waskitho

PENGEMBANGAN KAWASAN TRADING (PERDAGANGAN) DI MALIOBORO

  1. A. Latar Belakang

Kawasan Malioboro sebagai salah satu kawasan wisata belanja andalan kota Jogja, ini didukung oleh adanya pertokoan, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan tak ketinggalan para pedagang kaki limanya. Untuk pertokoan, pusat perbelanjaan dan rumah makan yang ada sebenarnya sama seperti pusat bisnis dan belanja di kota-kota besar lainnya, yang disemarakan dengan nama merk besar dan ada juga nama-nama lokal. Barang yang diperdagangkan dari barang import maupun lokal, dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan barang elektronika, mebel dan lain sebagainya. Juga menyediakan aneka kerajinan, misal batik, wayang, ayaman, tas dan lain sebagainya. Terdapat pula tempat penukaran mata uang asing, bank, hotel bintang lima hingga tipe melati.

Keramaian dan semaraknya Malioboro juga tidak terlepas dari banyaknya pedagang kaki lima yang berjajar sepanjang jalan Malioboro menjajakan dagangannya, hampir semuanya yang ditawarkan adalah barang/benda khas Jogja sebagai souvenir/oleh-oleh bagi para wisatawan. Mereka berdagang kerajinan rakyat khas Jogjakarta, antara lain kerajinan ayaman rotan, kulit, batik, perak, bambu dan lainnya, dalam bentuk pakaian batik, tas kulit, sepatu kulit, hiasan rotan, wayang kulit, gantungan kunci bambu, sendok/garpu perak, blangkon batik (semacan topi khas Jogja/Jawa), kaos dengan berbagai model/tulisan dan masih banyak yang lainnya. Para pedagang kaki lima ini ada yang menggelar dagangannya diatas meja, gerobak adapula yang hanya menggelar plastik di lantai. Sehingga saat pengunjung Malioboro cukup ramai saja antar pengunjung akan saling berdesakan karena sempitnya jalan bagi para pejalan kaki karena cukup padat dan banyaknya pedagang di sisi kanan dan kiri.

Menurut M. Djelni Soemadi, (1993). Fenomena kaki lima ini berkaitan dengan fenomena frontierisme, sebuah pandangan yang menganggap ada “ruang kosong” di hadapannya yang dapat ia duduki dan kuasai. Trotoar telah menjadi ruang kosong tersebut. Berbagai kepentingan yang berinteraksi di atas trotoar, memunculkan konflik perebutan ruang. Interaksi tersebut juga memunculkan negosiasi dan siasat bagi orang untuk menyatakan kepentingannya di atas trotoar. Yang menarik dari bentuk interaksi dan negosiasi ini adalah bagaimana orang kemudian membangun citra mengenai identitas dari sebuah trotoar. Malioboro dengan kehidupan kaki limanya terasa sangat mewakili untuk melukiskan interaksi, negosiasi dan dunia citra tentang trotoar.

  1. B. Permasalahan

Dari latar Belakang di atas, permasalahan khusus yang terjadi di Malioboro adalah Bagaimana usaha pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro oleh pihak-pihak terkait? Selain itu, permasalahan umum  yang terjadi di malioboro pada setiap hari adalah:  (1)  kepadatan lalu lintas. Masyarakat yang berkunjung ke Malioboro sangatlah tidak nyaman dengan padatnya kendaraan yang meiewati jalan Malioboro baik siang maupun malam. Masih ada kendaraan yang berhenti di pinggir jalan walaupun dilarang polisi. Kepadatan kendaraan tersebut juga mengakibatkan polusi udara yang cukup signifikan, (2) Tingkat kebersihan sangat rendah. Setiap harinya Malioboro menghasilkan tumpukan sampah yang melimpah dan juga limbah yang dihasilkan oleh pedagang yang dibuang di sepanjang tempat. Lesehan Malioboro tidak mempunyai pembuangan air yang cukup memadai, hanya got dengan kapasitas cukup kecil saja yang dapat diandalkan. Oleh karena itu tidak jarang kita mencium aroma tidak sedap jika kita melintas di jalan tersebut, (3) Pedagang yang tidak tertib. Misalnya pihak pemerintah merasa telah dirugikan dengan adanya pedagang lesehan dengan alasan mereka telah menutupi bangunan DPRD Prop DIY yang dijadikan sebagai simbol Pemerintahan tertinggi di tingkat legislatif. Gedung kokoh sebagai sibol keperkasaan pun seakan tidak dapat dikenal lagi oleh pengunjung yang melintas. Mereka hanya akan melihat warna-warni tenda yang menghiasi trotoar di depan DPRD, (4) Masalah parkir. Lahan parkir di Malioboro sangat terbatas, tidak seimbang dengan jumlah pengunjung. Hal ini menyebabkan trotoar yang semestinya digunakan untuk pejalan kaki digunakan sebagai tempat parkir. Masalah lahan parkir ini diperparah dengan masalah retribusi parkir. Sebagai contoh pengunjung bersepeda motor dikenakan biaya parkir Rp.1000,00 padahal tarif yang tertera di karcis Rp.500,00, (5) Gangguan keamanan. Tidak sedikit laporan pengunjung di Malioboro mengenai kehilangan, kecopetan, gendam, penipuan, dsb. Dengan padatnya pengunjung, sangat rawan terjadi gangguan-gangguan semacam itu, (6) Kompleksitas kegiatan. Maliboro merupakan lokasi kegiatan yang sangat komples. Segalanya terpusat di malioboro. Antara lain pemerintahan, pendidikan, perdagangan, wisata, hiburan. Akumulasi dari kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan kepadatan karena bertemunya banyak orang dengan berbagai macam kepentingan.

  1. C. Isu-Isu Pembangunan
  2. 1. Kawasan Malioboro Menjadi Kawasan Pedestrian

Kawasan Malioboro di Kota Yogyakarta direncanakan bakal menjadi kawasan pedestrian atua khusus bagi pejalan kaki. Pemerintah Kota Yogyakarta ingin mengembalikan ikon budaya yang selama ini melekat pada kawasan tersebut. Rencana kami menjadi Malioboro sebagai kawasan pedestrian sebenarnya sudah lama. Tapi memang banyak masalah yang menjadi pertimbangan. Diharapkan mengembalikan citarasa Malioboro yang selama ini lebih didominasi oleh aktivitas ekonomi. Dijelaskan, untuk mewujudkan kawasan pedestrian di Maliboro, hususnya, telah ada kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Kraton Ngayogyakarta dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tentang pengembangan kota Yogyakarta dan pentaan ruang. Jika Malioboro dijadikan khusus kawasan pejalan kaki, maka perlu areal parkir kendaraan yang luas baik di sisi utara Maliboro maupun di sisi selatannya. Kerja sama dengan PT KAI, kata dia, termasuk untuk menyiapkan areal parkir dan penataan stasiun Tugu yang ada di sisi utara Malioboro.

Untuk persoalan teknik, berbagai kajian sudah dan sedang dilakukan termasuk oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM. Hasil sementara, kata dia, lalu lintas kendaraan bermotor di Malioboro memang sudah padat. Sebagian kendaraan, kata dia, hanya lewat di jalan tersebut tanpa tujuan yang jelas sehingga memang perlu ditata. Jadi di kawasan Malioboro, harapannya bukan sekedar penuh dengan aktivitas ekonomi tetapi juga ada berbagai kegiatan budaya, seni bahkan bisa menjadi arena bermain

  1. 2. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Malioboro

Kawasan Malioboro dihuni oleh berbagai macam pedagang kaki lima, antara  lain : pedagang kaki lima yang berjualan dari pagi sampai malam hari  yang berjualan bermacam-macam barang dagangan dan menghadap pertokoan, umumnya mereka anggota Koperasi Tri Dharma;  pedagang kaki lima yang berjualan malam sampai pagi hari atau dikenal  sebagai pedagang makanan lesehan, umumnya mereka juga merupakan anggota Koperasi Tri Dharma; pedagang kaki lima yang  membuat atau menjual barang-barang kerajinan yang biasanya membelakangi  pertokoan yang tergabung dalam Paguyuban Pemalni; dan pedagang kaki lima liar yaitu pedagang kaki lima yang tidak menjadi  anggota Koperasi Tri Dharma maupun Paguyuban Pemalni yang berjualan di Kawasan Malioboro.Pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro secara umum cukup berpendidikan (terbukti mayoritas telah lulus SLTP ke atas),  namun karena persaingan mencari kerja yang begitu ketat dan kurangnya  ketrampilan untuk memasuki dunia kerja di sektor formal, maka pilihan  menjadi pedagang kaki lima menjadi salah satu alternatif pekerjaan.

Menurut Handoyo, (1997), Manajemen Usaha dan Pengelolaan Modal Pedagang Kaki Lima Malioboro. Manajemen usaha pedagang kaki lima mencakup asal barang dagangan,
penentu harga barang dagangan, kelayakan harga barang dagangan, sikap  terhadap pembeli, pengelolaan hasil usaha, waktu berjualan sekarang.  Sedangkan pengelolaan modal usaha pedagang kaki lima mencakup sumber  modal usaha, asal modal usaha, jumlah modal usaha awal, taksiran nilai  barang dagangan dan peralatan, pendapatan bersih rata-rata per bulan, banyaknya kebutuhan dari penggunaan pendapatan bersih rata-rata per  bulan, dan hambatan pengelolaan modal usaha.  Bukti-bukti di atas menggambarkan pekerjaan sebagai pedagang kaki lima  merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis  ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh  pedagang kaki lima. Oleh karena itu diperlukan kesamaan gerak dan langkah  pedagang kaki lima melalui keberadaan organisasi-organisasi pedagang  kaki lima.

Pemberdayaan melalui organisasi pedagang kaki lima perlu diupayakan.
Menurut Handoyo, (1997), organisasi pedagang  kaki lima kepada anggota cukup besar, namun demikian perhatian yang  diberikan belum optimal karena masih sebatas mengorganisir dan mengatur  keberadaan pedagang kaki lima dan dalam kondisi krisis ekonomi ini  organisasi kurang mampu melakukan pemberdayaan (empowerment) pedagang
kaki lima.  Berbagai kinerja yang dihasilkan pedagang kaki lima pada saat krisis  ekonomi menunjukkan tidak ada kaitan yang jelas antara upaya organisasi  pedagang kaki lima dengan perubahan kinerja usaha. Bagaimanapun organisasi pedagang kaki lima belum mampu membantu pedagang kaki lima dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi dan  keadaan ini sebenarnya menjadi tantangan yang masih harus diperhatikan  oleh pihak-pihak terkait.

  1. D. Strategi Pembangunan

Menurut Tulus Haryono (1989), sebagian besar pedagang kaki lima menjalankan usaha di Kawasan Malioboro karena tidak ada pekerjaan yang sesuai, usaha turun-temurun dari keluarga, serta adanya kemauan sendiri jauh sebelum krisis ekonomi terjadi. Sementara sebagian kecil pedagang kaki lima yang diajak orang lain menyatakan pekerjaan tersebut diambil karena tuntutan keadaan di masa krisis ekonomi. Fenomena ini secara tidak langsung menunjukkan pengaruh lingkungan eksternal di luar diri seseorang, terutama kondisi krisis ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam penentuan jenis pekerjaan yang dimasuki. Hasil pengujian statistik chi-square juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antara keberadaan pedagang kaki lima dalam krisis ekonomi menurut alasan bekerja sebagai pedagang kaki lima.

Sikap pedagang kaki lima yang biasa menyerahkan keputusan harga kepada calon pembeli dan di saat lain berusaha menarik pembeli telah menjadi pedagang kaki lima bukan karena krisis ekonomi, artinya pedagang kaki lima telah mampu mensikapi calon pembeli sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Sementara itu sebagian kecil pedagang kaki lima yang berusaha menarik pembeli menyatakan sikap itu diambil agar dapat meningkatkan omzet penjualannya di masa krisis ekonomi ini.

Pengelolaan usaha pedagang kaki lima yang dibantu orang lain, dikelola sendiri, dan bersama orang lain telah menjadi pedagang kaki lima bukan karena krisis ekonomi. Fenomena ini menunjukkan pedagang kaki lima yang diajak orang lain untuk berusaha di bidang ini cenderung mengelola usahanya bersama orang lain juga. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko dalam manajemen usaha dan pengelolaan modal yang mungkin harus ditanggung oleh pedagang kaki lima.

  1. 1. Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Menurut Purwanugraha, dll (2000), Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Malioboro kepada pedagang kaki lima dan masyarakat karena posisi pemerintah di masa mendatang harus berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan usahanya pedagang kaki lima menggunakan konsep “dari PKL, oleh PKL, dan untuk PKL” yang tampak dalam pembentukan organisasi pedagang kaki lima yang bersifat bottom up untuk mengorganisir pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro. Keberadaan organisasi pedagang kaki lima sangat diperlukan di Kawasan Malioboro mengingat luasnya areal usaha dan banyaknya pedagang yang mencari penghidupan di kawasan tersebut. Selain itu organisasi diperlukan untuk ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di Kawasan Malioboro yang telah begitu dikenal sampai ke mancanegara, sehingga citra positif tentang Kawasan Malioboro harus selalu dipertahankan.

Perkembangan pesat usaha pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro dapat meningkatkan kemakmuran pedagang kaki lima itu sendiri, namun dapat juga menimbulkan efek samping yang sering merusak citra Kawasan Malioboro. Harian Bernas (26 Januari 2000, hal. 3) mencatat munculnya pedagang kaki lima yang memenuhi Malioboro dengan meletakkan gerobak dagangan di jalan sampai mengganggu kelancaran lalu lintas, juga banyaknya wisatawan yang mengeluh saat makan di lesehan karena dikenai harga tinggi. Perilaku pedagang kaki lima liar yang tidak menjadi anggota satu organisasi pun di Kawasan Malioboro dan tidak mempunyai kapling tempat, mau tidak mau berimbas kepada anggota-anggota organisasi pedagang kaki lima dan dapat merugikan usaha pedagang kaki lima yang resmi menjadi penghuni kawasan tersebut.

Berikut ini sekelumit peristiwa yang dikutip dari Surat Pembaca Harian Kedaulatan Rakyat (30 Desember 1999, hal. 4) tentang perilaku yang tidak semestinya terjadi di Kawasan Malioboro ini.

“….Kami bertiga (mahasiswa tugas belajar dari luar kota) suatu siang sebelum bulan puasa jajan es campur di pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro. Setelah selesai saya kaget dengan harga yang harus saya bayar, yaitu Rp 21.000,00 untuk 3 mangkok kecil es campur. Pada saat yang bersamaan seorang bapak bersitegang dengan penjual tersebut, setelah saya tanya ia harus membayar Rp 10.000,00 untuk semangkuk bakso. Setelah kejadian itu saya bercerita pada teman-teman di kampus. Ternyata hal yang sama dialami 2 orang teman dari NTT. Dia harus membayar Rp 80.000,00 untuk 2 piring nasi gudeg + 2 gelas teh panas di warung lesehan di Malioboro !!!! Suatu harga yang fantastis ….”

Citra positif Kawasan Malioboro harus dipertahankan sebagai salah satu ciri kota Yogyakarta. Oleh karena itu diperlukan kesamaan gerak dan langkah pedagang kaki lima melalui keberadaan organisasi-organisasi pedagang kaki lima. Pemberdayaan melalui organisasi pedagang kaki lima perlu diupayakan. Menurut Mohammad Danisworo (1997), secara umum pedagang kaki lima tidak begitu mempermasalahkan ada atau tidak ada upaya pemberdayaan pedagang kaki lima dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti dinyatakan oleh 76,9% anggota Koperasi Tridharma dan 83,6% anggota Pemalni. Hal itu terjadi karena mayoritas pendidikan pedagang kaki lima cukup tinggi (sekurang-kurangnya lulusan SLTP ke atas), sehingga pedagang kaki lima tidak terlalu mengambil pusing apakah organisasi membantu anggotanya untuk mengatasi krisis ekonomi atau tidak.

Selain itu, pengembangan usaha bisnis eceran (retail) dalam skala besar mendominasi agenda pengembangan ekonomi Yogyakarta. Harga-harga yang lebih murah dan konsep ‘one stop shopping’ (satu kali kepergian belanja, segala barang kebutuhan terbeli) adalah keunggulan dari pusat-pusat perbelanjaan besar tersebut yang tentunya akan menggeser ‘market share’  bisnis eceran dari para pemain lokal skala menengah dan kecil.  Pelaku lokal dengan modal usaha kecil menjadi makin tersisihkan.

Tukang-tukang becak pun makin tidak memiliki tempat di jalan-jalan raya. Becak sebagai salah satu penyebab keruwetan lalu lintas Yogyakarta kemudian menjadi persepsi yang berkembang di kalangan pengguna jalan. Naik becak untuk jarak dekat sekalipun menjadi kondisi yang tidak nyaman dan tidak aman bagi siapapun, apalagi untuk menikmati romantisme suasana Yogya. Akhirnya, kejengkelan para wisatawan akan perilaku tukang becak yang memasang tarif mahal untuk jarak dekat menjadi bagian dari cerita wisata ke Yogya. Tukang-tukang becak menjadi tampil dalam wajah yang tidak merepresentasikan perilaku pasrah wong cilik Yogya. Fenomena yang muncul kemudian adalah adanya perlawanan-perlawanan kecil dan pelanggaran-pelanggaran dari para pelaku lokal tersebut terhadap segala kebijakan Pemerintah. Seringkali media-media lokal memuat berita adanya aksi protes dari para pelaku lokal tersebut, seperti para pedagang kaki lima protes pada Pemda tentang kebijakan relokasi tersebut atau forum-forum aspirasi dan keluhan para pengusaha kecil dan menengah menanggapi kemarakan pendirian mal-mal.

Tindakan-tindakan yang destruktif di lapangan menjadi tak terelakkan dan memancing adanya kebijakan dan aksi yang represif dari Pemerintah. Para PKL, tukang parkir, tukang becak dan komponen masyarakat lainnya pernah protes turun ke jalan menentang adanya proyek Busway di Yogyakarta. Meski kejadian-kejadian tersebut belum melahirkan cerita-cerita tragis seperti halnya terjadi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya di Indonesia, namun kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran banyak pihak karena hal-hal tersebut merupakan indikasi awal dari terpinggirkannya pelaku-pelaku ekonomi rakyat dari kancah perekonomian Yogya.  Sebuah kelompok masyarakat yang secara potensial menjadi unsur kekuatan lokal menjadi terdesak dan bahkan menjadi unsur kendala dalam gerak pembangunan. Mencatat, mengkaji, dan mengevaluasi deru pembangunan di Yogyakarta dengan segala dampaknya akhirnya menjadi agenda penting yang harus segera diprioritaskan.

  1. 2. Makna dan Tujuan Pembangunan

Bagaimana sebenarnya konsep-konsep pembangunan menjelaskan tentang makna dan tujuan pembangunan? Bagaimana konsep tersebut memposisikan kekuatan masyarakat lokal? Masih adakah hak yang dapat diberikan kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat di dalam kancah aktivitas pembangunan?

Memberikan ‘kebebasan’ bagi masyarakat untuk bertindak atas dirinya dalam mempertahankan dan memberikan kenyamanan dalam hidup adalah kesepakatan beberapa pemerhati pembangunan tentang arti dan tujuan dari “Pembangunan” (Todaro 2000, Sen 1999, Korten 1986, Korten and Klauss 1984). Secara tegas, Todaro (2000) menyimpulkan bahwa tiga makna dan tujuan pembangunan adalah subsisten atau pemenuhan kebutuhan dasar, penegakan harga diri (self-esteem), dan kebebasan untuk bertindak (freedom from servitude – to be able to choose)

Amartya Sen (1999) bahkan mendefinisikan pembangunan sebagai sebuah kebebasan (development as freedom). Implikasinya, instrumen-instrumen pembangunan adalah kebebasan politik, hak akan fasilitas ekonomi, ruang gerak sosial dan transparansi. Dari keempat instrumen ini, kita bisa artikan bahwa di dalam pembangunan, masyarakat tidak hanya berhak untuk memiliki kesempatan ekonomi tetapi juga berhak untuk mengetahui hak akan dirinya dan berpartisipasi dalam menentukan nasib dirinya. Lebih lanjut, para pengambil kebijakan pembangunan harus memiliki kearifan akan pengakuan potensi dan kemampuan masyarakat dalam menata kehidupan ekonominya. Selain keempat instrumen tersebut, Sen pun mensyaratkan pembangunan harus memiliki instrumen lain yang ia sebut sebagai  ”protective security” yaitu sebuah jaminan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari gerak utama pembangunan untuk tetap dapat hidup nyaman. Pengambil kebijakan tidak hanya bertanggungjawab memberikan segala fasilitas-fasilitas publik untuk kebutuhan dasar, tetapi juga menjamin tidak adanya pelanggaran hak bagi kelompok tersebut untuk berpartisipasi dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam penentuan kebijakan atas dirinya.

Dalam implementasinya, apa yang digariskan oleh Todaro dan Sen,  diwujudkan dalam sebuah konsep aksi yang disebut People-Centered Development (Korten and Carner, 1984) dan Community Management (Korten, 1986).  Konsep aksi ini berdasar pada asumsi bahwa kreativitas dan inisiatif rakyat adalah sumber utama pembangunan. Kesejahteraan masyarakat baik material maupun immaterial menjadi fokus tujuan pembangunan. Dalam setiap aktivitasnya, masyarakat lokal dilibatkan dalam mendefinisikan kebutuhan dan kesempatan hidupnya. Pengakuan akan local genius menjadi syarat mutlak dalam konsep aksi ini. Konsep ini jelas bertentangan dengan konsep yang mensyaratkan elit lokal atau pelaku luar (atas nama pemerintah pusat atau federal) adalah pengambil kebijakan ekonomi utama pembangunan wilayah.

Hal terpenting yang harus ditekankan adalah melibatkan secara aktif masyarakat lokal bukanlah pekerjaan mudah dan cepat. Apalagi kondisi yang ada adalah masyarakat tersubordinasi dengan kekuatan negara, hubungan ketergantungan yang tinggi antara kaum miskin dan kaya,  dan tingkat apatisme sebagian masyarakat cukup signifikan. Dalam kondisi tersebut, konsep aksi tersebut di atas menuntut adanya inisiatif-inisiatif dari pemipin masyarakat, baik formal maupun informal, untuk menjadi inisiator dalam mengimplementasikan konsep aksi tersebut dalam basis kepercayaan penuh pada local genius. Wignaraja (1992) merumuskan langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh para pemimpin tersebut adalah (1) Memiliki asumsi bahwa kreativitas lokal adalah titik tolak dari segala aktivitas pembangunan; (2) Menjadikan masyarakat lokal sebagai subyek pengembangan komunitas; (3) Keterlibatan masyarakat lokal dalam identifikasi kebutuhan dan pengambilan kebijakan; (4) Mengeksplorasikan kemampuan lokal; (5) Meningkatkan kesadaran berorganisasi masyarakat lokal; (6) Jaminan otoritas penuh masyarakat lokal dalam menentukan aktivitas hidupnya; (7) Merefleksikan segala hal yang menjadi implikasi dari segala kebijakan; (8) Peningkatan kapasitas dan kemampuan lokal; (9) Mendorong adanya diversifikasi aktivitas masyarakat lokal.  Sembilan langkah ini adalah langkah-langkah minimal yang harus dilakukan dalam sebuah pembangunan yang berfokus pada masyarakat. Langkah selanjutnya adalah bagaimana masyarakat memiliki ruang yang signifikan dalam membangun dirinya.

Tidak kalah penting dari langkah-langkah tersebut di atas adalah  menyadari bahwa masyarakat sangat memerlukan partisipasi politik atau hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Frey and Stutzer, 2002). Meskipun kondisi menunjukkan bahwa masyarakat cenderung apatis, tetapi ketika pengambil kebijakan memberikan ruang selebar-selebarnya terhadap partisipasi politik masyarakat, kondisi ini akan menambah kesejahteraan masyarakat. Terlibat dalam pengambilan keputusan, terlebih lagi keputusan mengenai hak hidup dan kesempatan kelompoknya, merupakan hal yang paling kondusif untuk mendorong masyarakat lokal melakukan tindakan kooperatif dengan kekuasaan negara.

Dengan demikian, kembali pada kasus pembangunan di Yogyakarta, besar atau kecil peranan ekonomi para pelaku lokal, memberikan ruang usaha bagi mereka seharusnya menjadi amanat kebijakan dan tujuan pembangunan itu sendiri. Kekuatan dari para pelaku lokal adalah signifikan bagi deru pembangunan dan tidak dipungkiri bahwa kekuatan tersebut memiliki kontribusi terhadap tingkat kualitas hidup.  Peran kelompok tersebut tidak seharusnya direduksi hanya pada peranan ekonomi, tetapi peranan keberadaan kelompok tersebut sebagai representasi dari mekanisme kebertahanan hidup masyarakat, modal sosial masyarakat Yogyakarta.

  1. E. Kesimpulan

Upaya pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro pada masa krisis ekonomi kurang mampu dilakukan, sehingga keterlibatan pihak-pihak terkait diperlukan dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan manajemen usaha dan pengelolaan modal, seperti strategi penetapan harga barang dagangan, strategi menjual produk, dan kiat-kiat pendanaan usaha. Akses ke lembaga-lembaga keuangan dapat pula diupayakan untuk membantu pedagang kaki lima yang mengalami kesulitan permodalan usaha, atau mencari terobosan-terobosan baru untuk mendapatkan sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha, seperti dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Pada akhirnya diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro, mengingat pekerjaan pedagang kaki lima dapat menjadi safety belt karena kemampuannya dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal.

Sedangkan, untuk mengatasi kesemrawutan sehari-hari di Kawasan Malioboro, dapat dilakukan dengan cara : (1) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas perlu adanya aturan yang membatasi masuknya kendaraan ke jalan Malioboro. Misalnya kendaraan roda empat tidak boleh masuk ke kawasan Malioboro kecuali angkutan kota. Selain itu juga bisa diterapkan pada hari-hari tertentu Malioboro dibebaskan dari kendaraan bermotor. Hal ini selain mengurangi kepadatan, juga mengurangi polusi udara, (2) untuk mengatasi tingkat kebersihan yang rendah perlu adanya petugas yang jumlahnya memadai serta diperbanyak tempat-tempat pembuangan sampah. Selain itu perlu dibangun saluran limbah yang memadai, (3) untuk menertibkan pedagang perlu adanya sosialisasi secara rutin tentang ketertiban, kebersihan, dan penentuan harga yang wajar terhadap barang dagangan khususnya warung-warung makan, (4) untuk mengatasi masalah parkir perlu ditambah kantong parkir dan menertibkan petugas parkir. Bagi petugas parkir yang melanggar aturan akan dikenai sanksi yang tegas, (5) untuk mengatasi gangguan keamanan perlu diperbanyak posko keamanan beserta petugasnya. Di samping itu juga perlu adanya tulisan peringatan bagi pengunjung agar lebih waspada, misalnya tulisan “Awas copet!”, (6) untuk mengatasi kompleksitas kegiatan perlu dilakukan relokasi tempat bagi kegiatan tertentu ke luar Jalan Malioboro. Misalnya gedung Perpustakaan Daerah, bioskop, sebagian dari kantor Pemerintah Daerah DIY dan pedagang kaki lima.

Dengan solusi tersebut diharapkan Malioboro akan lebih nyaman dan aman bagi para pengunjung yang membutuhkan kenikmatan berkunjung di Malioboro. Mungkin hal ini akan cukup berat untuk dilaksanakan, namun apabila keadaan Malioboro dibiarkan seperti sekarang akibatnya Malioboro sebagai ikon kota Yogyakarta akan menimbukan masalah yang lebih kompleks lagi.

  1. F. Rekomendasi
  2. Pemkot perlu merancang masterplan penataan dan mendata serta membatasi jumlah pedagang kakilima Malioboro. Tidak ada salahnya mereka dilokalisir dan ditempatkan dengan membagi zonasi jenis usaha pedagang kakilima. Misalnya, untuk kelompok makanan dan minuman dikelompokkan tersendiri. Hal yang sama juga diberlakukan  untuk jenis cenderamata, pakaian, sandal, sepatu dan lainnya.Dengan masterplan dan zonasi pedagang kakilima diharapkan Malioboro benar-benar menjadi surga wisata belanja dan ruang publik yang representatif.  Jika hal itu terwujud, maka sebenarnya Pemkot Yogyakarta telah dengan bijak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat, para pelancong, konsumen dan produsen yang ada di Malioboro dan sekitarnya untuk berinteraksi secara aman, menyenangkan dan saling menguntungkan secara ekonomi bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, Malioboro akan senantiasa terlihat seksi.
  3. Dengan adanya sekretariat pelaksana dari unsur pendamping, pembentukan PKM didasarkan pada pertimbangan bahwa pengembangan kawasan Malioboro tidak akan berhasil tanpa melibatkan pelaku kegiatan ekonomi dan warga setempat. PKM diharapkan bisa menjadi wahana untuk mempertimbangkan segala permasalahan pengembangan kawasan secara aktif. Hal kongkret yang telah dilakukan PKM adalah melakukan penataanjalur lambat. Sedangkan untuk menata lapak PKL, sedang diupayakan pem-buatan gerobak two in one untuk mengangkut sekaligus menggelar dagangan

DAFTAR PUSTAKA

——, Pengelolaan Malioboro Diserahkan ke PKL”, Harian Bernas, 4 November 1999, hal. 3.

——, Surat Pembaca “Nasi Gudeg Rp 400.000, Bakso Rp 10.000”, Harian Kedaulatan Rakyat, 30 Desember 1999, hal. 4.
——, “PKL pun Keluhkan PKL Malioboro”, Harian Bernas, 26 Januari 2000, hal. 3.

Danisworo, Mohammad 1997 “Memanusiakan Pejalan Kaki”. kolom D & R, 18 Oktober 1997, hlm. 82-83.

Frey, B.S and Alois Stutzer. 2002. Happiness and Economics: How The Economy and Institutions Affect Well-Being. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Handoyo, (1997). Manajemen Modal Kerja, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Haryono, Tulus, (1989). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus di Malioboro, Yogyakarta (tesis yang tidak dipublikasikan, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada).

Korten, D.and G.Carner. 1984. “Planning Frameworks for People-Centered Development.” In People Centered Development: Contributions toward Theory and Planning Frameworks. Edited by D.C. Korten and R. Klauss. West Hartford: Kumarian Press.

Korten, D.C. ed. 1986. Community Management: Asian Experience and Perspectives. West Hartford: Kumarian Press.

Purwanugraha, Heribertus Andre dan Th. Agung M. Harsiwi, 2000, Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro : Studi Pada Aspek Manajemen dan Pengelolaan Modal, Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sen, Amartya.1999. Development As Freedom. London: Oxford University Press.

Soemadi, M. Djelni, (1993). “Usaha Kaki Lima Tetap Merupakan ‘Gantungan Hidup’ bagi Mereka”, Kedaulatan Rakyat, 14 Mei 1993.

Todaro, Michael. 2000. Economic Development. 7th edition.  New York: Addison-Wesley.

Wignaraja, Ponna. 1992. “People’s Participation: reconciling growth with equity”.  In Ekins, P and Manfred Max-Neef. Real-Life Economics: Understanding Wealth Creation. London: Routledge.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: