atau kolaborasi. Apabila pilihannya adalah kolaborasi, perlu dilakukan negosiasi para pihak mengenai indikator kolaborasi yang bisa menjadi ukuran dan pegangan para pihak. Dalam kasus Umbul Wadon ini, ukuran kolaborasi para pihak yang dipakai adalah dokumen Amdal yang telah mengatur alokasi air sesuai dengan kebutuhan. Indikator ini harus dijaga dan dimonitor oleh para pihak sehingga bisa berjalan secara baik dan tidak merugikan.

Dalam proses ini, apabila salah satu pihak melakukan kecurangan, bisa mengacaukan proses kolaborasi, misalnya yang dilakukan PDAM Sleman. Namun hal ini bisa diselesaikan melalui negosiasi ulang. Dan proses ini akan terus menerus dilakukan, karena merupakan sebuah siklus yang sangat bermanfaat dalam menjaga komitmen dari para pihak.

F.     Instrumentasi Kolaborasi Hulu Hilir

Setidaknya, ada tiga instrumen yang dapat dikembangkan secara integral dalam kolaborasi hulu-hilir Umbul Wadon, yaitu pengembangan kelembagaan, penyusunan kebijakan, dan insentif ekonomi. Hal ini yang belum terjadi di Umbul Wadon, walaupun indikator kolaborasi sudah ada, yaitu Amdal.

Bentuk kolaborasi awal antarpihak adalah dengan disediakannya wadah lembaga atau forum yang mampu mengakomodasi kepentingan mereka. Forum yang akan diisi oleh para pihak tersebut haruslah merupakan perwakilan dan mampu mewakili kepentingan konstituen yang mereka wakili. Melalui forum inilah para pihak bertemu, saling berkomunikasi, sharing untuk mengelola konflik yang timbul, sehingga tidak sampai berakibat pada kekerasan. Kontribusi masing-masing juga dibicarakan dalam forum tersebut, misalnya kontribusi untuk pendanaan konservasi Umbul Wadon, perawatan bangunan air, irigasi, dsb.

Instrumen kedua adalah kebijakan yang memberikan dukungan secara politis dari keberadaaan dan program kerja forum yang dibentuk oleh para pihak diatas. Karena pemanfaat Umbul Wadon tidak hanya masyarakat Kabupaten Sleman, tetapi juga masyarakat Kotamadya Yogyakarta untuk air minum dan Kabupaten Bantul untuk irigasi, maka kebijakannya harus lintas kabupaten/kota, yaitu di tingkat provinsi. Kebijakan yang dikeluarkan nantinya bukan bersifat top down ‘dibuat oleh Gubernur dan DPRD DIY tanpa partisipasi masyarakat’. Namun sebaliknya, kebijakan yang mengatur mekanisme dan program kerja forum adalah berasal dari proses usulan dan partisipasi dari masyarakat. Hasil dari konsultasi di masyarakat yang mampu menjangkau dan mengakomodasi para pihak inilah yang kemudian dirumuskan oleh forum untuk diusulkan menjadi sebuah kebijakan formal ke Gubernur dan DPRD DIY.

Instrumen ketiga, yang berjalan secara paralel dengan proses pembentukan forum kolaborasi dan penyusunan kebijakan adalah dikembangkannya insentif ekonomi untuk masyarakat di sekitar Umbul Wadon. Untuk memotivasi dan memberikan penghargaan pada usaha dan kerja keras masyarakat hulu dalam mengkonservasi Umbul Wadon, mereka perlu diberikan insentif ekonomi yang nyata dan kontinyu. Misalnya dalam bentuk pemberian keringanan biaya pendidikan, kesehatan, kredit usaha kecil, pembibitan tanaman produksi, dll.

G.    Lesson Learned

Gagasan membentuk manajemen kolaborasi di Umbul Wadon bukalnlah hal yang mustahil, apalagi dengan adanya momentum konflik Umbul Wadon yang belum selesai sepenuhnya. Masyarakat setempat bekerjasama dengan LSM telah berusaha membuka diri untuk bekerjasama. Seperti yang berulangkali dikatakan oleh masyarakat, asalkan bertanggung jawab dan berjalan seiring-setara, mereka membuka diri terhadap pihak luar yang hendak memanfaatkan Umbul Wadon.

Jika gagasan tersebut terealisir, ini merupakan test case yang baik dalam pengelolaan sumberdaya air di DIY, sehingga konsep-konsep pengelolaan sumberdaya air yang sering dilontarkan oleh para ahli dari universitas dan pemerintah tidak hanya berupa jargon kosong. Di Umbul Wadon, masyarakat dan LSM telah memulai melakukan konservasi sumberdaya air yang berkelanjutan.

Dan gayung pun bersambut, kepedulian dari aktor hulu dan hilir, khususnya pada tataran pemerintah, mulai nampak. Hal ini terjadi pada 18 September 2004 yang lalu, ketika Bupati Sleman, Bupati Kulonprogo, dan Walikota Yogyakarta memberikan komitmen mereka untuk terlibat secara aktif dalam upaya konservasi Merapi. Mereka menyadari bahwa ketersediaan air akan sangat tergantung pada baik buruknya kondisi ekosistem Merapi, khususnya hutan Merapi seluas 8650 hektar.

Dalam acara tersebut muncul-lah Deklarasi Merapi, yang bunyinya adalah “konservasi Merapi adalah tanggung jawab semua pihak, konservasi Merapi tidak boleh meminggirkan masyarakat lokal, serta hancurnya Merapi berari hancurnya Yogyakarta”. Deklarasi tersebut menjadi sangat bermakna baik secara politis maupun secara substansial karena diharapkan menjadi kelanjutan dan bola salju yang akan semakin membesar dalam mewujudkan pola kolaborasi hulu-hilir yang sebenarnya.

WASKITHO, Alumni Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Menamatkan pendidikan sarjananya tahun 2009. Sekarang sedang menempuh Program Magister Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta

Email : waskitho87@yahoo.co.id

  1. very good…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: